Daftar DAS di Provinsi Banten Tahun 2025

Kota Serang (BHC) - Provinsi Banten memiliki atau dilewati oleh beberapa sungai yang masuk kewenangan balai besar wilayah sungai (BBWS) yang menjadi kewenangan pusat.

Seperti BBWS Ciliwung Cisadane dan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian.

Ada juga Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi Banten karena hanya lintas kabupaten/kota di wilayah Banten saja. Sebut saja WS Cibaliung Cisawarna dan WS Ciliman Cibungur berada di bawah Balai PSDA WS Ciliman Cisawarna.

Sungai-sungai besar di wilayah Banten kerap menjadi momok bagi masyarakat sepanjang sungai, yang jika saat musim puncak hujan akan mendatangkan bencana banjir.

Daftar DAS di Jawa Barat Tahun 2025

Jika musim hujan Sungai Bekasi menyebabkan banjir, dan jika kemarau sungai akan berbusa

Bekasi (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Provinsi Jawa Barat memiliki karakter tersendiri. Sebab, ada DAS yang melintasi antar provinsi, DAS antar kabupaten/kota, DAS strategis nasional, ada juga DAS di satu kabupaten.

Yang paling heboh, tentu saat kejadian banjir, seperti yang terjadi pada awal Maret 2025 bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan. Apalagi, jika DAS bersinggungan langsung dengan perkotaan, seperti Bandung, Sukabumi, Bekasi, Bogor, Cirebon, Cimahi, dan Tasikmalaya.

Banyak Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat dengan kondisi kritis. Bahkan, beberapa diantaranya hulunya sudah berubah fungsi menjadi permukiman, ladang/kebun yang tidak mampu lagi menyerap air hujan.

Daftar DAS di Sumatera Barat Tahun 2025

Kota Padang (BHC) - Provinsi Sumatera Barat dilewati atau memiliki Daerah Aliran Sungai atau DAS yang mengalir baik langsung ke Pantai Barat Sumatera maupun ke Pantai Timur Sumatera melewati Riau dan Jambi.

Ada 8 Wilayah Sungai (WS) yang melewati Provinsi Sumatera Barat, yakni; WS Batang Natal Batang Batahan, WS Masang Pasaman, WS Siberut Pagai Sipora, WS Silaut Tarusan, WS Rokan, WS Kampar, WS Indragiri Akuaman dan WS Batanghari.

WS Batang Natal Batang Batahan, WS Rokan, WS Kampar, WS Indragiri Akuaman dan WS Batanghari merupakan wilayah sungai lintas provinsi. Biasanya Wilayah Sungai lintas provinsi dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) oleh BBWS Sumatera II, BWS Sumatera III dan BWS Sumatera V, dan BWS Sumatera VI.

Sedangkan WS Masang Pasaman, WS Siberut Pagai Sipora, dan WS Silaut Tarusan merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

Daftar Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Tahun 2025

Foto : Antara

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi milik Kementerian atau Lembaga di Indonesia ternyata cukup banyak lo. Ada yang berbentuk perguruan tinggi kedinasan, ada juga yang sudah mirip atau milik kementerian tetapi dikelola seperti swasta.

Perguruan tinggi ini juag ada yang bercabang atau biasa disebut PSDKU atau Kelas Jauh (perguruan tinggi beranak cucu, hehe). Perguruan Tinggi inilah yang menjadi beban negara alias termasuk beban 20% Anggaran Pendidikan di APBN.

Makanya tak heran, perguruan tinggi ini menjadi beban APBN diluar Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Rangking Dunia Perguruan Tinggi di Jabodetabek Tahun 2025

Jakarta (BHC) - EduRank melakukan pemeringkatan terhadap 14.131 perguruan tinggi di dunia. Perguruan Tinggi dari Indonesia emenmpatkan 562 kampus baik negeri maupun swasta.

Di Jabodetabek yang masuk Rangking Dunia sebanyak 76 perguruan tinggi.

BACA JUGA : 562 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Rangking Dunia Tahun 2025

Dari 76 kampus tersebut, 54 berasal dari DKI Jakarta, 2 dari Bekasi, 13 dari Tangerang dan sisanya dari Bogor. Beberapa Universitas di Jabodetabek sepertinya belum masuk Rangking Dunia versi EduRank.

