Kondisi Pendidikan di Banten Tahun 2024

29.898 Lembaga

Kota Serang (BIB) - Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Jakarta. Dengan luas kurang lebih 9.662,92 km2. Terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten.

Jumlah penduduknya mencapai 12,4 juta.

Kali ini kita akan berbicara kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Akan kita bagi menurut persebaran per kabupaten dan kota serta dilihat berdasarkan persebaran kewenangan, persebaran jenjang dan lainnya.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan umum, pesantren, madrasah dan pendidikan diniyah.

Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) TK di Jakarta Tahun 2024

Rekomendasi dari Provinsi

Bang Imam, Konsultan Pendidikan

Jakarta (BIB) - Salah satu persyaratan pengajuan Syarat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau sekolah internasional adalah Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sebelumnya, persyaratan ini tidak wajib. Namun, saat ini menjadi wajib untuk melibatkan daerah baik kabupaten, kota, maupun provinsi dalam proses verifikasi dan validasi SPK.

Hal ini karena dalam pelaksanaan SPK, memang berada di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Barat Pada Pemilu 2024

120 Kursi

Kota Bandung (BIB) - Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan pada 13 Februari 2024. Saat ini jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 49.572.392 jiwa.

Untuk Provinsi Jawa Barat, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 120 kursi dengan 15 Daerah Pemilihan (Dapil). 

Jumlah Pemilih di Provinsi Jawa Barat sebanyak 35.714.901 dengan jumlah TPS sebanyak 140.457.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan dan 5.957 Desa/Kelurahan.

Alokasi Kursi DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada Pemilu 2024

Kota Bandung (BIB) - Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia pada Pemilu Tahun 2024. 

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan dan 5.957 desa/kelurahan. 

Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 35.714.901. Dengan jumlah TPS sebanyak 140.457.

Untuk kursi masing-masing DPRD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat antara 35 kursi hingga 55 kursi.

Berikut Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan di Pemilu 2024;

Syarat Tanda Daftar Yayasan di Jakarta Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Yayasan sebagai badan hukum yang berdiri di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan domisili yayasan).

Untuk mendaftar yayasan, maka perlu berbagai persyaratan yang sudah ditentukan.

Berikut Persyaratan Tanda Daftar Yayasan di DKI Jakarta Tahun 2024;

Syarat Surat Keterangan Domisili Yayasan di Jakarta Tahun 2024

Badan Hukum berbentuk Yayasan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Surat Keterangan Domisili Yayasan.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili Yayasan, maka perlu menyertakan berbagai persyaratan yang diajukan melalui JakEvo milik DKI Jakarta.

Daftar SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kota Cikarang  (BIB) - Di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat hingga per Februari 2024 memiliki 124 SMA. Terdiri dari 44 SMA Negeri dan 80 SMA Swasta. Update kondisi SMA di Kabupaten Bekasi sudah dibuat oleh "Bang Imam Berbagi" sejak tahun 2015 dalam blog ini.

Persebaran SMA menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi tidak merata berdasarkan jumlah lembaga, namun berkeadilan berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk.

Kecamatan Tambun Selatan, misalnya sebagai Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak di Kabupaten Bekasi, sudah berdiri 26 SMA. Berikutnya, jumlah SMA terbanyak berada di Kecamatan Cikarang Utara sebanyak 11 SMA dan Kecamatan Babelan sebanyak 10 SMA.

Kecamatan Sukakarya adalah kecamatan di Kabupaten Bekasi yang hanya memiliki 1 SMA Negeri dan belum berdiri satupun SMA Swasta.

Menurut data yang kami publish awal tahun 2024, Kabupaten Bekasi memiliki 44 SMA Negeri yang menjadikannya sebagai daerah (Kabupaten/Kota) di Indoensia yang memiliki SMA Negeri terbanyak. Kabupaten Bekasi masuk urutan ke-5 di Indonesia.

