Kalender Pendidikan di Jawa Barat November-Desember 2025

10-21 November Tes Kompetensi Akademik (TKA)

Bandung (BHC) - Tahun 2025 tersisa 2 bulan lagi, yakni bulan November dan bulan Desember. Biasanya pada akhir tahun, selain pelaksanaan ujian semester, juga menuju libur akhir tahun dan tahun baru.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan Kalender Pendidikan untuk bulan November dan Desember 2025.

Berikut Kalender Pendidikan Tahun 2025 :

Daftar Sekolah dan Madrasah Berdasarkan Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2025

4.372 Sekolah/Madrasah

Kota Deltamas (BHC) - Sebanyak 3.620 sekolah sudah berdiri di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat per Nopember 2025. Sedangkan jumlah madrasah di Kabupaten Bekasi mencapai 752 lembaga. Sehingga total jumlah sekolah dan madrasah saat ini menjadi 4.372 lembaga.

Dan hanya 893 sekolah negeri. 

Ditinjau dari layanan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendominasi di Kabupaten Bekasi yang mencapai 1.990 lembaga, setara dengan 45,51%. PAUD yang dimaksud sudah termasuk 994 TK, 554 KB, 20 TPA, 91 SPS, dan 331 RA.

Dalam pembahasan kali ini, Bilqis Haura Consultant akan menyajikan sebaran sekolah dan madrasah di 187 desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Sekolah yang dimaksud adalah TPA, KB, TK, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB pada pendidikan formal.

BACA JUGA : Sebaran Sekolah dan Madrasah Berdasarkan Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2025

Sementara yang masuk pendidikan non formal diantaranya, PKBM dan SKB. Dan ditambah dengan madrasah yang terdiri dari RA, MI, MTs, dan MA.

Ini Daftar SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

313 SMP

Kota Bekasi (BHC) - Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per Nopember 2025, jumlah SMP di Kota Bekasi mencapai 307 SMP. Terdiri dari 56 SMP Negeri dan 251 SMP Swasta. 

Dilapangan, Kota Bekasi memiliki Unit Sekolah Baru (SMP) sebanyak 6 USB, sehingga jumlah SMP Negeri di Kota Bekasi saat ini mencapai 62 SMP Negeri. Sehingga total SMP di Kota Bekasi mencapai 313 SMP Negeri/Swasta.

USB SMP Negeri yang dimaksud adalah; USB SMP Negeri 57 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 58 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 59 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 60 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 61 Kota Bekasi, dan USB SMP Negeri 62 Kota Bekasi.

Di Kota Bekasi juga ada 3 SMP Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), yaitu SPK SMP Global Prestasi (Bekasi Barat), SPK SMP Victory Plus (Rawalumbu) dan SPK SMP Bina Nusantara (Mustikajaya)

Sebaran Sekolah dan Madrasah Berdasarkan Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2025

3.016 Sekolah/Madrasah

Kota Bekasi (BHC) - Kota Bekasi hingga per Oktober 2025 sudah memiliki 3.016 sekolah/madrasah. Terdiri dari 2.468 sekolah (81,83%) dan 548 madrasah (18,17%). 

Dalam dokumen kali ini, kita akan menuliskan jumlah sekolah/madrasah berdasarkan kelurahan di Kota Bekasi. 

Sesuai dengan urutannya, dimulai dari kelompok layanan PAUD (TPA, KB, TK, RA, SPS), SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan SLB.

Serta terakhir PKBM dan SKB.

Coba, kamu cek kelurahan masing-masing tempat tinggalmu, daerah mana yang paling banyak memiliki sekolah dan madrasah ya.

Dapodikdasmen SMP Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

43.67% Murid Bersekolah di SMP Swasta

Kota Bekasi (BHC) - Sebetulnya jumlah SMP Negeri di Kota Bekasi sudah mencapai 62 unit. Tetapi, yang terdaftar atau memiliki izin hanya 56 SMP Negeri.

