Evaluasi PPDB Online SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun 2020

Tersisa 107 Kursi Kosong

Foto : Bang Imam, pada seleksi PPDB SMP Negeri di Kota Bekasi untuk Jalur Zonasi, ternyata masih ada alamat siswa yang jaraknya Nol Meter dari sekolah, ini terjadi di SMP Negeri 31 Kota Bekasi.

Kota Bekasi (BIB) - Hasil analisa Bang Imam Berbagi per tanggal 13 Juli 2020 pada pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP Negeri di Kota Bekasi tahun 2020, dari 57 SMP Negeri saat ini, masih ada kursi kosong sekitar 107 kursi di 25 SMP Negeri.

Padahal sudah dilakukan seleksi PPDB Onine Tahap II. Pada Tahap I, tercatat kursi kosong mencapai 2.170 kursi.

Kursi kosong terbanyak berada di SMP Negeri 43 Kota Bekasi, yakni sebanyak 23 kursi. Disusul di SMP Negeri 31 Kota Bekasi (10 kursi), SMP Negeri 48 Kota Bekasi (10 kursi) dan SMP Negeri 36 Kota Bekasi sebanyak 9 kursi. 

Selain itu, ada penambahan kursi yang dari awal cuma sekitar 12.832 kursi, naik menjadi 14.008 kursi.

Biasanya, Unit Sekolah Baru (USB) tidak banyak diminati calon peserta didik. Namun, pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 ini, 8 USB tersebut ternyata cukup diminati siswa. 

Terbukti, tidak banyak peserta didik yang mengundurkan diri baik tahap 1 pelaksanaan seleksi PPDB maupun dilanjut dengan tahap 2.

Tercatat dari bangku kosong di Tahap I (8 USB SMP Negeri) hanya 91 kursi kosong dari total daya tampung yang disediakan sebesar 672 kursi. Itu artinya, sebanyak 86,46% siswa yang mendaftar di tahap 1 tidak membatalkan pendaftaran dan melakukan proses daftar ulang. 

Sehingga persentase yang tidak daftar ulang hanya sekitar 13,54%. Dan di tahap 2 seleksi PPDB Online di ke-8 USB SMP Negeri tersebut hanya tersisa 9,89% yang tidak mendaftar ulang hingga jadwal pendaftaran ulang berakhir.

Evaluasi PPDB SMA Negeri di Kota Bekasi Tahun 2020

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Isu adanya jual beli kursi pada jenjang SMA, SMK di PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 masih merebak, harga per kursi bisa mencapai Rp. 15 juta...wow...

Kota Bekasi (BIB) - Hingga saat ini ada 97 SMA yang sudah berdiri di Kota Bekasi. Dan 22 diantaranya merupakan SMA Negeri. 

Saat ini kewenangan SMA, SMK, dan SLB menjadi tanggung jawab provinsi.

Tahun Ajaran 2020/2021 ini proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA dilakukan beberapa jalur seleksi. Diantaranya, (a) Jalur Zonasi, (b) Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), (c) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali, dan (d) Jalur Prestasi.

Untuk mengetahui sejauh mana kegagalan proses PPDB yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, saya akan mengulas pada jalur zonasi. 

Bukan berarti tidak ada masalah pada seleksi jalur lainnya, tetapi jalur zonasi merupakan jalur yang diperebutkan berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuannya. 

Dalam proses ini, kepintaran siswa (prestasi) tidak lagi dihitung, kemiskinan (kemampuan orang tua) tidak lagi prioritas, dan segala keterbatasan dan kemampuan calon siswa bukan merupakan hal dasar syarat seleksi dalam jalur zonasi.

Syarat, utama, ya yang tempat tinggal lebih dekat dengan sekolah.

Ini Alamat 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat

Bandung (BIB) - Sesuai dengan Permendagri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengganti Balai menjadi Kantor Cabang Dinas (KCD).

Yang sebelumnya sudah terbentuk 7 balai, saat ini berganti menjadi 13 KCD.

Berikut ini adalah 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat :

INI ALAMAT KANTOR CABANG DINAS (KCD) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Ini Kecamatan di Jawa Barat Yang Tidak Memiliki SMA Negeri Tahun 2020

217 Kecamatan

Kota Bandung (BIB) - Ribut-ribut soal pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Yang paling terlihat terutama di Provinsi DKI Jakarta. Sebab, di wilayah ini banyak siswa berprestasi justru tidak diterima masuk sekolah negeri.

Lain di Jakarta lain pula di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan PPDB di daerah ini bukan tidak ada masalah, bahkan mungkin lebih prah. Namun, ekspose ke publik tidak terlalu riweh.

Terlepas dari persoalan masalah seleksi PPDB, ternyata di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih banyak kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, tepatnya SMA Negeri. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah, maka layanan SMA, SMK, dan SL menjadi tanggung jawab provinsi. Sedangkan jenjang PAUD, SD, dan SMP masih berada di tanggung jawab Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) Tahun Pelajaran 2019/2020, jumlah sekolah menengah atas (SMA) baik negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Barat mencapai 1.663 SMA. Terdiri dari 507 SMA Negeri dan 1.156 SMA Swasta.

Jika dipersentasikan maka hanya 30,48% SMA Negeri, sisanya sebanyak 69,52% merupakan sekolah yang dibangun oleh masyarakat. Dari 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat, dan 627 kecamatan yang ada saat ini, masih ada 217 kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri. 

Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri terdapat di 22 kabupaten/kota. Sedangkan kabupaten/kota yang sudah memiliki SMA Negeri di tiap kecamatan hanya ada di 5 kabupaten/kota.

