Izin Pendirian PAUD, SD dan SMP di Bali Tahun 2025

Denpasar, Bali (BHC) - Izin Pendirian Sekolah Swasta di Bali dipisahkan menurut kewenangannya. Untuk Izin Pendirian PAUD (TK, KB, SPS), SD, SMP dan Pendidikan Nonformal (PKBM, LPK, Bimbel dll) diajukan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk izin pendirian SMA, SMK, dan SLB diajukan melalui Pemerintah Provinsi Bali.

Khusus untuk pengajuan SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA diajukan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Sesuai dengan ketentuan, sebelum mengajukan perijinan sekolah, perlu melengkapi dengan;

• NIB (sesuai KBLI/jenjang yang diajukan)
• KKPR
• IMB/PBG
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Hasil Konsultasi Publik (Sosialisasi Terhadap Warga Sekitar)
• Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Politeknik Negeri di Indonesia Tahun 2024

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi Vokasi terbagi menjadi 3 kewenangan. Ada perguruan tinggi negeri yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan ada juga yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga.

Ada juga yang spesialis, seperti Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dibawah naungan Kementerian Kesehatan.

Serta ada juga yang menjadi kewenangan atau politeknik milik masyarakat.

BACA JUGA : 

Saat ini ada 44 Politeknik Negeri dan 5 Akademi Komunitas Negeri yang menjadi kewenangan Kemendiktisaintek.

SMK Negeri di Jawa Timur Tahun 2024

Kota Surabaya (BHC) - Provinsi Jawa Timur memiliki 2.164 SMK. Terdiri dari 299 SMK Negeri dan 1.865 SMK Swasta.

SMK Negeri terbanyak berada di Kabupaten Bojonegoro yakni sebanyak 19 SMK Negeri. Disusul oleh Kabupaten Bondowoso sebanyak 18 SMK Negeri. Selain itu wilayah yang memiliki SMK Negeri lebih dari 10 adalah; Kabupaten Pacitan (14 SMK Negeri), Kabupaten Pasuruan (14 SMK Negeri), Kota Malang (13 SMK Negeri), Kota Surabaya (11 SMK Negeri), Kabupaten Ngawi (11 SMK Negeri), Kabupaten Probolinggo (11 SMK Negeri), dan Kabupaten Bangkalan (10 SMK Negeri). 

Sedangkan yang paling sedikit memiliki SMK Negeri adalah Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan, masing-masing hanya memiliki 2 SMK Negeri.

Daftar SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun 2024

Semarang (BHC) - Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Provinsi Jawa Tengah memiliki 1.559 SMK. Terdiri dari 239 SMK Negeri dan 1.320 SMK Swasta.

Kabupaten Brebes merupakan daerah yang memiliki SMK terbanyak yakni 90 SMK. Namun, SMK Negeri di Brebes cuma 6 SMK Negeri.

Daerah yang memiliki SMK Negeri terbanyak yakni di Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Sragen masing-masing sebanyak 12 SMK Negeri.

Daftar SMK Negeri di Bali Tahun 2024

Foto : Tribun Bali

Bali (BHC) - Provinsi Bali memiliki 170 SMK. Terdiri dari 58 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta. Sebagai daerah wilayah pariwisata, kompetensi yang paling diandalkan adalah jurusan keahlian Perhotelan dan Kuliner.

Perhotelan dan Kuliner menjadi favorit di wilayah Bali.

Bali saat ini memiliki 90.094 siswa yang belajar di jenjang SMK.

BACA JUGA :  SMK Swasta di Bali Tahun 2024

Sekolah Swasta di Bali Tahun 2024

111 SMK dan Jurusannya

Bali (BHC) - Provinsi Bali memiliki 2.640 sekolah swasta. Namun, kebanyakan adalah layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) sekitar 1.911. Sedangkan sisanya 158 SD Swasta, 127 SMP Swasta, 71 SMA Swasta, 112 SMK Swasta, dan 3 SLB Swasta.

Apa Kabar Pendidikan Swasta di Wilayah IKN Tahun 2024

Nusantara (BHC) - Apa kabar Ibukota Nusantara hingga akhir tahun 2024? Kali ini kita akan membahas perkembangan pendirian layanan pendidikan oleh swasta di wilayah Ibukota Nusantara (IKN).

IKN berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

BACA JUGA : Daftar Sekolah dan Madrasah di IKN Tahun 2023

Berikut Tabel 1.1. Sebaran Sekolah di IKN Tahun 2024;

Sekolah di IKN Tahun 2024

 

No	Kecamatan	Jumlah	Sekolah
			SD	SMP	SMA	SMK	SLB
	Jumlah	246	159	51	14	19	3
1	Sepaku	42	29	8	2	3	0
2	Loa Janan	50	31	10	2	5	2
3	Loa Kulu	53	34	13	3	3	0
4	Muara Jawa	33	22	6	1	3	1
5	Samboja	68	43	14	6	5	0
6	Samboja Barat	-	-	-	-	-	-

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2024

SPK di Bali & Nusa Tenggara Tahun 2024

Kota Denpasar (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK di Provinsi Bali merupakan salah satu persebaran SPK yang cukup maju di Indonesia selain di DKI Jakarta. Beberapa daerah lain yang memiliki SPK terbanyak adalah di Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Semarang.