Sisanya masih berstatus Unit Sekolah Baru (USB), yaitu USB SMP Negeri 57 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 58 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 59 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 60 Kota Bekasi, USB SMP Negeri 61 Kota Bekasi, dan USB SMP Negeri 62 Kota Bekasi.

Siswa yang mendaftar pada USB SMP Negeri tersebut masih tercatat dalam dapodikdasmen sekolah induknya.

Sehingga jumlah SMP di Kota Bekasi seharusnya 317 SMP. Namun, yang terdaftar di dapodikdasmen hanya 307 SMP saja. Sedangkan 6 USB SMP Negeri di Kota Bekasi belum terdaftar dan masih menginduk.

Sementara itu, jumlah SMP Swasta di Kota Bekasi tercatat sebanyak 251 SMP Swasta.

Ini Dapodik SMA Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

80,50% Swasta

Kota Bekasi (BHC) - Jenjang SMA, SMK dan SLB sebenarnya menjadi tanggung jawab provinsi. Namun, murid nya masih wilayah sekitar Bekasi, sehingga perlu dimenej dengan baik.

Berdasarkan data dapodikdasmen, Kemendikdasmen pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, jumlah SMA di Kota Bekasi sebanyak 118 SMA. Terdiri dari 23 SMA Negeri dan 95 SMA Swasta. 

Tahun Ajaran 2025/2026 ini ada penambahan 1 SMA, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Kota Bekasi. Sekolah ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menampung siswa miskin ekstrem di wilayah sekitar Bekasi.

Berdasarkan Dapodikdasmen, SRMA 13 Kota Bekasi memiliki 139 murid, 4 rombongan belajar, 20 guru, 7 tenaga kependidikan dan juga tersedia 9 ruang kelas.

SRMA 13 Kota Bekasi berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Margahayu, Bekasi Timur. Sehingga sebenarnya jumlah SMA Negeri yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 22 SMA Negeri.

Berikut Tabel 1.1. Dapodik SMA di Kota Bekasi Tahun 2025:

Dapodik SMA Negeri/Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

No	Status	Dapodik SMA
		Sekolah	Murid	Rombel	Guru	Tendik	Ruang Kelas
	Jumlah	118	50.433	1.508	2.796	698	1.703
1	Negeri	23	26.542	704	1.193	354	607
2	Swasta	95	23.891	804	1.603	344	1.096

Sumber : Dapodikdasmen, Kemendikdasmen, diolah PT Bilqis Haura Consultant, 2025

Dapodik SMK Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

89,43% SMK Swasta

Kota Bekasi (BHC) - Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK menjadi salah satu jenjang pendidikan yang didominasi oleh sekolah swasta, selain layanan PAUD. 

Dari 142 SMK yang ada di Kota Bekasi, hanya 15 SMK Negeri atau setara dengan 10,57%. Sisanya sebanyak 127 SMK atau 89,43% merupakan SMK Swasta.

Minimnya partisipasi pemerintah dalam layanan SMK, tidak serta merta SMK Swasta panen murid. Masih ada SMK Swasta di Kota Bekasi yang kekurangan murid. 

Misalkan dari 127 SMK Swasta, masih ada 51 SMK swasta yang memiliki murid kurang dari 100 siswa, bahkan ada 16 SMK swasta yang cuma punya murid kurang dari 36 siswa atau kurang dari 1 rombongan belajar (rombel).

Serta ada 2 SMK swasta yang tidak memiliki murid sama sekali, alias nol dan terancam bangkrut. Artinya 40,15% SMK Swasta di Kota Bekasi kurang sehat alias kekurangan murid.

Dari 59.995 murid SMK di Kota Bekasi, sebanyak 42.086 murid merupakan siswa yang bersekolah di SMK Swasta. Setara dengan 70,14%.

Daftar SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Swasta di Kota Bekasi Tahun 2025

809 Swasta

Kota Bekasi (BHC) - Kota Bekasi per 25 Oktober 2025 memiliki 2.468 sekolah. Terdiri dari 423 sekolah negeri dan 2.045 sekolah swasta.

