PPPK Paruh Waktu 2025

Jakarta (BHC) - Pengadaan CASN T.A. 2024 yang terdiri dari CPNS sebanyak 178.080 formasi, PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II sebanyak 871.044 formasi, serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.134.939 formasi.

Khusus PPPK Paruh Waktu di beberapa daerah sudah tuntas 100%. Bahkan sudah bekerja dan menerima gaji.

Namun, apakah gajinya sesuai dengan UMR/UMK setempat?

Sekolah di Indonesia Yang Menjalankan Kurikulum Internasional dan Nasional Yang Belum Memiliki Izin Operasional SPK Tahun 2026

 Sekolah Nasional Plus

Jakarta (BHC) - Indonesia memiliki aturan soal pelaksanaan Kurikulum Internasional yang dilaksanakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya SPK, atau Satuan Pendidikan Kerjasama.

SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejak per tanggal 1 Desember 2014 seluruh sekolah yang berlabel Internasional harus berganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). SPK sebagai lembaga pendidikan Indonesia harus mencari mitra kerja satuan pendidikan yang sama dari luar negeri atau Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Anggota DPR RI Terpilih Menurut Dapil Pada Pemilu 2024

580 Kursi

Jakarta (BHC) - Pemilu 2024 menghasilkan 580 kursi DPR-RI dengan 8 partai politik lolos ke Senayan Jakarta. 

Pemenang Pemilu DPR-RI dengan perolehan kursi terbanyak adalah, PDIP sebanyak 110 kursi. Diikuti oleh Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai NasDem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi. PAN 48 kursi, dan Partai Demokrat 44 kursi.

Kampus di Bogor Tahun 2026

Bogor (BHC) - Kampus di Bogor termasuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor kini sudah beragam dan memiliki pilihan tersendiri. Mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, hingga akademi.

Ada yang milik pemerintah (kampus negeri), milik Kementerian/Lembaga (K/L), dan ada juga yang dikelola oleh Kementerian Agama. Serta tentunya milik masyarakat alias swasta.