Ini Yang Harus Dilakukan Walikota dan Bupati Bekasi Mengatasi Banjir Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S alias Bang Imam

Sepertinya, Banjir di Bekasi bukan lagi bencana alam, melainkan agenda tahunan yang harus disambut warga dengan sabar dan berharap.

Ya berharap, Walikota-Wakil Walikota Bekasi dan Bupati-Wakil Bupati Bekasi "gercep" mengatasi agenda tahunan ini.

Karena tinggal di Bekasi dan juga pernah menjadi korban banjir juga, maka saya memberikan masukan berharga untuk mengatasi banjir di Bekasi.

BANJIR KIRIMAN

Seperti yang terjadi pada awal Maret 2025, Banjir Bekasi merupakan banjir terparah di Jabodetabek. Media, masyarakat dan pemerintah sepakat kalau banjir ini akibat 'Banjir Kiriman dari Bogor'. 

'Banjir kiriman dari Bogor' ini biasanya akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor dan hulu tidak mampu mengendalikan air hujan, karena daerah tangkapan hujan (hutan) di wilayah Bogor telah berubah menjadi daerah permukiman.

Banjir biasanya dikirim via 'DAS Bekasi' dan DAS Citarum'. 

Perumahan Terdampak Banjir di Kota Bekasi 05 Maret 2025

Banjir di Perum PGP, Foto: Warta Kota

Jatiasih (BHC) - Banjir 2025 yang terjadi di 05 Maret 2025 di Jabodetabek terpantau paling parah di Kota Bekasi.

Sejumlah perumahan terutama di sepanjang Sungai Bekasi kebanjiran. Tercatat 156 titik banjir di Kota Bekasi pada Maret 2025.

Titik terparah berada di sepanjang Sungai Bekasi, mulai dari Pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas menjadi Sungai Bekasi di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasiih dan berlanjut ke Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Timur.

Secara umum, dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, 8 kecamatan menjadi terdampak banjir. 

Banjir di Kabupaten Bekasi Maret 2025

Banjir di Babelan, Bekasi, 05 Maret 2025, Foto: Okezone

Cikarang (BHC) - Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2025 di hulu menyebabkan sebagian Sungai-sungai di Kabupaten Bekasi tidak lagi dapat menampung air, sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah.

Menurut catatan BPBD Kabupaten Bekasi tercatat setidaknya terjadi banjir di 19 kecamatan dengan luas genangan di 53 desa/kelurahan. Terpantau ketinggian banjir di Kabupaten Bekasi bervariasi antara 10-230 cm.

Data Pemerintah Kabupaten Bekasi per 05 Maret 2025, tercatat 48.207 jiwa mengungsi dengan 11.920 KK.

Jumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Bekasi ada 14 lokasi. Dengan kerugian sementara 1.752,50 Ha lahan pertanian terdampak banjir dan 947.700 m2 lahan perikanan terdampak.

Penataan Ruang Puncak Bogor Tahun 1983

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Restoran Rindu Alam Puncak, Foto Kompas

Mungkin perkembangan Kawasan Pariwisata Puncak Bogor mencapai titik kejayaan awal tahun 1980-an. Terbukti, pada tahun itu, Pemerintah kembali merevisi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penataan Kawasan Puncak Bogor dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 ini menggantikan Peraturan Presiden 13/1963 untuk menyesuaikan keadaan yang mengalami perkembangan yang sedemikian cepat.

Kepres 48/1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong.

Penataan Kawasan Puncak Bogor Tahun 1963

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Foto : Istimewa, Google

Di era Presiden Soekarno, penataan Kawasan Puncak ternayata menjadi perhatian beliau. Terbukti, pada 3 Juni 1963, Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penertiban Pembangunan Baru Disepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur, Diluar Batas-Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor dan Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur.

Peraturan Presiden ini mengatur penataan kepariwisataan yang disesuaikan dengan rencana pemerintah saat itu.

Rapat Pleno II Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

 Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi

Kota Bandung (BHC) - Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat melaksanakan Sidang Pleno ke-2, Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2024. Bertempat di The Jayakarta Suite Hotel & Resort, Dago Bandung.

Agenda utama adalah Sidang Pleno II : Rancangan Peraturan Gubernur tentang SIH 3 di Provinsi Jawa Barat.

Termasuk menyusun dan menetapkan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Begini Dasyatnya Bencana Kekeringan di Jawa Barat Tahun 2023

EL NINO

Bandung (BIB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat sudah 393 desa di 155 kecamatan dan 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terdampak kekeringan di puncak musim kemarau periode Agustus-September 2023.

Bahkan, menurut BPBD Provinsi Jawa Barat, pihaknya sudah mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak mencapai 7.379.980 liter air.

