Cara Guru Mendapatkan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi Guru)

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Jadi pengertiannya Guru Profesional = Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik !!!

Yoi...kita tidak usah lama-lama mendebat soal guru profesional ya, mari kita jelaskan tata cara mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat didapatkan oleh guru setelah mengikuti Program PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Tujuan Sertifikasi Guru sebenanrya selain cap "Guru Profesional" yang digelarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau saat ini lebih populer dengan istilah LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan).

Apa saja syarat agar guru dapat mengikuti Program PPG Dalam Jabatan?

Ini Luas Hutan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2020

Hutan Lindung di Indonesia Seluas 29.661.015,37 Ha

JUMLAH LUAS DARATAN DAN PERAIRAN KAWASAN HUTAN (HA)

 

No.	Uraian	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Indonesia
1	Jumlah luas daratan Kawasan hutan	475,45	816.603,00	201.787,00	120.599.794,73
2	Jumlah luas daratan dan perairan Kawasan hutan	108.475,45	816.603,00	253.254,00	125.921.113,73

SSumber : BPS 2020

Tiap hari luas hutan di Indonesia terus berkurang. Akibatnya, bencana alam terjadi dimana-mana. Saat musim hujan terjadi banjir dan saat musim kemarau terjadi kelangkaan air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dan Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Desember 2018, jumlah luas daratan dan kawasan hutan di Indonesia saat ini mencapai 120.599.794,73 ha.

Sedangkan jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan di Indonesia mencapai 125.921.113,73 ha.

Di Indonesia hutan dibagi-bagi lagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Jumlah hutan konservasi di Indonesia saat ini seluas 27.422.592,00 ha. Sedangkan jumlah hutan lindung yang masih tersisa seluas 29.661.015,37 ha.

Dan Berapa Luas Hutan di Kawasan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta?

Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan 

Persetujuan Lingkungan menghapus Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan hanya menerbitkan SKKLH dan PKPLH untuk selanjutnya perizinan terintegrasi dengan Perizinan Berusaha.

Namun, secara umum Amdal, UKL-UPL dan SPPL tetap ada pada UU Cipta Kerja dan Rencana Peraturan Pemerintah UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL

Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Menata Situ Rawalumbu Melalui Garis Sempadan Situ (GSS)

201 Situ di Jabodetabek

Gambar 1.1 : Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojongrawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi

Tim Teknis Kajian Sempadan Danau berkunjung ke Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi hari Kamis, 19 Nopember 2020, pukul 14.00 wib. 

Sebelumnya, Tim Kajian Penetapan Sempadan Danau di Situ Rawalumbu sudah rapat perdana dan mendapatkan penjelasan dari konsultan tentang tujuan penetapan garis sempadan danau di Situ Rawalumbu.

Situ Rawalumbu saat ini memiliki luas sekitar 1,56 ha. Namun, pada tahun 2017, sesuai dengan hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi luas badan situ mencapai 2,26 ha. Sehingga, sertifikat Situ Rawalumbu dinyatakan luas menjadi 2,26 ha.

Batas-batas Situ Rawalumbu berada di RW 001 (sebelah Timur-Utara), RW 024 (Barat-Utara), RW 034 (Barat-Selatan), dan RW 041 sebelah Selatan.

Aturan Tentang Lingkungan dan Kehutanan dalam OSS

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diundangkan, terutama yang menyangkut Izin Lingkungan dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menetapkan beberapa peraturan menteri terkait perizinan berusaha.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbit menjawab acuan tentang perizinan lingkungan dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terntegrasi Secara Elektronik.

Berikut ini adalah peraturan yang masih berlaku dalam perizinan berusaha di bidang Lingkungan dan Kehutanan di OSS :

1. PermenLHK P.22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   
2. PermenLHK P.23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
   
3. PermenLHK P.24/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
   
4. PermenLHK P.26/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Terintegrasi Secara Elektronik;
   
5. PermenLHK P.27 tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
   
6. PermenLHK P.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL;

Anggaran Pendidikan Tahun 2021

 APBN 2021 : Rp. 2.750.028.018.431.000,00

Setiap tahun, pemerintah memberikan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran APBN.

