Total Anggaran Pembangunan Sekolah Rp. 142,9 Miliar

Belanja Tidak Langsung APBD 2015 Kota Bekasi Rp. 3,1 Triliun

Kota Bekasi (BIB) - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Periode Tahun 2015 merupakan tahun Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pada Pasal 12 ayat (1) yang dimaksud dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 item, yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Pelayanan dasar pada fungsi pendidikan di Kota Bekasi juga salah satunya berbentuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dari data APBN Tahun 2015, belanja tidak langsung mencapai Rp. 3,1 triliun. Namun, pembangunan gedung, rehabilitasi dan renovasi dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK hanya sebesar Rp. 142,9 miliar.

Anggaran tersebut dirinci lagi berdasarkan jenjang. Untuk pembangunan gedung, renovasi dan rehabilitasi SD Negeri mencapai Rp. 51,6 miliar, SMP Rp. 48,3 miliar, SMA Rp. 29,2 miliar, dan SMK sebesar Rp. 13,8 miliar.

Jadwal UN Tahun Pelajaran 2015/2016

Berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, maka telah ditetapkan jadwal Ujian Nasional, yaitu :

• 4-6 April 2016 (SMA/MA)
• 4-6 April 2016 (SMA Program Keagamaan/MA Program Keagamaan)
• 4-7 April 2016 (SMK/MAK)
• 4-6 April 2016 (SMALB)
• 4-7 April 2016 (Paket C)
• 9-12 Mei 2016 (SMP/MTs)
• 9-11 Mei 2016 (Paket B/Wustha) 

Pelaksanaan Ujian Nasional ini juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat Dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat.

Ini Jadwal UN Tahun Ajaran 2015/2016 :

JADWAL UJIAN NASIONAL TAHUN AJARAN 2015/2016

Playing Fox di Taman Hutan Kota "Patriot" Bina Bangsa Kota Bekasi

Ada Playing Fox di Taman Hutan Kota "Patriot" Bina Bangsa, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2 Kelurahan Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Letak playing fox tersebut bisa masuk lewat akses komplek GOR Patriot Kota Bekasi.

Kegiatan playing fox ini masih uji coba. Uniknya uji coba justru dilakukan oleh anak-anak kecil, dan mereka sangat senang dan tanpa rasa takut sama sekali.

Anda ingin mencoba, Silahkan mampir ...

#BangImamBerbagi #TamanKota #HutanKota #KotaBekasi

Ini Mekanisme Penerbitan NUPTK dan Penonaktifan NUPTK PTK

Berlaku Mulai Januari 2016

Jakarta (BIB) - Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempublikasikan mekanisme penerbitan dan penonaktifan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 

Dua mekanisme ini mencakup NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Bedanya, NUPTK di bawah koordinasi Kemendikbud menggunakan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara NUPTK di bawah koordinasi Kemenag masih manual.

Rencananya, mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTK itu akan diberlakukan mulai Januari 2016.

Berikut ini adalah gambar Mekanisme Penerbitan NUPTK dan Penonaktifan NUPTK :

atau coba masuk melalui laman ini vervalptk.data.kemdikbud.go.id

Semoga bermanfaat ....

#BangImamBerbagi #PDSP #NUPTK #Kemdikbud #Kemenag

Ini Daftar SD dan MI di Bekasi Selatan

SDN Kayuringinjaya XVI dan SDN Kayuringinjaya XXII sering kebanjiran bila musim penghujan setiap tahun. Banjir berasal dari meluapnya Saluran/Kali Rawa Tembaga/Kayuringin. Foto: Bang Imam

Bekasi Selatan (BIB) - Berdasarkan data terbaru per Desember 2015, di Pusat Data Sapulidi Riset Center (SRC) sebanyak 82 lembaga jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat) telah berdiri di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Lembaga pendidikan masih di dominasi oleh sekolah negeri, yaitu 46 SD Negeri, 23 SD Swasta dan 13 Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta. Sekolah jenjang pendidikan dasar umumnya berdiri di sekitar perumahan padat.

Dari data SRC LSM Sapulidi terungkap bahwa persoalan dasar permasalahan di SD yang berada di pusat Kota Bekasi ini adalah soal kualitas, SDM, proses pembelajaran hingga sanitasi sekolah.

