Perumahan Terdampak Banjir di Kota Bekasi 05 Maret 2025

Banjir di Perum PGP, Foto: Warta Kota

Jatiasih (BHC) - Banjir 2025 yang terjadi di 05 Maret 2025 di Jabodetabek terpantau paling parah di Kota Bekasi.

Sejumlah perumahan terutama di sepanjang Sungai Bekasi kebanjiran. Tercatat 156 titik banjir di Kota Bekasi pada Maret 2025.

Titik terparah berada di sepanjang Sungai Bekasi, mulai dari Pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas menjadi Sungai Bekasi di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasiih dan berlanjut ke Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Timur.

Secara umum, dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, 8 kecamatan menjadi terdampak banjir. 

Banjir di Kabupaten Bekasi Maret 2025

Banjir di Babelan, Bekasi, 05 Maret 2025, Foto: Okezone

Cikarang (BHC) - Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2025 di hulu menyebabkan sebagian Sungai-sungai di Kabupaten Bekasi tidak lagi dapat menampung air, sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah.

Menurut catatan BPBD Kabupaten Bekasi tercatat setidaknya terjadi banjir di 19 kecamatan dengan luas genangan di 53 desa/kelurahan. Terpantau ketinggian banjir di Kabupaten Bekasi bervariasi antara 10-230 cm.

Data Pemerintah Kabupaten Bekasi per 05 Maret 2025, tercatat 48.207 jiwa mengungsi dengan 11.920 KK.

Jumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Bekasi ada 14 lokasi. Dengan kerugian sementara 1.752,50 Ha lahan pertanian terdampak banjir dan 947.700 m2 lahan perikanan terdampak.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2025 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Peringkat Universitas di Indonesia Versi EduRank Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Ada 562 universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar rangking dunia versi EduRank Tahun 2025. 

EduRank melakukan perangkingan berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non akademis, dan termasuk pengaruh alumni,

BACA JUGA : Daftar 562 Universitas di Indonesia Rangking Dunia Tahun 2024

Peringkat ditentukan dengan menganalisis 5,2 juta kutipan yang diterima EduRank dari 1,31 juta publikasi akademis yang dibuat oleh 562 universitas tersebut.

Penataan Ruang Puncak Bogor Tahun 1983

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Restoran Rindu Alam Puncak, Foto Kompas

Mungkin perkembangan Kawasan Pariwisata Puncak Bogor mencapai titik kejayaan awal tahun 1980-an. Terbukti, pada tahun itu, Pemerintah kembali merevisi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penataan Kawasan Puncak Bogor dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 ini menggantikan Peraturan Presiden 13/1963 untuk menyesuaikan keadaan yang mengalami perkembangan yang sedemikian cepat.

Kepres 48/1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong.

Penataan Kawasan Puncak Bogor Tahun 1963

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Foto : Istimewa, Google

Di era Presiden Soekarno, penataan Kawasan Puncak ternayata menjadi perhatian beliau. Terbukti, pada 3 Juni 1963, Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penertiban Pembangunan Baru Disepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur, Diluar Batas-Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor dan Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur.

Peraturan Presiden ini mengatur penataan kepariwisataan yang disesuaikan dengan rencana pemerintah saat itu.

Update PPPK Guru Lulus di 10 Provinsi Wilayah Sumatera Formasi 2024 Tahun 2025

Kota Medan (BHC) - Formasi PPPK Guru Tahun 2024 mencapai 173.490 formasi. Yang lulus CPNS sebanyak 98.850 orang.

Sedang yang sudah diusulkan ke BKN atau masuk proses BKN baru 32.488 orang. Dan yang dinyatakan BTS atau Berkas Tidak Sesuai sebanyak 1.180 orang serta yang TMS sebanyak 1 orang.

Sementara itu, pertek yang sudah selesai di BKN baru sekitar 10.187 orang.

Berapa formasi dan yang lulus di Wilayah Sumatera?

Cekidot disini ya...

