Ini Dapodik SMP di Indonesia Tahun 2022

9,64% Lembaga SMP

Jakarta (BIB) - Hanya 9,64% layanan SMP Negeri/Swasta di Indonesia hingga Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. Jumlah ini setara dengan 42.276 SMP Negeri/Swasta.

Sedangkan jumlah siswa SMP pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 sebanyak 9.914.941 siswa. Jumlah rombongan belajar pada jenjang SMP mencapai 347.650 rombel.

Sementara itu jumlah Guru jenjang SMP sebanyak 665.716, dibantu dengan tenaga kependidikan yang mencapai 184.337 orang.

Berikut ini Tabel 1.1. Dapodik SMP Tahun 2022 :

Ini Dapodik SD di Indonesia Tahun 2022

24.069.144 Siswa

Jakarta (BIB) - Selain jenjang layanan pendidikan anak usia dini, jumlah lembaga yang paling signifikan adalah jenjang sekolah dasar (SD). Dari 438.363 lembaga di seluruh Indonesia, terdapat 149.181 sekolah SD atau setara dengan 34,03%.

Begitu juga dengan jumlah peserta didik, dari 52.732.779 siswa yang ada di seluruh Indonesia pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023, jumlah peserta didik jenjang SD sebanyak 24.070.086 siswa 45,64%.

Begitu juga dengan jumlah rombongan belajar yang terdapat pada jenjang SD juga merupakan yang sangat signifikan. Saat ini jumlah rombel di SD sebanyak 1.129.433 rombongan belajar atau setara dengan 47,26%.

Termasuk juga yang sangat paling menentukan, jumlah guru SD dibanding dengan jumlah guru jenjang lainnya. Berdasarkan data pokok pendidikan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023, jumlah guru SD di seluruh Indonesia sebanyak 1.455.806 guru. 

Sedangkan jumlah guru secara nasional saat ini mencapai 3.318.519 guru. Itu artinya, jumlah guru SD dengan persentase sebanyak 43,86%.

Berikut ini Tabel 1.1. Dapodik SD di Indonesia Tahun 2022 :

Ini Jumlah Guru PAUD di Indonesia Tahun 2021

496.959 Guru

Dapodik PAUD Tahun 2021 

No.	Jenjang	PAUD	Siswa	Rombel	Guru	Pegawai
1	TK	94.969	1.423.357	236.478	266.973	116.028
2	KB	84.856	2.184.998	161.966	174.037	89.066
3	TPA	2.864	45.581	5.326	6.092	2.775
4	SPS	21.770	574.684	46.322	49.857	25.116
	Jumlah	204.459	4.228.620	450.092	496.959	232.985

Sumber : dapodi, diolah Bang Imam Berbagi, 2021

Jakarta (BIB) - Yang termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). 

Ada juga Raudlatul Athfal (RA) yang dikelola oleh Kementerian Agama. 

Kali ini yang terbahas adalah PAUD yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek). Sehingga data yang tersedia adalah, data PAUD pada TK, KB, TPA, dan SPS.

Saat ini jumlah Guru PAUD di seluruh Indonesia mencapai 496.959 guru. Jika dilihat berdasarkan jenis layanan, maka sebanyak 266.973 guru TK (53,72%), 174.037 guru KB (35,02%), 6.092 guru TPA (1,22%) dan 49.857 guru SPS (10,04%).

Syarat Masuk SMP pada PPDB Tahun 2020

Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP dilakukan dengan beberapa jalur, yakni; (1) Jalur Zonasi, (2) Jalur Afirmasi, (3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali, dan (4) Jalur Prestasi

Berikut ini adalah persyaratan bagi calon peserta didik lulusan SD yang mau masuk Kelas 7 SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 :

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020,
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir,
3. melampirkan Ijazah SD/MI/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan hingga Kelas 6 SD/MI/sederajat,
4. melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili,
5. melampirkan Kartu Bukti keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bagi calon peserta didik yang mendaftar lewat Jalur Afirmasi,
6. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar lewat Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali,

Syarat Masuk SD Tahun 2020

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 ada 4 jalur sistem penerimaannya, yaitu:

• Jalur Zonasi
• Jalur Afirmasi
• Jalur Pepindahan Orang Tua/Wali
• Jalur Prestasi

Untuk jenjang SD, seleksi PPDB hanya berlaku untuk (1) Jalur Zonasi, (2) Jalur Afirmasi, dan (3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

Ini syarat masuk SD diseluruh Indonesia tahun ajaran 2020/2021 :

1. diprioritaskan usia maksimal 7 (tujuh) tahun, per tanggal 1 Juli 2020,
2. jika masih tersedia bangku, maka dapat dipergunakan untuk usia diatasnya maksimal dengan usia 12 (dua belas) tahun,
3. usia antara 5,6 tahun sampai dengan 6 tahun harus dilengkapi dengan surat pengantar dari psikolog atau dewan guru,
4. memiliki Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir,
5. melampirkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili,