"Kualitas pendidikan rata-rata baru memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Sekalipun ada yang mengklaim sekolah IPK, sekolah Inti, sekolah imbas atau SSBN, tapi kenyataan dilapangan metode belajarnya dan cara penyampaian guru kepada siswa masih manual dan monoton. Ini pe-er besar tentunya, mengingat Kota Bekasi merupakan kota metropolitan harusnya memiliki keunggulan dan kualitas dari daerah lain," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, Direktur Advokasi Bidang Pendidikan LSM Sapulidi.

Dia menambahkan perlunya pelatihan guru-guru soal pengenalan IT dan metode pembelajaran yang menyenangkan. 

Masalah lainnya adalah sekolah swasta masih kalah bersaing dengan sekolah negeri soal pilihan sekolah bagi siswa.

Juknis BOS Tahun 2016

• SD/MI = Rp. 800.000,00 Per Siswa Per Tahun
• SMP/MTs = Rp. 1.000.000,00 Per Siswa Per Tahun
• SMA/SMK/MA = Rp. 1.400.000,00 Per Siswa Per Tahun

Jakarta (BIB) - Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah ataus BOS pada tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 10 Desember 2015 lalu, penyaluran dana BOS akan dilakukan oleh Provinsi dan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada Dapodik per 15 Desember 2015. 

Ada 2 poin dalam SE Nomor 7131/D/KU/2015 tentang Persiapan Pelaksanaan BOS Tahun 2016, yaitu :

1. Dana BOS pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016 akan disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi secara triwulanan (3 bulan sekali) pada awal bulan dari setiap triwulan. Selanjutnya agar dana BOS disalurkan dari KUD Provinsi ke rekening bank satuan pendidikan paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima KUD Provinsi setiap triwulan.
2. Alokasi dana BOS setiap provinsi untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016.

Metode pencairan dana BOS merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016. Salah satu syarat pencairan dana BOS adalah dengan melakukan dan menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

Untuk jenjang SD/SMP NPH antara Dinas Pendidikan Provinsi diwakilkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan NPH antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan sekolah menengah (SMA/SMK) dilakukan dengan Kepala Sekolah masing-masing.

Besaran dana BOS yang diterima sekolah pada tahun 2016 adalah :

• SD/MI/SDLB : Rp. 800.000,00 per siswa per tahun;
• SMP/MTs/SMPLB : Rp. 1.000.000,00 per siswa per tahun;
• SMA/MA/SMK/SMLB : Rp. 1.400.000,00 per siswa per tahun.

Horee... Gaji Guru Honorer Jakarta Rp. 3,1 Juta Atau Setara UMP

Termasuk Pembiayaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan

Jakarta (BIB) - Upah Guru Honorer di DKI Jakarta setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan penetapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, UMP DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp. 3.133.477,00.

Sehingga, setiap guru honorer di DKI Jakarta diganjar penghasilannya sebesar Rp. 3,1 juta per bulan.

Pemberian upah sebesar itu berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri.

Selain mendapatkan gaji, Guru Honorer di DKI Jakarta juga akan menjadi peserta BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan.

Guru Honorer akan dikontrak setiap 1 tahun sekali dan akan diperjanjang sesuai dengan kebutuhan tahun berikutnya, menurut perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada sekolah negeri.

Selain guru (tenaga pendidik), DKI Jakarta juga membutuhkan tenaga kependidikan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Pergub 235/2015 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan pada sekolah negeri adalah:

1. tenaga administrasi;
2. laboran;
3. pustawakan;
4. juru bengkel;
5. penjaga sekolah; dan
6. tenaga kebersihan.

Tidak semua guru honor bisa mendapatkan upah sebesar itu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon guru honor dan tenaga kependidikan lainnya.

73 Data SD-MI di Pondokgede - Kota Bekasi

Pondokgede (BIB) - Sedikitnya 73 lembaga jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta sudah berdiri di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi terdapat 40 SD Negeri yang tersebar di kelurahan, 21 SD Swasta dan 12 MI. 

Dengan masing-masing 13 SD Negeri di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening (6), Kelurahan Jatibeningbaru (7), Kelurahan Jaticempaka (8), dan Kelurahan Jatimakmur (6). Sementara itu SD Swasta ada 21 lembaga dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 12 lembaga. 

