Banjir Belum Surut, Banjir Datang Lagi

 Pemerintah "Kalah" Dengan Bencana Hidrometeorologi

"Kalah" dan "Tidak Mampu" inilah dua kata yang tepat diberikan terhadap Pemerintah. Bulan ini saja sudah 3 kali banjir "Bertamu", padahal banjir pertama dan kedua belum juga surut dan belum sempat beres-beres.

Anekdot skeptis dari rakyat Bekasi malah muncul, kok tidak ada #prayforbekasi #banjir. Justru malah orang-orang dengan keputusasaan membuat orang happy dengan banjir.

Daftar Perumahan Yang Banjir di Bekasi Tahun 2026

Perumahan bersubsidi yang di bangun di wilayah Bekasi kebanjiran di Januari 2026. Terutama di Wilayah Sukawangi, Babelan, Cibitung, Cikarang dan sekitarnya.

Wilayah terparah kali ini terjadi di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Daerah ini dilintasi oleh Kali Bekasi Hilir dan Sungai CBL. Banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian 3 meter. Dan kondisi bak lautan berombak terjadi di wilayah perumahan bersubsidi.

BACA : Tips Atasi Banjir di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

Memang, hampir seluruh perumahan di Kawasan Utara Bekasi tidak akan terbebas dari banjir. Sebab, kontur tanah rata-rata di wilayah utara Bekasi merupakan bekas sawah, rawa, dan tegalan. 

Wilayah utara Bekasi juga banyak bermuara sungai-sungai besar, seperti DAS Bekasi, DAS Blencong, DAS Citarum, dan Sungai CBL. 

Belum lagi jika ditambah dengan sungai-sungai kecil yang meluap akibat daya dukung dan daya tampung sungai yang tidak mampu lagi menampung air saat curah hujan tinggi.

Informasi Banjir di Kabupaten Bekasi Jum'at 23 Januari 2026

Sukamekar (BHC) - Tiba-tiba nama Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mendadak terkenal.

Ada apa? Banjir bro...

Ya... daerah ini banjir parah, bahkan video yang viral minta di takedown oleh pengembang, bisa gitu!!! ya bisalah.

Banjir perdana pada Minggu, 18 Januari 2026 di Kabupaten Bekasi berlanjut selang 5 hari setelahnya, Jum'at, 23 Januari 2026.

Penyebabnya... ya buruknya Tata Ruang di Kabupaten Bekasi karena perumahan tidak mengindahkan kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Upgrade Titik Banjir di Kota Bekasi 23 Januari 2026

Rawalumbu (BHC) - Kota Bekasi sudah mengalami sedikitnya 2 kali banjir besar selama Januari 2026. Yang pertama sekali pada Minggu, 18 Januari 2026 dan yang kedua pada Jum'at, 23 Januari 2026.

Bahkan, polder pengendali banjjir yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi di beberawa wilayah justru menjadi korban banjir itu sendiri, hehehe.

Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini belum mampu menanggulangi bencana banjir akibat dari Bencana Hidrometeorologi.

Selain banjir berulang di beberapa daerah, justru tiap tahun bertambah titik banjir baru.

Update Banjir di Kabupaten Bekasi 18-01-2026

33 Desa Kebanjiran

Banjir di Bekasi, Foto : Detik.com

Cikarang (BHC) - Hujan ekstrim yang mengguyur Kabupaten Bekasi pada Sabtu Malam, 17 Januari 2026 menyebabkan banjir terjadi di 33 desa pada 16 kecamatan terdampak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 4.622 KK menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi pada awal tahun baru ini.

Wilayah Terparah banjir tercatat di Desa Karang Raharja dengan ketinggian banjir mencapai 200 cm atau sekitar 2 meter.

Banjir Lokal, Drainase Buruk dan Minim Ruang Terbuka Hijau

Jika Biasanya Banjir di Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang di cap sebagai "Banjir Kiriman Dari Bogor", kini Bogor tidak kirim air, tapi terjadi "Banjir Lokal"

Jakarta (BHC) - Karena tidak lagi bisa menyalahkan "Banjir Kiriman Dari Bogor", daerah di Wilayah Depok, Bekasi, Jakarta dan Tangerang masih tidak kehabisan akal.