Up Date NIP CPNS Tahun 2025

UPDATE NIP CPNS FORMASI 2024 TAHUN 2025

 

No	Alur Proses CPNS	Jumlah
1	Formasi	402.508
2	Lulus Tes	280.839
3	Proses BKN	22.860
4	BTS	3.021
5	TMS	1
6	Pertek Selesai	4.818

Sumber : BKN, 03 Maret 2025

Jakarta (BHC) - Proses Nomor Induk Pegawai atau NIP untuk Formasi 2025 CPNS dan PPPK sedang berlangsung. Jumlah formasi keseluruhan mencapai  1.408.668 formasi.

Terdiri dari 402.508 Formasi CPNS dan 1.006.160 formasi PPPK.

PPPK sendiri pada Tahap I Formasi 2024 dibagi menjadi PPPK Guru sebanyak 173.497 formasi, 101.368 formasi PPPK Kesehatan dan 731,295 formasi PPPK Teknis.

Yang berhasil lulus mencapai 958.484 orang. Dengan rincian 280.839 CPNS, 98.850 PPPK Guru, 40.452 PPPK Tenaga Kesehatan dan 538.333 PPPK Tenaga Teknis.

Hingga per tanggal 03 Maret 2025 jumlah usulan masuk keseluruhan mencapai 292.252 orang.

Update NIP PPPK Tenaga Teknis di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Klaimantan Timur dan Kalimantan Utara 2025

Kota Samarinda (BHC) - Kuota formasi PPPK Tenaga Teknis menjadi yang terbesar setelah formasi CPNS. PPPK Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan.

Untuk PPPK Tenaga Teknis hampir semua kab/kota mendapatkan formasi yang ideal. Di Wilayah Kalimantan misalnya, 55.873 formasi setara dengan 7,64% dari seluruh formasi PPPK Teknis di Indonesia.

Namun, yang lulus tes hanya sekitar 41.338 orang. Sehingga ada 14.485 formasi yang hangus alias tidak terpakai. Belum lagi ditambah dengan 197 orang yang dinyatakan BTS (Berkas Tidak Sesuai) yang menjadikan berkurangnya tenaga teknis yang lulus PPPK.

Berdasarkan Data BKN per 03 Maret 2025, jumlah pertek yang sudah selesai di wilayah Kalimantan untuk tenaga teknis sebanyak 14.744 orang. Artinya, data inilah yang sudah siap dibuatkan NIP PPPK nya.

Update NIP PPPK Guru di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2025

Kota Pekanbaru (BHC) - Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau menjadi beberapa daerah yang kekurangan guru.

Formasi PPPK Guru di 5 wilayah ini mencapai 21.255 guru. Yang lulus di Tahap I Formasi 2024 sebanyak 14.753 orang.

Proses NIP PPPK Guru saat ini sedang berlangsung di BKN bersama PPPK Tenaga Kesehatan dan PPPK Teknis serta formasi CPNS Tahun 2024.

Update NIP CPNS Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung Tahun 2025

Kota Bandarlampung (BHC) - Update Pembuatan NIP CPNS Froamsi 2024 di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung dan Bengkulu masih minim.

Data yang masuk juga dalam proses.

Update NIP CPNS Bali, NTB, dan NTT Tahun 2025

Foto : Bali Pos

Denpasar (BHC) - Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur termasuk yang mendapatkan formasi CPNS 2024. Bali misalnya mendapatkan 1.470 formasi. Sedangkan NTB dan NTT masing-masing 1.430 formasi dan 16.345 formasi.

Proses NIP CPNS sudah dimulai sejak tanggal 25 Februari 2025.

Data per tanggal 3 Maret 2025, belum ada 1 pun yang di proses di 3 provinsi ini.

NIP PPPK Guru dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Formasi Guru untuk pembuatan NIP PPPK sudah mulai masuk, terutama dari Wilayah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Formasi guru menjadi salah satu uang terbanyak, selain tenaga kesehatan dan teknis lainnya.

Up Date NIP PPPK Guru Tahun 2025

Kota Jakarta (BHC) - Honorer Kategori II yang masih masuk database BKN kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN PPPK. Formasi yang tersedia sebanyak 173.490 formasi.

Yang lulus mencapai 98.850 orang dengan 32.488 masuk proses NIP dan sudah pertek selesai sebanyak 10.187 orang.

