176 Perusahaan Kandidat Proper Hijau dari Jawa Barat Tahun 2018

911 Perusahaan di Indonesia

Kota Bekasi (BIB) - Sebanyak 176 perusahaan yang mengikuti program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) tahun 2018 dari Provinsi Jawa Barat mengikuti seleksi penetapan sebagai kandidat Proper Hijau.

Penetapan itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK.96/PPKL/SET/WAS.8/9/2018 tentan Penetapan Calon Kandidat Hijau Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2017-2018.

Dari jumlah tersebut, tersebar perusahaan yang menjadi kandidat hijau terdapat di; 1). Kota Bekasi (8 perusahaan), 2). Kota Depok (8 perusahaan), 3). Kota Bogor (2 perusahaan), 4). Kota Bandung (8 perusahaan), 5). Kota Cimahi (1 perusahaan), 6). Kota Tasikmalaya (1 perusahaan), 7). Kota Cirebon (1 perusahaan), 8). Kabupaten Bekasi (45 perusahaan), 9). Kabupaten Bogor (19 perusahaan).

Kemudian 10). Kabupaten Sukabumi (11 perusahaan), 11). Kabupaten Karawang (21 perusahaan), 12). Kabupaten Purwakarta (6 perusahaan), 13). Kabupaten Subang (4 perusahaan), 14). Kabupaten Bandung (14 perusahaan), 15). Kabupaten Bandung Barat (10 perusahaan), 16). Kabupaten Garut (1 perusahaan), 17). Kabupaten Sumedang (3 perusahaan), 18). Kabupaten Subang (2 perusahaan), 19). Kabupaten Majalengka (2 perusahaan), 20). Kabupaten Cirebon (3 perusahaan), dan 21). Kabupaten Indramayu (6 perusahaan).

Penetapan kandidat hijau ini berdasarkan 3 hal, yaitu :

• penilaian mandiri;
• penilaian langsung oleh KLHK; dan
• penilaian langsung oleh provinsi.

 Calon kandidat hijau adalah perusahaan yang sudah mendapatkan Proper Biru (100%) tanpa temuan Major pada periode 2017-2018. Atau kandidat hijau juga didapatkan atas usulan dari provinsi masing-masing.

Total kandidat hijau tahun 2018 dari seluruh Indonesia mencapai 911 perusahaan dan 176 perusahaan diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini adalah perusahaan calon kandidat proper hijau dari Provinsi Jawa Barat :

INI KANDIDAT PROPER HIJAU DI JAWA BARAT TAHUN 2018

Cara Menentukan UKL-UPL dan SPPL

11 Aspek Penapisan UKL-UPL atau SPPL

Jakarta (BIB) - Saat ini untuk mengetahui apakah jenis usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib UKL-UPL atau hanya SPPL dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Untuk menetapkan apakah wajib UKL-UPL dan SPPL hal yang paling menentukan adalah berdasarkan jenis kegiatan, skala/besaran/ukuran kegiatan, kapasitas produksi kegiatan, luas lahan yang dimanfaatkan, limbah/cemaran/dampak lingkungan yang terjadi, teknologi yang tersedia/digunakan, jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak, besaran investasi kegiatan, konsentrasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan aspek sosial kegiatan (dampak terhadap masyarakat sekitar dan hasil produksi terhadap masyarakat umum).

Daftar Pulau-Pulau Besar di Indonesia

Kota Bekasi (BIB) -  Untuk pulau apabila tidak digabungkan dengan negara lain, maka P. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun, jika dihitung keseluruhan luas pulau maka pulau terluas merupakan Pulau Nugini (Papua) yang dimiliki oleh Indonesia dan Negara Papua Nugini.

Sedangkan luas pulau Kalimantan di dunia dinyatakan sebagai pulau terluas nomor 3 (luas sudah termasuk Negara Bagian Malaysia dan Brunai Darussalam) dengan luas sekitar 743.330 km2. Luas Pulau Kalimantan yang dimiliki oleh Indonesia sekitar 73%, Malaysia (26%) dan Brunai Darussalam sekitar 1%.

Sedangkan pulau terluas di dunia adalah Pulau Greenland (Tanah Hijau). Luas pulau ini mencapai 2.166.086 km2. Pulau ini berada di Samudera Atlantik. Pulau Greenland dikuasai oleh Kerajaan Denmark.

Sementara itu Pulau Australia tidak dimasukkan dalam kategori pulau, melainkan dikategorikan sebagai benua. Luas benua ini mencapai 7.600.000 km2.

Ada 31 pulau di Indonesia yang luasnya diatas 1.000 km2.

