Izin Usaha Industri di Jakarta Tahun 2021

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri

Jakarta (BIB) - Izin Usaha Industri (IUI) di DKI Jakarta saat ini dilakukan melalui online pada https://jakevo.jakarta.go.id/.

Sebelum mengurus IUI atau Persetujuan Pemenuhan Komitmen IUI pelaku usaha dan/atau kegiatan terlebih dahulu mendaftarkan usahanya melalui laman OSS di https://oss.go.id/ . Pada laman ini pelaku usaha akan diarahkan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB-SLF, dan Izin Usaha.

Nah, setelah menyelesaikan secara online, maka secara berurutan wajib mengurus izin-izin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

Izin PAUD/TK di Kota Tangerang Melalui Kecamatan

 Izin Operasional Sekolah

Tangerang (BIB) - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan di Tingkat Kecamatan. 

Sedangkan untuk Izin Operasional jenjang SD dan SMP dilakukan di tingkat kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang.

Berikut ini adalah Persyaratan Izin Operasional PAUD/TK di Kota Tangerang Tahun 2021 :

1. Surat Permohonan Izin Pendirian TK/PAUD;
2. Foto copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab atau yang ditunjuk oleh Badan Hukum dengan SK;
3. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Akte Pendirian oleh Kemenkum HAM;
4. Foto copy Kepemilikan Tanah (SHM/AJB), jika tanah dan bangunan bukan milik Yayasan, melampirkan bukti kepemilikan tanah/sewa-menyewa atau pinjam pakai;
5. Foto copy Pembayaran PBB Tahun Berjalan;
6. Surat Pernyataan Pemohon bersedia mentaati Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan dan Kurikulum serta Berkas Dokumen yang dibuat adalah Benar (bermaterai 10000);
7. Rencana Induk Pengembangan PAUD/TK yang terdiri dari (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini);

Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2021

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung pada alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
• PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
• PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
• DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
• RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
• DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
• DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
• Audit Lingkungan.

Perbedaan Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar

Untuk memulai usaha dan/atau kegiatan perlunya kita mengetahui perbedaan klasifikasi usaha industri.

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Permenperin 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, maka perbedaan antara Industri Besar, Menengah dan Industri Kecil diukur berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Berikut ini klasifikasi usaha industri :

I. INDUSTRI KECIL

Industri Kecil (IK) adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Biasanya untuk Industri Kecil, tanah dan bangunan menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Catatan :

• jumlah karyawan dibawah 19 orang atau maksimal 19 orang,
• jumlah investasi dibawah Rp. 1 miliar
• tidak termasuk tanah dan bangunan.

Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2021

 84.288 Siswa Putus Sekolah

Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2021

No.	Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah
	Jumlah	59.674	24.614	84.288
1	SD	36.524	7.992	44.516
2	SMP	6.933	4.445	11.378
3	SMA	9.640	4.239	13.879
4	SMK	6.337	7.614	13.951
5	SLB	240	324	564

Sumber : Kemdikbud, diolah Bang Imam Berbagi, 2021

Jakarta (BIB) - Sebanyak 84.288 siswa terdeteksi menjadi siswa drop out atau putus sekolah tahun 2021. Bila dirinci berdasarkan jenjang, maka jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD sebanyak 44.516 siswa (52,81%).

Sisanya ada juga pada jenjang SMP sebanyak 11.378 siswa (13,49%), jenjang SMA sebanyak 13.879 siswa (16,46%), jenjang SMK sebanyak 13.951 siswa (16,55%), dan jenjang SLB yang putus sekolah tahun 2021 mencapai 564 anak (0,69%).

Bila didasarkan pada perhitungan siswa putus sekolah berdasar status sekolah, maka jumlah siswa yang putus sekolah di sekolah negeri mencapai 59.674 anak (70,79%), dan yang putus sekolah di sekolah swasta sebanyak 24.614 anak (29,21%).