Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Daftar SD di DKI Jakarta Tahun 2026

Foto : Kelanakids.com

Jakarta (BHC) - Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 8.949 sekolah per 03 Februari 2026. Terdiri dari 2.018 sekolah negeri (22,55%) dan 6.931 sekolah swasta (77,45%).

Sekolah swasta yang banyak tersebut ditunjang dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 4.136 sekolah (46,21%).

Sedangkan untuk SD saja sebanyak 2.235 SD (24,97%) saja. Sebanyak 1.305 SD Negeri (14,58%), 860 SD Swasta (9,61%), dan 70 SPK SD (0,78%).

BACA JUGA : Daftar SD Negeri dan Swasta di Jakarta Tahun 2025

Sementara itu jumlah sekolah di Indonesia mencapai 444.484 sekolah, sehingga persentase sekolah di Provinsi DKI Jakarta terhadap nasional adalah 2,01%.

Provinsi DKI Jakarta menjadi urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki sekolah terbanyak.

Persyaratan Rekomendasi SPK SD di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut ini adalah Syarat Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 :

1. Identitas Penanggung Jawab

2. NPWP Penanggung Jawab

3. SK Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan

4. NPWP Perusahaan/Yayasan

Izin Pendirian TK Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

 Ini Syarat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Identitas Kepala Taman Kanak-Kanak

2. Identitas Ketua/Pimpinan Pengurus

3. NPWP Badan Hukum (scan asli)

4. Akta Pendirian dan Perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang jika ada) (scan asli)

5. SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan yang diterbitkan oleh Kemenkumham (scan asli)

Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut Syarat Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Tanda Daftar Yayasan

2. Akta Pendirian Yayasan

3. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tidak Menempati atau Menggunakan fasilitas gedung milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor atau pada lahan yang bermasalah

5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30

6. SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

7. SK Pengesahan Akta Perubahan Yayasan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ini Syarat KKPR Non Berusaha di DKI Jakarta Tahun 2026

Syarat KKPR Non Berusaha di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab

2. NPWP Penanggung Jawab

3. Akta Pendirian & SK Pengesahannya

4. Akta Perubahan & SK Pengesahannya

5. NPWP Badan Hukum

6. Dokumen Penunjang lainnya

Daftar Perguruan Tinggi di Bekasi Tahun 2026

Cikarang (BHC) - Di Bekasi baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi sudah banyak perguruan tinggi yang sudah berdiri.

Selain terdaftar melalui LLDIKTI 04 Jawa Barat-Banten, banyak juga perguruan tinggi cabang dari Jakarta atau ada juga yang terdaftar melalui perguruan tinggi keagamaan swasta (PTAS).

Banjir Belum Surut, Banjir Datang Lagi

 Pemerintah "Kalah" Dengan Bencana Hidrometeorologi

"Kalah" dan "Tidak Mampu" inilah dua kata yang tepat diberikan terhadap Pemerintah. Bulan ini saja sudah 3 kali banjir "Bertamu", padahal banjir pertama dan kedua belum juga surut dan belum sempat beres-beres.

Anekdot skeptis dari rakyat Bekasi malah muncul, kok tidak ada #prayforbekasi #banjir. Justru malah orang-orang dengan keputusasaan membuat orang happy dengan banjir.

Banjir Perumahan Subsidi di Jabodetabek Bukan Murni Kesalahan Pengembang Lo

Pemerintah Minta Tanggung Jawab Pengembang

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Banjir yang terjadi di Perumahan Bersubsidi terutama di Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung tidak murni lo kesalahan pengembang.

Mengapa?

Karena banjirnya melebihi 3 meter itu sudah benar-benar bencana. Dan jika banjir lebih dari 1 meter biasanya berasal dari Sungai. 

Nah, siapa penguasa dan penanggung jawab sungai? 

Untuk DAS Bekasi, DAS Cakung, DAS Sunter dan DAS Blencong yang melewati Bekasi yang bertanggung jawab adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sedangkan DAS Citarum termasuk anak-anak sungainya menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Jika banjir hanya didasarkan pada banjir lokal, misal drainase di perumahan bersubsidi tidak berfungsi atau sudah tertutup bangunan, tentu tidak akan setinggi atau melebihi 1 meter banjirnya.

