Daftar DAS di Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2025

Kota Sofifi (BHC) - Provinsi Maluku Utara memiliki 3 Wilayah Sungai dan 579 DAS atau Daerah Aliran Sungai. 

Ada 2 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu WS Halmahera Utara dan WS Halmahera Selatan dibawah BWS Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA, Kemen PU). Karena WS Halamahera Utara dan WS Halmahera Selatan merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sedangkan WS Kepulauan Sula-Obi merupakan kewenangan provinsi, karena menjadi Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

WS Kewenangan Pusat terdiri dari 395 DAS, dan kewenangan provinsi sebanyak 184 DAS.

Jumlah DAS Berdasarkan Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Peta Wilayah Sungai di Indonesia

Jakarta (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Indonesia dikelola banyak oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sisanya, DAS banyak diurus oleh Pemerintah Daerah, tapi kurang terurus.

Wilayah Sungai yang dikelola oleh Pusat diantaranya; 5 WS Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional yang terbagi kepada 10 BWS/BBWS di Wilayah Sumatera, 9 BBWS di Wilayah Jawa, 5 BWS Wilayah Kalimantan, 3 BWS/BBWS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kemudian 6 BBWS/BWS Wilayah Sulawesi, 2 BWS Wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta 3 BWS Wilayah Papua

Daftar DAS di Wilayah Sulawesi Tahun 2025

Kota Makassar (BHC) - Wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi terbagi menjadi 22 Wilayah Sungai dengan 6 BWS/BBWS. Selain itu, ada juga Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi.

Saat ini Wilayah Sulawesi merupakan wilayah rawan banjir. Hal ini akibat dari rusaknya lahan kritis di hulu sungai akibat ulah manusia. 

BBWS selain mengurus DAS, juga mengelola berbagai aspek sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem pengendalian banjir, danau, situ, embung, rawa, tambak, air tanah, dan air baku. BBWS/BWS juga berperan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air serta sosialisasi tentang pengurangan sedimentasi ke sungai dan waduk.

Daftar DAS di Wilayah Papua Tahun 2025

Jayapura (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Wilayah Papua dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di Kota Jayapura, BWS Papua Barat di Manokwari dan BWS Papua Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Ada 5 Wilayah Sungai di Papua dengan 317 DAS semuanya merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat. 2 dari 5 WS tersebut merupakan Wilayah Sungai Lintas Negara, yaitu WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan WS Einlanden-Dikul-Bikuma.

WS Omba adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan WS Kamundan-Sebyar adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sementara WS Wapoga-Mimika tercatat sebagai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. Hal ini karena penetapannya Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya belum dibentuk.

Daftar DAS di Provinsi Maluku Tahun 2025

Kota Ambon (BHC) - Wilayah Provinsi Maluku terdiri dari beberapa kepulauan. Provinsi Maluku juga memiliki banyak sungai yang dibagi dalam Daerah Aliran Sungai atau DAS. Provinsi Maluku memiliki luas sekitar 46,9 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1,9 juta jiwa.

Ada beberapa DAS di Provinsi Maluku yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui BWS Maluku yaitu WS Ambon-Seram dan WS Kepulauan Yamdena-Wetar.

Sedangkan WS Buru dan WS Kepulauan Kei-Aru masih menjadi kewenangan Provinsi. 

BACA JUGA : Daftar DAS di Provinsi Maluku Utara

Daftar DAS di Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025

Denpasar (BHC) - Akhir-akhir ini banjir juga sudah mengancam Bali, Mataram, Lombok dan Kupang. Daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah tidak lagi dijaga sesuai kondisi alami.

Daerah Aliran Sungai atau DAS yang harusnya harmoni dengan alam sudah rusak, bahkan berubah fungsi, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menyerap air saat musim hujan, dan memberikan air bersih saat musim kemarau.

DAS yang rusak harus segera diatasi, agar kita tidak menganggap lagi air sebagai bencana, tetapi anugrah yang diberikan tuhan untuk kehidupan. Air adalah peradaban, air adalah kehidupan dan air untuk kesejahteraan manusia. 

Tanpa air, kita bisa apa?

