Daftar Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi milik Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia cukup banyak dan tersebar diseluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan merupakan 2 kementerian yang memiliki Perguruan Tinggi terbanyak.

Sedangkan, perguruan tinggi milik BUMN dan BUMD bianya masuk kategori perguruan tinggi swasta/ Sebut saja Universitas Telkom, IT PLN, IT Bisnis BRI dan milik Pos Indonesia juga masuk kategori kampus swasta.

Saat ini Perguruan Tinggi K/L tidak semua lagi menjadi perguruan tinggi kedinasan, bahkan sudah menjadi swasta. Sehingga, perguruan tinggi K/L tidak tergolong perguruan tinggi negeri (PTN) ya.

Ada kurang lebih 123 perguruan tinggi Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia.

Daftar Politeknik Negeri di Indonesia Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Politeknik Negeri di Indonesia sebanyak 44 perguruan tinggi. Yang paling banyak tersebar di Provinsi Jawa Timur sebanyak 7 politeknik negeri. Dan total politeknik negeri di Pulau Jawa mencapai 16 politeknik.

Sedangkan sebaran di Pulau Sumatera sebanyak 9 politeknik, di Pulau Kalimantan 9 politeknik dan di Pulau Sulawesi sebanyak 4 politeknik negeri.

Sisanya tersebar di Bali, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Selain itu ada puluhan politeknik milik Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Persyaratan Pendirian Madrasah Tahun 2025

Persyaratn Administratif, Persyaratan Teknis dan Studi Kelayakan

Kota Bekasi (BIB) - Sesuai dengan UU Cipta Kerja, seluruh perizinan harus melalui beberapa tahap. Diantaranya, mengupload data di OSS, mengurus persetujuan lingkungan di DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Persetujuan Bangunan Gedung (IMB-SLF) dan terakhir Izin Operasional Madrasah.

BACA JUGA : Cara Membuat Izin Sekolah di OSS

Agar memudahkan dalam kepengurusan madrasah, maka sebaiknya kegiatan per jenjang disesuaikan dengan KBLI.

Berikut ini adalah KBLI pada Madrasah;

• 85122 : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
• 85132 : Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta
• 85151 : PAUD Al-Qur'an
• 85152 : Pendidikan Diniyah Formal Ula
• 85153 : Pendidikan Diniyah Formal Wustha
• 85154 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula
• 85155 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha
• 85220 : Madrasah Aliyah (MA) Swasta
• 85240 : Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Swasta
• 85261 : Pendidikan Diniyah Formal Ulya (Menengah)
• 85262 : Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya (Menengah)
• 85263 : Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
• 85321 : Pendidikan Tinggi Akademik Swasta
• 85322 : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
• 85340 : Pendidikan Tinggi Pesantren (Mahad Aly)

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Tahun 2025

SD SWASTA

Foto : siswa SD (Okezone.com)

Jakarta (BIB) - Sekolah Dasar atau SD khususnya SD Swasta, di Jakarta wajib memiliki Izin Operasional dari Pemerintah DKI Jakarta, melalui PTSP Kelurahan.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam membangun atau mendirikan SD Swasta di Jakarta, adalah, diantaranya wajib sesuai dengan RDTR/RTW Jakarta, tidak dibangun di tanah/bangunan pemerintah, dan tidak berdiri atau didirikan di ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rukan).

Termasuk hal-hal seperti izin lingkungan, jika diatas lahan/bangunan 5.000 m² maka wajib mengurus UKL-UPL, dan jika minimal 10.000 m² maka wajib Amdal.

Dan untuk bangunan/tanah wajib memiliki Sertifikat Tanah dan IMB. Sedangkan untuk guru, maka wajib lulusan bidang pendidikan.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025

Kota Cibinong (BHC) - Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah aglomerasi Jabodetabek yang memiliki wilayah paling luas dan mempunyai penduduk terbanyak setelah DKI Jakarta.

Hal ini, memungkinkan menjamurnya layanan pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal.

Berdasarkan dapodik per Februari 2025, jumlah layanan pendidikan di Kabupaten Bogor mencapai 6.582 lembaga, belum termasuk madrasah dan pondok pesantren.

Berikut Persyaratan Izin Operasional TK, LKP dan PKBM di Kabupaten Bogor Tahun 2025 :

Cara Mendapatkan Izin Lingkungan PKPLH Kegiatan Rendah dan Menengah Rendah Tahun 2025

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Usaha dan/atau Kegiatan Usaha saat ini diklasifikasikan menjadi berbasis resiko. Ada Resiko Rendah, Resiko Menengah Rendah, Resiko Menengah Tinggi dan Resiko Tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah sistem perizinan yang mengklasifikasikan dan memberikan izin usaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. 