Ada alasan lain, "Cuaca Hujan Ekstrim" hehehe

Bermodalkan dari catatan prakiraan cuaca dari lembaga berwenang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akhirnya masyarakat percaya kalau penyebab banjir lokal adalah "Cuaca Hujan Ekstrim".

"Banjir Lokal" sebenarnya dapat diantisipasi dengan mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% di permukiman dan minimal 10% di rumah masing-masing warga. "Banjir Lokal" juga dapat diantisipasi dengan menormalisasi drainase yang ada dan tidak menutupnya dengan beton-beton serta tidak membuang sampah sembarangan.

Bukankah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanahkan kota wajib menyediakan setidaknya 30% ruang terbuka hijau atau RTH. Dengan rincian minimal 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. 

Karena dengan luas total RTH sebesar 30% akan mampu menampung dan menjamin data tampung air dan keseimbangan ekosistem.

RTH dengan vegetasi lebat dan tanah yang baik memiliki kapasitas infiltrasi yang tinggi. Salah satu studi menunjukkan (Salubulo Field) RTH dapat memiliki infiltrasi hingga 160 m3/jam yang membuatnya sangat efektif dalam mengurangi genangan banjir.

Banjir Lagi ... Banjir Lagi ... Banjir Lagi ...

Pernah Ga Sih Kamu amati di sekitar mu? Kenapa rumah dan permukiman kamu selalu banjir di saat puncak musim peng hujan, padahal tidak ada sungai yang melewati daerah tempat tinggal mu itu ...

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Foto Pengukuhan Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Jika ada pertanyaan BANJIR disebabkan oleh ...

Pasti kita sudah tahu jawabannya secara teori, bahwa penyebab banjir adalah kombinasi faktor alam dan ulah manusia, seperti curah hujan ekstrim, minimnya daerah resapan air, penyumbatan sungai oleh sampah, penebangan hutan yang serampangan (tetapi memiliki izin), pembangunan di bantaran sungai (padahal sudah dilarang membangun di Garis Sempadan Sungai/GSS), serta drainase yang buruk (ini sih ulah kita yang suka menutup drainase di depan rumah kita) yang semuanya menyebabkan air meluap ke daratan yang disebut menjadi Banjir atau kategori lain Genangan.

Gemes ga sih kamu melihat Banjir seolah terjadi setiap tahun di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang? Padahal wilayah ini berkumpul orang-orang pintar, tempat tinggal Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Menteri hingga pejabat yang bertanggung jawab soal mitigasi bencana yang mereka sebut sebagai Bencana Hidrometeorologi itu.

Selain mereka tinggal di sekitar itu, mereka juga berkantor tiap hari. Jika jabatan mereka sampai 5 tahun (kalau ga ditangkap KPK hehe) mereka akan mengalami, melihat dan merasakan banjir selalu berulang, datang bertamu setiap tahun, tanpa diundang. 

Update Bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Tahun 2025

Lubuk Basung, Agam (BHC) - Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal di bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi 1.140 orang. Dan masih ada 163 jiwa dinyatakan hilang.

KORBAN BANJIR SUMATERA 2025

No	Kondisi	Jumlah	Bencana Banjir
			Aceh	Sumut	Sumbar
1	Meninggal	1.140	513	365	262
2	Hilang	163	31	60	72

Sumber : BNPB, 28 Desember 2025

Sementara itu, terdata ada masyarakat sebanyak 7 ribu yang terluka, hampir 3,3 juta jiwa terdampak di 52 kabupaten/kota.

Mengungsi 399,2 ribu.

Infrastruktur yang rusak diantaranya; 166.743 ribu unit rumah, 1,6 ribu fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 97 jembatan.

Banjir dan Longsor terjadi pada 26 November 2025.

Sumur Resapan

Resapan Air Hujan

Kota Bekasi (BHC) - Seringkali kita menyalahkan pemerintah, jika kita terkena bencana baik bencana banjir, longsor dan bencana seperti gunung meletus dan tsunami,

Untuk bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh alam, hal yang harus segera dilakukan tentunya pemulihan alam yang sudah rusak, terutama di kawasan hulunya.

Sedangkan di wilayah tengah dan hilir bolehlah melakukan normalisasi atau naturalisasi, dan sebaiknya menghindari "betonisasi" hehehe ini pendapat saya ya...