Dari 2.468 sekolah, sebanyak 1.178 merupakan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Lainnya 640 SD, 307 SMP, 118 SMA, 142 SMK, dan 12 SLB. Ada juga pendidikan non formal yakni 70 PKBM dan 1 SKB.

Yang lagi kita bahas saat ini adalah sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jumlah sekolah swastanya mencapai 809 sekolah, dengan rincian 325 SD Swasta, 251 SMP Swasta, 95 SMA Swasta, 127 SMK Swasta, dan 11 SLB Swasta.

Madrasah di Indonesia Tahun 2025

88.515 Madrasah

Jakarta (BHC) - Kementerian Agama sebenarnya bertanggung jawab terhadap madrasah, pondok pesantren dan pendidikan diniyah, termasuk pendidikan tinggi keagamaan.

Berdasarkan Data Emis di Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, jumlah layanan pendidikan keagamaan di Kementerian Agama sebanyak 433.296 lembaga. Terdiri dari 88.515 madrasah, 42.391 pondok pesantren dan 302.324 pendidikan diniyah. 

Jumlah murid dan santri mencapai 12.803.013 anak, 2.371.154 guru, 116.925 tenaga kependidikan dan 142.775 rombongan belajar.

Daftar PAUD & RA di Kota Bekasi Tahun 2025

Kota Bekasi (BHC) - Kota Bekasi kini memiliki layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak  1.470 lembaga.

Terdiri dari 764 TK, 147 KB, 15 TPA, 252 SPS, dan 292 RA.

Jumlah layanan PAUD Negeri hanya 12 lembaga, yaitu tiap kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi sudah memiliki 1 TK Negeri.

BACA JUGA : Daftar RA, MI, MTs, dan MA di Kota Bekasi Tahun 2024

Jumlah layanan pendidikan di Kota Bekasi sendiri mencapai 3.015 sekolah/madrasah dengan pembagian 2.467 sekolah/PKBM/SKB dan 548 madrasah.

Peran Masyarakat Mulai Hilang Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Hanya Jadi Tim Hore "Tepuk Tangan" dan Beground Foto Penguasa

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Undang-Undang Cipta Kerja memang begitu dasyat. Peran masyarakat sipil (baca: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Peduli Lingkungan) lambat-laun mulai hilang dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Keterlibatan masyarakat hanya dipandang dan dibolehkan dalam tataran masyarakat terdampak saja. Mungkin, mereka "masyarakat terdampak" belum terlalu memahami prinsip perlindungan dan pengelolaan serta pengendalian lingkungan. "Masyarakat Terdapampak" hanya paham akan kebutuhan, kekawatiran akan dirinya, hingga permintaan "kompensasi" berbentuk sosial perusahaan dan kesempatan kerja.

Peran Masyarakat Sipil, Aktifis Lingkungan, Komunitas Peduli Lingkungan kini semakin tergerus, kalau boleh dibilang "Sudah Dihilangkan".

Peran ini digantikan dengan beberapa masyarakat sipil yang bergabung dengan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk "Pemerintah" dalam pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan.

Ada juga peran masyarakat sipil yang terbungkus label "penelitian" yang biasanya dilakukan sedikit dari berbagai perguruan tinggi.

Kurikulum Baru 2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian administratif dan penguatan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi kurikulum yang telah berlaku. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran tanpa melakukan perubahan substansial terhadap Struktur Kurikulum yang sudah ada.

Perguruan Tinggi Teknik "Institut" Negeri di Indonesia Tahun 2025

Bandung (BHC) - Perguruan Tinggi Negeri yang berfokus pada teknologi di Indonesia saat ini belum banyak. tetapi sudah mewakili semua wilayah. Di Pulau Jawa misalnya ada Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB University), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Di Wilayah Sumatera ada Institut Teknologi Sumatera (ITERA), di Kalimantan ada Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan di Sulawesi ada Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH).

Perguruan Tinggi Swasta juga ada yang berhaluan teknologi, sebut saja Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Institut Teknologi Indonesia (ITI), Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB), Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), IT PLN, bahkan ada yang universitas yaitu Telkom University.