Yang paling mudah, untuk mengetahui apakah usaha anda 

• Resiko Rendah;
• Resiko Menengah Rendah;
• Resiko Menengah Tinggi; atau
• Resiko Tinggi

Lebih mudah setelah melakukan progres pembuantan Nomor Induk Berusaha atau NIB dengan menyertakan Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI.

15 Kota Incaran Mahasiswa Kuliah di Indonesia Tahun 2025

Jakarta, foto : Wikipedia

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi berbentuk universitas baik negeri maupun swasta bertumbuh di perkotaan. Terutama kota-kota metropolitan dan ibukota provinsi di Indonesia.

Sebetulnya, semua ibukota provinsi rata-rata sudah berdiri baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri keagamaan, perguruan tinggi kementerian/lembaga dan perguruan tinggi swasta.

Tetapi, ada 15 daerah yang paling menonjol di Indonesia. Uniknya, tidak semua merupakan ibukota provinsi, melainkan daerah-daerah perkotaan yang jauh dari ibukota provinsi.

Bahkan daerah tersebut sudah terpatri sebagai kota pendidikan. Sebut saja, Kota Malang, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Purwokerto dan Jember.

BACA JUGA : Daftar Kampus Unggul di Jabodetabek

Daftar Universitas di Malang Tahun 2025

Kota Malang (BHC) - Malang merupakan kota pendidikan selain Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Surakarta. Terbukti di Malang pendidikan sangat komplit, mulai dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi milik kementerian/lembaga dan perguruan tinggi milik swasta.

Malang misalnya untuk perguruan tinggi negeri, ada;

• Universitas Brawijaya (UB)
• Universitas Negeri Malang (UM)
• Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
• Universitas Terbuka Malang
• Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Shantika Dharma Malang
• Politeknik Negeri Malang

Ada juga perguruan tinggi milik kementerian/lembaga, sebut saja;

• Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
• Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Berikut Daftar Perguruan Tinggi di Malang (termasuk Kota Malang dan Kabupaten Malang) mulai dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik hingga Akademi Tahun 2025;

Daftar DAS di Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2025

Kota Sofifi (BHC) - Provinsi Maluku Utara memiliki 3 Wilayah Sungai dan 579 DAS atau Daerah Aliran Sungai. 

Ada 2 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu WS Halmahera Utara dan WS Halmahera Selatan dibawah BWS Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA, Kemen PU). Karena WS Halamahera Utara dan WS Halmahera Selatan merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sedangkan WS Kepulauan Sula-Obi merupakan kewenangan provinsi, karena menjadi Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

WS Kewenangan Pusat terdiri dari 395 DAS, dan kewenangan provinsi sebanyak 184 DAS.

Jumlah DAS Berdasarkan Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Peta Wilayah Sungai di Indonesia

Jakarta (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Indonesia dikelola banyak oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sisanya, DAS banyak diurus oleh Pemerintah Daerah, tapi kurang terurus.

Wilayah Sungai yang dikelola oleh Pusat diantaranya; 5 WS Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional yang terbagi kepada 10 BWS/BBWS di Wilayah Sumatera, 9 BBWS di Wilayah Jawa, 5 BWS Wilayah Kalimantan, 3 BWS/BBWS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kemudian 6 BBWS/BWS Wilayah Sulawesi, 2 BWS Wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta 3 BWS Wilayah Papua

Daftar DAS di Wilayah Sulawesi Tahun 2025

Kota Makassar (BHC) - Wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi terbagi menjadi 22 Wilayah Sungai dengan 6 BWS/BBWS. Selain itu, ada juga Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi.

Saat ini Wilayah Sulawesi merupakan wilayah rawan banjir. Hal ini akibat dari rusaknya lahan kritis di hulu sungai akibat ulah manusia. 

BBWS selain mengurus DAS, juga mengelola berbagai aspek sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem pengendalian banjir, danau, situ, embung, rawa, tambak, air tanah, dan air baku. BBWS/BWS juga berperan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air serta sosialisasi tentang pengurangan sedimentasi ke sungai dan waduk.

Daftar DAS di Wilayah Papua Tahun 2025

Jayapura (BHC) - Daerah Aliran Sungai atau DAS di Wilayah Papua dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di Kota Jayapura, BWS Papua Barat di Manokwari dan BWS Papua Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Ada 5 Wilayah Sungai di Papua dengan 317 DAS semuanya merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat. 2 dari 5 WS tersebut merupakan Wilayah Sungai Lintas Negara, yaitu WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan WS Einlanden-Dikul-Bikuma.