Kabupaten/kota paling terdampak kekeringan di Provinsi Jawa Barat adalah : Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengakui dampak kekeringan yang terjadi saat ini terjadi setiap tahun, utamanya pada saat puncak musim kemarau.

Ini Wilayah Sungai di Indonesia

127 WS

Kota Bekasi (BIB) - Sudah tahu belum kalau di Indonesia kaya dengan sungai. Ribuan sungai di Indonesia mengalir dan dipergunakan untuk kepentingan makhluk hidup. Sungai di Indonesia dikelompokkan berdasarkan Wilayah Sungai.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih dari aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

Wilayah Sungai didasarkan pada kewenangan. Seperti misalnya wilayah lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pusat.

Sedangkan wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Dan wilayah sungai dalam kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota tersebut.

Saat ini ada 127 wilayah sungai di Indonesia. 

Berikut ini Wilayah Sungai yang ada di Indonesia :

• Wilayah Sungai Lintas Negara (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Strategis Nasional (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Kewenangan Provinsi); dan
• Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota (Kewenangan Kabupaten/Kota).

Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sumber Daya Air

STOP BETONISASI SUNGAI !!!!

Bang Imam/TKPSDA WS Cilcis

Jakarta (BIB) - Indonesia merupakan salah satu negara yang krisis air. Tetapi kenyataan dilapangan pada musim penghujan, hampir menyebabkan bencana banjir alias kelebihan air.

Dan tiba dimusim kemarau, air akan sulit didapatkan.

Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang tidak konsisten.

Ketua Komisi IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA WS Cilcis), Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui kalau krisis air di Indonesia akibat pengelolaan sumber daya air yang salah urus.

"Salah urus," kata Tengku Imam Kobul, di Jakarta, 21 Maret 2023.

Dia menambahkan, bahwa sumber daya air baik dari mata air, sungai, danau, situ dan air tanah sebetulnya berlimpah di Indonesia.

Tetapi karena salah urus, termasuk seperti maraknya perusakan hutan bagian dari kebun sawit, tambang di hulu menjadi pemicu kelangkaan air.

"Saat musim penghujan tidak lagi air mampu ditampung dan ditabung kembali ke tanah, tetapi sudah mengalir ke hilir hingga menyebabkan bencana banjir," jelas Bang Imam, panggilan akrab pemerhati lingkungan yang tinggal di Bekasi ini.

Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Hadiri Sarasehan Petugas Pintu Air dan Petugas Operasi Bendung di Kuningan

Peresmian Revitalisasi Waduk Darma

Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat di Waduk Darma, Kuningan

Kabupaten Kuningan (BIB) - Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 ikut menghadiri Sarasehan Petugas Pintu Air dan Petugas Operasi Bendung se-Provinsi Jawa Barat di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan.

Acara dilangsungkan sekaligus peresmian Revitalisasi Waduk Darma sebagai Objek Wisata Internasional, Rabu, 15 Maret 2023.

Sarasehan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kmail.

Berikut Foto-foto kegiatan :

Foto Revitalisasi Waduk Darma saat diresmikan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

#BangImamBerbagi #JawaBarat #WadukDarma #Kuningan #DewanSumberDayaAir #2023

Sidang Pleno I Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tema : Indeks Ketahanan Air (IKA)

Photo Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat : Sidang Pleno I IKA

Kota Bandung (BIB) - Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 mengadakan Sidang Pleno I Tahun 2023 di Hotel Horison Bandung, 2 Maret 2023.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur sedini mungkin indikator keamanan air.

Saat ini Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat masih menjalankan Indeks Penggunaan Air (IPA), belum masuk ke IKA.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari 34 provinsi di Indonesia, baru 4 provinsi yang sudah memiliki Indeks Ketahanan Air (IKA), yaitu;

1. Provinsi Jawa Barat;
2. Provinsi DKI Jakarta;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. Provinsi Maluku Utara.

Indeks Ketahanan Air (IKA) sendiri didasarkan pada 5 dimensi, yakni;

• Konservasi Sumber Daya Air (30%);
• Pendayagunaan Sumber Daya Air (25%);
• Pengendalian Daya Rusak Sumber Daya Air (20%);
• Peran Serta Masyarakat (15%); dan
• Sistem Informasi Sumber Daya Air (10%).

43 Titik Banjir di Kabupaten Bekasi Akhir Februari 2023

 Banjir Meluas di 73 Titik Genangan pada 31 Desa/Kelurahan

Banjir di Bekasi, Foto : Media Indonesia

Cikarang (BIB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mencatat setidaknya ada 43 titik banjir terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi pada Sabtu, 25 Februari 2023.

Titik banjir tersebut tersebar di 9 kecamatan dan 20 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Hingga tulisan ini dimuat, genangan banjir belum surut di lokasi.

