Ini Daerah dan Instansi Yang Sudah Selesai Buat NIP K2

Per 31 Desember : 285 Instansi & Daerah Selesai Pembuatan NIP CPNS K2

Jakarta (BIB) - Hingga per tanggal 31 Desember 2015, beberapa daerah dan sudah selesai proses NIP CPNS K2.

Sampai dengan saat ini ada 187.319 orang K2 yang sudah selesai di proses NIP CPNS nya. Mereka terdiri dari Instansi Pusat sebanyak 30.575 orang dan Instansi Daerah mencapai 156.744 orang.

Sementara itu instansi dan daerah yang sudah selesai 100% terdiri dari 31 kementerian/lembaga dari Instansi Pusat dan 254 instansi daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Namun ada beberapa daerah ini belum 100% selesaikan NIP nya. Seperti di Kementerian Pemuda dan Olahraga sisa 1 dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sisa 1 lagi. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran antara 2013 dan 2014 diantaranya ada yang sudah selesai satu tahun anggaran, sebaliknya tahun anggaran lainnya masih ada yang tersisa.

253 Instansi & Daerah Yang Belum Selesai Proses NIP K2

9.141 Orang K2 Belum Diproses NIP CPNS

Jakarta (BIB) - Sesuai batas proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) yang telah ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2014, ternyata hingga akhir tahun 2015 ini masih banyak yang belum selesai.

Berdasarkan dari SAPK BKN, hingga saat ini beberapa diantaranya justru yang tidak selesai tersebut tinggal 1-5 orang K2 saja. Namun, ada pula yang belum di proses sama sekali, entah apa permasalahannya. Untuk yang di instansi pusat misalnya yang masih belum di proses NIP CPNS K2 nya sebanyak 2.707 orang. Sementara NIP CPNS K2 di Instansi Daerah yang belum selesai di proses sebanyak 6.434 orang. Total yang belum di proses adalah 9.141 orang.

Bila berdasarkan daerah dan instansi pusat, saat ini terdapat 247 daerah dan 6 instansi pusat yang belummenyelesaikan NIP CPNS K2. Sehingga total daerah yang belum selesai termasuk pusat adalah 253 instansi.

Sehingga total NIP CPNS K2 yang belum selesai di proses mencapai 9.141 orang.

Berikut ini adalah sisa proses NIP CPNS K2 yang belum selesai Per 31 Desember 2015:

I. Instansi Pusat = 2.707 orang

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga (1 orang)
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (23 orang)
3. Kementerian Kesehatan (10 orang)
4. Kementerian Agama (2.642 orang)
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (30 orang)
6. Kepolisian Negara RI (1 orang)

II. Instansi Daerah = 6.434 orang

1. Kanreg I Yogyakarta = 2 orang

1. Kabupaten Klaten (2 orang)

Total Anggaran Pembangunan Sekolah Rp. 142,9 Miliar

Belanja Tidak Langsung APBD 2015 Kota Bekasi Rp. 3,1 Triliun

Kota Bekasi (BIB) - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Periode Tahun 2015 merupakan tahun Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pada Pasal 12 ayat (1) yang dimaksud dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 item, yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Pelayanan dasar pada fungsi pendidikan di Kota Bekasi juga salah satunya berbentuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dari data APBN Tahun 2015, belanja tidak langsung mencapai Rp. 3,1 triliun. Namun, pembangunan gedung, rehabilitasi dan renovasi dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK hanya sebesar Rp. 142,9 miliar.

Anggaran tersebut dirinci lagi berdasarkan jenjang. Untuk pembangunan gedung, renovasi dan rehabilitasi SD Negeri mencapai Rp. 51,6 miliar, SMP Rp. 48,3 miliar, SMA Rp. 29,2 miliar, dan SMK sebesar Rp. 13,8 miliar.

Jadwal UN Tahun Pelajaran 2015/2016

Berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, maka telah ditetapkan jadwal Ujian Nasional, yaitu :

• 4-6 April 2016 (SMA/MA)
• 4-6 April 2016 (SMA Program Keagamaan/MA Program Keagamaan)
• 4-7 April 2016 (SMK/MAK)
• 4-6 April 2016 (SMALB)
• 4-7 April 2016 (Paket C)
• 9-12 Mei 2016 (SMP/MTs)
• 9-11 Mei 2016 (Paket B/Wustha) 

Pelaksanaan Ujian Nasional ini juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat Dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat.