Berapa anggaran pendidikan tahun 2021?

Anggaran Pendidikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 550.005.603.689.000,00 atau lima ratus lima puluh triliun lima miliar enam ratus tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah. 

Dana tersebut sudah termasuk dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp. 29.000.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah). Dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan dipergunakan untuk :

1. pengembangan pendidikan nasional;
2. penelitian;
3. kebudayaan; dan 
4. perguruan tinggi.

Persetujuan Lingkungan di UU Cipta Kerja

Persetujuan Lingkungan Menghapus Izin Lingkungan

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diundangkan. UUCK kemudian Mengubah, Menghapus, atau Menetapkan Peraturan Baru beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang terkait dengan PERIZINAN BERUSAHA.

Salah satu yang paling fenomenal adalah dihapusnya Izin Lingkungan dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan.

Berikut ini perbedaan antara Izin Lingkungan menurut UU PPLH dengan Persetujuan Lingkungan menurut UUCP.

Perbedaan IZIN LINGKUNGAN dengan PERSETUJUAN LINGKUNGAN

 

UU 32/2009	UU 11/2020
IZIN LINGKUNGAN adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan	PERSETUJUAN LINGKUNGAN adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Banjir Bekasi Yang Selalu Berulang

Bagaimana Letak Kota Bekasi sesungguhnya ?

Sejak malam minggu, group-group whatsapp (WA) dipenuhi dengan video dan gambar banjir di Bekasi. Ya...luapan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang merupakan Subdas Sungai Bekasi merendam sebagian perumahan dan permukiman yang berada di bantaran Sungai Bekasi.

Jika hujan dengan intensitas tinggi dan lebat di kawasan hulu (Kabupaten Bogor) yang merupakan asal-muasal air mengalir menuju Bekasi, maka kita ramai-ramai mengatakan "Banjir Kiriman dari Bogor".

Bagaimana sesungguhnya letak Kota Bekasi sehingga selalu dihantui "Banjir Kiriman dari Bogor" setiap tahun?

Ini Kondisi PAUD di Kota Bekasi Masa Pandemi Covid-19

 23,80% PAUD Tidak Kebagian Murid

JUMLAH SISWA PAUD DI KOTA BEKASI

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021

 

No.	Kecamatan	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah
	Jumlah	24.099	2.889	68	4.959	32.015
1	Bekasi Timur	2.254	397	0	676	3.327
2	Bekasi Barat	2.319	363	0	540	3.222
3	Bekasi Selatan	1.832	203	0	344	2.379
4	Bekasi Utara	2.638	336	56	375	3.405
5	Medansatria	1.493	220	0	223	1.936
6	Rawalumbu	2.468	154	0	610	3.232
7	Mustikajaya	2.446	180	0	221	2.847
8	Bantargebang	819	433	0	522	1.774
9	Jatiasih	2.311	317	12	560	3.200
10	Pondokgede	2.440	138	0	404	2.982
11	Pondokmelati	1.444	23	0	361	1.828
12	Jatisampurna	1.635	125	0	123	1.883

SSumber : Dapodik 2020, diolah Bang Imam Berbagi

Kota Bekasi (BIB) - Masa pandemi Covid-19 ternyata sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlangsungan pendidikan, terutama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menurut data pokok pendidikan per 15 Oktober 2020, jumlah siswa PAUD yang terdata di Kota Bekasi mencapai 32.015 siswa. Terdiri dari 24.099 siswa Taman Kanak-Kanak (TK), 2.889 siswa Kelompok Bermain (KB), 68 siswa Taman Penitipan Anak (TPA), dan 4.959 siswa Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui bahwa pengaruh pandemi Covid-19 merambah hingga ke sektor pendidikan.

"Jumlah siswa berkurang drastis. Kemungkinan 23,80% PAUD di Kota Bekasi tidak kebagian murid," katanya di Bekasi, Kamis, 15 Oktober 2020.