Daftar SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Bandung (BHC) - Sejak alih kelola satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi, Provinsi Jawa Barat belum banyak menambah unit sekolah baru (USB).

Alih kelola dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terjadi pada tahun 2017.

BACA JUGA : Ini Daftar SMA Terbuka di Jawa Barat Tahun 2025 

Hingga jelang SPMB Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027, jumlah SMA yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai 1.917 SMA. Terdiri dari 540 SMA Negeri dan 1.377 SMA Swasta.

Ini Daftar SMA Negeri di Banten Tahun 2026

Kota Serang (BIB) - Hingga November tahun 2026, jumlah SMA di Provinsi Banten mencapai 654 SMA Negeri/Swasta. Terdiri dari 165 SMA Negeri dan 489 SMA Swasta.

Hanya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang memiliki SMA lebih dari 100 SMA.

Masing-masing, Kabupaten Tangerang sebanyak 196 SMA dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 101 SMA.

Sedangkan untuk tingkat Nasional, Provinsi Banten masuk urutan ke-6 yang memiliki SMA terbanyak setelah, Provinsi Jawa Barat (1.792 SMA), Provinsi Jawa Timur (1.519 SMA), Provinsi Sumatera Utara (1.069 SMA), Provinsi Jawa Tengah (869 SMA), dan Provinsi Sumatera Selatan (625 SMA).

Syarat Perizinan Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banten Tahun 2026

Kota Serang (BHC) - Yang dimaksud Wilayah Banten mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Izin Operasional SMA, SMK dan SLB (SKH) merupakan kewenangan Provinsi. Di Banten menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten.

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

SPMB SMA, SMK Jawa Barat Tahun 2026

Sudah Dimulai 29 Mei 2026

Kota Bandung (BHC) - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat sudah dimulai sejak 29 Mei 2026. 

Ada 4 jalur SPMB jenjang SMA dan SMK, diantaranya jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi. SPMB SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap awal adalah Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB, kemudian SPMB Tahap I dan SPMB Tahap II.

Pendaftaran SPMB Tahap I akan dimulai pada 15-19 Juni 2026. Sebelumnya sebanyak 40 SMA/SMK Negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan SPMB Sekolah Maung.