Update NIP CPNS & PPPK Tahun 2025

 Selesai 4.598 Orang

Update NIP CPNS & PPPK Formasi 2024 Tahun 2025

 

No	Uraian	CPNS	PPPK
			Jumlah	Guru	Kes	Teknis
1	Formasi	402.614	1.005.823	173.160	101.368	731.295
2	Jumlah Lulus	280.632	677.532	98.822	40.413	538.297
3	Masuk BKN	55.807	448.958	47.499	29.228	372.231
4	BTS	3.380	14.683	1.100	1.342	12.241
5	TMS	1	2	0	0	2
6	Pertek Selesai	4.597	1	0	0	1

Sumber : BKN, 10 Maret 2025

Jakarta (BHC) - Sepertinya penundaan pengumuman NIP CPNS dan PPPK ini seolah disengaja oleh pemerintah sih. Lihat saja, dari 55.807 CPNS lulus yang sudah disetor ke BKN, yang perteknya sudah selesai baru 4.591 orang.

Bahkan, untuk PPPK dari 448.958 PPPK yang lulus baik dari Guru, Tenaga Kesehatan maupun tenaga teknis, yang perteknya selesai cuma 1 orang.

Miris ya...

Tentu ini untuk melegalkan bahwa memang penyelesaian CPNS yang sudah ditetapkan Oktober 2025 dan PPPK Maret 2026. 

Update NIP Honorer Kategori II Menuju CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 dari Kalimantan Timur Tahun 2025

Kota Samarinda (BHC) - Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kalimantan Timur sudah masuk tahap pembuatan NIP. 

Yang sudah siap dibuatkan NIP CASN nya sebanyak 4.373 orang.

Formasi PPPK Tahap I Tahun 2024 di Kalimantan Timur mencapai 31.571 formasi, dengan 20.327 orang dinyatakan lulus.

Hingga per 25 Februari 2025, jumlah CASN PPPK yang diusulkan baru 6.247 orang. Dan ada juga yang dinyatakan BTS (Berkas Tidak Sesuai) sebanyak 224 orang.

Update NIP Honorer Kategori II Menuju CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 Instansi Pusat

Foto : Radar Jombang

Jakarta (BHC) - Ada 288.601 formasi PPPK Tahap I Tahun 2024 di Instansi Pusat. Namun, yang lulus tes sebanyak 204.490 orang.

Hingga per tanggal 25 Februari ada sekitar 77.109 orang yang sudah masuk usulan ke BKN. Dan yang dinyatakan BTS sebanyak 1.451 orang. 

Hingga saat ini Pertek yang sudah selesai CASN PPPK Tahap I Formasi Tahun 2024 di Isntansi Pusat baru beberapa lembaga, diantaranya;

1. Arsip Nasional RI = 2 orang
2. Badan Siber dan Sandi Negara = 11 orang
3. Kementerian Agama = 6.482 orang
4. POLRI = 8 orang.

Yang sudah selesai Pertek, artinya siap dibuatkan NIP CASN PPPK nya.

Up Date NIP Honorer Kategori II Menuju CASN PPPK Tahap I Formasi 2024

Jakarta (BHC) - Badan Kepegawaian Negara atau BKN siap-siap meng-update kelulusan Calon ASN Formasi 2024.

Peserta PPPK yang mendaftar Guru, D4 Bidang Pendidik 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II, dan Tenaga Non ASN (guru, kesehatan dan teknis lainnya) yang terdaftar di Database BKN.

Berdasarkan informasi BKN, jumlah Formasi CASN 2024 sebanyak 1.006.163. Yang dinyatakan lulus CASN sebanyak 674.424 orang (67,02%). yang tidak lulus sebnyak 331.739 orang (32,98%). 

Hingga akhir Februari 2025, jumlah usul yang masuk sebanyak 186.856 orang. Yang dinyatakan BTS sebanyak 12.337 orang dan TMS sebanyak 4 orang.

Sementara itu yang dinyatakan Pertek Selesai sebanyak 46.265 orang.

Horee... jadi 46.265 orang sudah siap dibuatkan NIP CASN PPPK ya..

Up Date NIP Honorer Kategori II Menuju CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 dari Jawa Timur

 

Kota Surabaya (BHC) - Provinsi Jawa Timur dan 38 kabupaten/kota mendapatkan formasi PPPK Tahap I 2024 sebanyak 44.366 formasi. Dalam pelaksanaan seleksi, yang dinyatakan lulus sebanyak 30.252 orang.

Berarti ada 14.114 orang yang tidak lulus. Hingga per tanggal 25 Februari 2025, update pertama pengusulan pembuatan NIP CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 dari Jawa Timur sebanyak 16.024 orang.