Berikut Tabel 1.1. Rangking Dunia Universitas dari Jabodetabek Tahun 2025: 

Daftar Perguruan Tinggi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Kota Kupang (BHC) - Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi di kebanggaan Indonesia yang menjadi salah satu gerbang perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Jadi, tidak heran perguruan tinggi juga berkembang di daerah ini.

Sebagai wilayah bagian Timur, NTT juga menjadi muka bagi dunia luar. 

Daerah ini memiliki perguruan tinggi yang keren-keren,

Update NIP CPNS & PPPK Tahun 2025

 Selesai 4.598 Orang

Update NIP CPNS & PPPK Formasi 2024 Tahun 2025

 

No	Uraian	CPNS	PPPK
			Jumlah	Guru	Kes	Teknis
1	Formasi	402.614	1.005.823	173.160	101.368	731.295
2	Jumlah Lulus	280.632	677.532	98.822	40.413	538.297
3	Masuk BKN	55.807	448.958	47.499	29.228	372.231
4	BTS	3.380	14.683	1.100	1.342	12.241
5	TMS	1	2	0	0	2
6	Pertek Selesai	4.597	1	0	0	1

Sumber : BKN, 10 Maret 2025

Jakarta (BHC) - Sepertinya penundaan pengumuman NIP CPNS dan PPPK ini seolah disengaja oleh pemerintah sih. Lihat saja, dari 55.807 CPNS lulus yang sudah disetor ke BKN, yang perteknya sudah selesai baru 4.591 orang.

Bahkan, untuk PPPK dari 448.958 PPPK yang lulus baik dari Guru, Tenaga Kesehatan maupun tenaga teknis, yang perteknya selesai cuma 1 orang.

Miris ya...

Tentu ini untuk melegalkan bahwa memang penyelesaian CPNS yang sudah ditetapkan Oktober 2025 dan PPPK Maret 2026. 

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Tahun 2025

SD SWASTA

Foto : siswa SD (Okezone.com)

Jakarta (BIB) - Sekolah Dasar atau SD khususnya SD Swasta, di Jakarta wajib memiliki Izin Operasional dari Pemerintah DKI Jakarta, melalui PTSP Kelurahan.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam membangun atau mendirikan SD Swasta di Jakarta, adalah, diantaranya wajib sesuai dengan RDTR/RTW Jakarta, tidak dibangun di tanah/bangunan pemerintah, dan tidak berdiri atau didirikan di ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rukan).

Termasuk hal-hal seperti izin lingkungan, jika diatas lahan/bangunan 5.000 m² maka wajib mengurus UKL-UPL, dan jika minimal 10.000 m² maka wajib Amdal.

Dan untuk bangunan/tanah wajib memiliki Sertifikat Tanah dan IMB. Sedangkan untuk guru, maka wajib lulusan bidang pendidikan.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025

Kota Cibinong (BHC) - Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah aglomerasi Jabodetabek yang memiliki wilayah paling luas dan mempunyai penduduk terbanyak setelah DKI Jakarta.

Hal ini, memungkinkan menjamurnya layanan pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal.

Berdasarkan dapodik per Februari 2025, jumlah layanan pendidikan di Kabupaten Bogor mencapai 6.582 lembaga, belum termasuk madrasah dan pondok pesantren.

Berikut Persyaratan Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025 :

Daftar Perguruan Tinggi di Riau dan Riau Kepulauan Tahun 2025

Kota Pekanbaru (BHC) - Perguruan Tinggi di Provinsi Riau sudah tersebar hampir di setiap ibukota kabupaten dan kota. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terkonsentrasi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Namun, secara umum, baik perguruan tinggi di Riau maupun Kepulauan Riau sudah sangat memadai dan cukup untuk warga sekitar. Banyak juga mmeilih kuliar di Kota Padang, Kota Medan bahkan ke Jakarta maupun ke luar negeri.

Sayangnya, tidak banyak jurusan spesifik soal kebutuhan kerja di lingkungan Riau dan Kepulauan Riau. Jurusan dan program studi yang ditawarkan tergolong lebih umum seperti di daerah lainnya.