Terlihat, banjir juga disebabkan karena sungai-sungai besar di sekitarnya mengalirkan banjir menuju perumahan bersubsidi.

SPK di Indonesia Tahun 2026

Tangerang Selatan (BHC) - Persebaran Sekolah dengan Kurikulum Internasional belum merata di Indonesia. 

Saat ini, sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekolah yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) disebut Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK.

Sekolah SPK biasanya memakai kurikulum dan meng-impor guru dari luar negeri, sesuai dengan kurikulum yang di ampu-nya. SPK ini umumnya baru ada di wilayah perkotaan, dan terbanyak di aglomerasi Jabodetabek.

SPK di Indonesia biasanya dimulai dari Kelompok Bermain (KB) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

BACA JUGA : SPK SD di Indonesia Tahun 2019

Sebetulnya, sudah banyak sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan Kurikulum Internasional (kerja sama). Namun, belum mendapatkan Izin Operasional SPK dan belum memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Umumnya, kurikulum internasional di Indonesia antara lain; (a) Kurikulum Montessori, (b) Cambridge International, (c) International Baccalaureate (IB), (d) International Primary Curriculum, (e) Singaporean Primary School Curriculum, (f) Australian Curriculum. Bahkan ada juga dari daerah lain, sebut saja dari Taiwan, Mesir, Maroko, Arab dll.

Daftar Perumahan Yang Banjir di Bekasi Tahun 2026

Perumahan bersubsidi yang di bangun di wilayah Bekasi kebanjiran di Januari 2026. Terutama di Wilayah Sukawangi, Babelan, Cibitung, Cikarang dan sekitarnya.

Wilayah terparah kali ini terjadi di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Daerah ini dilintasi oleh Kali Bekasi Hilir dan Sungai CBL. Banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian 3 meter. Dan kondisi bak lautan berombak terjadi di wilayah perumahan bersubsidi.

BACA : Tips Atasi Banjir di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

Memang, hampir seluruh perumahan di Kawasan Utara Bekasi tidak akan terbebas dari banjir. Sebab, kontur tanah rata-rata di wilayah utara Bekasi merupakan bekas sawah, rawa, dan tegalan. 

Wilayah utara Bekasi juga banyak bermuara sungai-sungai besar, seperti DAS Bekasi, DAS Blencong, DAS Citarum, dan Sungai CBL. 

Belum lagi jika ditambah dengan sungai-sungai kecil yang meluap akibat daya dukung dan daya tampung sungai yang tidak mampu lagi menampung air saat curah hujan tinggi.

Persentase Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Per Jenjang Tahun 2026

60,85% Peran Swasta

Jakarta (BHC) - Peran masyarakat dalam pendidikan di Indonesia sangat penting dan cukup vital. Sebab, dari 444.283 sekolah yang ada di Indonesia, sebanyak 270.319 sekolah merupakan milik swasta atau masyarakat.

Atau sebanding dengan 60,85% menjadi partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Sehingga, pemerintah baru mampu membangun sekolah sebanyak 173.964 sekolah (39,15%) saja.

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Layanan Pendidikan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Kewenangan provinsi dalam layanan pendidikan terbatas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sisanya untuk jenjang PAUD, SD, SMP, PKBM, dan SKB masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Namun, sejak Tahun Ajaran 2025/2026 telah berdiri Sekolah Rakyat, yakni SRD, SRMP, SRMA, maka kewenangan tersebut ada pada Kementerian Sosial.

Sehingga, walaupun jenjang SMA, misalnya, akan dipisahkan. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah Sekolah Rakyat Jnejang SMA di seluruh Indonesia mencapai 97 SRMA.

Informasi Banjir di Kabupaten Bekasi Jum'at 23 Januari 2026

Sukamekar (BHC) - Tiba-tiba nama Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mendadak terkenal.