Saat ini terdapat 61 SPK di Provinsi Bali dan tersebar di 30 SPK di Kabupaten Badung dan 31 SPK di Kota Denpasar yang merupakan konsentrasi wisatawan asing.

Bali memang salah satu wilayah tujuan wisata pelancong luar negeri. Ternyata selain mereka berwisata, sekolah internasional juga ikut bertumbuh di daerah ini

Bantu Urus Izin Operasional SPK di Indonesia 2025

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun 2024, saat ini terdapat 232 yayasan yang menaungi Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK) atau sekolah berstandar internasional.

Dari jumlah tersebut, muncul angka 632 satuan pendidikan SPK di seluruh Indonesia. Dan hanya 45 yang terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Asing.

Saat ini Kemdikbudristek telah menyempurnakan Standar Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Kerjasama.

Layanan Pendidikan Asing atau Pendidikan Kerjasama dengan Lembaga Asing masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Sebut saja, Bali, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Sedangkan wilayah perkotaan seperti daerah commuter batas DKI Jakarta, SPK banyak berdiri di sekitar Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang yang merupakan hunian mewah.

Cara Mengurus Permohonan Izin Operasional TK, KB, TPA, SPS di Jakarta Tahun 2024

Jakarta (BHC) - Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. 

Lembaga PAUD yang dimaksud adalah; Taman Kanak-Kanak (Kindergarten), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Penitipan Anak (Child Care), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

KONSULTAN PENDIDIKAN : BANG IMAM 0813-14-325-400

Di Provinsi DKI Jakarta, proses perizinan PAUD dilaksanakan sepenuhnya di PTSP. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses perizinan antara lain :

1. Penyelenggaraan PAUD,
2. Identitas PAUD,
3. Fasilitas PAUD,
4. Data Personil PAUD,
5. Data Peserta Didik PAUD, dan
6. Lampiran-lampiran.

Syarat Izin Operasional SMP Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024

Kota Bekasi (BHC) - Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bekasi hanya dilakukan untuk pendaftaran secara administrasi di DPMPTSP Kota Bekasi.

Selanjutnya, harus diselesaikan ke dinas teknis terkait.

Begitu juga dengan Izin Pendirian Program Sekolah Menengah Pertama atau SMP Swasta, harus diselesaikan di Dinas Pendidikan terkait, dengan menyertakan rekomendasi dari berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga UPTD atau setingkat lainnya.

Berikut Persyaratan Izin Pendirian Program Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024;

Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kota Cikarang (BHC) - Kabupaten Bekasi memiliki sedikitnya 3.448 sekolah. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya jenjang PAUD (TPA, KB, TK), SD, dan SMP.

Sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berikut Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2024;

1. Surat Permohonan

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

3. NPWP Penanggung Jawab

4. NPWP Badan Usaha

Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2024

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Diskon Akhir Tahun Perizinan Sekolah di Jakarta Tahun 2024

Dalam rangka menyambut akhir tahun 2024, PT Bilqis Haura Consultant memberikan diskon hingga 30% dalam kepengurusan Izin Operasional Sekolah, seperti;

• PAUD
• TK
• SD
• SMP
• SMA
• SMK

Manfaatkan Diskon ini agar di Tahun Baru 2025 kamu sudah memiliki Izin Operasional Sekolah di Jakarta.

Kontak : Bang Imam 0813-14-325-400

Kondisi Pendidikan di Bali Tahun 2024

6.373 Lembaga

Foto milik Tribun Bali

Denpasar (BHC) - Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan data Emis Kementerian Agama, di Provinsi Bali sudah berdiri sebanyak 6.373 lembaga pendidikan/madrasah.

Terdiri dari 5.320 sekolah, 297 madrasah, 104 pondok pesantren dan 652 pendidikan diniyah. Data ini adalah data yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

Berikut Tabel 1.1. Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Bali Tahun 2024;

Sekolah dan Madrasah di Bali Tahun 2024

 

No	Wilayah	Jumlah	Lembaga
			Sekolah	Madrasah	Pesantren	Diniyah
	Bali	6.373	5.320	297	104	652
1	Denpasar	1.010	786	54	7	163
2	Badung	893	754	27	1	111
3	Bangli	347	336	3	0	8
4	Buleleng	1.080	874	70	24	112
5	Gianyar	642	603	9	1	29
6	Jembrana	616	367	85	47	117
7	Karangasem	731	639	22	15	55
8	Klungkung	321	301	6	1	13
9	Tabanan	733	660	21	8	44

Sumber : Dapodik dan Emis, diolah Bang Imam Berbagi, 2024