Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2025 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Cara Mengurus Permohonan Izin Operasional TK, KB, TPA, SPS di Jakarta Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. 

Lembaga PAUD yang dimaksud adalah; Taman Kanak-Kanak (Kindergarten), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Penitipan Anak (Child Care), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

KONSULTAN PENDIDIKAN : BANG IMAM 0813-14-325-400

Di Provinsi DKI Jakarta, proses perizinan PAUD dilaksanakan sepenuhnya di PTSP. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses perizinan antara lain :

1. Penyelenggaraan PAUD,
2. Identitas PAUD,
3. Fasilitas PAUD,
4. Data Personil PAUD,
5. Data Peserta Didik PAUD, dan
6. Lampiran-lampiran.

Ini Yang Harus Dilakukan Walikota dan Bupati Bekasi Mengatasi Banjir Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S alias Bang Imam

Sepertinya, Banjir di Bekasi bukan lagi bencana alam, melainkan agenda tahunan yang harus disambut warga dengan sabar dan berharap.

Ya berharap, Walikota-Wakil Walikota Bekasi dan Bupati-Wakil Bupati Bekasi "gercep" mengatasi agenda tahunan ini.

Karena tinggal di Bekasi dan juga pernah menjadi korban banjir juga, maka saya memberikan masukan berharga untuk mengatasi banjir di Bekasi.

BANJIR KIRIMAN

Seperti yang terjadi pada awal Maret 2025, Banjir Bekasi merupakan banjir terparah di Jabodetabek. Media, masyarakat dan pemerintah sepakat kalau banjir ini akibat 'Banjir Kiriman dari Bogor'. 

'Banjir kiriman dari Bogor' ini biasanya akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor dan hulu tidak mampu mengendalikan air hujan, karena daerah tangkapan hujan (hutan) di wilayah Bogor telah berubah menjadi daerah permukiman.

Banjir biasanya dikirim via 'DAS Bekasi' dan DAS Citarum'. 

Daftar Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul di Jabodetabek Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek masih menjadi magnet di negeri ini. Dan belum tergantikan hingga saat ini.

Maka tak heran, kampus-kampus top berdiri di wilayah ini. Saat ini terdapat 32 kampus unggul di Jabodetabek. 5 diantaranya merupakan kampus negeri, yaitu;

1. Universitas Indonesia (UI)
2. IPB University
3. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Politeknik Negeri Jakarta

Dan ada 2 kampus milik Kementerian/Lembaga, yakni;

1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta

Sisanya sebanyak 25 kampus merupakan perguruan tinggi swasta dengan 21 diantaranya berbentuk Universitas, 3 Sekolah Tinggi, dan 1 Institut.

Daftar Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul di Indonesia Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hingga September 2025, terdapat sedikitnya 157 perguruan tinggi di Indoensia yang telah memperoleh Akreditasi "Unggul".

73 lembaga diantaranya merupakan Kampus Negeri, 7 Kampus Kementerian/Lembaga Lainnya, dan 67 kampus merupakan milik swasta.

Untuk kategori universitas sebanyak 114 lembaga, akademi 2 lembaga, institut 7 lembaga, dan politeknik sebanyak 9 lembaga, serta 7 sekolah tinggi.

Bila didasarkan persebaran wilayah, hanya 22 kampus (15,03%) di Pulau Sumatera, 3 kampus di Kalimantan, 4 kampus di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta 9 kampus (6,67%) di wilayah Pulau Sulawesi.

Sisanya sebanyak 109 kampus (74,43%) berdiri di wilayah Pulau Jawa. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) mencapai 33 kampus setara dengan 20,30%. 

Daftar DAS di Sumatera Utara Tahun 2025

Kota Medan (BHC) - Provinsi Sumatera Utara memiliki Wilayah Sungai Lintas Provinsi, WS Strategis Nasional, dan WS Lintas Kabupaten/Kota.  

Wilayah Sungai Lintas Provinsi di Sumatera Utara adalah WS Alas-Singkil 8 DAS (Aceh-Sumut), WS Batang Natal-Batang Batahan 40 DAS (Sumut-Sumbar), WS Rokan 15 DAS (Sumut-Sumbar-Riau).

