Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Walaupun sudah diatur dengan Standar Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kondisi di lapangan tentu akan berbeda-beda. Terutama perbedaan geografis antara desa dan kota, struktur bangunan, dan juga berpengaruh terhadap sismtem pembelajaran di sekolah/madrasah tersebut.

Termasuk juga mempertimbangkan jenjang pendidikan (formal, nonformal dan informal), serta kondisi bangunan apakah sudah eksisting atau masih perencanaan. Jika masih dalam perencanaan, semua standar sarana dan prasarana sangat mungkin untuk ditaati dan sesuai ketentuan.

Sayangnya, beberapa daerah dan pejabat yang berwenang untuk menberikan Izin Pendirian Sekolah/Madrasah baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terlalu "Kaku" membaca aturan, sehingga jika tidak sesuai biasanya perizinan langsung "ditolak" tanpa mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya.

Daftar SMP Paling Berprestasi di DKI Jakarta Tahun 2025

DKI Jakarta (BHC) - Ada 323 SMP/MTs yang memiliki prestasi di bidang olahraga. riset dan inobvasi; dan seni budaya di DKI Jakarta.

Catatan lainnya prestasi murid SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.207 murid. Yang menggembirakan adalah banyak murid MTs berprestasi mengalahkan SMP Negeri dan Swasta. Bahkan di 10 besar SMP/MTs Paling Berprestasi di DKI Jakarta, MTs Negeri menyumbang 4 lembaga.

Dan MTs Negeri 32 Jakarta justru mampu diurutan ke-1 tingkat Provinsi DKI Jakarta yang palign banyak memperoleh prestasi. Dan mampu menempatkan MTs Negeri 32 Jakarta di urutan ke-4 secara Nasional.

MTs Negeri 32 Jakarta hanya kalah banya prestasi dari:

• SMP Negeri 5 Yogyakarta (388)
• SMP Islam Sabilillah Malang (314)
• SMP Negeri 12 Yogyakarta (203)
• MTs Negeri 32 Jakarta (201)
• SMP Unggulan Al-Ya'lu (176)
• SMP Negeri 1 Cimahi (163)
• SMP Negeri 8 Yogyakarta (162)
• SMP Negeri 03 Pontianak (137)
• SMP Labschool Cirendeu (137)
• SMP Labschool Kebayoran (129)

Dan di 10 besar SMP/MTs palign berprestasi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menempatkan 2 SMP/MTs nya.

Sebaran SMP dan MTs di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

327 SMP/MTs

Kota Cikarang (BHC) - Sebetulnya, tidak menjadi masalah jika bersekolah lintas kecamatan atau desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Karena memang tidak ada yang mengatur dan melarang hal tersebut.

Yang menjadi masalah, karena dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP/MTs menggunakan Jalur Zonasi. Jalur ini hanya memungkinkan siswa diterima hanya yang dekat dengan sekolah.

Jika berbasis kecamatan saja, maka layanan SMP/MTs khususnya SMP/MTs Negeri tentu belum mampu menampung siswa lulusan SD. Sehingga, hanya dengan jarak paling terjauh 1.000 meter dari sekolah saja yang mendapatkan kesempatan masuk SMP/MTs Negeri Jalur Zonasi.

Jalur ini memang selalu menjadi kontroversi setiap pelaksanaan PPDB. Karena jalur ini terbatasnya kesempatan siswa karena didasarkan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah yang diarsir dari daya tampung yang tersedia.

BOP Pendidikan Kesetaraan 2019

Paket A, Paket B, dan Paket C

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN 2019

(PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C)

No	Jenjang	Jumlah	Tahap
			I	II
1	Paket A (SD/MI)	1.300.000,-	650.000,-	650.000,-
2	Paket B (SMP/MTs)	1.500.000,-	750.000,-	750.000,-
3	Paket C (SMA/MA)	1.800.000,-	900.000,-	900.000,-

Sumber : BOP Kesetaraan, diolah Bang Imam Berbagi, 2019

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk tahun 2019, dengan sasaran utama pada satuan pendidikan penyelenyelenggara seperti SKB, PKBM, Kelompok Belajar, Majelis Taklim dan pendidikan kesetaraan lainnya dengan usia antara 7-18 tahun.

Mereka penerima manfaat pendidikan kesetaraan adalah ;

I. PAKET A (SD/MI)

1. anak usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan formal; dan
3. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

II. PAKET B (SMP/MTs)

1. lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
2. anak putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

III. PAKET C (SMA/MA)

1. lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
2. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA).