Jumlah PAUD di Sumatera Utara Capai 10.321 Lembaga Tahun 2018

Medan (BIB) - Jumlah layanan pendidikan anak usia dini di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa. Saat ini terdapat 10.321 lembaga PAUD sudah berdiri di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Rinciannya sebanyak 2.542 TK, 5.362 KB, 111 TPA, 470 SPS dan 1.836 RA.Jumlah paling banyak terdapat di Kabupaten Deli Serdang yakni sebanyak 1.209 lembaga. Kemudian disusul Kota Medan 995 lembaga, Kabupaten Langkat 935 lembaga, Kabupaten Simalungun 624 lembaga, Kabupaten Serdang Bedagai 547 lembaga, dan Kabupaten Asahan sebanyak 462 lembaga.

Layanan Kelompok Bermain (KB) untuk usia 3-4 tahun lebih mendominasi di provinsi ini. Lembaga layanan PAUD berbentuk KB terbanyak berada di Kabupaten Langkat yakni sebanyak 406 KB. Kemudian di Kabupaten Simalungun sebanyak 379 KB, dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 347 KB.

5.194 PAUD Berdiri di Aceh

Banda Aceh (BIB) - Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Provinsi Aceh hingga awal tahun 2018 mencapai 5.194 lembaga. Jumlah ini sudah termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Raudlatul Athfal (RA).

Berdasarkan data Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, rincian jumlah lembaga layanan PAUD di Aceh adalah, jumlah TK sebanyak 2.443 lembaga, 2.058 KB, 169 TPA, 197 SPS dan 327 RA. 

Jumlah PAUD yang sudah berdiri paling banyak berada di Kabupaten Aceh Utara yakni sebanyak 541 PAUD. Kemudian Kabupaten Bireuen 383 PAUD, Aceh Timur 370 PAUD, Aceh Besar 354 PAUD, dan Aceh Selatan 344 PAUD.

PAUD di Kabupaten Bekasi Tahun 2018

1.651 Lembaga

Kota Cikarang (BIB) - Berdasarkan data yang dirilis Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi pada awal tahun 2018, jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berdiri di Kabupaten Bekasi mencapai 1.651 lembaga.

Terdiri dari 647 TK, 564 KB, 14 TPA, 119 SPS, dan 307 RA. Jumlah ini tergolong menggembirakan, sebab perkembangan dan pertumbuhan PAUD di Kabupaten Bekasi sangat cukup baik. 

Namun, apabila dilihat dari pertumbuhan menurut per kecamatan, pertumbuhan PAUD yang signifikan terjadi di wilayah padat penduduk, seperti Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cikarang UtaraKecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat, dan Kecamatan Tarumajaya.

Perkembangan lembaga PAUD yang sangat baik terutama ditunjukkan pada layanan Kelompok Bermain (KB). Layanan ini berfokus pada anak usia 2-4 tahun.

Ini Data PAUD di Kota Bekasi Tahun 2018

Perbaharui Datamu Sekarang !!!

Jumlah PAUD di Kota Bekasi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	TK	KB	TPA	SPS	RA	TOTAL
	Jumlah	809	296	9	229	296	1.639
1	Bekasi Timur	65	18	0	30	17	130
2	Bekasi Barat	72	40	0	25	42	179
3	Bekasi Selatan	55	25	0	15	23	118
4	Bekasi Utara	113	52	4	20	51	240
5	Medansatria	65	26	0	19	25	135
6	Rawalumbu	61	24	0	24	25	134
7	Mustikajaya	78	25	2	13	22	140
8	Bantargebang	24	29	0	9	15	77
9	Jatiasih	77	15	3	27	35	157
10	Pondokgede	93	6	0	27	28	154
11	Pondokmelati	55	20	0	16	8	99
12	Jatisampurna	51	16	0	4	5	76

Sumber : Sapulidi Riset Center (SRC), Januari 2018

Kota Bekasi (BIB) - Pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk Semester Genap, Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi telah merilis daftar jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bekasi.

Lembaga yang dimaksud terdiri dari; Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Raudlatul Athfal (RA). Jumlah keseluruhan lembaga PAUD di Kota Bekasi mencapai 1.639 lembaga. 

Amdal Menjadi Bagian Dari Legalisasi Dunia Usaha Untuk Merusak Lingkungan

BANYAK AMDAL ABAL-ABAL

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) seharusnya menjadi alat untuk mempertahankan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri untuk kelangsungan prikehidupan dan mencapai kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Sehingga kalau mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang harus dilakukan dan dipertahankan adalah melakukan upaya secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sekaligus mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharanaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

Ini Parameter Kualitas Air Permukaan di Indonesia

Jakarta (BIB) - Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dihitung berdasarkan 4 hal, diantaranya (1). harga dasar air permukaan, (2). faktor ekonomi wilayah, (3). faktor nilai air permukaan, dan (4). faktor kelompok pengguna air permukaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat regulasi perhitungan dasar nilai perolehan air permukaan. Untuk menghitung NPAP, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air permukaan, diantaranya;

1. jenis sumber air permukaan;
2. lokasi sumber air permukaan;
3. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air permukaan;
6. kondisi daerah aliran sungai (DAS); dan
7. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Harga Air Menurut Kelompok Pengguna Air Permukaan

Jakarta (BIB) - Besaran perhitungan harga air permukaan menurut kelompok pengguna air didasarkan kepada jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Jenis kegiatan atau usaha diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan, diantaranya :

1. sosial;
2. perusahaan non-niaga;
3. niaga/perdagangan/jasa;
4. industri atau penunjang produksi;
5. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
6. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
7. pertambangan.

Harga Dasar Air Permukaan di Indonesia

NPAP Air Minum, Industri, & Listrik

Jakarta (BIB) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memuat regulasi perhitungan harga dasar air permukaan di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, maka NPAP (Nilai Perolehan Air Permukaan) diperoleh dari 4 faktor, yaitu :

1. Harga Dasar Air Permukaan;
2. Faktor Ekonomi Wilayah;
3. Faktor Nilai Air Permukaan; dan
4. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

Daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Bekasi 2018

Sekolah Internasional

Kota Bekasi (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK adalah sekolah yang berafiliasi atau bekerja sama dengan sekolah diluar negeri, yang dahulu disebut dengan Sekolah Internasional.

Banyak sekali sekolah yang memiliki embel-embel nama luar negeri, keinggris-inggrisan dan kebarat-baratan serta kearab-araban, tetapi yang resmi menyandang Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK/Sekolah International) hanya yang sudah terverifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sedikit.

Berikut ini Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Bekasi :

Syarat Memperoleh Izin Lingkungan di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam bentuk Izin Lingkungan.

Nah, apabila ada usaha atau kegiatan yang belum atau tidak memiliki Amdal dan UKL-UPL, maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menolak permohonan Izin Lingkungannya (Pasal 37 UU 32/2009).

Sehingga, stop memberikan Izin usaha atau kegiatan terhadap usaha yang belum memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL.

Sebab, Izin Lingkungan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh Izin Usaha/Kegiatan (IMB) dan lainnya.

IZIN LINGKUNGAN adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh IZIN USAHA dan/atau KEGIATAN.