Ada apa? Banjir bro...

Ya... daerah ini banjir parah, bahkan video yang viral minta di takedown oleh pengembang, bisa gitu!!! ya bisalah.

Banjir perdana pada Minggu, 18 Januari 2026 di Kabupaten Bekasi berlanjut selang 5 hari setelahnya, Jum'at, 23 Januari 2026.

Penyebabnya... ya buruknya Tata Ruang di Kabupaten Bekasi karena perumahan tidak mengindahkan kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Upgrade Titik Banjir di Kota Bekasi 23 Januari 2026

Rawalumbu (BHC) - Kota Bekasi sudah mengalami sedikitnya 2 kali banjir besar selama Januari 2026. Yang pertama sekali pada Minggu, 18 Januari 2026 dan yang kedua pada Jum'at, 23 Januari 2026.

Bahkan, polder pengendali banjjir yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi di beberawa wilayah justru menjadi korban banjir itu sendiri, hehehe.

Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini belum mampu menanggulangi bencana banjir akibat dari Bencana Hidrometeorologi.

Selain banjir berulang di beberapa daerah, justru tiap tahun bertambah titik banjir baru.

Jumlah Guru di Kota Bekasi Tahun 2026

27.043 Guru

Kota Bekasi (BHC) - Jumlah guru di Kota Bekasi per 23 Januari 2026 sebanyak 27.043 orang. Terdiri dari 7.396 guru laki-laki dan 19.647 guru perempuan.

Persebaran guru yang dimaksud sudah termasuk guru TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Khusus guru PAUD, SD, SMP, PKBM, dan SKB merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan guru pada SMA, SMK dan SLB menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Sehingga sebanyak 5.900 guru yang ada di Kota Bekasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dan sisanya, sebanyak 21.143 guru yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi. Oh.. ya saat ini ada juga Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial. 

Berikut Tabel 1.1. Jumlah Guru di Kota Bekasi Tahun 2026;

Kandidat Proper Emas 2025

164 Kandidat Emas

Jakarta (PROPER) - Pada Tahun 2026 ini, Proper Kandidat Emas 2025 sebanyak 164 perusahaan. Sektor paling dominan adalah listrik dan migas.

Selain itu ada juga sektor Aspal, Farmasi, Industri Ban, Industri Minuman Kemasan, Industri Pengolahan Tembakau, Kawasan Industri dan Kimia.

Selebihnya ada otomotif, Peleburan Timah, Pengolahan Mineral, Pertambangan Batubara, Pupuk, Kelapa Sawit dan Semen.

Daftar SLB di DKI Jakarta Tahun 2026

Jakarta Pusat (BHC) - SLB atau Sekolah Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan pada peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. DKI Jakarta memiliki 87 SLB. Terdiri dari 13 SLB Negeri dan 74 SLB Swasta, Masih sangat minim pendidikan khusus di DKI Jakarta saat ini.

Layanan Sekolah Luar Biasa terdiri dari;

• A - Tuna Netra
• B - Tuna Rungu
• C - Tuna Grahita Ringan
• C1 - Tuna Grahita Sedang
• D - Tuna Daksa Ringan
• D1 - Tuna Daksa Sedang
• E - Tuna Laras
• F - Tuna Wicara
• H - Hiperaktif
• I - Cerdas Istimewa
• J - Bakat Istimewa
• K - Kesulitan Belajar
• N - Narkoba
• O - Indigo
• P - Down Syndrome
• Q - Autis.

Update Banjir di Kabupaten Bekasi 18-01-2026

33 Desa Kebanjiran

Banjir di Bekasi, Foto : Detik.com

Cikarang (BHC) - Hujan ekstrim yang mengguyur Kabupaten Bekasi pada Sabtu Malam, 17 Januari 2026 menyebabkan banjir terjadi di 33 desa pada 16 kecamatan terdampak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 4.622 KK menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi pada awal tahun baru ini.

Wilayah Terparah banjir tercatat di Desa Karang Raharja dengan ketinggian banjir mencapai 200 cm atau sekitar 2 meter.