Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2021

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung pada alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
• PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
• PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
• DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
• RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
• DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
• DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
• Audit Lingkungan.

CSR YANG TEPAT SASARAN

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

CSR SAPULIDI : Peresmian Program CSR Sekolah Adiwiyata di SDN Kotabaru IX dan Program PAUD Holistik-Integratif di TK Gandasari oleh Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. CSR ini merupakan bagian kerjasama antara LSM Sapulidi dengan PT Hyundai Indonesis Motor. Foto: Istimewa

Sebetulnya pengertian CSR hingga saat ini belum mendapatkan kata tunggal, masih ada beberapa persepsi yang menjelaskan, terutama pada pelaksanaan dilapangan karena berbeda kepentingan, berbeda kegiatan, berbeda cara pelaksanaan, dan berbeda siapa yang melaksanakan.

Namun konsep bernama CSR sudah semakin populer di masyarakat, bukan saja pemilik usaha dan pemerintah, CSR juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung dari pemilik modal.

Apalagi bila CSR dikaitkan dengan pihak ke-3 semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra pengelola dan mitra penyambung antara masyarakat dengan perusahaan.

Yang akan dijelaskan disini adalah efektifitas dan tepat sasaran pelaksanaan CSR dengan pihak ketiga (LSM).

Menyoal CSR di Indonesia

PERSOALAN HUKUM SEPUTAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN EKONOMI INDONESIA

A. Pendahuluan  

Artikel pendek ini berisi identifikasi beberapa persoalan krusial yang menurut penulis perlu dicermati dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persoalan krusial tersebut adalah (a) batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL (c) sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (d) keterkaitan antara TJSL dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan berupa BUMN. Identifikasi beberapa persoalan di atas disertai dengan analisis singkat dengan memerhatikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang permohonan uji formil dan materiil Pasal 74 UU PT terhadap UUD 1945.

INI BANTUAN APE PAUD TAHUN 2017

Perditjen PAUD dan Dikmas Nomor 49 Tahun 2017

Jakarta (BIB) - Bahwa masih banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang sangat membutuhkan sarana alat permainan edukatif (APE) baik APE luar maupun APE dalam, itu benar. 

Namun, dibalik kebutuhan tersebut, tidak jarang lembaga PAUD tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan tersebut, pun termasuk bantuan dari Pemerintah.

Beberapa lembaga PAUD banyak yang mengeluh, bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, utamanya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan RT Ramah Air

SOLUSI BANJIR ALA AIR CILCIS

Rungkun Awi, Cisampay, Cisarua, Puncak - Bogor

Cisampay (BIB) - Sudah tiga kali kami melakukan pertemuan sekaligus kunjungan di daerah aliran sungai atau DAS. Bahkan, kami yang tergabung dalam anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA WS Cilcis) yang merupakan perwakilan NGO's ini ingin melakukan gerakan aksi.

Gagasan demi gagasan sebenarnya sudah dilontarkan dalam sidang-sidang pleno di TKPSDA, namun karena posisi NGO's bukan sebagai eksekutor, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi administrasi aturan Undang-Undang pada koordinasi pengelolaan sungai.

Singkatnya, keberadaan NGO's di TKPSDA WS Cilcis hanya sebagai penggembira dan mengugurkan kewajiban sesuai amanat dan peraturan perundang-undangan.

Toh, sekalipun demikian, para NGO's tidak patah arang. Bahkan banyak diantara kami yang berasal dari Komunitas Sungai bekerja tanpa perintah, bekerja tanpa gaji dan bekerja tanpa kompensasi dan asuransi.

Sehingga anekdot di komunitas malah begini, "Sudah Banyak Aksi, Konsolidasi sampai ke Frustasi" hehehe ...

Sambutan Walikota Bekasi Peresmian CSR PT Hyundai, LSM Sapulidi dan SDN ...

Sambutan Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi dalam rangka peresmian Corporate Social Responsibility (CSR) Program Sekolah Adiwiyata (Sekolah Berbudaya Lingkungan) di SD Negeri Kotabaru IX dan Program PAUD Holistik-Integratif di TK Gandasari, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

CSR ini dibiayai oleh PT Hyundai Indonesia Motor dan dikerjasamakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi sebagai pelaksana dan mitra kerja CSR. (Bang Imam)

489 Sekolah Penerima Adiwiyata Nasional Tahun 2016

174 Jenjang SD

Jakarta (BIB) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan penghargaan Sekolah Adiwiyata terhadap 489 sekolah mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.882/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2016 tentang Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2016, diberikan kepada 486 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Terdiri dari 174 SD, 8 MI, 167 SMP, 14 MTs, 85 SMA, 26 SMK dan 11 MA. Yang membanggakan tahun ini jumlah penerima Adiwiyata dari madrasah cukup lumayan banyak yakni, sebanyak 33 madrasah.

Ini 1.422 Perusahaan Proper Kategori Biru Tahun 2016

Jakarta (BIB) - Pada pengumuman dan pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Kinerja Perusahaan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk Kategori Biru tahun 2016 sebanyak 1.422 perusahaan.