Kepo Dengan Banjir di Bogor Padahal Daerah Hulu

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor termasuk wilayah hulu sungai, tetapi kok bisa banjir?

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Foto Banjir di Bogor (Detik.com)

Kota Cibinong (BHC) - Masih suasana musim kemarau, tetapi ancaman bencana banjir sudah melanda. Ini akibat musim yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai musim kemarau basah.

Ya... basah dan hujan serta mengakibatkan bencana banjir.

Orang awam seperti saya, mungkin juga banyak orang jika tinggal di Bekasi, Jakarta, dan Tangerang mungkin sangat wajar kebanjiran jika ada "kiriman dari Bogor". Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Bekasi, Tangerang dan Jakarta memang kondisinya rendah, bahkan ada yang berada dibawah sungai daratannya.

Untuk wilayah Bekasi dan Tangerang bahkan sebagian perumahan dibangun di bekas sawah dan rata-rata tidak diurug dan tidak memiliki peil banjir.

Daftar DAS di Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2025

Kota Sofifi (BHC) - Provinsi Maluku Utara memiliki 3 Wilayah Sungai dan 579 DAS atau Daerah Aliran Sungai. 

Ada 2 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu WS Halmahera Utara dan WS Halmahera Selatan dibawah BWS Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA, Kemen PU). Karena WS Halamahera Utara dan WS Halmahera Selatan merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sedangkan WS Kepulauan Sula-Obi merupakan kewenangan provinsi, karena menjadi Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

WS Kewenangan Pusat terdiri dari 395 DAS, dan kewenangan provinsi sebanyak 184 DAS.

Jumlah DAS Berdasarkan Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Peta Wilayah Sungai di Indonesia

Jakarta (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Indonesia dikelola banyak oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sisanya, DAS banyak diurus oleh Pemerintah Daerah, tapi kurang terurus.

Wilayah Sungai yang dikelola oleh Pusat diantaranya; 5 WS Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional yang terbagi kepada 10 BWS/BBWS di Wilayah Sumatera, 9 BBWS di Wilayah Jawa, 5 BWS Wilayah Kalimantan, 3 BWS/BBWS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kemudian 6 BBWS/BWS Wilayah Sulawesi, 2 BWS Wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta 3 BWS Wilayah Papua

Daftar DAS di Wilayah Sulawesi Tahun 2025

Kota Makassar (BHC) - Wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi terbagi menjadi 22 Wilayah Sungai dengan 6 BWS/BBWS. Selain itu, ada juga Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi.

Saat ini Wilayah Sulawesi merupakan wilayah rawan banjir. Hal ini akibat dari rusaknya lahan kritis di hulu sungai akibat ulah manusia. 

BBWS selain mengurus DAS, juga mengelola berbagai aspek sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem pengendalian banjir, danau, situ, embung, rawa, tambak, air tanah, dan air baku. BBWS/BWS juga berperan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air serta sosialisasi tentang pengurangan sedimentasi ke sungai dan waduk.

Daftar DAS di Wilayah Papua Tahun 2025

Jayapura (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Wilayah Papua dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di Kota Jayapura, BWS Papua Barat di Manokwari dan BWS Papua Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Ada 5 Wilayah Sungai di Papua dengan 317 DAS semuanya merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat. 2 dari 5 WS tersebut merupakan Wilayah Sungai Lintas Negara, yaitu WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan WS Einlanden-Dikul-Bikuma.

WS Omba adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan WS Kamundan-Sebyar adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sementara WS Wapoga-Mimika tercatat sebagai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. Hal ini karena penetapannya Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya belum dibentuk.

Daftar DAS di Provinsi Maluku Tahun 2025

Kota Ambon (BHC) - Wilayah Provinsi Maluku terdiri dari beberapa kepulauan. Provinsi Maluku juga memiliki banyak sungai yang dibagi dalam Daerah Aliran Sungai atau DAS. Provinsi Maluku memiliki luas sekitar 46,9 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1,9 juta jiwa.

Ada beberapa DAS di Provinsi Maluku yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui BWS Maluku yaitu WS Ambon-Seram dan WS Kepulauan Yamdena-Wetar.

Sedangkan WS Buru dan WS Kepulauan Kei-Aru masih menjadi kewenangan Provinsi. 

