PPDB : Daya Tampung 57 SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun 2020

Pendaftaran PPDB 15-20 Juni 2020

Kota Bekasi (BIB) - Proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP Negeri di Kota Bekasi akan dimulai pada tanggal 15 Juni s.d 20 Juni 2020.

Ada beberapa Jalur pendaftaran seleksi PPDB SMP, yaitu;

1. Jalur Zonasi (50%),
2. Jalur Afirmasi (25%),
3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali (2%)
4. Jalur Anak Guru (3%)
5. Jalur Prestasi (NKKNR) (18%) [15% untuk siswa Kota Bekasi, 3% luar Kota Bekasi]
6. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (1%)
7. Jalur Prestasi Tahfidz Qur'an (1%)

Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Bekasi, jenjang SMP Negeri hanya menerima siswa maksimal 32 anak per kelas (rombongan belajar). Sedangkan jumlah maksimal rombongan belajar yang diterima sebanyak 9 rombel.

Berdasarkan juknis PPDB SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun Ajaran 2020/2021, jumlah siswa yang akan diterima sebanyak 12.832 siswa.

Ini Daya Tampung 22 SMA Negeri di Kota Bekasi PPDB Tahun 2020

Mengapa 10 SMA Negeri di Kota Bekasi Tidak Memberikan Kuota untuk ABK?

DAYA TAMPUNG SMA NEGERI DI KOTA BEKASI TAHUN 2020

No	Uraian	Daya Tampung	Keterangan
1	Peserta Sekolah	22	SMA Negeri
2	Daya Tampung Seluruhnya	7.281	(22 SMA Negeri)
	1. ABK	44
	2. KETM	1.457
	3. Perpindahan Orang Tua	157
	4. Anak Guru	199
	5. Prestasi Nilai Rapor	1.083
	6. Prestasi Kejuaraan/Perlombaan	739
	7. Zonasi	3.602

Sumber : PPDB Jawa Barat 2020, diolah Bang Imam Berbagi

Kota Bekasi (BIB) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA di Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai pada tanggal 8 Juni 2020.

Ada 22 SMA Negeri di Kota Bekasi sebagai peserta PPDB Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 ini, untuk Jenjang SMA, ada 7 jalur yang akan diperebutkan calon siswa, dengan daya tampung keseluruhan sebanyak 7.281 siswa.

Jalur tersebut adalah;

• Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),
• Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM),
• Perpindahan Orang Tua,
• Anak Guru,
• Prestasi Nilai Rapor,
• Prestasi Kejuaraan/Perlombaan,
• Zonasi.

Standar Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah Menuju New Normal

Bahwa Sanitasi di Sekolah merujuk pada Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Setidaknya ada beberapa hal yang wajib disediakan dalam rangka Program Sanitasi di Sekolah, yaitu (1) Akses pada sumber air yang layak, (2) Fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, (3) akses pada sarana cuci tangan dengan ketersediaan sabun dan air yang mengalir

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Merujuk pada Profil Sanitasi Sekolah Tahun 2017 terlihat kesenjangan fasilitas sanitasi di sekolah yang tidak memadai. Dimana satu dari tiga sekolah di Indonesia tidak memiliki akses air.

Data berikutnya yang terkonfirmasi, bahwasanya 12,09% atau 25.835 sekolah di Indonesia tidak memiliki jamban (Kamar Mandi/WC). Dan satu dari dua sekolah di Indonesia juga tidak memiliki jamban (Kamar Mandi/WC) yang terpisah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Sehingga untuk rasio Jamban siswa laki-laki di Indonesia adalah 1:122 dan rasio jamban dengan siswa perempuan adalah 1:117.

Belum lagi soal fasilitas cuci tangan dengan menggunakan sabun. Data yang terkonfirmasi, bahwasanya 35,19% atau setara dengan 75.193 sekolah di Indonesia tidak memiliki sarana cuci tangan.

Rendahnya kesadaran untuk menjalankan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah sehingga menimbulkan masalah lingkungan di sekolah yang tidak aman, tidak bersih, dan tidak sehat.

Harga Rumah Subsidi dan Rumah Susun Subsidi Tahun 2020

Jabodetabek Rumah Rp. 168 Juta & Apartemen/Rumah Susun Rp. 302-345 Juta

Jakarta (BIB) - Harga Rumah Subsidi dan Harga Rumah Susun Subsidi tahun 2020 belum disandarkan pada pandemi Virus Corona (Covid-19).

Harga Rumah Umum Tapak Bersubsidi misalnya masih di kisaran antara Rp. 150 juta sampai dengan Rp. 220 juta.

Harga terendah berada di wilayah Pulau Jawa yakni sekitar Rp. 150.500.000,-. Harga ini tidak termasuk untuk Wilayah Jabodetabek.

Karena Jabodetabek harga Rumah Umum Tapak Bersubsidi saat ini sebesar Rp. 168.000.000,-.

Sedangkan harga Rumah Umum Tapak Bersubsidi termahal berada di wilayah Papua dan Papua Barat yakni Rp. 219.000.000,-.

Sementara itu harga Rumah Susun/Apartemen Bersubsidi harga termurah adalah Rp. 248.400.000,- dan yang tertinggi sebesar Rp. 565.200.000,-.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Ruamh Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Ini Perkembangan Siswa di Sekolah Swasta 3 Tahun Terakhir

23,38% Siswa Bersekolah di Swasta

Al-Azhar, Jakarta

"Ternyata salah satu pertanda berkembang dan majunya suatu daerah ditandai dengan berdirinya sekolah swasta"

Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Secara umum, persentase sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri milik pemerintah memang belum imbang. Saat ini jumlah sekolah swasta dari semua jenjang di seluruh Indonesia baru sekitar 53.938 sekolah atau 24,47% dari jumlah sekolah yang ada.

