Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2025 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Izin Operasional Madrasah Tahun 2024

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikbudristek).

BACA : Izin Operasional SPK Tahun 2024

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2024

PAUD, SD & SMP

Kota Bogor (BIB) - Kota Bogor adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki perkembangan di segala bidang yang cukup signifikan. Selain kota hujam, kota wisata dan commuter sebagai tempat tinggal orang-orang Jakarta, saat ini Kota Bogor juga sudah menjadi pusat kegiatan pendidikan.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024, jumlah layanan pendidikan di Kota Bogor mencapai 999 lembaga. 

Kota Bogor masuk urutan ke-21 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki layanan pendidikan terbanyak.

Data ini belum termasuk madrasah, pondok pesantren dan pendidikan diniyah yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Syarat Izin Operasional SMP Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024

Kota Bekasi (BHC) - Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bekasi hanya dilakukan untuk pendaftaran secara administrasi di DPMPTSP Kota Bekasi.

Selanjutnya, harus diselesaikan ke dinas teknis terkait.

Begitu juga dengan Izin Pendirian Program Sekolah Menengah Pertama atau SMP Swasta, harus diselesaikan di Dinas Pendidikan terkait, dengan menyertakan rekomendasi dari berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga UPTD atau setingkat lainnya.

Berikut Persyaratan Izin Pendirian Program Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024;

Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kota Cikarang (BHC) - Kabupaten Bekasi memiliki sedikitnya 3.448 sekolah. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya jenjang PAUD (TPA, KB, TK), SD, dan SMP.

Sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berikut Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2024;

1. Surat Permohonan

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

3. NPWP Penanggung Jawab

4. NPWP Badan Usaha

Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2024

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Diskon Akhir Tahun Perizinan Sekolah di Jakarta Tahun 2024

Dalam rangka menyambut akhir tahun 2024, PT Bilqis Haura Consultant memberikan diskon hingga 30% dalam kepengurusan Izin Operasional Sekolah, seperti;

• PAUD
• TK
• SD
• SMP
• SMA
• SMK

Manfaatkan Diskon ini agar di Tahun Baru 2025 kamu sudah memiliki Izin Operasional Sekolah di Jakarta.

Kontak : Bang Imam 0813-14-325-400

PT Bilqis Haura Consultant

Membantu mempermudah Anda Memperoleh Perizinan

PT Bilqis Haura Consultant adalah perusahaan peroerangan yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2022. PT Bilqis Haura Consultant membantu customer (mitra) dalam mengurus dan memperoleh Perizinan dan Non Perizinan yang sah dari Pemerintah.

Kami, memudahkan dan membantu untuk proses perizinan usaha anda. 

Usaha perizinan dan non perizinan yang dapat dibantu mulai dari : OSS, KKPR, IOP, IOS, IOM, SPPL, UKL-UPL, AMDAL, KA ANDAL, RKL-RPL, DELH, DPLH, Adendum AMDAL, SNI Bina UKM, SIINas, LKPM, PB UMKU, PBG/SLF, SPK, Pertek Air Tanah, Pertek Air Limbah dan Non Perizinan linnya.

Kegiatan yang dapat dibantu dan dikonsultasikan kepada PT Bilqis Haura Consultant adalah:

Keterangan Rencana Kota (KRK)

KRK Bangunan Sekolah (TK/SD/SMP/Perguruan Tinggi) 

Kota Tangerang (BHC) - Keterangan Rencana Kota atau KRK adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Berikut ini Persyatan KRK di Kota Tangerang Tahun 2024;

Syarat Izin Operasional atau Pendirian SMA di Banten Tahun 2024

Kota Serang (BHC) - Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Banten adalah Izin  Operasional SMA Swasta di Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Berikut syarat izin operasional atau pendirian SMA Swasta di Provinsi Banten tahun 2024;

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Banten cq Kepala DPMPTSP Provinsi Banten bermaterai Rp.10.000

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan dari oss.go.id dengan KBLI sesuai permohonan

3. Surat Pernyataan bermaterai tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan

Syarat Izin Pendirian TK di Jakarta Tahun 2024

Bang Imam/Konsultan

Jakarta (BHC) - Berdasarkan informasi yang dikumpulkan PT Bilqis Haura Consultant, jenjang layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta merupakan layanan pendidikan formal.