Daftar DAS di Wilayah Sungai di Kalimantan Tahun 2025

17 Wilayah Sungai & 256 DAS

Kota Samarinda (BHC) - Pulau Kalimantan, tidak termasuk Wilayah Malaysia dan Brunai, memiliki 256 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 17 Wilayah Sungai pada 5 provinsi. 

DAS di Wilayah Kalimantan merupakan DAS yang luas dan strategis, sebut saja DAS Kapuas dengan luas 100.636 km², DAS Mahakam luas 78.532 km², DAS Barito luas 62.585 km². Dan juga menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

Sebut saja Sungai Kapuas panjang 1.143 km, Sungai Mahakam panjang 920 km, Sungai Barito panjang 909 km, dan Sungai Seruyan 350 km.

Katanya Ada 108 DAS Prioritas Yang Sudah Dipulihkan?

Jakarta (BHC) - Tahun 2009, Pemerintah mengidentifikasi 108 DAS kritis di Indonesia. Tetapi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, memprioritaskan 15 DAS untuk dipulihkan.

DAS tersebut adalah : DAS Asahan-Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Sekampung, DAS Cisadane. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Kapuas, DAS Moyo, DAS Saddang, DAS Limboto Bone, DAS Jeneberang.

Ini Yang Harus Dilakukan Walikota dan Bupati Bekasi Mengatasi Banjir Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S alias Bang Imam

Sepertinya, Banjir di Bekasi bukan lagi bencana alam, melainkan agenda tahunan yang harus disambut warga dengan sabar dan berharap.

Ya berharap, Walikota-Wakil Walikota Bekasi dan Bupati-Wakil Bupati Bekasi "gercep" mengatasi agenda tahunan ini.

Karena tinggal di Bekasi dan juga pernah menjadi korban banjir juga, maka saya memberikan masukan berharga untuk mengatasi banjir di Bekasi.

BANJIR KIRIMAN

Seperti yang terjadi pada awal Maret 2025, Banjir Bekasi merupakan banjir terparah di Jabodetabek. Media, masyarakat dan pemerintah sepakat kalau banjir ini akibat 'Banjir Kiriman dari Bogor'. 

'Banjir kiriman dari Bogor' ini biasanya akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor dan hulu tidak mampu mengendalikan air hujan, karena daerah tangkapan hujan (hutan) di wilayah Bogor telah berubah menjadi daerah permukiman.

Banjir biasanya dikirim via 'DAS Bekasi' dan DAS Citarum'. 

Daftar DAS di Jawa Barat Tahun 2025

Jika musim hujan Sungai Bekasi menyebabkan banjir, dan jika kemarau sungai akan berbusa

Bekasi (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Provinsi Jawa Barat memiliki karakter tersendiri. Sebab, ada DAS yang melintasi antar provinsi, DAS antar kabupaten/kota, DAS strategis nasional, ada juga DAS di satu kabupaten.

Yang paling heboh, tentu saat kejadian banjir, seperti yang terjadi pada awal Maret 2025 bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan. Apalagi, jika DAS bersinggungan langsung dengan perkotaan, seperti Bandung, Sukabumi, Bekasi, Bogor, Cirebon, Cimahi, dan Tasikmalaya.

Banyak Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat dengan kondisi kritis. Bahkan, beberapa diantaranya hulunya sudah berubah fungsi menjadi permukiman, ladang/kebun yang tidak mampu lagi menyerap air hujan.

Perumahan Terdampak Banjir di Kota Bekasi 05 Maret 2025

Banjir di Perum PGP, Foto: Warta Kota

Jatiasih (BHC) - Banjir 2025 yang terjadi di 05 Maret 2025 di Jabodetabek terpantau paling parah di Kota Bekasi.

Sejumlah perumahan terutama di sepanjang Sungai Bekasi kebanjiran. Tercatat 156 titik banjir di Kota Bekasi pada Maret 2025.

Titik terparah berada di sepanjang Sungai Bekasi, mulai dari Pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas menjadi Sungai Bekasi di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasiih dan berlanjut ke Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Timur.

Secara umum, dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, 8 kecamatan menjadi terdampak banjir. 

Ini Perusahaan di Kalimantan Selatan Peringkat Proper 2020

Banjarmasin (BIB) - Berbagai spekulasi penyebab banjir di Provins Kalimantan Selatan sudah banyak dikupas media, paska trendingnya bencana banjir di provinsi ini pertengahan Januari 2021.

