Jumlah Sekolah, Siswa dan GTK Terbanyak Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2026

Surabaya (BHC) - Jumlah sekolah terhadap banyaknya siswa ternyata tidak berkorelasi jika dilihat berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia.

Contohnya, untuk jumlah sekolah terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, tetapi jumlah siswa terbanyak justru berada di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Timur unggul karena pertumbuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah ini cukup pesat. Saat ini di Jawa Timur memiliki 38.445 lembaga PAUD, sementara di Jawa Barat hanya ada 30.954 lembaga. Perbedaannya mencapai 8000-an PAUD.

Dapodik di Jakarta Tahun 2026

1.653.112 Siswa

Jakarta (BHC) - Hingga per 26 Oktober 2026, di Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, DKI Jakarta telah memiliki 8.912 Sekolah, 1.653.112 Siswa, dan 123.044 GTK.

Terdiri dari 1.920 Sekolah Negeri, 960.280 Siswa Negeri, dan 49.947 GTK Negeri.

Sedangkan swasta terdiri dari 6.992 Sekolah, 746.832 Siswa, dan 73.097 GTK.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Ini Perusahaan Peserta Proper di Wilayah Sulawesi Tahun 2026

Kota Makassar (BHC) - Wilayah Kepulauan Sulawesi merupakan daerah pertambangan di Indonesia. Hampir seluruh provinsi memiliki wilayah tambang.

Disisi lain masih ada juga pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit. Pada musim penghujan, wilayah ini sangat rawan bencana banjir.