Ini Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Tematik Kelas 3 dan Kelas 6 SD, Mata Pelajaran Kelas 9 SMP, dan Mata Pelajaran Kelas 12 SMA/SMK Tahun 2018

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Harga Eceran Tertinggi untuk beberapa mata pelajaran dan buku tematik tahun 2018 untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019.

Pada ulasan kali ini yang disajikan adalah HET untuk Buku Tematik Kelas 3 SD dan Kelas 6 SD, Buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 3 SD dan Kelas 6 SD, Buku Mata Pelajaran dan Buku Agama dan Pendidikan Budi Pekerit Kelas 9 SMP, dan Buku Mata Pelajaran dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Kelas 12 SMA/SMK.

Berikut ini adalah harga buku untuk zona 1 hingga zona 5 :

Izin Lingkungan dan Kehutanan pada OSS

Ini Izin Lingkungan dan Kehutanan Dilaksanakan Secara Elektronik

Jakarta (BIB) - Sejumlah izin pada sektor lingkungan dan kehutanan saat ini dilakukan secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).Ada 57 jenis perizinan dengan 11 bidang pada sektor lingkungan dan kehutanan diintegrasikan proses perizinannya melalui online.

Beberapa izin ada yang sudah digabungkan menjadi satu pada perizinan melalui OSS.

Cara Membuat Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Secara OSS

Satuan Pendidikan Kerja Sama

 

Kota Bekasi (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau di kelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dahulu, SPK ini masih masuk dalam kategori Sekolah Internasional. Namun saat ini sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatannya, SPK wajib memiliki Izin Khusus yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online) disebut juga dengan OSS atau Online Single Submission.Salah satu yang masuk perizinan OSS adalah Izin Operasional Pendidikan Kerja Sama (SPK).

Mulai Tahun Ajaran 2018/2019 Beban Kerja Guru 40 Jam Per Minggu

37,5 Jam Kerja Efektif

Kota Bekasi (BIB) - Mulai Tahun Ajaran 2018/2019 sejak Semester Ganjil, beban kerja guru per minggu naik menjadi 40 jam dan dilaksanakan di satuan administrasi pangkal (sekolah guru terdaftar).

Beban kerja selama 40 jam per minggu itu terdiri dari 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat.

Sekolah atau satuan pendidikan dapat menambah jam istirahat dengan catatan tidak boleh mengurangi jam kerja efektif. 

Untuk memenuhi beban kerja guru selama 37,5 jam kerja efektif per minggu, maka ada 5 kegiatan utama yang wajib dilaksanakan per minggu, yaitu :

1. MERENCANAKAN PEMBELAJARAN ATAU PEMBIMBINGAN

• pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
• pengkajian program tahunan dan semester; dan
• pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah dengan OSS ?

Tahukah kamu bahwa mulai tahun 2018 ini seluruh perizinan dilakukan secara online...

Kota Bekasi (BIB) - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018.

Nah, salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan).

Pengamat dan pemerhati pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. 

Sejalan dengan PP 24/2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS).

Perizinan tersebut adalah :

1. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ;
2. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
3. izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK);
4. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan
5. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing. 

Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2018

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
• PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
• PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
• DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
• RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
• DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
• DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
• Audit Lingkungan.

PPDB SMP Jalur Zonasi Tahap II Tahun 2018

Daya Tampung 2.147

Kota Bekasi (BIB) - Perlu diketahui untuk bisa mendaftar dan masuk pada Jalur Zonasi Tahap II harus lebih memperhatikan jarak rumah dengan sekolah yang dipilih berdasarkan Zonasi RW, Zonasi Kelurahan dan Zonasi Kecamatan.

Selain itu perlu juga dilihat kuota atau daya tampung saat ini, jika sudah melebihi daya tampung, pendaftar calon siswa otomatis akan ada yang terdelete berdasarkan peringkat nilai + poin zonasi.

Jadwal Pendaftaran Jalur Zonasi Tahap II :

10 - 12 Juli 2018 : pendaftaran via online di bekasi.siap-ppdb.com (08.00-15.00 wib)

12 Juli 2018 : pengumuman (15.00 wib) online di bekasi.siap-ppdb.com

13 - 14 Juli 2018 : Lapor Diri / Daftar Ulang di sekolah tujuan (08.00-14.00 wib)

Berdasarkan data Panitia PPDB Online Jenjang SMP Negeri untuk Jalur Zonasi Tahap II Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Bekasi, jumlah daya tampung untuk jalur ini sebanyak 2.147 kursi. 

Penambahan poin skor dihitung berdasarkan jarak :

• 240 poin apabila tempat tinggal satu RW dengan sekolah yang dituju;
• 180 poin apabila tempat tinggal satu Kelurahan dengan sekolah yang dituju;
• 150 poin apabila tempat tinggal satu Kecamatan dengan sekolah yang dituju.