Peran Masyarakat Mulai Hilang Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Hanya Jadi Tim Hore "Tepuk Tangan" dan Beground Foto Penguasa

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Undang-Undang Cipta Kerja memang begitu dasyat. Peran masyarakat sipil (baca: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Peduli Lingkungan) lambat-laun mulai hilang dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Keterlibatan masyarakat hanya dipandang dan dibolehkan dalam tataran masyarakat terdampak saja. Mungkin, mereka "masyarakat terdampak" belum terlalu memahami prinsip perlindungan dan pengelolaan serta pengendalian lingkungan. "Masyarakat Terdapampak" hanya paham akan kebutuhan, kekawatiran akan dirinya, hingga permintaan "kompensasi" berbentuk sosial perusahaan dan kesempatan kerja.

Peran Masyarakat Sipil, Aktifis Lingkungan, Komunitas Peduli Lingkungan kini semakin tergerus, kalau boleh dibilang "Sudah Dihilangkan".

Peran ini digantikan dengan beberapa masyarakat sipil yang bergabung dengan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk "Pemerintah" dalam pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan.

Ada juga peran masyarakat sipil yang terbungkus label "penelitian" yang biasanya dilakukan sedikit dari berbagai perguruan tinggi.

Daftar DAS di Kementerian Kehutanan Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Lagi rame-ramenya soal normalisasi atau naturalisasi sungai di Indonesia, terutama yang lagi viral oleh KDM, Gubernur Kontennya Jawa Barat. Terutama yang dilakukan di bekas Kali Pengairan di Wilayah Tambun Utara dan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Karena lagi ramai, yuk kita berselancar mengenal DAS versi Kementerian Kehutanan ya. Karena data DAS sebelumnya versi Kementerian Pekerjaan Umum sudah dipublish di blog ini.

Sebetulnya ada lebih dari 42.210 DAS di Indonesia. Tetapi, beberapa nama mungkin kurang familiar atau masih berada di kawasan hutan. Sehingga, yang jadi prioritas hany yang ada di depan mata saja.

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan adalah salah satu Kementerian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pembentukan Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Alamat Kementerian Kehutanan : Jl. Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Gelora, Senayan, Jakarta 10270, https://www.kehutanan.go.id/