BACA JUGA :  Kabupaten dan Kota dengan SMA Negeri dan Swasta Terbanyak Tahun 2024

Persebaran SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024

8 Kelurahan Belum Memiliki SMP Negeri

Kota Bekasi (BIB) - Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dengan luas sekitar 210,45 km2 dan jumlah penduduk sekitar 2,45 juta perlu lembaga layanan pendidikan yang banyak dan merata.

Menurut Pengamat dan Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S, pemerataan pendidikan bukan didasarkan pada administrasi wilayah semata.

"Keberadaan sekolah memang harus tersedia di tiap kelurahan untuk jenjang SD dan SMP. Namun, persebaran yang berkeadilan selain faktor administrasi, hal yang utama adalah persebaran dan kepadatan penduduk," kata Tengku Imam Kobul, di Bekasi, 17 Februari 2024.

Dia menambahkan, karena berstatus Kota Metropolitan dengan padatnya perumahan, maka idealnya setiap perumahan harus nya sudah berdiri baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Namun, kenyataannya beberapa sekolah negeri, utamanya banyak terkonsentrasi di 1 daerah saja. Sementara di daerah lainnya sekolah negeri masih kosong.

"Jangankan berbasis perumahan, hitung kelurahan saja, masih ada kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki SMP Negeri dan SMP Swasta," tegas Bang Imam, panggilan akrab Konsultan Pendidikan yang tinggal di Bekasi ini.

BACA JUGA : Daftar SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2024

Data Ma'had Aly di Indonesia Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Ma'had Aly adalah salah satu lembaga pendidikan Islam dengan konsep pesantren. Program Pendidikan Islam di Ma'had Aly setara dengan Program Pendidikan Tinggi dan lulusannya setara dengan Sarjana (S.1).

Umumnya, Program Keahlian (Thakassus) yang diampu setelah lulus dari Ma'had Aly, antara lain;

• Al-Qur'an & Ilmu Al-Qur'an
• Tafsir & Ilmu Tafsir
• Hadits & Ilmu Hadits
• Fiqh & Ushul Fiqh
• Aqidah & Filsafat Islam
• Tasawuf & Tarekat
• Ilmu Falak
• Sejarah & Peradaban Islam
• Bahasa & Sastra Arab

Saat ini terdapat 78 Ma'had Aly yang tersebar 14 provinsi di Indonesia hingga tahun 2024.

Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Tahun 2024

MDT Ula, MDT Wustha, MDT Ulya, dan MDT Jami'ah

Kota Bekasi (BIB) - Struktur Kurikulum adalah kerangka umum program pengajaran yang diberikan pada tiap tingkat dan jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Jenjang MDT, meliputi;

• satuan mata pelajaran yang diberikan pada MDT berikut frekuensi dan alokasi waktunya dalam 1 minggu;
• program pengembangan diri dan pembiasaan akhlakul karimah santri/mahasantri; dan
• khusus kurikulum MDT Al Jami'ah adalah meliputi 7 mata pelajaran, yaitu; Al Qur'an, Hadits, Aqidah, Akhlak, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab serta ditambahkan minimal 1 materi kekhasan seperti Mantiq atau Karya Ulama Nusantara.

Berikut Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia Tahun 2024;

Pemilu Indonesia Tahun 2024

Presiden-Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

TPS 187 Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Hari ini, tepat hari Rabu, 14 Februari 2024 mulai pukul 07.00-13.00 wib akan dilaksanakan Pemilihan Umum serentak di seluruh Indonesia.

Ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, memilih 580 kursi DPR-RI di 84 Daerah Pemilihan, 2.372 kursi DPRD Provinsi di 301 Daerah Pemilihan yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia.

Juga akan memilih 152 DPD RI yang mewakili 38 provinsi serta akan menentukan 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota di 2.325 Daerah Pemilihan.

Diikuti 24 partai politik, termasuk 6 partai lokal Aceh.

Bang Imam Berbagi akan ikut memilih di Kota Bekasi.

Yuk, pilih sesuai hati nurani untuk Perubahan ... hehehe

Ini Alamat Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di Indonesia Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Dulu namanya Kopertis saat ini menjadi LLDikti. Tugas LLDIKTI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Biasanya banyak mengurus Perguruan Tinggi Swasta atau dulu disebut Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Termasuk didalmnya melaksanakan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta.