Kapan PAUD [Bisa] Mulai Sekolah

Paling Cepat Nopember 2020 atau Januari 2021

Kota Bekasi (BIB) - Untuk menetapkan masuk sekolah, Pemerintah menetapkan suatu daerah dengan kondisi persebaran pendemi Covid-19 berdasarkan warna, yakni Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah.

Namun, secara umum mulai Tahun Ajaran Baru 2020/2021 tetap dimulai awal Juli 2020, tepatnya 13 Juli 2020.

Sebetulnya untuk daerah dengan Zona Hijau dapat melaksanakan proses belajar mengajar sejak awal Juli 2020. Namun, dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu untuk daerah yang masih berstatus Zona Kuning, Oranye, dan Zona Merah proses belajar mengajar diperpanjang dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah.

Mengenal Persebaran Sekolah di Jakarta Tahun 2020

4.598 Sekolah, 57,70% Sekolah Swasta

Tabel Jumlah Komposisi Sekolah Negeri dan Swasta di DKI Jakarta Tahun 2020

No	Kota/Kab	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah
	Jumlah	1.945	42,30	2.653	57,70	4.598
1	Jakarta Pusat	245	47,85	267	52,15	512
2	Jakarta Timur	596	47,75	652	52,25	1.248
3	Jakarta Barat	440	38,80	694	61,20	1.134
4	Jakarta Selatan	427	44,06	542	55,94	969
5	Jakarta Utara	214	30,05	498	69,95	712
6	Kepulauan Seribu	23	100	0	0	23

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 27 Juni 2020

Catatan : data satuan pendidikan sudah termasuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB

Jakarta (BIB) - Riuh dan riak-riak menjadi sorotan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021. 

Protes demi protes mengemuka, terutama karena dianggap Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak tanggap akan kebutuhan pendidikan masyarakat Jakarta, terutama dalam memilih sekolah negeri yang sudah tidak berbayar (Gratis).

PPDB

Persoalan utama adalah perbedaan tafsir pelaksanaan (petunjuk teknis/juknis) terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Terutama menyangkut prioritas dalam seleksi PPDB calon siswa baru di sekolah negeri. Yang paling disorot adalah soal Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dalam Permendikbud ini, yang dianggap oleh sebagian orang ditafsirkan salah oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Cara Menentukan UKL-UPL dan SPPL

11 Aspek Penapisan UKL-UPL atau SPPL

Jakarta (BIB) - Saat ini untuk mengetahui apakah jenis usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib UKL-UPL atau hanya SPPL dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Untuk menetapkan apakah wajib UKL-UPL dan SPPL hal yang paling menentukan adalah berdasarkan jenis kegiatan, skala/besaran/ukuran kegiatan, kapasitas produksi kegiatan, luas lahan yang dimanfaatkan, limbah/cemaran/dampak lingkungan yang terjadi, teknologi yang tersedia/digunakan, jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak, besaran investasi kegiatan, konsentrasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan aspek sosial kegiatan (dampak terhadap masyarakat sekitar dan hasil produksi terhadap masyarakat umum).

Ini Daftar SPK PAUD di Indonesia 2017

Jakarta (BIB) - Hingga saat ini tercatat PAUD berstandar internasional atau PAUD SPK sudah berdiri sebanyak 158 di Indonesia. PAUD tersebut bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing atau pendidikan asing yang berdiri di Indonesia.

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia umumnya melaksanakan program pendidikan sejak usia Kelompok Bermain (KB) hingga Taman Kanak-Kanak (TK).

Terdiri dari 106 SPK TK dan 52 SPK KB.

Berikut daftar SPK PAUD di Indonesia tahun 2017 :

I. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. TUNAS MUDA SCHOOL ~ Jl. Angsana Raya D 8/2, Taman Kedoya Baru, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
2. IPEKA INTEGRATED CHRISTIAN SCHOOL ~ Jl. Batu Mulia Taman Meruya Ilir, Kembangan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
3. BINA BANGSA SCHOOL JAKARTA ~ Jl. Budi Kav.87 Kemanggisan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
4. RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL KEBUN JERUK ~ Jl. Merya Ilir No.89, Meruya Utara, Kembangan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
5. TUNAS MUDA SCHOOL ~ Jl. Meruya Utara Raya No.71, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
6. SPRINGFIELD ~ Jl. Pulau Selayar Blok L-4/1, Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
7. GANDI MEMORIAL INDONESIA SCHOOL JAKARTA ~ Jl. HBR Motik, Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok D6 Kav.1 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Daftar SPK di Bodetabek Tahun 2020

Terbanyak di Kota Tangerang Selatan

Persebaran SPK di Bodetabek Tahun 2020

No	Kab/Kota	PAUD	SD	SMP	SMA	Jumlah
	Jumlah	15	35	31	21	102
1	Kota Bogor	2	2	1	1	6
2	Kota Bekasi	1	4	4	3	12
3	Kota Depok	1	4	3	0	8
4	Kota Tangsel	8	15	14	10	47
5	Kota Tangerang	0	1	0	0	1
6	Kab. Bekasi	1	3	2	2	8
7	Kab. Bogor	1	2	3	1	7
8	Kab. Tangerang	1	4	4	5	14

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, Juni 2020

Serpong (BIB) - Ada 102 sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Bodetabek. Yang paling banyak tersebar di Kota Tangerang Selatan, yakni mencapai 47 SPK.

Kemudian disusul Kabupaten Tangerang sebanyak 14 SPK dan Kota Bekasi sebanyak 12 SPK.