Ada 1.180 orang dinyatakan BTS alias Berkas Tidak Sesuai dan 1 TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Untuk yang Pertek nya sudah selesai, artinya proses NIP PPPK Gurunya sudah ok.

Update NIP CPNS Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau Tahun 2025

Kota Medan (BHC) - Proses NIP CPNS Formasi 2024 dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau masih melambat.

Proses memang masih dimulai sejak tanggal 25 Februari 2025 pada update pertama. Dan update ke-2 pada tanggal 03 Maret 2025 ini.

Tercatat, beberapa kabupaten dan kota tidak memiliki formasi CPNS 2024, mereka hanya mengajukan PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan.

Formasi yang tersedia di masing-masing provinsi juga bervariasi, seperti Aceh misalnya sebanyak 2.552 formasi.

Ini Formasi 2024 Untuk CPNS dan PPPK di Instansi Pusat

Jakarta (BHC) - Instansi Pusat pada tahun 2024 juga mendapatkan formasi CPNS dan PPPK. Rata-rata PPPK di Instansi Pusat adalah PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan.

Sedangkan PPPK Guru umumnya untuk Pemerintah Provinsi (SMA, SMK, dan SLB) dan PPPK Kabupaten/Kota untuk SD dan SMP, TK.

Update NIP PPPK Tenaga Teknis di Sumatera Utara Formasi 2024 Tahun 2025

Kota Medan (BHC) - Sumatera Utara memperoleh 10.269 formasi PPPK Teknis Tahun 2024, Dalam pelaksanaannya hanya 8.054 yang lulus tes.

Saat ini yang sudah proses BKN baru 7.409 orang dan yang sudah selesai pertek alias siap diterbitkan NIP PPPK Tenaga Teknisnya mencapai 2.117 orang.

Terdapat 223 yang BTS (Berkas Tidak Sesuai).

Update NIP CPNS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta & DKI Jakarta Tahun 2025

Kota Bandung (BHC) - Wilayah Jawa yang meliputi, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta Mendapatkan formasi CPNS 2024 sebanyak 33.112 formasi, Yang lulus CPNS hanya 62.724 orang.

Sedangkan yang sudah diajukan hingga saat ini hanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja yaitu sebanyak 3.756 orang.

BTS sebanyak 377 orang.

TMS 0.

Dan yang pertek selesai alias siap dibuarkan NIP CPNS nya sebanyak 1.270z orang.

Update NIP Honorer Yang Lulus PPPK Tahap I Formasi 2024 dari Wilayah Sulawesi Tahun 2025

Kota Makassar (BHC) - Update NIP Calon Aparatur Sipil Negara dari Honorer yang lulus PPPK Tahap I pada Formasi 2024 dari Wilayah Sulawesi. 

Data terakhir untuk Provinsi Sulawesi Utara jumlah yang sudah masuk 482 orang. Kemudian dari Gorontalo sebanyak 416 orang, Sulawesi Tengah 1.841 orang, Sulawesi Selatan 932 orang, Sulawesi Tenggara 1.296 orang, dan dari Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 436 orang.

Formasi dari Sulawesi adalah;

1. Sulawesi Utara = 12.341 formasi
2. Gorontalo = 1.249 formasi
3. Sulawesi Tengah = 33.020 formasi
4. Sulawesi Selatan = 24.161 formasi
5. Sulawesi Tenggara = 18.683 formasi
6. Sulawesi Barat = 3.539 formasi

Honorer Kategori II di Sumatera Menuju PPPK Formasi 2024

1.006.153 Formasi

Kota Palembang (BHC) - Di Tahun 2024, Pemerintah kembali mengajukan Honorer Kategori II yang masuk database BKN untuk diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Tidak tanggung-tanggung sebanyak 1.006.153 dialokasikan formasinya terutama untuk memenuhi kebutuhan Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Lainnya baik di Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Wilayah Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi ini mendapatkan kuota sebanyak 199.126 formasi hampir mencapai 20 ribuan.

Namun, dalam pelaksanaannya, hanya 136.544 yang dinyatakan lulus PPPK. Yang sudah lulus, tentu tidak otomatis menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.