Menyoal CSR di Indonesia

PERSOALAN HUKUM SEPUTAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN EKONOMI INDONESIA

A. Pendahuluan  

Artikel pendek ini berisi identifikasi beberapa persoalan krusial yang menurut penulis perlu dicermati dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persoalan krusial tersebut adalah (a) batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL (c) sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (d) keterkaitan antara TJSL dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan berupa BUMN. Identifikasi beberapa persoalan di atas disertai dengan analisis singkat dengan memerhatikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang permohonan uji formil dan materiil Pasal 74 UU PT terhadap UUD 1945.

Jumlah Siswa SD di Indonesia Tahun 2019

25.238.229 Siswa

Jakarta (BIB) - Setelah kita membahas masalah ruang kelas rusak dan jumlah guru honorer di Indonesia Tahun 2019, saat ini kita melihat perkembangan jumlah siswa SD di Indonesia.

Data statistik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019, jumlah siswa SD keseluruhan mencapai 25.238.229 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 21.799.324 siswa atau sekitar 86,37% bersekolah pada SD Negeri. Dan sisanya sebanyak 3.438.905 siswa atau setara dengan 13,63% bersekolah di SD Swasta.

Jadi, 86,37% ternyata siswa memilih sekolah di SD Negeri yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Kalau dipersentasikan berdasarkan kelas, maka untuk Kelas 1 SD sebanyak 3.624.635 siswa (85,37%) memilih SD Negeri sebagai tempat belajarnya. Dan hanya 621.348 siswa (14,63%) yang bersekolah di SD Swasta.

Berapa Sih Pulau Terluar di Indonesia ???

Tahukah Kamu bahwa pulau terluar di Indonesia itu cuma 111 pulau lo

Pulau Weh masuk kedalam administrasi Kota Sabang, 
Provinsi Aceh

Kota Bekasi (BIB) - Apakah kamu sudah pernah mengunjungi pulau terluar Indonesia? Atau malah kamu tinggal di pulau terluar?

Jika kamu sudah pernah mengunjunginya kamu patut bersyukur, karena sangat jarang orang untuk berpikir berwisata kesana. Sebab, beberapa pulau terluar memang tidak berpenghuni lo, makanya susah berkunjung kesana karena ketiadaan akses.

Nah, untuk kamu yang memang tinggal di pulau terluar Indonesia kamu patut ikut berbangga, karena kamu juga merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki kekayaan dan kecantikan alam.

Senang dong tinggal dipulau terluar dengan berbagai kekayaan budaya, bahasa dan aneka makananmu yang sangat enak. Belum lagi iklim yang bersih dan tentu sangat menyenangkan bila memandang saat terbit dan tenggelamnya matahari, bukan!

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, jumlah pulau terluar di Indonesia sebanyak 111 pulau.

BACA JUGA :

1. Daftar Pulau-Pulau Terbesar di Indonesia 

111 pulau tersebut tersebar di 22 provinsi. Jumlah pulau terluar terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 22 pulau. Kemudian di Provinsi Maluku 19 pulau, Provinsi Sulawesi Utara 12 pulau, dan Papua 9 pulau serta di Provinsi Aceh sebanyak 7 pulau.

Berikut ini adalah daftar 111 pulau terluar di Indonesia :

Ini Kondisi SMA dan SMK di Indonesia 2019

27.997 Sekolah

JUMLAH SMA DAN SMK DI INDONESIA PER PROVINSI 2019

No	Uraian	SMA	SMK	Jumlah
1	Sekolah	13.800	14.197	27.997
2	Siswa	4.828.204	4.985.088	9.843.292
3	Rombongan Belajar	164.579	182.410	346.989
4	Guru	314.369	303.992	618.361
5	Tenaga Kependidikan	84.286	76.802	161.088

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2019

Jakarta (BIB) - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pendidikan jenjang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus berada di tingkat provinsi. 

Saat ini, jumlah SMA di Indonesia mencapai 13.800 SMA, sedangkan jumlah SMK di Indonesia mencapai 14.197 SMK. Sehingga jumlah pendidikan jenjang menengah yang menjadi kewajiban provinsi tersebut sebanyak 27.997 SMA/SMK.

Ini Data Guru Honorer SMK di Indonesia Tahun 2018

56.971 Orang

Jakarta (BIB) - Untuk jumlah guru honorer di Indonesia jenjang SMK saat ini pada tahun 2018 mencapai 56.971 orang. 

