Izin Pendirian Sekolah SMP/SMA/SMK Swasta di DKI Jakarta Tahun 2022

KBLI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

 

No	KBLI	Jenjang
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
2	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
3	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta

 

Sumber : oss.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan proses perizinan pendirian sekolah swasta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Sistem dilakukan melalui online, yaitu ke laman JakEvo.

Sebelum melakukan proses pengurusan secara teknis di JakEvo, terlebih dahulu menyelesaikan proses perizinan berusaha secara online di oss.go.id.

Selain itu, beberapa persyaratan dasar terlebih dahulu wajib dilalui, diantaranya;

• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di DKI Jakarta mengikuti Perda Zonasi;
• Persetujuan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL);
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG-SLF), apabila bangunan masih dalam perencanaan harus dimulai dengan Persetujuan Gambar Perencanaan Arsitek (GPA).

Benarkah Klaim Semua Kelurahan di Kota Bekasi Sudah Memiliki SMP Negeri ?

Fakta Atau Hoaks

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Bicara Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, tentu kita bicara kesempatan masuk sekolah negeri. Nah, untuk dapat mulus diterima di sekolah negeri impian, kita harus mengenal jalur penerimaan PPDB.

Hal ini untuk mendapatkan peluang lebih besar.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, ada 4 jalur penerimaan PPDB.

Diantaranya ; (1) jalur zonasi, (2) jalur afirmasi, (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan (4) jalur prestasi.

Masing-masing jalur memiliki syarat dan kuota daya tampung yang berbeda. Untuk Jalur Zonasi misalnya pada jenjang SD diberikan daya tampung paling sedikit 70 (tujuh puluh) persen dari total daya tampung sekolah.

Sementara untuk jenjang SMP/SMA daya tampung jalur zonasi paling sedikit 50 (lima puluh) persen.

Jasa Konsultan Pendidikan

Ada 3 persyaratan dasar untuk dipenuhi dalam proses Izin Operasional Pendidikan (IOP), diantaranya; (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dahulu merupakan Izin Lokasi, (2) Persetujuan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL), dan (3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG-SLF).

Oh...ketiga kegiatan tersebut dapat diajukan melalui oss.go.id.

Karena Lembaga Layanan Pendidikan masuk Kategori Jasa/Kegiatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Bidang Pendidikan masuk Kategori Resiko Tinggi sehingga membutuhkan Izin.

Izin Operasional Pendidikan (IOP) tiap jenjang sesuai kewenangannya, dibedakan, untuk;

• PAUD/TK diajukan melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk Provinsi DKI Jakarta melalui JakEvo (Unit PTSP Kecamatan);

Ini Daftar PAUD di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022

Kepulauan Seribu (BIB) - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga sudah berkembang di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data akhir dari Bang Imam Berbagi, jumlah lembaga satuan PAUD di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu mencapai 33 lembaga.

Terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Kelompok Bermain (KB), 16 Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan 6 Raudlatul Athfal (RA). Sedangkan untuk satuan lembaga PAUD berbentuk layanan Taman Penitipan Anak (TPA) hingga saat ini belum terbentuk di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

PAUD Negeri di Jabodetabek Tahun 2022

TK, KB, TPA, dan SPS Sebanyak 216 Milik Pemerintah

PAUD NEGERI DI JABODETABEK TAHUN 2022 

No.	Kab/Kota	PAUD				Jumlah
		TK	KB	TPA	SPS
	Jumlah	126	25	22	43	216
1	DKI Jakarta	79	23	22	43	167
	Jakarta Pusat	13	4	4	8	29
	Jakarta Timur	21	5	6	7	39
	Jakarta Barat	9	6	2	5	22
	Jakarta Selatan	15	6	7	5	33
	Jakarta Utara	12	2	3	8	25
	Kepulauan Seribu	9	0	0	10	19
2	Kota Bekasi	10	0	0	0	10
3	Kota Bogor	2	0	0	0	2
4	Kota Depok	3	1	0	0	4
5	Kota Tangerang	1	0	0	0	1
6	Kota Tangerang Selatan	6	0	0	0	6
7	Kabupaten Bekasi	4	0	0	0	4
8	Kabupaten Bogor	1	0	0	0	1
9	Kabupaten Tangerang	20	1	0	0	21

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2022 

Jakarta (BIB) - Sepuluh Tahun terakhir ada fenomena menarik di perkotaan, khususnya di Jabodetabek. Sebagian sekolah khususnya jenjang SD dan SMP Negeri tersisih atau tidak laku bersaing dengan sekolah swasta.

Di DKI Jakarta misalnya, untuk tetap melayani masyarakat dengan subsidi penuh alias pendidikan gratis, SD yang tutup atau sudah merger dialihfungsikan menjadi layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berstatus milik Pemerintah Daerah (Negeri).

Sejak tahun 2018, sangat masif membangun PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saja tercatat 167 PAUD Negeri. Terdiri dari 79 TK Negeri, 23 KB Negeri, 22 TPA Negeri, dan 43 SPS Negeri.