BACA JUGA : Daftar Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Guru di Indonesia

Ini Daftar Kampus di Indonesia Yang Melahirkan Guru Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Sekolah Pendidikan Guru atau SPG dahulu di jaman Orde Baru adalah sekolah yang melatih lulusan SMA untuk menjadi guru. Namun, seiring kebutuhan guru yang mendesak, sejak masa reformasi SPG ini bertransformasi menjadi Universitas dan Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Bahkan, khusus IKIP Negeri (milik Pemerintah) sudah menjadi Universitas Negeri.

Namun, beberapa IKIP Swasta ada yang masih eksis tetap menjadi IKIP. Tetapi, pada umumnya juga sudah berganti menjadi Universitas.

BACA JUGA : Perguruan Tinggi Swasta di Jabodetabek Tahun 2024

Nah... kamu saat ini yang sudah menjadi guru, lulusan mana?

Izin Pendirian SMA Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Jawa Barat Tahun 2024

Bandung (BIB) - Persyaratan Pendirian SMA Swasta di Wilayah Jawa Barat saat ini cukup ketat. Terutama untuk SMA yang didirikan oleh masyarakat.

Misalnya wajib lahan bersertifikat atas nama Yayasan dengan minimal luas lahan tidak kurang dari 2.000 m2.

Kemudian tidak menempati lahan bermasalah, lahan milik pemerintah dan tidak berdiri di Ruko/Rukan. Karena memang konsep ruang kelas berbeda dengan konsep ruangan ruko/rukan.

Luas ruang Kelas untuk SMA minimal 63 m2. Serta Bangunan Sekolah wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemerintah.

Untuk di Jawa Barat harus ada rekomendasi atau Surat Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) setempat. Jadi, wajib Tahu ya sekolah yang akan didirikan berada dibawah naungan KCD mana.

BACA JUGA : Alamat KCD di Jawa Barat Tahun 2024

Selanjutnya, jika sudah beroperasi, harus memiliki minimal 20 siswa per angkatan. Dan agar siswa tidak terlantar, sekolah wajib menginduk ke SMA Swasta terdekat yang terakreditasi agar siswa memiliki NISN dan terdaftar pada dapodik.

Kampus Universitas Negeri di Indonesia Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Perguruan Tinggi Negeri umum di Indonesia saat ini terdiri dari Universitas, Institut, Politeknik, dan Akademi Komunitas.

Beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) saat ini sudah bertransformasi menjadi Universitas Negeri. Sebut saja, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Univeristas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta.

Yang menarik saat ini, telah berdiri perguruan tinggi vokasi, biasanya disebut Politeknik dan Akademi Komunitas.

BACA JUGA : Daftar Universitas Islam Negeri dan Keagamaan di Indonesia Tahun 2024

Izin Pendirian Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

TK, KB, SPS, PKBM, LKP, PAUD, SD, SMP

Ngamprah (BIB) - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat memberikan informasi soal persyaratan izin pendirian pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Izin yang dimaksud yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah;

1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (Kober)
3. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Sekolah Dasar (SD)
8. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi tanggung jawab provinsi.

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Jakarta Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan salah satu pendidikan nonformal. PKBM banyak terfokus pada Pendidikan Kesetaraan (Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA).

Juga menjalankan kegiatan bidang Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD), Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kursus Bahasa Inggris, Kursus Komputer, Pelatihan Kejuruan/Lifeskill, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lainnya.

BACA JUGA : Daftar PKBM di Jakarta Tahun 2024

Ini Daftar PKBM di Jakarta Tahun 2024

262 PKBM 

Jakarta (BIB) - Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal cukup berkembang di Jakarta. Salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang banyak dikelola oleh swasta dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dikelola oleh Pemerintah.

Saat ini terdapat 262 PKBM sudah berdiri di DKI Jakarta. Terdiri dari 2 PKBM Negeri dan 260 PKBM Swasata.

Sedangkan jumlah SKB di DKI Jakarta mencapai 37 SKB.