Ini Wilayah Sungai di Indonesia

127 WS

Kota Bekasi (BIB) - Sudah tahu belum kalau di Indonesia kaya dengan sungai. Ribuan sungai di Indonesia mengalir dan dipergunakan untuk kepentingan makhluk hidup. Sungai di Indonesia dikelompokkan berdasarkan Wilayah Sungai.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih dari aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

Wilayah Sungai didasarkan pada kewenangan. Seperti misalnya wilayah lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pusat.

Sedangkan wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Dan wilayah sungai dalam kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota tersebut.

Saat ini ada 127 wilayah sungai di Indonesia. 

Berikut ini Wilayah Sungai yang ada di Indonesia :

• Wilayah Sungai Lintas Negara (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Strategis Nasional (Kewenangan Pusat);
• Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Kewenangan Provinsi); dan
• Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota (Kewenangan Kabupaten/Kota).

Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sumber Daya Air

STOP BETONISASI SUNGAI !!!!

Bang Imam/TKPSDA WS Cilcis

Jakarta (BIB) - Indonesia merupakan salah satu negara yang krisis air. Tetapi kenyataan dilapangan pada musim penghujan, hampir menyebabkan bencana banjir alias kelebihan air.

Dan tiba dimusim kemarau, air akan sulit didapatkan.

Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang tidak konsisten.

Ketua Komisi IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA WS Cilcis), Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui kalau krisis air di Indonesia akibat pengelolaan sumber daya air yang salah urus.

"Salah urus," kata Tengku Imam Kobul, di Jakarta, 21 Maret 2023.

Dia menambahkan, bahwa sumber daya air baik dari mata air, sungai, danau, situ dan air tanah sebetulnya berlimpah di Indonesia.

Tetapi karena salah urus, termasuk seperti maraknya perusakan hutan bagian dari kebun sawit, tambang di hulu menjadi pemicu kelangkaan air.

"Saat musim penghujan tidak lagi air mampu ditampung dan ditabung kembali ke tanah, tetapi sudah mengalir ke hilir hingga menyebabkan bencana banjir," jelas Bang Imam, panggilan akrab pemerhati lingkungan yang tinggal di Bekasi ini.

Sidang Pleno I : TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Tahun 2022

 Pergantian Ketua dan Ketua Harian

Jakarta (BIB) - Sidang Pleno I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA WS Ciliwung Cisadane) diadakan di Orchadz Hotel Industri Jakarta dalam rangka pergantian Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Ciliwung Cisadane.

Sebelumnya Ketua TKPSDA WS Ciliwung Cisadane dijabat oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Dalam Sidang Pleno I, Ketua digantikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Termasuk juga pergantian Ketua Harian saat ini dijabat oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Melihat Sungai di Jawa Barat

Bermuara di Laut Jawa (Pantai Utara) dan Samudera Hindia (Pantai Selatan)

Bekasi (BIB) - Sungai-sungai di Provinsi Jawa Barat umumnya berhulu di perbukitan dan gunung yang terletak ditengah-tengah wilayah Jawa Barat. 

Oh...ya di wilayah Jawa Barat pada umumnya, sungai lebih populer dengan istilah Ci. Makanya setiap sungai pasti di awali dengan Ci. Misalnya untuk menyebut Sungai Citarum menjadi Ci Tarum; Sungai Ciliwung menjadi Ci Liwung; begitu juga dengan Sungai Cisadane menjadi Ci Sadane.

Ok, agar lebih mudah difahami secara umum, sekalipun Ci itu sudah diartikan sebagai sungai, tetapi dalam penjelasan tulisan ini, kita tetap menuliskan kata Sungai di depan Ci.

Beberapa sungai yang hanya melintasi satu daerah administrasi provinsi. Ada juga melintasi beberapa kabupaten dan kota. Bahkan ada juga yang melintasi provinsi lain di luar Jawa Barat. Dan lainnya juga ada yang menjadi batas administratif antar kabupaten/kota dan provinsi.

Untuk air mengalir (sungai) di hilir umumnya akan berakhir di Laut Jawa (Pantai Utara Jawa) dan Samudera Hindia (Pantai Selatan Jawa). Tetapi, untuk sungai-sungai kecil ada yang langsung bermuara atau bergabung dengan sungai besar. Misalnya, Sungai Cibeet yang muaranya tergabung kembali dengan Sungai Citarum di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

Sungai juga dikategorikan berdasarkan DAS (daerah aliran sungai) ya gaes. Sehingga beberapa sungai dianggap dalam satu DAS, dan anak-anak sungainya menjadi Subdas.

Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2021

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung pada alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
• PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
• PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
• DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
• RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
• DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
• DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
• Audit Lingkungan.

Mengenal Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi

Luas DAS Bekasi 51.785 Hektar

DAS Bekasi, foto: ist

Kota Bekasi (BIB) - DAS atau daerah aliran sungai ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.

DAS BEKASI merupakan wilayah DAS terluas di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

 

DAS Bekasi terdiri dari beberapa Subdas, baik yang mengalir di hulu menuju Sungai Bekasi maupun yang mengalir didekatnya dan bermuara di Sungai CBL.

Berikut ini adalah Subdas-subdas yang membentuk DAS Bekasi:

1. Subdas Cikeruh;
2. Subdas Cijanggel;
3. Subdas Cibadak;
4. Subdas Cikeas,;
5. Subdas Cileungsi;
6. Subdas Citeureup;
7. Subdas Cikarang;
8. Subdas Cilemahabang;
9. Subdas Bekasi; dan
10. Subdas CBL.

Pada bagian DAS Bekasi bagian hilir bermuara di CBL (Cikarang Bekasi Laut) yang berada di pantai uatara Kabupaten Bekasi. Sedangkan hulu DAS Bekasi berada di Kabupaten Bogor.

Batas DAS Bekasi diwilayah Barat berbatasan dengan DAS Cakung, batas DAS sebelah timur berbatasan dengan DAS Citarum (Sungai Cibeet dan Sungai Citarum). Sedangkan batas DAS di pinggiran wilayah pantai utara DKI Jakarta berbatasan dengan DAS Blencong.

Total luas DAS Bekasi mencapai 51.785 hektar. Saat ini daerah lahan terbangun dikawasan DAS Bekasi mulai dari hulu hingga ke hilir sudah mencapai 31,20%.

Dan daerah DAS Bekasi yang sudah dijadikan sebagai permukiman mencapai 27,5%. Daerah terpadat berada di wilayah DAS tengah hingga hilir Sungai Bekasi. Kawasan hijau hanya ada di daerah hulu karena memang masih dalam kawasan hutan.

Namun beberapa permukiman dan perumahan elit sudah berdiri di DAS Bekasi hulu, sebut saja seperti Bukit Sentul dan beberapa kawasan yang dianggap masih 'bermasalah' seperti di sekitar Babakan Madang dan Cileungsi, sehingga berkurangnya kebun karet di bagian hulu yang berubah menjadi daerah permukiman, terutama di sepanjang Subdas Cikeas dan Subdas Cileungsi.

Menata Situ Rawalumbu Melalui Garis Sempadan Situ (GSS)

201 Situ di Jabodetabek

Gambar 1.1 : Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojongrawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi

Tim Teknis Kajian Sempadan Danau berkunjung ke Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi hari Kamis, 19 Nopember 2020, pukul 14.00 wib. 

Sebelumnya, Tim Kajian Penetapan Sempadan Danau di Situ Rawalumbu sudah rapat perdana dan mendapatkan penjelasan dari konsultan tentang tujuan penetapan garis sempadan danau di Situ Rawalumbu.

Situ Rawalumbu saat ini memiliki luas sekitar 1,56 ha. Namun, pada tahun 2017, sesuai dengan hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi luas badan situ mencapai 2,26 ha. Sehingga, sertifikat Situ Rawalumbu dinyatakan luas menjadi 2,26 ha.

Batas-batas Situ Rawalumbu berada di RW 001 (sebelah Timur-Utara), RW 024 (Barat-Utara), RW 034 (Barat-Selatan), dan RW 041 sebelah Selatan.

Banjir Bekasi Yang Selalu Berulang

Bagaimana Letak Kota Bekasi sesungguhnya ?

Sejak malam minggu, group-group whatsapp (WA) dipenuhi dengan video dan gambar banjir di Bekasi. Ya...luapan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang merupakan Subdas Sungai Bekasi merendam sebagian perumahan dan permukiman yang berada di bantaran Sungai Bekasi.

Jika hujan dengan intensitas tinggi dan lebat di kawasan hulu (Kabupaten Bogor) yang merupakan asal-muasal air mengalir menuju Bekasi, maka kita ramai-ramai mengatakan "Banjir Kiriman dari Bogor".

Bagaimana sesungguhnya letak Kota Bekasi sehingga selalu dihantui "Banjir Kiriman dari Bogor" setiap tahun?