Proper Kategori Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015, ada 1.406 perusahaan yang memperoleh peringkat Kategori Biru. Itu artinya tahun 2016 ini bertambah 16 perusahaan. 

Penilaian terhadap Proper Peringkat Kategori Biru adalah ketaatan menjalankan diantaranya; pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air dan pelaksanaan Amdal.

4 ASPEK KOMPONEN DAN STANDAR SEKOLAH ADIWIYATA

LSM Sapulidi Melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata di SD Negeri Kotabaru IX bekerja sama dengan PT Hyundai Indonesia Motor sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Bekasi Barat (BIB) - Dalam menjalankan dan melaksanakan Program Sekolah Adiwiyata, setidaknya ada 4 hal pokok yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan;
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
3. Kegiatan Lingkungan berbasis Partisipatif; dan
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.

MUARAGEMBONG PERLUKAH DIREKLAMASI SEPERTI JAKARTA?

DARI LANGGANAN BANJIR MENJADI KAWASAN ELIT TANJUNG GEMBONG, BEKASI

Kawasan Emas Tanjung Gembong, Bekasi, foto: istimewa

Muaragembong (BIB) - Reklamasi Jakarta akan berdampak juga sampai ke pantai utara Bekasi di kawasan Kecamatan Muaragembong. Hanya kapan akan dibangun, mungkin tinggal menunggu waktu yang tepat.

Untuk siapa bangunan nan megah ini, tentunya hanya untuk orang-orang berduit. Bisa jadi akan dijual ke asing.

Dari gambar-gambar yang beredar di internet, master plant Tanjung Gembong, Bekasi ini mirip seperti bangunan-bangunan megah yang ada di Singapura dan Hongkong.

Bangunan tinggi menjulang ke atas langit persis akan dibangun di pinggir pantai. Tentu saja sudah memakai teknologi anti gempa dan teknologi penahan abrasi.

Review Rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Nomor : 06.1/SK.2ci/P.PSDA/I/2014

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi TKPSDA WS Ciliwung Cisadane Dalam Rangka Pola Pengelolaan SDA WS Ciliwung Cisadane

Kepada

Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

di Jakarta

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai, dan mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 242/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten secara bergantian. Bersama ini Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TKPSDA WS Ciliwung-Cisadane menyampaikan beberapa hal berikut :

1. TKPSDA WS Ciliwung-Cisadane adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Tim ini bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air. Salah satunya melalui pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Akan Dibangun "Taman Pintar" di TK Gandasari

"Taman Kreatif Siswa" di SD Negeri Kotabaru IX

Bekasi Barat (BIB) - Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengatakan akan membangun "Taman Pintar" di TK Gandasari, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

"Sebagai tindak lanjut program CSR, di TK Gandasari akan kita bangun Taman Pintar dan di SD Negeri Kotabaru IX akan dibangun Taman Kreatif Siswa. Dua-duanya merupakan program lanjutan bantuan CSR PT Hyundai Indonesia Motor yang didampingi LSM Sapulidi sebagai konsultan," terang Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, saat mengunjungi kembali TK Gandasari dan SD Negeri Kotabaru IX, Jum'at, 05 Agustus 2016.

Sebelumnya pada Hari Senin, 18 Juli 2016 lalu, Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi telah meresmikan program CSR di dus sekolah tersebut.

TK Gandasari diresmikan sebagai pilot project Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif untuk usia 4-6 tahun. 

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14  TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Pedoman Adiwiyata Tahun 2016

Sejarah Adiwiyata

A. Gambaran Umum Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia

Pada awalnya penyelenggaraan PLH di Indonesia dilakukan oleh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1977/1978 rintisan Garis‐garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. 

Pada tahun 1979 di bawah koordinasi Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL mulai dikembangkan). Sampai tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas), menetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan. Tahun 1989/1990 hingga 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup; sedangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) mulai dikembangkan pada tahun 2003 di 120 sekolah. 

Ini Cara Agar Anak Gemar Buang Sampah

tempat sampah gambar kodok. foto: bang imam

Sampah merupakan persoalan pelik yang menimpa kota-kota besar di Indonesia. Kalau di Jakarta misalnya, produksi sampah mencapai 6.500 ton per hari. Dan asal sampah itu di dominasi dari sampah rumah tangga dan pasar.

Banyak cara agar prilaku membuang sampah sekaligus memilah jenis sampah dilakukan secara sadar oleh masyarakat, terutama anak-anak. Karena dengan mengajarkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya sekaligus membuang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya sejak dini, merupakan langkah menuju zero waste yang sangat bermanfaat.

tempat sampah unik gambar panda, binatang khas cina daratan, foto: bang imam

Contohnya yang dilakukan oleh Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta. Saat ini terlihat di setiap sudut dan tempat-tempat berkumpul di halaman Kawasan Wisata, sudah ditempatkan tempat sampah yang sangat unik dan dipisah menurut jenis sampahnya.