WS Omba adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan WS Kamundan-Sebyar adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sementara WS Wapoga-Mimika tercatat sebagai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. Hal ini karena penetapannya Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya belum dibentuk.

Daftar DAS di Provinsi Maluku Tahun 2025

Kota Ambon (BHC) - Wilayah Provinsi Maluku terdiri dari beberapa kepulauan. Provinsi Maluku juga memiliki banyak sungai yang dibagi dalam Daerah Aliran Sungai atau DAS. Provinsi Maluku memiliki luas sekitar 46,9 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1,9 juta jiwa.

Ada beberapa DAS di Provinsi Maluku yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui BWS Maluku yaitu WS Ambon-Seram dan WS Kepulauan Yamdena-Wetar.

Sedangkan WS Buru dan WS Kepulauan Kei-Aru masih menjadi kewenangan Provinsi. 

BACA JUGA : Daftar DAS di Provinsi Maluku Utara

Daftar DAS di Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025

Denpasar (BHC) - Akhir-akhir ini banjir juga sudah mengancam Bali, Mataram, Lombok dan Kupang. Daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah tidak lagi dijaga sesuai kondisi alami.

Daerah Aliran Sungai atau DAS yang harusnya harmoni dengan alam sudah rusak, bahkan berubah fungsi, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menyerap air saat musim hujan, dan memberikan air bersih saat musim kemarau.

DAS yang rusak harus segera diatasi, agar kita tidak menganggap lagi air sebagai bencana, tetapi anugrah yang diberikan tuhan untuk kehidupan. Air adalah peradaban, air adalah kehidupan dan air untuk kesejahteraan manusia. 

Tanpa air, kita bisa apa?

Daftar DAS di Wilayah Sungai di Kalimantan Tahun 2025

17 Wilayah Sungai & 256 DAS

Kota Samarinda (BHC) - Pulau Kalimantan, tidak termasuk Wilayah Malaysia dan Brunai, memiliki 256 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 17 Wilayah Sungai pada 5 provinsi. 

DAS di Wilayah Kalimantan merupakan DAS yang luas dan strategis, sebut saja DAS Kapuas dengan luas 100.636 km², DAS Mahakam luas 78.532 km², DAS Barito luas 62.585 km². Dan juga menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

Sebut saja Sungai Kapuas panjang 1.143 km, Sungai Mahakam panjang 920 km, Sungai Barito panjang 909 km, dan Sungai Seruyan 350 km.

DAS Berdasarkan Wilayah Sungai di Pulau Jawa Tahun 2025

Untuk memudahkan perlindungan dan pemeliharaan sungai, Daerah Aliran Sungai atau DAS dipetakan berdasarkan Wilayah Sungai (WS). 

Wilayah Sungai ada yang disebut Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Strategis Nasional dan Wilayah Sungai Lintas Provinsi. Ketiga Wilayah Sungai ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pulau Jawa memiliki 24 wilayah sungai, terdiri dari 6 WS Lintas Provinsi, 4 WS Strategis Nasional, 11 WS Lintas Kabupaten/Kota, dan 3 WS Di Satu Kabupaten/Kota saja.

Jumlah Layanan PAUD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

672 Lembaga

Tanjung Selor (BHC) - Provinsi Kalimantan Utara per 09 April 2025 memiliki sekolah sebanyak 1.491 sekolah dan 117 madrasah.

Sedangkan yang bersekolah saat ini mencapai 169.371 anak (belum termasuk yang bersekolah di madrasah). Jumlah rombongan belajar di Kaltara sebanyak 8.673 rombel, 13.160 guru dan 4.170 tenaga kependidikan.

Jumlah penduduk Kalimantan Utara tahun 2024 sebanyak 770.627 jiwa.

Jumlah Layanan PAUD di Jawa Barat Tahun 2025

29.966 Lembaga

Bandung (BHC) - Layanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbanyak dari 38 provinsi di Indonesia. 

Dan di Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini terdapat 29.966 lembaga PAUD. Terdiri dari 9.481 TK, 13.563 KB, 140 TPA, dan 6.422 SPS.

Ada juga lembaga PAUD yang dinaungi oleh Kementerian Agama, di Jawa Barat yang mencapai 7.218 RA. Sehingga total jumlah layanan PAUD di Provinsi Jawa Barat adalah 37.184 lembaga.

Berdasarkan persebarannya, Kabupaten Bogor memiliki layanan PAUD terbanyak dengan jumlah 3.092 lembaga. Jika ditambahkan lembaga RA di Kabupaten Bogor yang mencapai 447 lembaga, maka total layanan PAUD di Kabupaten Bogor menjadi 3.539 lembaga.