Perubahan UU Sumber Daya Air di RUU Cipta Kerja

 Belum Diimplementasikan, Sudah Dirubah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air masih seumur jagung dan belum diimplementasikan, eh sudah dirubah oleh RUU Cipta Kerja.

Setidaknya ada 16 pasal dalam UUSDA yang dirubah. UUSDA terkait dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Perubahan terkait adalah soal Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan Sumber Daya Air baik oleh Pemerintah maupun swasta.

Berikut ini perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air :

PERUBAHAN UU 17/2019 SDA VS RUU CIPTA KERJA

(disalin oleh Tengku Imam Kobul Moh Yahya S)

RUU CIPTA KERJA (HAL. 290-300)

Bencana Banjir Bekasi Awal Tahun 2020

366.274 Jiwa Mengungsi

Peta Titik Genangan Banjir 1 Januari 2020 di Jabodetabek, Foto: BNPB

Kota Bekasi (BIB) - Banjir di Kota Bekasi diawal Januari 2020 merupakan banjir terparah. Bukan cuma disebabkan karena aliran sungai, tetapi juga karena drainase buruk di sejumlah perumahan.

Jika suaca se-ekstrim malam tahun baru 2020, tidak ada cerita lagi, hampir seluruh sudut Kota Bekasi akan tergenang banjir.

Dari 12 kecamatan secara administrasi di Kota Bekasi, hampir seluruh kecamatan ada titik banjirnya. Ketinggian air pada banjir awal tahun 2020 di Kota Bekasi antara 30 cm hingga 7 meter.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kategori kelurahan, maka jumlah genangan banjir di Kota Bekasi pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 43 kelurahan. Sementara jumlah kelurahan yang ada di Kota Bekasi sebanyak 56 kelurahan. Itu artinya hampir 76,78% kelurahan di Kota Bekasi mengalami musibah banjir.

CSR YANG TEPAT SASARAN

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

CSR SAPULIDI : Peresmian Program CSR Sekolah Adiwiyata di SDN Kotabaru IX dan Program PAUD Holistik-Integratif di TK Gandasari oleh Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. CSR ini merupakan bagian kerjasama antara LSM Sapulidi dengan PT Hyundai Indonesis Motor. Foto: Istimewa

Sebetulnya pengertian CSR hingga saat ini belum mendapatkan kata tunggal, masih ada beberapa persepsi yang menjelaskan, terutama pada pelaksanaan dilapangan karena berbeda kepentingan, berbeda kegiatan, berbeda cara pelaksanaan, dan berbeda siapa yang melaksanakan.

Namun konsep bernama CSR sudah semakin populer di masyarakat, bukan saja pemilik usaha dan pemerintah, CSR juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung dari pemilik modal.

Apalagi bila CSR dikaitkan dengan pihak ke-3 semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra pengelola dan mitra penyambung antara masyarakat dengan perusahaan.

Yang akan dijelaskan disini adalah efektifitas dan tepat sasaran pelaksanaan CSR dengan pihak ketiga (LSM).

SK TIM SEMPADAN SUNGAI CIKEAS TAHUN 2019

Berikut ini petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 760/KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI RUAS SUNGAI CIKEAS KOTA BEKASI, RUAS SUNGAI CIKEAS KOTA DEPOK DAN RUAS SUNGAI CIKEAS KABUPATEN BOGOR PADA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan dan menjaga ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, perlu ditetapkan garis sempadan sungai;

b. bahwa penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Ruas Sungai Cikeas yang berada di Kota Bekasi, Ruas Sungai Cikeas yang berada di Kota Depok, Dan Ruas Sungai Cikeas yang berada di Kabupaten Bogor termasuk ke dalam Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi;

SK Tim Penetapan Garis Sempadan Sungai Bekasi 2019

Berikut ini petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 757/KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI RUAS SUNGAI BEKASI KOTA BEKASI DAN RUAS SUNGAI BEKASI KABUPATEN BEKASI

PADA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan dan menjaga ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, perlu ditetapkan garis sempadan sungai;

b. bahwa penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Ruas Sungai Bekasi yang berada di Kota Bekasi Dan Ruas Sungai Bekasi yang berada di Kabupaten Bekasi termasuk ke dalam Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi;

Ini Susunan Keanggotaan Komisi di TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 2018-2022

Jakarta (BIB) - Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (WS Cilcis) membentuk 4 komisi dalam menjalankan kegiatannya di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Keempat komisi tersebut adalah; 1) Komisi I : KOnservasi Sumber Daya Air, 2) Komisi II : Pendayagunaan Sumber Daya Air, 3) Komisi III : Pengendalian Daya Rusak Air, dan 4) Komisi IV : Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor : 01/KPTS/TKPSDA-CC/VIII/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Keanggotaan ditetapkan di Jakarta, tanggal 05 Agustus 2019.