Ini Layanan PAUD di Indonesia Tahun 2025

Di Indonesia yang dimaksud layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) itu termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Jakarta (BHC) - Sebetulnya selain TK, RA, TPA, KB, dan SPS ada juga seperti Bustanul Athfal (BA) dan Rumah Quran sebagai bentuk lain layanan pendidikan anak usia dini.

Bentuk-bentuk lain layanan pendidikan anak usia dini baik non formal maupun informal juga masih banyak, terutama yang berbentuk layanan PAUD keagamaan. Namun, biasanya layanan seperti ini tidak dilakukan tiap hari, karena rata-rata siswa atau santrinya sudah bersekolah di sekolah formal.

Sehingga, yang umum terdata hanya TK, KB, TPA, SPS di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan RA di Kementerian Agama.

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) per 17 Oktober 2025, jumlah layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia sebanyak 206.037 lembaga. Dengan rincian, 100.417 TK, 83.248 KB, 2.562 TPA, dan 19.727 SPS.

Jumlah layanan PAUD ini setara dengan 46,49% dari seluruh lembaga pendidikan di Kemendikdasmen.

Sedangkan jumlah RA di Indonesia per Oktober 2025 sebanyak 31.482 lembaga.

Ini Daftar TK, KB, TPA, SPS dan RA di Kabupaten Banjar Tahun 2025

324 Layanan PAUD

Kota Martapura (BHC) - Indonesia hingga per Oktober 2025 memiliki 206.016 PAUD. Dengan rincian 100.391 TK, 83.238 KB, 2.559 TPA, dan 19.729 SPS.

Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sudah berdiri 2.572 TK, 1.410 KB, 156 TPA, dan 47 SPS.

Serta di Kabupaten Banjar terdapat 174 TK, 262 KB, dan 13 TPA. Di Kabupaten Banjar tidak ada yang berdiri SPS atau Satuan PAUD Sejenis. Termasuk ada tambahan layanan PAUD berbentuk RA (Raudatul Athfal) sebanyak 45 lembaga. Sehingga jumlah layanan PAUD di Kabupaten Banjar mencapai 324 lembaga.

KBLI Pendidikan Untuk Perizinan Pendirian Sekolah dan Madrasah Tahun 2025

Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yaitu sistem pengkodean standar yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan aktifitas ekonomi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha

Jakarta (BHC) - KBLI sangat penting bagi pelaku usaha karena digunakan sebagai panduan untuk menentukan jenis usaha yang sesuai dan merupakan acuan dalam proses perizinan berusaha, seperti pengurusan izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di Indonesia, pendirian pendidikan harus dibawah badan hukum "YAYASAN". Yayasan sendiri bertujuan untuk tujuan Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan.

Sedangkan kategori "Pendidikan" masuk dalam kategori kegiatan "Sosial".

KBLI seperti dipergunakan untuk izin usaha, sementara Pendidikan merupakan kategori Sosial, bukan kategori Usaha dan/atau Kegiatan. Namun, karena "Beban Resiko" kegiatan Pendidikan masuk "Resiko Tinggi" yang membutuhkan "Perizinan", makanya tetap harus menggunakan KBLI.

Daftar PKBM dan SKB di Kota Bogor Tahun 2025

Kota Bogor (BHC) - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKMB adalah layanan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh swasta atau yayasan atau badan hukum lainnya.

Sedangkan pendidikan non formal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

Ada juga pendidikan non formal sebelum pendidikan dasar, yaitu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan untuk usia 0-6 tahun. 

Di Indonesia layanan PAUD ada yang berbentuk TK, RA, KB, TPA, SPS, TPQ, dan sejenisnya.

Berdasarkan Dapodikdasmen pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, jumlah PKBM dan SKB di Indonesia mencapai 11.431 lembaga. Terdiri dari 10.832 PKBM dan 509 SKB. Jawa Barat sendiri memiliki 2.338 PKBM dan 26 SKB.

Untuk Kota Bogor sudah memiliki 49 PKBM dan 1 SKB.