Terdiri dari 42 Guru Bantu (GB), 42.559 Guru Honorer Daerah (HONDA), 14.335 Guru Tidak Tetap (GTT) dan 35 Guru Bantu Swasta (GBS).

Jumlah guru honorer terbanyak masih tersebar di Provinsi Jawa Barat sebanyak 7.212 orang. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.752 orang dan Provinsi Jawa Tengah yakni sebanyak 4.765 orang. 

Berdasarkan Statistik Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SMK seluruhnya di Indonesia sebanyak 13.710 SMK. Terdiri dari 3.519 SMK Negeri (25,67%) dan 10.191 SMK Swasta (74,33%).

Jumlah guru baik PNS dan Non PNS di negeri dan swasta sebanyak 292.212 orang. Mereka mengabdi untuk SMK Negeri sebanyak 141.813 (48,53%) dan di SMK Swasta sebanyak 150.399 guru (51,47%).

Inilah 17.924.308 Siswa Penerima KIP Tahun 2017

10.360.614 Siswa SD

Jakarta (BIB) - Sebanyak 17.924.308 siswa merupakan penerima program epamnfaat Kartu Indonesia Pintar tahun 2017.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.360.614 siswa SD, 4.369.968 siswa SMP, 1.367.559 siswa SMA, dan 1.829.167 siswa SMK.

Jumlah terbanyak yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.588.043 siswa.

Kemudian disusul Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.229.400 siswa, Provinsi Jawa Timur 1.821.494 siswa. dan Provinsi Sumatera Utara yakni sebanyak 1.056.256 siswa.

Jumlah dana KIP tahun 2017 sebanyak Rp. 8.009.364.750.000,-

Dengan rincian untuk SD sebanyak Rp. 3.947.643.000.000,- untuk SMP sebanyak 2.203.496.250.000,-, untuk SMA sebanyak Rp. 900.468.500.000,- dan untuk SMK sebanyak Rp. 1.157.756.000.000,-.

PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK SMK TAHUN 2017

Rp. 1.400.000,- Per Siswa Per Tahun

Jakarta (BIB) - Dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama penggunaan BOS untuk membeli/menyediakan buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.

Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan BOS triwulan I dan triwulan II (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks.

Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. 

BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan penggunaan BOS.

Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. 

Anggaran Pendidikan di Kementerian Agama Tahun 2017

Rp. 50,4 Triliun Anggaran Fungsi Pendidikan

Jakarta (BIB) - Dari 414,093 triliun anggaran fungsi pendidikan pada RAPBN Tahun 2017, yang masuk lewat Kementerian Agama (Pusat) sebesar Rp. 50,4 triliun. 

BACA JUGA : Ini Anggaran Pendidikan Tahun 2017

Alokasi anggaran pendidikan ada yang melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 142,1 triliun dan melalui Belanja Pemerintah Daerah (Transefer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp. 269,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan di Pemerintah Pusat terbesar berada di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp. 50,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Rp. 39,8 triliun, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) sebesar Rp. 38,4 triliun.

Anggaran pendidikan pada BA BUN sebesar Rp. 1,2 triliun.

Dalam alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dialokasikan melalui dana alokasi khusus bidang fisik (DAK Fisik) sebesar Rp. 8,1 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp. 109,0 triliun. DAK Non Fisik diantaranya ditujukan untuk pembiayaan, Biaya Operasional Sekolah (Dana BOS) sebesar Rp. 45,1 triliun, dan pembayaran tunjangan profesi guru PNS Daerah sebesar Rp. 56,6 triliun.

Sementara itu anggaran pendidikan juga masuk dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2,5 triliun.

1.194.951 Ruang Kelas Rusak di Indonesia

787.551 Ruang Kelas Rusak Jenjang SD

KONDISI RUANG KELAS PER JENJANG DI INDONESIA TAHUN 2016

NO	STATUS	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Jumlah	1.055.017	345.042	144.079	133.618	17.442	1.695.198
1	Baik	267.466	96.684	65.727	60.310	6.060	496.247
2	Rusak Ringan	591.327	190.987	65.307	60.088	9.586	917.295
3	Rusak Sedang	70.423	22.180	5.131	3.542	832	102.108
4	Rusak Berat	125.801	35.191	7.914	5.678	964	175.548
	Total Rusak	787.551	248.358	78.532	69.308	11.382	1.194.951

Sumber : Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi, 2016

Jakarta (BIB) - Hingga saat ini sebanyak 1.194.951 ruang kelas dalam keadaan rusak di seluruh Indonesia.

Kondisi rusak terdapat di jenjang SD sebanyak 787.551 ruang kelas, 248.358 ruang kelas rusak pada jenjang SMP, 78.532 ruang kelas rusak di SMA, 69.308 ruang kelas rusak di SMK, dan 11.382 ruang kelas rusak di SLB.