Berikut ini sekolah dasar (SD) di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi : 

I. SD Negeri (40 Lembaga)

1. SDN Jatiwaringin I, Jl. Raya Pondokgede Kelurahan Jatiwaringin
2. SDN Jatiwaringin II, Jl. Mesjid No.1 Kelurahan Jatiwaringin
3. SDN Jatiwaringin III, Jl. Raya Pondokgede Kelurahan Jatiwaringin
4. SDN Jatiwaringin IV, Jl. Masjid Nurul Ikhsan No.1 Kelurahan Jatiwaringin
5. SDN Jatiwaringin V, Jl. Masjid No.1 Kelurahan Jatiwaringin
6. SDN Jatiwaringin VI, Jl. Masjid I Kelurahan Jatiwaringin
7. SDN Jatiwaringin VII, Jl. Beringin Komplek DDN Kelurahan Jatiwaringin
8. SDN Jatiwaringin VIII, Komplek Jatiwaringin Asri BL Jl. Bontang Kelurahan Jatiwaringin
9. SDN Jatiwaringin IX. Komplek Bumi Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin
10. SDN Jatiwaringin X, Jl. Beringin No.1 Komplek DDN Kelurahan Jatiwaringin

Ini Peringkat Sekolah Indeks Integritas Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2015

Dari Bekasi Diwakili SMA 5 Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Dari 503 penerima penghargaan dan apresiasi sekolah dengan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat hanya mampu bersaing dengan wakil 29 sekolah.

Dari 29 sekolah tersebut, SMK Negeri 1 Cimahi memiliki IIUN Tertinggi yakni 99,27. Disusul kemudian SMA Negeri 1 Depok, Kota Depok 97,53; SMK Negeri 7 Bandung (97,44); SMK Negeri 1 Bandung (97,14); dan SMK Negeri 11 Bandung (96,97).

Dari Kota Bekasi hanya diwakili oleh SMA Negeri 5 Bekasi, Pondokgede, Kota Bekasi dengan nilai IIUN mencapai 96,25). Nilai ini menempatkan SMAN 5 Kota Bekasi pada urutan ke-4 jenjang SMA di tingkat Jawa Barat.

Berikut ini Daftar sekolah dengan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 pada jenjang SMP, SMA, dan SMK :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) [tidak ada]

2. Sekolah Menengah Atas (SMA) [15]

1. SMA Negeri 1 Depok, Kota Depok (97,53)
2. SMA Regina Pacis Bogor, Kota Bogor (96,69)
3. SMA Negeri 3 Bandung, Kota Bandung (96,29)
4. SMA Negeri 5 Bekasi, Kota Bekasi (96,25)
5. SMA Katolik Santo Alysius 1 Bandung, Kota Bandung (96,08)
6. SMA Negeri 1 Bogor, Kota Bogor (95,80)
7. SMA Kristen 1 BPK Penabur Bandung, Kota Bandung (95,72)
8. SMA Negeri 3 Bogor, Kota Bogor (95,47)
9. SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya (95,09)
10. SMA Negeri 2 Bandung, Kota Bandung (94,97)
11. SMA Negeri 2 Bogor, Kota Bogor (94,82)
12. SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya (94,34)
13. SMA Negeri 8 Bandung, Kota Bandung (93,93)
14. SMA Negeri 6 Bogor, Kota Bogor (93,62)
15. SMA Negeri 5 Bogor, Kota Bogor (92,98)

Ini 503 Sekolah Dengan Indeks Integritas Tertinggi Tahun 2015

Jakarta (BIB) - Sebanyak 503 sekolah mendapatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi se Indonesia. Penilaian dilakukan dengan menerbitkan data konsistensi integritas.

Data Konsistensi Integritas adalah cara dan proses siswa melaksanakan UN dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap Kepala Sekolah yang mendapatkan IIUN Tertinggi se Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 218 SMP/MTs dengan IIUN Tertinggi di kisaran antara 92-99; 150 SMA/MA dengan indeks integritas 92-99; dan 135 SMK pada IIUN antara 92-99.

Berikut ini 503 Daftar Indeks IIUN Tertinggi Per Provinsi Tahun 2015 :

1. Provinsi Aceh

1. SMP Negeri 19 Percontohan, Kota Banda Aceh (95,13)
2. SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Kota Banda Aceh (93,56)

2. Provinsi Sumatera Utara

1. SMP Sutomo 1 Kota Medan (96,54)
2. SMA Sutomo 1 Kota Medan (95,52)
3. SMA Negeri 5 Medan, Kota Medan (94,62)
4. SMA St. Thomas 1 Medan, Kota Medan (93,56)
5. SMA Negeri 1 Binjai, Kota Binjai (93,23)
6. SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (92,14)
7. SMA Negeri 2 Balige, Kabupaten Toba Samosir (93,34)