Syarat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di Kota Bogor Tahun 2025

Kota Bogor (BHC) - Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di Kota Bogor yang terdiri dari PAUD, PKBM, dan LKP serta sejenisnya.

PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang terbagi dalam layanan, antara lain:

1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
4. Satuan Paud Sejenis (SPS)

Sedangkan yang termasuk pendidikan Non Formal lainnya adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan layanan :

1. PKBM Paket A Setara SD
2. PKBM Paket B Setara SMP
3. PKBM Paket C Setara SMA 

Sedangkan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal dalam bentuk LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan). Untuk LKP biasanya seperti;

1. Kursus Komputer
2. Kursus Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Jepang, Korea, Mandarin dll)
3. Kursus Tata Kecantikan (Rias Pengantin, Rambut Kulit dll)
4. Kursus Otomotif
5. Kursus Menjahit
6. Kursus Mengemudi
7. dll

Daftar SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Bogor Tahun 2025

Kota Bogor (BHC) - Kota Bogor saat ini memiliki 1.006 sekolah yang terdiri dari 242 sekolah negeri dan 762 sekolah swasta.

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi penyumbang terbanyak lembaga pendidikan di Kota Bogor. Saat ini lembaga PAUD di Kota Bogor sebanyak 387 lembaga. Terdiri dari 159 TK, 21 KB. S TPA, dan 205 SPS.

Jumlah layanan PAUD setara dengan 38,46%.

Kemudian diikuti layanan SD sebanyak 270 lembaga (26,83%), SMP 132 lembaga (13,12%), SMA 56 lembaga (5,56%), SMK 101 lembaga (10,03%), 10 SLB dan 50 PKBM/SKB.

Sedangkan persentase sekolah negeri mencapai 24.05%, sisanya sebanyak 75,95% merupakan sekolah swasta.

SMA Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan Tahun 2025

144 SMA Negeri

Kota Banjarbaru (BHC) - Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki 8.327 sekolah. Yang terdiri dari 3.902 sekolah negeri dan 4.425 sekolah swasta.

Pemerintah Provinsi saat ini bertanggung jawab atas jenjang SMA, SMK dan SLB. Kalimantan Selatan memiliki 369 SMA/SMK/SLB. Terdiri dari 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB. 

Sementara itu SMA/SMK/SLB Negeri sebanyak 231 lembaga, dengan rincian 144 SMA Negeri, 65 SMK Negeri, dan 22 SLB Negeri. 

Sisanya SMA/SMK/SLB Swasta sebanyak 71 SMA Swasta, 65 SMK Swasta, dan 4 SLB Swasta.

Dapodikdasmen di Kalimantan Tahun 2025

Hanya 7,25% Sekolah Ada di Kalimantan

DAPODIKDASMEN DI KALIMANTAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2025/2026

 

No	Provinsi	Dapodikdasmen
		Sekolah	Murid	Rombel	Guru	Tendik
	Indonesia	443.035	53.176.516	2.549.928	3.455.015	971.304
	Pulau Kalimantan	33.330	3.588.253	188.166	253.417	68.770
1	Kalimantan Barat	10.248	1.130.344	58.181	75.339	17.693
2	Kalimantan Tengah	7.135	593.519	34.849	50.211	11.541
3	Kalimantan Selatan	8.327	788.688	44.354	58.123	17.310
4	Kalimantan Timur	6.112	901.741	41.615	56.609	18.053
5	Kalimantan Utara	1.508	173.961	9.167	13.135	4.173

Sumber : dapodikdasmen dan emis, diolah Bang Imam Berbagi, 2025

Pontianak (BHC) - Berbicara data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen) di Kalimantan yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara setara dengan 7,25% atau sekitar 33.330 lembaga.

Karena hingga saat ini jumlah lembaga pendidikan di Indonesia mencapai 443.035 sekolah.

Dengan rincian 206.016 PAUD, 149.675 SD, 44.116 SMP, 15.134 SMA, 14.434 SMK, 2.418 SLB, dan 11.341 PKBM dan SKB.