Kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah TAHUN 2026

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria kekayaan, modal, atau hasil penjualan (omzet) tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dibagi menjadi 3 kategori, yaitu;

1. USAHA MIKRO : modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan Omzet Tahunan Maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) *Nilai Omzet Duatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

2. USAHA KECIL : modal usaha diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan Omzat Tahunan diatas Rp. 2.000.000.000,00 s.d. Rp. 15.000.000.000,00 *Nilai Omzet Duatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

3. USAHA MENENGAH : modal usaha diatas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan omzet tahunan diatas Rp. 15.000.000.000,0 s.d. Rp. 50.000.000.000,00 *Nilai Omzet Duatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi Keagamaan, baik Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia sudah berkembang dengan baik.

Ditandai dengan berdirinya kampur berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi.

Bahkan untuk kampus keagamaan negeri sudah tersebar di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia.

Begitupun Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTAS) juga menjamur bak musim hujan saja. Hal ini untuk mengisi kekosongan terhadap daya tampung di perguruan tinggi yang masih terbatas dan umumnya berdiri di ibukota provinsi.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Universitas di Kementerian Agama Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Sebetulnya, banyak perguruan tinggi saat ini yang dulunya memiliki izin awal dari Kementerian Agama berpindah ke LLDIKTI (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Hal ini tercermin dari apabila perguruan tinggi tersebut memiliki Fakultas Agama Islam (FAI) dapat dipastikan awalnya merupakan perguruan tinggi yang memperoleh izin dari Kemenag.

Bahkan, hingga saat ini jikapun Kampus Umum mendirikan Fakultas Agama Islam (FAI) nya tetap wajib mengurus izinnya di Kemenag beserta program studinya.

Perguruan Tinggi Keagamaan biasanya lebih umum berbentuk Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Tetapi, baik Institut maupun Sekolah Tinggi akan bertransformasi menjadi Universitas.

Saat ini perguruan tinggi keagamaan terdiri dari Keagamaan Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Kampus Muhammadiyah di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Kampus Muhammadiyah biasanya terdiri dari penamaan Aisyiyah, Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah.

Kampus Muhammadiyah ada yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan juga Akademi. Kampus Muhammadiyah menyelenggarakan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, Kelas Internasional, RPL.

Muhammadiyah juga membuka kampus di Malaysia, kelas jarak jauh di Singapura, Korea Selatan dan Australia.

Berdasarkan data BAN-PT, kampus Muhammadiyah yang sudah terakreditasi "UNGGUL" sebanyak 20 kampus.

Daftar Universitas Swasta di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Indonesia memiliki sejumlah perguruan tinggi yang tersebar bahkan di kota-kota kecil di seluruh Nusantara.

Ada yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, kali ini kita akan membahas universitas saja ya. Berapa ya jumlahnya.

Kadang penempatan nama universitas tidak sesuai, misal untuk LLDIKTI Wilayah 03 Jakarta banyak universitasnya ternyata berdiri di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Begitu juga di wilayah perkotaan lain, sebut saja Kota Medan terdaftar universitasnya, tetapi alamatnya di Kabupaten Deli Serdang.

Jumlah Sekolah, Siswa dan GTK Terbanyak Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2026

Surabaya (BHC) - Jumlah sekolah terhadap banyaknya siswa ternyata tidak berkorelasi jika dilihat berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia.

Contohnya, untuk jumlah sekolah terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, tetapi jumlah siswa terbanyak justru berada di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Timur unggul karena pertumbuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah ini cukup pesat. Saat ini di Jawa Timur memiliki 38.445 lembaga PAUD, sementara di Jawa Barat hanya ada 30.954 lembaga. Perbedaannya mencapai 8000-an PAUD.

Dapodik di Jakarta Tahun 2026

1.653.112 Siswa

Jakarta (BHC) - Hingga per 26 Oktober 2026, di Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, DKI Jakarta telah memiliki 8.912 Sekolah, 1.653.112 Siswa, dan 123.044 GTK.

Terdiri dari 1.920 Sekolah Negeri, 960.280 Siswa Negeri, dan 49.947 GTK Negeri.

Sedangkan swasta terdiri dari 6.992 Sekolah, 746.832 Siswa, dan 73.097 GTK.

Ini Perusahaan Peserta Proper di Wilayah Sulawesi Tahun 2026

Kota Makassar (BHC) - Wilayah Kepulauan Sulawesi merupakan daerah pertambangan di Indonesia. Hampir seluruh provinsi memiliki wilayah tambang.

Disisi lain masih ada juga pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit. Pada musim penghujan, wilayah ini sangat rawan bencana banjir.