Selain maraknya tambang dan perkebunan sawit yang membuka lahan hutan di hulu, juga disebabkan karena tingginya hujan selama periode tersebut.

Kali ini kita tidak membahas secara spesifik soal banjir lagi Kalimantan Selatan, tetapi soal pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang beroperasi di banua ini.

Berdasarkan hasil proper yang diliris KLHK tahun 2020, ada 57 perusahaan yang mengikuti penilaian proper tahun 2020.

Hasilnya adalah, 1 perusahaan memperoleh Peringkat Proper Emas, 6 perusahaan peringkat Hijau, 47 perusahan peringkat Biru, dan 3 perusahaan peringkat Merah.

Sedangkan peringkat Hitam di proper tahun 2020 di Kalimantan Selatan tidak ada.

Berikut ini Tabel 1.1. Peringkat Proper 2020 di Kalimantan Selatan :

Ini Luas Hutan di Kalimantan

Banjarmasin (BIB) - Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. 

Salah satu fungsi hutan saat ini sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta untuk pelestarian tanah.

Hutan juga merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Jika mengadopsi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka devenisi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pada tahun 1950, Indonesia memiliki kawasan hutan mencapai 162,00 juta hektar. Menyusut secara seporadis hingga tahun 1992 menjadi 118,7 juta hektar.

Masalah Banjir di Kabupaten Bekasi 1 Januari 2020

Alih Fungsi Lahan, Pendangkalan Sungai dan Sampah

  

Banjir meluluhlantakkan sebagian daerah di Jabodetabek pada tanggal 1 Januari 2020. Akibat banjir yang cukup parah, menyebabkan korban mengungsi bahkan ada yang meninggal dunia. Catatan BNPB lebih dari 511.471 jiwa terdampak banjir Jabodetabek serta lebih dari 60 orang meninggal dunia

Cikarang (BIB) - Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah terdampak banjir pada tanggal 1 Januari 2020. Data awal per 1 Januari 2020 pada pukul 14.30 wib, sebanyak 15 titik banjir terpantau yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Bahkan ketinggian air di lokasi banjir di Kabupaten Bekasi mencapai 3 meter.

Sedikitnya 1.355 Kepala Keluarga dan 3.123 jiwa menjadi korban terdampak banjir di Kabupaten Bekasi. 

Dari data yang dihimpun BMKG, cuaca ekstrim pada malam tahun baru 2020 memang sangat mencekam. Sejak kejadian banjir tahun 2002 yang merata di Jabodetabek, curah hujan tertinggi justru terjadi pada awal Januari 2020. 

Pada tahun 2002 curah hujan tertinggi saat banjir berada pada angka 168 mm/hari. Tetapi di tahun 2020 ini curah hujan mencapai 377 mm/hari atau setara dengan 224,40% dari tahun 2002.

Makanya tidak heran korban terdampak banjir se Jabodetabek mencapai kurang lebih 0,5 juta orang.

Bencana Banjir Bekasi Awal Tahun 2020

366.274 Jiwa Mengungsi

Peta Titik Genangan Banjir 1 Januari 2020 di Jabodetabek, Foto: BNPB

Kota Bekasi (BIB) - Banjir di Kota Bekasi diawal Januari 2020 merupakan banjir terparah. Bukan cuma disebabkan karena aliran sungai, tetapi juga karena drainase buruk di sejumlah perumahan.

Jika suaca se-ekstrim malam tahun baru 2020, tidak ada cerita lagi, hampir seluruh sudut Kota Bekasi akan tergenang banjir.

Dari 12 kecamatan secara administrasi di Kota Bekasi, hampir seluruh kecamatan ada titik banjirnya. Ketinggian air pada banjir awal tahun 2020 di Kota Bekasi antara 30 cm hingga 7 meter.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kategori kelurahan, maka jumlah genangan banjir di Kota Bekasi pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 43 kelurahan. Sementara jumlah kelurahan yang ada di Kota Bekasi sebanyak 56 kelurahan. Itu artinya hampir 76,78% kelurahan di Kota Bekasi mengalami musibah banjir.