Geobudaya di Jawa Barat

Bandung (BHC) - Provinsi Jawa Barat menjadi pusat budaya Sunda. Sekalipun menjadi pusat budaya Sunda, bukan berarti tidak berkembang kebudayaan lain, karena beririsan dengan perbatasan wilayah.

Sehingga, secara umum Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 6 wilayah geobudaya. Pembagian Wilayah Geobudaya Jawa Barat adalah; Bodebek, Purwasuka, Rebana, Priangan Barat, Priangan Tengah dan Priangan Timur.

Jumlah Layanan PAUD di Indonesia Tahun 2025

440.826 Sekolah

Jumlah PAUD di Indonesia Tahun 2025

No	Layanan	Jumlah	PAUD
			Negeri	Swasta
	Jumlah	235.968	7.636	228.332
1	TK	99.073	7.299	91.774
2	KB	83.262	253	83.009
3	TPA	2.518	28	2.490
4	SPS	19.783	56	19.727
5	RA	31.232	0	31.232

Sumber : Dapodikdasmen, Kemendikdasmen Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Jumlah satuan pendidikan di Indonesia, tidak termasuk pondok pesantren, pendidikan diniyah dan madrasah tahun 2025 sebanyak 440.826 lembaga. Terdiri dari 204.735 PAUD, 149.674 SD, 43.669 SMP, 14.886 SMA, 14.453 SMK, 2.381 SLB, dan 11.028 PKBM/SKB.

Jumlah siswa tercatat per 07 April 2025 sebanyak 52.366.496 anak, Dan 2.431.980 rombel, 3.444.755 guru dan 983.350 tenaga kependidikan.

Katanya Ada 108 DAS Prioritas Yang Sudah Dipulihkan?

Jakarta (BHC) - Tahun 2009, Pemerintah mengidentifikasi 108 DAS kritis di Indonesia. Tetapi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, memprioritaskan 15 DAS untuk dipulihkan.

DAS tersebut adalah : DAS Asahan-Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Sekampung, DAS Cisadane. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Kapuas, DAS Moyo, DAS Saddang, DAS Limboto Bone, DAS Jeneberang.

Ini Daftar TK di Kecamatan Tambun Selatan Tahun 2025

126 Taman Kanak-Kanak (TK)

Tambun Selatan (BIB) - Hingga saat ini tercatat jumlah satuan pendidikan anak usia dini pada layanan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebanyak 126 lembaga. Tersebar di 10 desa/kelurahan yang ada di Tambun Selatan.

Jumlah TK terbanyak berada di Desa Sumberjaya sebanyak 38 lembaga. Kemudian Desa Mangunjaya sebanyak 32 lembaga, dan Kelurahan Jatimulya sebanyak 29 lembaga.

Desa Tridayasakti sebanyak 15 lembaga, Desa Setiamekar 15 lembaga, Desa Mekarsari 11 lembaga, Desa Tambun 6 lembaga, Desa Setiadarma 4 lembaga, Desa Lambangsari sebanyak 6 lembaga, dan Desa Lambangjaya sebanyak 2 lembaga

Berikut ini daftar alamat Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tambun Selatan tahun 2025 :

Tabel 1.1 Kondisi TK di Kecamatan Tambun Selatan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025 :

KONDISI TK DI TAMBUN SELATAN TAHUN 2025

No	Status	TK	Siswa	Rombel	Guru	Tendik
	Jumlah	124	5.134	378	403	168
1	Negeri	0	0	0	0	0
2	Swasta	126	5.134	378	403	168

Diolah Bang Imam Berbagi, 2025

Pulang Kampung ke Comal

Lanjut ke Tegal, Semarang dan Liburan di Bandung

Lebaran atau Idul Fitri di Indonesia identik dengan pulang kampung. Kami sekeluarga plus Mbah Kakung juga mengikuti tradisi ini, yakni pulang kampung.

Cuma, pulang kampung versi kami berbeda dengan sebagian orang. Jika sebagian masyarakat pulang kampung ke kampung halamannya untuk sungkem orang tua dan bertemu teman-teman masa kecil, kami pulang kampung untuk silaturrahmi ke rumah saudara Mbah Kakung.

Dan tinggal (menginap) di Hotel.

Kami sekeleuarga melakukan mudik selama 5 hari, dari 31 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025. Daerah yang kami kunjungi adalah Ujunggede, Comal-Pemalang, Kota Tegal, Mijen-Semarang dan Bandung. Semua konsep nuansa Lebaran sambil Liburan, sehingga menginap di hotel.