TK dibedakan dengan Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Kelompok Bermain (KB) yang masih dikategorikan sebagai layanan PAUD Non Formal.

Maka, TK terpisah dengan PAUD Nonformal.

Kontak : Bang Imam ~ 0813-14-325-400 dan 

e-Mail: bangimam.kinali@gmail.com 

atau consultantbilqishaura@gmail.com

Berikut Persyaratan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak di Jakarta Tahun 2024;

1. Identitas Penanggung Jawab (KTP/Paspor) Ketua Yayasan/Direktur Badan Hukum

2. NPWP Penanggung Jawab

3. NPWP Badan Hukum (Yayasan/PT/CV/Organisasi Masyarakat)

4. Akta Pendirian Badan Hukum

5. SK Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

6. Akta Perubahan Badan Hukum

7. SK Pengesahan Perubahan Badan Hukum

Izin Pendirian Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

TK, KB, SPS, PKBM, LKP, PAUD, SD, SMP

Ngamprah (BIB) - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat memberikan informasi soal persyaratan izin pendirian pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Izin yang dimaksud yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah;

1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (Kober)
3. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Sekolah Dasar (SD)
8. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi tanggung jawab provinsi.

Izin Pendirian Sekolah Dasar di Kota Tangerang Tahun 2024

SD SWASTA

Kota Tangerang (BIB) - Ada 17 syarat untuk mendirikan SD Swasta di Kota Tangerang. SD Swasta di Kota Tangerang saat ini sebanyak 149 lembaga.

Sedangkan SD Negeri sebanyak 271 lembaga.

Dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, kecamatan yang paling banyak memiliki SD Swasta adalah; Kecamatan Tangerang (22 lembaga), Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Periuk masing-masing 17 lembaga, dan Kecamatan Cipondoh (16 lembaga).

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta Tahun 2024

SMP SWASTA

Jakarta (BIB) - Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Jakarta didasarkan pada perizinan penyesuaian tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta. 

Beberapa lokasi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pembangunan gedung SMP Swasta di Jakarta. Maka, wajib terlebih dahulu dengan mengajukan KKPR.

Selain KKPR, perlu juga Izin Lingkungan dan IMB.

BACA JUGA :

1. Izin Pendirian PAUD di Jakarta Tahun 2024

2. Izin Pendirian SD di Jakarta Tahun 2024

3. Izin Pendirian SPK Tahun 2024

Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah SMP Negeri/Swasta di Jakarta mencapai 1.077 lembaga. Terdiri dari 293 SMP Negeri (27,20%) dan 784 SMP Swasta (72,8%).

Persyaratan Izin Operasional SMA di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2023

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah atau IZOP adalah syarat mutlak bagi sekolah swasta (lembaga pendidikan) untuk dapat beroperasi normal dan diakui.

Sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Izin Operasional Pendidikan (IZOP) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, sejalan dengan telah terbitnya UU Cipta Kerja, sekalipun secara spesifik kegiatan Pendidikan tidak masuk dalam UU Cipta Kerja, tetapi proses pendirian sekolah disamakan proses pendirian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

Dimana, sekalipun tergolong dengan modal mikro, kecil atau menengah (MKM), tetapi, perizinan sekolah masuk kategori Resiko Tinggi.

Syarat Izin Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta Tahun 2023

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Jakarta (BIB) - Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan (IOP) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) di DKI Jakarta harus melalui 2 laman online.

Laman pertama adalah untuk membuat NIB atau Nomor Induk Berusaha melalui https://oss.go.id/. Dan yang kedua masuk di laman layanan perizinan Jakarta di https://jakevo.jakarta.go.id/.