Selasa, 19 Maret 2019

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian PAUD, TK, TKLB, SD, dan SMP

Berikut ini adalah Perwal tentang Pendirian Sekolah di Kota Bekasi :




PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 69 TAHUN 2017
 2017
TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang :
a. bahwa untuk mendukung program simplifikasi perizinan, serta dalam rangka tertib administrasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun
2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal, Informal dan PAUD dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Senin, 18 Maret 2019

Ini Alamat 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat


Bandung (BIB) - Sesuai dengan Permendagri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengganti Balai menjadi Kantor Cabang Dinas (KCD).

Yang sebelumnya sudah terbentuk 7 balai, saat ini berganti menjadi 13 KCD.

Berikut ini adalah 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat :
  1. KCD WILAYAH I (KABUPATEN BOGOR) ~ Jl. Karadenan No.7, Cibinong, Kabupaten Bogor;
  2. KCD WILAYAH II (KOTA BOGOR - KOTA DEPOK) ~ Jl. Pangeran Asogiri No.25, Bogor Utara, Kota Bogor;
  3. KCD WILAYAH III (KOTA BEKASI - KABUPATEN BEKASI) ~ Jl. Festive Garden Evenue No.55-56 Grand Wisata, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
  4. KCD WILAYAH IV (KABUPATEN KARAWANG - KABUPATEN SUBANG - KABUPATEN PURWAKARTA) ~ Ruko Dharmawangsa II Blok C.01 Komplek Grand Taruna, Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah dengan OSS ?

Tahukah kamu bahwa mulai tahun 2018 ini seluruh perizinan dilakukan secara online...



Kota Bekasi (BIB) - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018.

Nah, salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan).

Pengamat dan pemerhati pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. 

Sejalan dengan PP 24/2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS).

BACA JUGA :
1. Persyaratan Izin Pendirian PAUD 
2. Permohonan Izin Operasional PAUD di Jakarta 
3. Persyaratan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK, SD, SMP) di Kota Bekasi 

Perizinan tersebut adalah :
  1. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ;
  2. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
  3. izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK);
  4. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan
  5. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing. 

Ini Persyaratan Izin Operasional Sekolah Swasta di Kota Bekasi

Perizinan yang dilayani di Kota Bekasi untuk bidang pendidikan adalah jenjang PAUD, TK, TKLB, SD dan SMP

 


Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi melayani izin operasional sekolah swasta untuk jenjang PAUD, TK, TKLB, SD, dan SMP. Persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta di Kota Bekasi terdiri dari Izin Operasional, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Acuan pendirian sekolah swasta di Kota Bekasi didasarkan pada;
  1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah (SD, SMP), Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan,
  4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 658/KEP.20A.Dinas LH/2017 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),
  5. dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Minggu, 17 Maret 2019

Cara dan Persyaratan Izin Pendirian PAUD


Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud adalah termasuk : Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB/Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), dan PAUD Sejenis (SPS).

Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tata cara dan persyaratan untuk mendirikan PAUD/TK. Pendirian PAUD/TK dapat dilakukan oleh ;
  1. pemerintah kabupaten/kota (PAUD/TK Pembina/Negeri);
  2. pemerintah desa;
  3. orang perseorangan;
  4. kelompok orang (organisasi); dan
  5. badan hukum (Yayasan, PT, CV).

Sabtu, 16 Maret 2019

Permohonan Izin Operasional PAUD di Jakarta


Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

Di Provinsi DKI Jakarta, proses perizinan PAUD dilaksanakan sepenuhnya di PTSP. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses perizinan antara lain :
  1. Penyelenggaraan PAUD,
  2. Identitas PAUD,
  3. Fasilitas PAUD,
  4. Data Personil PAUD,
  5. Data Peserta Didik PAUD, dan
  6. Lampiran-lampiran.

Jumat, 08 Maret 2019

Cara Membuat Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Secara OSS

Satuan Pendidikan Kerja Sama

Kota Bekasi (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau di kelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dahulu, SPK ini masih masuk dalam kategori Sekolah Internasional. Namun saat ini sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatannya, SPK wajib memiliki Izin Khusus yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online) disebut juga dengan OSS atau Online Single Submission.Salah satu yang masuk perizinan OSS adalah Izin Operasional Pendidikan Kerja Sama (SPK).

Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2019

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Mendukung Kota Tanpa Kumuh program Dirjen Cipta Karya, PUPR
Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung pada alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 
  • AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
  • UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
  • SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
  • DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
  • SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
  • SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
  • PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
  • PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
  • DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
  • RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
  • DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
  • DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
  • Audit Lingkungan.

Cara Menentukan UKL-UPL dan SPPL

11 Aspek Penapisan UKL-UPL atau SPPL



Jakarta (BIB) - Saat ini untuk mengetahui apakah jenis usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib UKL-UPL atau hanya SPPL dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Untuk menetapkan apakah wajib UKL-UPL dan SPPL hal yang paling menentukan adalah berdasarkan jenis kegiatan, skala/besaran/ukuran kegiatan, kapasitas produksi kegiatan, luas lahan yang dimanfaatkan, limbah/cemaran/dampak lingkungan yang terjadi, teknologi yang tersedia/digunakan, jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak, besaran investasi kegiatan, konsentrasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan aspek sosial kegiatan (dampak terhadap masyarakat sekitar dan hasil produksi terhadap masyarakat umum).

Rabu, 06 Maret 2019

Berapa Sih Pulau Terluar di Indonesia ???

Tahukah Kamu bahwa pulau terluar di Indonesia itu cuma 111 pulau lo


Pulau Weh masuk kedalam administrasi Kota Sabang, 
Provinsi Aceh
Kota Bekasi (BIB) - Apakah kamu sudah pernah mengunjungi pulau terluar Indonesia? Atau malah kamu tinggal di pulau terluar?

Jika kamu sudah pernah mengunjunginya kamu patut bersyukur, karena sangat jarang orang untuk berpikir berwisata kesana. Sebab, beberapa pulau terluar memang tidak berpenghuni lo, makanya susah berkunjung kesana karena ketiadaan akses.

Nah, untuk kamu yang memang tinggal di pulau terluar Indonesia kamu patut ikut berbangga, karena kamu juga merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki kekayaan dan kecantikan alam.

Senang dong tinggal dipulau terluar dengan berbagai kekayaan budaya, bahasa dan aneka makananmu yang sangat enak. Belum lagi iklim yang bersih dan tentu sangat menyenangkan bila memandang saat terbit dan tenggelamnya matahari, bukan!

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, jumlah pulau terluar di Indonesia sebanyak 111 pulau.

BACA JUGA :

111 pulau tersebut tersebar di 22 provinsi. Jumlah pulau terluar terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 22 pulau. Kemudian di Provinsi Maluku 19 pulau, Provinsi Sulawesi Utara 12 pulau, dan Papua 9 pulau serta di Provinsi Aceh sebanyak 7 pulau.

Berikut ini adalah daftar 111 pulau terluar di Indonesia :