Ada 1.044 pelamar yang dinyatakan Berkas Tidak Sesuai (BTS). Sedangkan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS hingga saat ini hanya 1 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dan yang sudah selesai pertimbangan teknis (pertek) sebanyak 5.239 orang. Artinya, awal yang sudah siap dibuatkan NIP CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 dari Jawa Timur sebanyak 5.239 orang.

Sisanya masih menunggu ferifikasi dan pengajuan daerah.

PPPK Tahun 2024

Jakarta (BHC) -  Pada Tahun 2024, Pemerintah kembali membuka lowongan untuk ASN PPPK. Tidak tanggung-tanggung kuota yang disediakan mencapai 1.031.554.

Formasi terbesar ada di 8 instansi pusat, yaitu;

1. Kementerian Agama : 89.781 formasi
2. Kementerian Sosial : 40.573 formasi
3. Kementerian Pendidikan : 25.079 formasi
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 25.079 formasi
5. Kementerian Perhubungan : 16.626 formasi
6. Kementerian Kesehatan : 14.593 formasi
7. Mahkamah Agung : 9.726 formasi
8. Kejaksaan Agung : 1.609 formasi

PPPK di Indonesia Tahun 2023

487.127 Orang

PPPK Berdasarkan Jabatan dan Jenis KelaminTahun 2023 

No	Jabatan	PPPK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan
	Jumlah	161.689	325.438	487.127
1	JPT Madya	4	1	5
2	Tenaga Dosen	788	556	1.344
3	Tenaga Guru	110.968	223.104	334.072
4	Tenaga Kesehatan	2.133	7.528	9.661
5	Tenaga Penyuluh Pertanian	8.082	3.930	12.012
6	Tenaga Teknis	38.799	89.800	128.599
7	Tenaga Kependidikan	915	519	1.434

Sumber : BKN, diolah Bang Imam Berbagi, 2023

Jakarta (BIB) - Hingga tahun 2023, jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di seluruh Indoensia mencapai 487.127 orang.

Sebanyak 33,19% PPPK merupakan jenis kelamin Laki-laki dan 66,81% PPPK berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan berdasarkan jabatan 68,58% atau 334.072 orang merupakan PPPK Guru. 

ASN : PNS DAN PPPK DI INDONESIA TAHUN 2023

4.282.429 Orang

Jakarta (BIB) - Kita selalu bertanya, berapa sih ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia? Berdasarkan Data Statistik Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah ASN di Indonesia Tahun 2023 sebanyak 4.282.429 orang.

Jumlah ASN ini sudah termasuk ASN Pusat dan ASN Daerah.

Terdiri dari 3.795.302 orang PNS (89%) dan 487.127 orang PPPK (11%).

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Sebaran ASN di Pusat sebanyak 953.487 orang (22%), sementara ASN yang bekerja di daerah sebanyak 3.328.942 orang (78%).

Tata Cara Aturan Guru Menjadi Kepala Sekolah Tahun 2022

Guru PPPK Bisa Diangkat Menjadi Kepala Sekolah

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Permendikbudristek 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah baik menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan milik pemerintah daerah (sekolah negeri) maupun milik masyarakat (sekolah swasta) harus memenuhi syarat tertentu.

Yang menarik, guru PPPK dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Jabatan kepala sekolah saat ini sebanyak 4 periode atau sekitar 16 tahun. Tiap periode dihitung 4 tahun.

Usia menjadi kepala sekolah tidak lagi dihitung usia minimal, tetapi dihitung usia paling tua yaitu maksimal 56 tahun.

Info PPPK Guru Tahun 2021

Guru Honorer diberikan 3 Kali Kesempatan

Alur Seleksi PPPK Tahun 2021, Foto: Bang Imam

Kota Bekasi (BIB) - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Seleksi PPPK sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Tahun 2021 ini merupakan seleksi PPPK yang kedua. Namun, untuk tahun ini Guru Honorer Kategori Dua (K-II) akan bersaing dengan pelamar umum, baik guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, guru honorer di sekolah swasta, maupun guru yang lulusan PPG.

Data dan Fakta Formasi ASN PPPK 2019

Kementerian Agama Menunda Hingga Tahap II

PROSES ASN PPPK 2019

No	Kegiatan	PPPK					Jumlah
		Guru	Dosen		Tenaga Kesehatan	Penyuluh Pertanian
1	Formasi	129.938			5.527	15.355	150.000
2	Pendaftar	90.580					90.580
3	Memenuhi Syarat	73.391					73.391
4	Salah Instansi	105					105
5	Tidak Memenuhi Syarat	2.226					2.226
6	Belum Verifikasi	14.855					14.855
7	Peserta Tes	56.273		2.994	2.149	11.695	73.111

Sumber : diolah Bang Imam Berbagi, 2019

Jakarta (BIB) - Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka mulai tahun 2019. Lebih dari 300-an daerah dan 2 instansi pemerintah pusat yang membuka formasi ASN PPPK.

Rekruitmen PPPK didasarkan atas;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.