Pengesahan ditandatangani oleh Ketua TKPSDA WS Ciliwung Cisadane, Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT yang juga merupakan Kepala BAPPDEA Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini susunan lengkap keanggotaan Komisi di TKPSDA WS Ciliwung Cisadane :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DI TKPSDA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE TAHUN 2018-2022

Ini Harga Dasar Air Permukaan 2019

Jakarta (BIB) - Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

Penetapan harga dasar ini sudah memperhitungkan nilai inflasi, perubahan drajat kontriusi penggunaan air permukaan, dan perubahan kondisi daerah termasuk potensi penurunan pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan.

KepmenPUPR ini mengubah KepmenPUPR Nomor 568/KPTS/M/2017.

Ini Hasil Peringkat Proper 2018

20 Perusahaan Mendapatkan Proper Emas 2018

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor : SK.613/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018, ditetapkan beberapa perusahaan kategori proper.

Untuk kategori proper 2018 adalah :

1. EMAS sebanyak 20 perusahaan;
2. HIJAU sebanyak 155 perusahaan;
3. BIRU sebanyak 1.454 perusahaan;
4. MERAH sebanyak 241 perusahaan; dan
5. HITAM sebanyak 2 perusahaan.

BACA :
1. Ini 20 Perusahaan Penerima Proper Emas 2018
2. Ini 155 Perusahaan Penerima Proper Kategori Hijau 2018

Peserta perusahaan yang mengikuti proper sebanyak 1.906 perusahaan, namun 1.872 perusahaan yang dapat ditetapkan untuk mengikuti penilaian proper 2018. Sebab, 16 perusahaan tidak bisa mengikuti penilaian karena masih dalam proses penegakan hukum.

Sedangkan 18 perusahaan sudah tidak beroperasi lagi.

Akan di up date nama-nama perusahaan penerima proper seluruh kategori... tunggu edisinya ya...

Berikut ini adalah tabel perolehan proper masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2018 :

SK TKPSDA WS CILIWUNG CISADANE 2018-2023

Inilah SK Keanggotaan TKPSDA WS Ciliwung Cisadane Periode 2018-2023 :

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 917/KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Wilayah Sungai, dapat dibentuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah;

240 Perusahaan Kandidat Proper Hijau 2018

Nilai Antara 83 - 37,5

Jakarta (BIB) - Sebanyak 240 perusahaan menjadi Kandidat Proper Kategori Hijau Tahun 2018. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.118/PPKL/SET/WAS.8/10/2018 tentang Penetapan Kandidat Hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2017-2018.

Berikut ini adalah perusahaan penerima Proper Hijau 2018 berdasarkan daerah :

1. ACEH

1. PT Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau (79) [Aceh Tamiang]
2. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Krueng Raya (59) [Aceh Besar]
3. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Lhokseumawe (56,5) [Kota Lhokseumawe]
4. PT Pertamina Hulu Energi NSO (55) [Aceh Utara]
5. PT Pupuk Iskandar Muda (51) [Aceh Utara]
6. PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Sabang (
7. PT Astra Agro Lestari, Tbk UU PKS Karya Tanah Subur (37,5) [Aceh Barat]

Amdal Menjadi Bagian Dari Legalisasi Dunia Usaha Untuk Merusak Lingkungan

BANYAK AMDAL ABAL-ABAL

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) seharusnya menjadi alat untuk mempertahankan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri untuk kelangsungan prikehidupan dan mencapai kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Sehingga kalau mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang harus dilakukan dan dipertahankan adalah melakukan upaya secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sekaligus mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharanaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

Ini Parameter Kualitas Air Permukaan di Indonesia

Jakarta (BIB) - Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dihitung berdasarkan 4 hal, diantaranya (1). harga dasar air permukaan, (2). faktor ekonomi wilayah, (3). faktor nilai air permukaan, dan (4). faktor kelompok pengguna air permukaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat regulasi perhitungan dasar nilai perolehan air permukaan. Untuk menghitung NPAP, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air permukaan, diantaranya;

1. jenis sumber air permukaan;
2. lokasi sumber air permukaan;
3. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air permukaan;
6. kondisi daerah aliran sungai (DAS); dan
7. kewenangan pengelolaan sumber daya air.