Adipura 2025 di Jawa

Kota Malang (BHC) - Pulau Jawa masih mendominasi penghargaan Adipura. Sekalipun tahun ini (2025,red) tidak ada satupun yang memperoleh Adipura Kencana dan Piala Adipura, kabupaten/kota masih lumayan memperoleh Sertifikat Adipura sebagai penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih.

Dari 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, ada 18 kabupaten/kota mampu memperoleh Sertifikat Adipura.

Dan 101 kabupaten/kota menjadi Kota Terkotor. Dengan rincian 94 kabupaten/kota dalam pembinaan dan 7 kabupaten/kota dalam pengawasan.

Kota Surabaya menjadi top scorer tahun 2025 dalam bobot scor tertinggi penilaian Adipura. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Timur terdiri dari Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kota Blitar.

Adipura 2025 di Kalimantan

Balikpapan (BHC) - Hanya 6 kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan yang mendapatkan Sertifikat Adipura Tahun 2025, atau setara dengan Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih.

Sedangkan untuk Adipura Kencana dan Piala Adipura tidak ada satupun kabupaten/kota di Kalimantan yang mendapatkan predikat tersebut tahun 2025.

Di Wilayah Kalimantan memiliki 56 kabupaten/kota. Terdiri dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Secara Nasional, Kota Balikpapan berada di urutan ke-3, Kotan Bontang urutan ke-5, Kabupaten Tabalong urutan ke-12, Kabupaten Hulu Sungai Selatan urutan ke-22, Kabupaten Hulu Sungai Tengah urutan ke-27, dan Kabupaten Tanah Bumbu masuk urutan ke-35.

BACA JUGA : Adipura 2025

Nah, kamu tinggal di kota bersih atau kota terkotor?

Adipura 2025 di Sumatera

Kota Padang (BHC) - Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat menjadi langganan Adipura. Tahun 2025 ini, Kota Padang bersama 35 kota/kabupaten lainnya di Indonesia mendapatkan Predikat Sertifikat Adipura atau Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih. 

Ada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana tidak diikutsertakan dalam program Adipura, karena dalam musibah bencana hidrometeorologi.

Jumlah provinsi di Sumatera sebanyak 10 dengan 120 kabupaten dan 34 kota. Sehingga total kabupaten/kota di 10 provinsi wilayah Sumatera menjadi 154 kabupaten/kota.

Selain Kota Padang di Wilayah Sumatera, ada juga Kota Sawahlunto dan Kabupaten Samosir. Tiga daerah ini menjadi yang terbaik dalam penilaian Adipura Tahun 2025.

Secara Nasional, Kota Padang masuk urutan ke-8 dari 420 kabupaten/kota yang dinilai. Selanjutnya ada Kota Sawahlunto di urutan ke-25 dan Kabupaten Samosir di urutan ke-31.

BACA JUGA : Adipura 2025

Ngomong-ngomong kamu tinggal di kota bersih apa kota terkotor?

Adipura 2025 di Sulawesi

 Kota Parepare (BHC) - Ada 81 kabupaten/kota di 6 provinsi di Wilayah Sulawesi. Dalam penghargaan Piala Adipura Tahun 2025, hanya 7 kabupaten/kota yang mendapatkan Sertifikat Adipura atau Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih.

Kota Parepare masuk urutan ke-6 nasional yang mendapatkan Adipura 2025.

BACA JUGA : Adipura 2025

Dan ada 74 kabupaten/kota di Sulawesi masuk kategori Kota Terkotor. 

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.