BACA JUGA : Daftar DAS di Provinsi Maluku Utara

Daftar DAS di Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025

Denpasar (BHC) - Akhir-akhir ini banjir juga sudah mengancam Bali, Mataram, Lombok dan Kupang. Daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah tidak lagi dijaga sesuai kondisi alami.

Daerah Aliran Sungai atau DAS yang harusnya harmoni dengan alam sudah rusak, bahkan berubah fungsi, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menyerap air saat musim hujan, dan memberikan air bersih saat musim kemarau.

DAS yang rusak harus segera diatasi, agar kita tidak menganggap lagi air sebagai bencana, tetapi anugrah yang diberikan tuhan untuk kehidupan. Air adalah peradaban, air adalah kehidupan dan air untuk kesejahteraan manusia. 

Tanpa air, kita bisa apa?

Daftar DAS di Wilayah Sungai di Kalimantan Tahun 2025

17 Wilayah Sungai & 256 DAS

Kota Samarinda (BHC) - Pulau Kalimantan, tidak termasuk Wilayah Malaysia dan Brunai, memiliki 256 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 17 Wilayah Sungai pada 5 provinsi. 

DAS di Wilayah Kalimantan merupakan DAS yang luas dan strategis, sebut saja DAS Kapuas dengan luas 100.636 km², DAS Mahakam luas 78.532 km², DAS Barito luas 62.585 km². Dan juga menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

Sebut saja Sungai Kapuas panjang 1.143 km, Sungai Mahakam panjang 920 km, Sungai Barito panjang 909 km, dan Sungai Seruyan 350 km.

Katanya Ada 108 DAS Prioritas Yang Sudah Dipulihkan?

Jakarta (BHC) - Tahun 2009, Pemerintah mengidentifikasi 108 DAS kritis di Indonesia. Tetapi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, memprioritaskan 15 DAS untuk dipulihkan.

DAS tersebut adalah : DAS Asahan-Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Sekampung, DAS Cisadane. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Kapuas, DAS Moyo, DAS Saddang, DAS Limboto Bone, DAS Jeneberang.

Ini Yang Harus Dilakukan Walikota dan Bupati Bekasi Mengatasi Banjir Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S alias Bang Imam

Sepertinya, Banjir di Bekasi bukan lagi bencana alam, melainkan agenda tahunan yang harus disambut warga dengan sabar dan berharap.

Ya berharap, Walikota-Wakil Walikota Bekasi dan Bupati-Wakil Bupati Bekasi "gercep" mengatasi agenda tahunan ini.

Karena tinggal di Bekasi dan juga pernah menjadi korban banjir juga, maka saya memberikan masukan berharga untuk mengatasi banjir di Bekasi.

BANJIR KIRIMAN

Seperti yang terjadi pada awal Maret 2025, Banjir Bekasi merupakan banjir terparah di Jabodetabek. Media, masyarakat dan pemerintah sepakat kalau banjir ini akibat 'Banjir Kiriman dari Bogor'. 

'Banjir kiriman dari Bogor' ini biasanya akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor dan hulu tidak mampu mengendalikan air hujan, karena daerah tangkapan hujan (hutan) di wilayah Bogor telah berubah menjadi daerah permukiman.

Banjir biasanya dikirim via 'DAS Bekasi' dan DAS Citarum'. 

Daftar DAS di Jawa Barat Tahun 2025

Jika musim hujan Sungai Bekasi menyebabkan banjir, dan jika kemarau sungai akan berbusa

Bekasi (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Provinsi Jawa Barat memiliki karakter tersendiri. Sebab, ada DAS yang melintasi antar provinsi, DAS antar kabupaten/kota, DAS strategis nasional, ada juga DAS di satu kabupaten.

Yang paling heboh, tentu saat kejadian banjir, seperti yang terjadi pada awal Maret 2025 bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan. Apalagi, jika DAS bersinggungan langsung dengan perkotaan, seperti Bandung, Sukabumi, Bekasi, Bogor, Cirebon, Cimahi, dan Tasikmalaya.

Banyak Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat dengan kondisi kritis. Bahkan, beberapa diantaranya hulunya sudah berubah fungsi menjadi permukiman, ladang/kebun yang tidak mampu lagi menyerap air hujan.