Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025

Kota Cibinong (BHC) - Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah aglomerasi Jabodetabek yang memiliki wilayah paling luas dan mempunyai penduduk terbanyak setelah DKI Jakarta.

Hal ini, memungkinkan menjamurnya layanan pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal.

Berdasarkan dapodik per Februari 2025, jumlah layanan pendidikan di Kabupaten Bogor mencapai 6.582 lembaga, belum termasuk madrasah dan pondok pesantren.

Berikut Persyaratan Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025 :

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Tahun 2025

SD SWASTA

Foto : siswa SD (Okezone.com)

Jakarta (BIB) - Sekolah Dasar atau SD khususnya SD Swasta, di Jakarta wajib memiliki Izin Operasional dari Pemerintah DKI Jakarta, melalui PTSP Kelurahan.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam membangun atau mendirikan SD Swasta di Jakarta, adalah, diantaranya wajib sesuai dengan RDTR/RTW Jakarta, tidak dibangun di tanah/bangunan pemerintah, dan tidak berdiri atau didirikan di ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rukan).

Termasuk hal-hal seperti izin lingkungan, jika diatas lahan/bangunan 5.000 m² maka wajib mengurus UKL-UPL, dan jika minimal 10.000 m² maka wajib Amdal.

Dan untuk bangunan/tanah wajib memiliki Sertifikat Tanah dan IMB. Sedangkan untuk guru, maka wajib lulusan bidang pendidikan.

Berapa Jumlah Dana BOP PAUD dan BOS di Jabodetabek Tahun 2025

Kota Bekasi (BHC) - Setiap sekolah berhak untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggara atau BOP untuk PAUD serta Bantuan Operasional Sekolah atau BOS untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sederajat.

Dana BOP juga diberikan kepada sekolah kesetaraan seperti PKBM dan SKB atau sejenis lainnya.

Nah, pertanyaannya berapa nominalnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, setiap daerah berbeda-beda nominal yang didapatkan, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh lo.

Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2025

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Daftar Cabang Dinas Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2025

Semarang (BHC) - Provinsi Jawa Tengah membentuk 13 Cabang Dinas Pendidikan (Cadindik) di sejumlah daerah untuk mengkoordinasikan pengelolaan sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB.

Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018.

BACA JUGA : Daftar SMA Negeri di Jawa Tengah Tahun 2024

Daftar SMA Negeri dan Swasta di Kota Bekasi 2024

22 SMA NEGERI

Kota Bekasi (BIB) - Jumlah satuan pendidikan jenjang SMA di Kota Bekasi hingga saat ini sebanyak 116 sekolah, Terdiri dari 22 SMA Negeri dan 94 SMA Swasta. Seluruh kecamatan sudah memiliki SMA Negeri. 

Ada 2 kecamatan yang sudah memiliki lebih dari 2 SMA Negeri yakni Kecamatan Bekasi Selatan 4 SMA Negeri dan Kecamatan Bekasi Utara 3 SMA Negeri. Dan ada 4 kecamatan yang baru memiliki 1 SMA Negeri, yaitu; Kecamatan Bekasi Barat, Medansatria, Rawalumbu, Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.

Sedangkan untuk Kecamatan Bantargebang hingga saat ini belum berdiri satupun SMA Swasta, tetapi sudah tersedia 2 SMA Negeri.

Bila dipersentasikan maka jumlah SMA Negeri di Kota Bekasi mencapai 19,29% dan persentase SMA Swasta sebanyak 80,71%. 

Tetapi untuk jumlah siswa, di 22 SMA Negeri sebanyak 22.973 siswa atau setara dengan 50,58%. Sedangkan jumlah siswa SMA Swasta sebanyak 22.530 siswa (49,42%).

Berikut ini adalah alamat SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024 : 

Ini Daftar SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024

313 SMP

Kota Bekasi (BHC) - Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per Desember 2024, jumlah SMP di Kota Bekasi mencapai 307 SMP. Terdiri dari 56 SMP Negeri dan 251 SMP Swasta. 

Dilapangan, Kota Bekasi memiliki Unit Sekolah Baru (SMP) sebanyak 6 USB, sehingga jumlah SMP Negeri di Kota Bekasi saat ini mencapai 62 SMP Negeri. Sehingga total SMP di Kota Bekasi mencapai 313 SMP Negeri/Swasta.

USB SMP Negeri yang dimaksud adalah; USB SMP Negeri 57 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 58 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 59 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 60 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 61 Kota Bekasi, dan USB SMP Negeri 62 Kota Bekasi.

Di Kota Bekasi juga ada 3 SMP Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), yaitu SPK SMP Global Prestasi (Bekasi Barat), SPK SMP Victory Plus (Rawalumbu) dan SPK SMP Bina Nusantara (Mustikajaya)

Apa Kabar Pendidikan Swasta di Wilayah IKN Tahun 2024

Nusantara (BHC) - Apa kabar Ibukota Nusantara hingga akhir tahun 2024? Kali ini kita akan membahas perkembangan pendirian layanan pendidikan oleh swasta di wilayah Ibukota Nusantara (IKN).

IKN berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

BACA JUGA : Daftar Sekolah dan Madrasah di IKN Tahun 2023

Berikut Tabel 1.1. Sebaran Sekolah di IKN Tahun 2024;

Sekolah di IKN Tahun 2024

 

No	Kecamatan	Jumlah	Sekolah
			SD	SMP	SMA	SMK	SLB
	Jumlah	246	159	51	14	19	3
1	Sepaku	42	29	8	2	3	0
2	Loa Janan	50	31	10	2	5	2
3	Loa Kulu	53	34	13	3	3	0
4	Muara Jawa	33	22	6	1	3	1
5	Samboja	68	43	14	6	5	0
6	Samboja Barat	-	-	-	-	-	-

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2024

Kondisi Pendidikan di Bali Tahun 2024

6.373 Lembaga

Foto milik Tribun Bali

Denpasar (BHC) - Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan data Emis Kementerian Agama, di Provinsi Bali sudah berdiri sebanyak 6.373 lembaga pendidikan/madrasah.

Terdiri dari 5.320 sekolah, 297 madrasah, 104 pondok pesantren dan 652 pendidikan diniyah. Data ini adalah data yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

Berikut Tabel 1.1. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Bali Tahun 2024;

Sekolah dan Madrasah di Bali Tahun 2024

 

No	Wilayah	Jumlah	Lembaga
			Sekolah	Madrasah	Pesantren	Diniyah
	Bali	6.373	5.320	297	104	652
1	Denpasar	1.010	786	54	7	163
2	Badung	893	754	27	1	111
3	Bangli	347	336	3	0	8
4	Buleleng	1.080	874	70	24	112
5	Gianyar	642	603	9	1	29
6	Jembrana	616	367	85	47	117
7	Karangasem	731	639	22	15	55
8	Klungkung	321	301	6	1	13
9	Tabanan	733	660	21	8	44

Sumber : Dapodik dan Emis, diolah Bang Imam Berbagi, 2024