Namun, dapat dipastikan daerah yang berkembang dan maju, salah satu indikatornya dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan sekolah swasta di tempat itu.

Direktur Sosial dan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengatakan, "Ternyata salah satu pertanda berkembang dan majunya suatu daerah ditandai dengan berdirinya sekolah swasta,".

Jadi, sangat jelas dan jarang sekolah swasta berdiri di daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan yang sangat akses sulit. Artinya, hingga saat ini pertumbuhan sekolah swasta umumnya di daerah perkotaan.

Kalaupun ada di pedesaan, bisa dihitung dengan jari.

Sehingga, tidak salah kalau tingginya peradaban dimuka bumi ini, banyak ditentukan oleh swasta.

Ini Jadwal PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM di DKI Jakarta Tahun 2020

ppdb.jakarta.go.id

Ini APK PAUD di Jawa Barat Tahun 2020

APK Kota Bekasi dibawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional

Kota Bekasi (BIB) - Secara Nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nasional sebesar 41,18. Tentu, angka ini cukup memprihatinkan, mengingat sudah banyak program yang digelontorkan baik oleh pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama/Ditjen Pendidikan Islam, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kenapa memprihatinkan, ternyata angkanya masih di bawah 50%. Berdasarkan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, jumlah anak yang mengenyam pendidikan layanan PAUD seperti TK, RA, KB, TPA, dan SPS sebanyak 7.873.572 anak.

Sedangkan jumlah anak yang rentang usia 3-6 tahun di seluruh Indonesia saat ini mencapai 19.118.894 anak.

Sekalipun demikian, bukan berarti peran lembaga PAUD dalam pendidikan usia dini mengendor. Sebab, beberapa daerah banyak yang sudah melebihi 50% atau bahkan diatas 100%.

Untuk tingkat Provinsi misalnya, ada 5 provinsi yang sudah memiliki APK PAUD diatas 50,00, yaitu; Provinsi DI Yogyakarta (68,60), Provinsi Jawa Timur (67,92), Provinsi Gorontalo (58,64), Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,07), dan Provinsi Jawa Tengah (55,74).

Ini Layanan PAUD di Indonesia Tahun 2020

APK 41,18

Jumlah PAUD di Indonesia Tahun 2020

No	Uraian	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah
1	Lembaga	93.006	84.579	2.988	22.418	202.991
2	Siswa	3.763.653	2.129.401	53.734	596.970	6.543.758
3	PTK	356.779	232.992	8.392	68.515	666.678
4	Rombel	13.219	160.944	5.967	47.393	227.523
5	Ruang Kelas	222.978	142.253	5.095	37.353	407.679

Sumber : kemdikbud, diolah Bang Imam Berbagi, Mei 2020

Tahukah kamu kalau anak usia 3-6 tahun di Indonesia saat ini mencapai 19.118.894 anak, tetapi yang masuk sekolah PAUD cuma 7.873.572 anak atau Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Nasional hanya mencapai 41,18

Kota Bekasi (BIB) - Jumlah lembaga PAUD termasuk TK, KB, TPA, SPS, dan RA saat ini mencapai 232.933 lembaga. Dari jumlah lembaga tersebut, hanya melayani anak usia 3-6 tahun sebanyak 7.873.572 anak.

Padahal, jumlah anak usia dini di rentang 3-6 tahun saat ini mencapai 19.118.894 anak. Itu artinya, hanya 41,18% yang mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD).

Rata-rata provinsi yang melayani anak usia 3-6 tahun diatas 50% adalah:

1. DI Yogyakarta (68,60%);
2. Jawa Timur (67,92%)
3. Gorontalo (58,64%)
4. Nusa Tenggara Barat (56,07%); dan
5. Jawa Tengah (55,74%)

Kondisi RA di Indonesia Tahun 2020

962.449 Siswa

Kota Bekasi (BIB) - Salah satu jenjang madrasah pada pendidikan anak usia dini adalah Raudlatul Athfal atau RA. RA saat ini sudah berkembang hingga ke pelosok negeri, mungkin sampai ke tingkat RW.

Berdasarkan data emis yang diolah Bang Imam Berbagi per Mei 2020, jumlah RA diseluruh Indonesia saat ini mencapai 29.842. Dan uniknya 100% RA merupakan milik swasta, maksudnya hingga saat ini belum ada RA yang berstatus negeri.

Nah, yang akan dibahas kali ini adalah kondisi RA dalam perhitungan jumlah lembaga pendidikan, jumlah siswa, jumlah guru, jumlah tenaga kependidikan dan jumlah ruang kelas yang tersedia.

Berikut ini ulasan lengkapnya.

Ini Kondisi Madrasah Tahun 2020

4.010 Madrasah Negeri

KONDISI MADRASAH DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Uraian	MI	MTs	MA	Jumlah
1	Lembaga Pendidikan	25.593	18.176	8.807	52.576
2	Peserta Didik	3.925.713	3.096.591	1.465.445	8.487.749
3	Pendidik (Guru)	112.753	115.008	63.016	290.777
4	Tenaga Kependidikan	9.075	13.184	8.247	30.506
5	Rombel	202.945	133.190	64.927	401.062

Sumber : Kemenag, diolah Bang Imam Berbagi, 2020

Kota Bekasi (BIB) - Madrasah adalah salah satu bentuk pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia. Dalam data Emis Kementerian Agama, madrasah yang dimaksud adalah jenjang pendidikan Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Berdasarkan data di emis-kemenag yang diolah Bang Imam Berbagi per Mei 2020, jumlah madrasah saat ini sebanyak 82.418 madrasah. Yang terdiri dari 4.010 madrasah negeri milik pemerintah dan 78.408 madrasah milik masyarakat (yayasan).