Berikut Tabel 1.1. Titik Banjir di Kabupaten Bekasi Tahun 2023 :

Ini Kondisi Hutan di Jawa Barat Tahun 2023

Data di Dinas Kehutanan Tahun 2016-2017

Bandung (BIB) - Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencapai 776.830,83 hektar. Terdiri dari, Hutan Konservasi seluas 170.140,38 ha (21,90%), Hutan Lindung seluas 225.936,93 ha (29,08%).

Kemudian ada juga Hutan Produksi Tetap seluas 198.287,96 ha (25,53%), dan Hutan Produksi Terbatas seluas 182.465,57 ha (23,49%).

Berbeda dengan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, hutan dibagi berdasarkan fungsi, yaitu fungsi Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Negara, dan Hutan Lindung.

BACA JUGA : Hutan Mangrove di Kabupaten Bekasi

Saat ini pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki luas hutan yang terdata pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Berikut ini Tabel 1.1. Luas Hutan di Jawa Barat Tahun 2016 :

Pengukuhan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027

Pembekalan Tugas dan Fungsi

Photo bersama Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027

Kota Bandung (BIB) - Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 akhirnya dikukuhkan.

Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Horison, Bandung, 15 Desember 2022.

Ada 19 unsur non pemerintah yang menjadi Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 yang dikukuhkan.

Mereka adalah;

1. Anton Mardiyono ~ Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT 2);
2. H. Budi Karyawan, SH, MM ~ Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia);
3. Karom, S.PdI, MM ~ Perkumpulan Jaringan Kerja Ecovillage Kabupaten Tasikmalaya;
4. Budiarto ~ Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI;
5. Otong Wiranta, S.P., MM ~ Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan/KTNA;
6. Jusup ~ Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia/KOPTI;
7. Ir. Cepi Al Hakim, M.Si ~ Sobat Bumi Community;
8. Drs. H. Dadan Sukandar, W.BE, MM ~ Komunitas Hijau Kota Tasikmalaya;
9. Dadang Sudarja ~ Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia Jawa Barat;
10. Rohadji ~ Perkumpulan Kelompok Pelestari Hutan;
11. Tengku Imam Kobul Moh Yahya S ~ Lembaga Swadaya Masyarakat Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi;

Melihat Sungai di Jawa Barat

Bermuara di Laut Jawa (Pantai Utara) dan Samudera Hindia (Pantai Selatan)

Bekasi (BIB) - Sungai-sungai di Provinsi Jawa Barat umumnya berhulu di perbukitan dan gunung yang terletak ditengah-tengah wilayah Jawa Barat. 

Oh...ya di wilayah Jawa Barat pada umumnya, sungai lebih populer dengan istilah Ci. Makanya setiap sungai pasti di awali dengan Ci. Misalnya untuk menyebut Sungai Citarum menjadi Ci Tarum; Sungai Ciliwung menjadi Ci Liwung; begitu juga dengan Sungai Cisadane menjadi Ci Sadane.

Ok, agar lebih mudah difahami secara umum, sekalipun Ci itu sudah diartikan sebagai sungai, tetapi dalam penjelasan tulisan ini, kita tetap menuliskan kata Sungai di depan Ci.

Beberapa sungai yang hanya melintasi satu daerah administrasi provinsi. Ada juga melintasi beberapa kabupaten dan kota. Bahkan ada juga yang melintasi provinsi lain di luar Jawa Barat. Dan lainnya juga ada yang menjadi batas administratif antar kabupaten/kota dan provinsi.

Untuk air mengalir (sungai) di hilir umumnya akan berakhir di Laut Jawa (Pantai Utara Jawa) dan Samudera Hindia (Pantai Selatan Jawa). Tetapi, untuk sungai-sungai kecil ada yang langsung bermuara atau bergabung dengan sungai besar. Misalnya, Sungai Cibeet yang muaranya tergabung kembali dengan Sungai Citarum di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

Sungai juga dikategorikan berdasarkan DAS (daerah aliran sungai) ya gaes. Sehingga beberapa sungai dianggap dalam satu DAS, dan anak-anak sungainya menjadi Subdas.

Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Bentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Periode 2022-2027

Kota Bandung (BIB) - Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. 

Sebelumnya, Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sudah terbentuk Periode 2010-2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/Kep.488-Dis.PSDA/2010.

Pada akhir tahun 2021, ada seleksi calon Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 dari Unsur Non Pemerintah.

Berdasarkan Hasil Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Desember 2021 dari 29 kandidat unsur non pemerintah, dinyatakan sebanyak 27 unsur non pemerintah memenuhi syarat administratif.

Dan dari 27 unsur non pemerintah tersebut, yang lulus wawancara sebanyak 17 unsur non pemerintah. Sehingga ke-17 unsur non pemerintah ini dinyatakan sebagai Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027.