Wilayah Strategis Nasional WS Belawan-Ular-Padang 11 DAS, WS Toba-Asahan 1 DAS dibawah BBWS Sumatera II. 

Sedangkan WS Lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara antara lain; WS Wampu-Besitang 13 DAS, WS Bah Bolon 5 DAS, WS Nias 43 DAS, WS Sibundong-Batang Toru 16 DAS, WS Barumun-Kualuh 2 DAS, WS Batang Angkola-Batang Gadis 5 DAS.

Daftar DAS di Provinsi Banten Tahun 2025

Kota Serang (BHC) - Provinsi Banten memiliki atau dilewati oleh beberapa sungai yang masuk kewenangan balai besar wilayah sungai (BBWS) yang menjadi kewenangan pusat.

Seperti BBWS Ciliwung Cisadane dan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian.

Ada juga Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi Banten karena hanya lintas kabupaten/kota di wilayah Banten saja. Sebut saja WS Cibaliung Cisawarna dan WS Ciliman Cibungur berada di bawah Balai PSDA WS Ciliman Cisawarna.

Sungai-sungai besar di wilayah Banten kerap menjadi momok bagi masyarakat sepanjang sungai, yang jika saat musim puncak hujan akan mendatangkan bencana banjir.

Daftar DAS di Jawa Barat Tahun 2025

Jika musim hujan Sungai Bekasi menyebabkan banjir, dan jika kemarau sungai akan berbusa

Bekasi (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Provinsi Jawa Barat memiliki karakter tersendiri. Sebab, ada DAS yang melintasi antar provinsi, DAS antar kabupaten/kota, DAS strategis nasional, ada juga DAS di satu kabupaten.

Yang paling heboh, tentu saat kejadian banjir, seperti yang terjadi pada awal Maret 2025 bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan. Apalagi, jika DAS bersinggungan langsung dengan perkotaan, seperti Bandung, Sukabumi, Bekasi, Bogor, Cirebon, Cimahi, dan Tasikmalaya.

Banyak Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat dengan kondisi kritis. Bahkan, beberapa diantaranya hulunya sudah berubah fungsi menjadi permukiman, ladang/kebun yang tidak mampu lagi menyerap air hujan.

Daftar DAS di Sumatera Barat Tahun 2025

Kota Padang (BHC) - Provinsi Sumatera Barat dilewati atau memiliki Daerah Aliran Sungai atau DAS yang mengalir baik langsung ke Pantai Barat Sumatera maupun ke Pantai Timur Sumatera melewati Riau dan Jambi.

Ada 8 Wilayah Sungai (WS) yang melewati Provinsi Sumatera Barat, yakni; WS Batang Natal Batang Batahan, WS Masang Pasaman, WS Siberut Pagai Sipora, WS Silaut Tarusan, WS Rokan, WS Kampar, WS Indragiri Akuaman dan WS Batanghari.

WS Batang Natal Batang Batahan, WS Rokan, WS Kampar, WS Indragiri Akuaman dan WS Batanghari merupakan wilayah sungai lintas provinsi. Biasanya Wilayah Sungai lintas provinsi dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) oleh BBWS Sumatera II, BWS Sumatera III dan BWS Sumatera V, dan BWS Sumatera VI.

Sedangkan WS Masang Pasaman, WS Siberut Pagai Sipora, dan WS Silaut Tarusan merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

Daftar Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Tahun 2025

Foto : Antara

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi milik Kementerian atau Lembaga di Indonesia ternyata cukup banyak lo. Ada yang berbentuk perguruan tinggi kedinasan, ada juga yang sudah mirip atau milik kementerian tetapi dikelola seperti swasta.

Perguruan tinggi ini juag ada yang bercabang atau biasa disebut PSDKU atau Kelas Jauh (perguruan tinggi beranak cucu, hehe). Perguruan Tinggi inilah yang menjadi beban negara alias termasuk beban 20% Anggaran Pendidikan di APBN.

Makanya tak heran, perguruan tinggi ini menjadi beban APBN diluar Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.