Ini Jadwal UN Tahun Ajaran 2015/2016 :

JADWAL UJIAN NASIONAL TAHUN AJARAN 2015/2016

Playing Fox di Taman Hutan Kota "Patriot" Bina Bangsa Kota Bekasi

Ada Playing Fox di Taman Hutan Kota "Patriot" Bina Bangsa, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2 Kelurahan Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Letak playing fox tersebut bisa masuk lewat akses komplek GOR Patriot Kota Bekasi.

Kegiatan playing fox ini masih uji coba. Uniknya uji coba justru dilakukan oleh anak-anak kecil, dan mereka sangat senang dan tanpa rasa takut sama sekali.

Anda ingin mencoba, Silahkan mampir ...

#BangImamBerbagi #TamanKota #HutanKota #KotaBekasi

Ini Mekanisme Penerbitan NUPTK dan Penonaktifan NUPTK PTK

Berlaku Mulai Januari 2016

Jakarta (BIB) - Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempublikasikan mekanisme penerbitan dan penonaktifan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 

Dua mekanisme ini mencakup NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Bedanya, NUPTK di bawah koordinasi Kemendikbud menggunakan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara NUPTK di bawah koordinasi Kemenag masih manual.

Rencananya, mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTK itu akan diberlakukan mulai Januari 2016.

Berikut ini adalah gambar Mekanisme Penerbitan NUPTK dan Penonaktifan NUPTK :

atau coba masuk melalui laman ini vervalptk.data.kemdikbud.go.id

Semoga bermanfaat ....

#BangImamBerbagi #PDSP #NUPTK #Kemdikbud #Kemenag

Ini Daftar SD dan MI di Bekasi Selatan

SDN Kayuringinjaya XVI dan SDN Kayuringinjaya XXII sering kebanjiran bila musim penghujan setiap tahun. Banjir berasal dari meluapnya Saluran/Kali Rawa Tembaga/Kayuringin. Foto: Bang Imam

Bekasi Selatan (BIB) - Berdasarkan data terbaru per Desember 2015, di Pusat Data Sapulidi Riset Center (SRC) sebanyak 82 lembaga jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat) telah berdiri di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Lembaga pendidikan masih di dominasi oleh sekolah negeri, yaitu 46 SD Negeri, 23 SD Swasta dan 13 Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta. Sekolah jenjang pendidikan dasar umumnya berdiri di sekitar perumahan padat.

Dari data SRC LSM Sapulidi terungkap bahwa persoalan dasar permasalahan di SD yang berada di pusat Kota Bekasi ini adalah soal kualitas, SDM, proses pembelajaran hingga sanitasi sekolah.

"Kualitas pendidikan rata-rata baru memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Sekalipun ada yang mengklaim sekolah IPK, sekolah Inti, sekolah imbas atau SSBN, tapi kenyataan dilapangan metode belajarnya dan cara penyampaian guru kepada siswa masih manual dan monoton. Ini pe-er besar tentunya, mengingat Kota Bekasi merupakan kota metropolitan harusnya memiliki keunggulan dan kualitas dari daerah lain," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, Direktur Advokasi Bidang Pendidikan LSM Sapulidi.

Dia menambahkan perlunya pelatihan guru-guru soal pengenalan IT dan metode pembelajaran yang menyenangkan. 

Masalah lainnya adalah sekolah swasta masih kalah bersaing dengan sekolah negeri soal pilihan sekolah bagi siswa.

Juknis BOS Tahun 2016

• SD/MI = Rp. 800.000,00 Per Siswa Per Tahun
• SMP/MTs = Rp. 1.000.000,00 Per Siswa Per Tahun
• SMA/SMK/MA = Rp. 1.400.000,00 Per Siswa Per Tahun

Jakarta (BIB) - Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah ataus BOS pada tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 10 Desember 2015 lalu, penyaluran dana BOS akan dilakukan oleh Provinsi dan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada Dapodik per 15 Desember 2015. 

Ada 2 poin dalam SE Nomor 7131/D/KU/2015 tentang Persiapan Pelaksanaan BOS Tahun 2016, yaitu :

1. Dana BOS pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016 akan disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi secara triwulanan (3 bulan sekali) pada awal bulan dari setiap triwulan. Selanjutnya agar dana BOS disalurkan dari KUD Provinsi ke rekening bank satuan pendidikan paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima KUD Provinsi setiap triwulan.
2. Alokasi dana BOS setiap provinsi untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016.

Metode pencairan dana BOS merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016. Salah satu syarat pencairan dana BOS adalah dengan melakukan dan menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

Untuk jenjang SD/SMP NPH antara Dinas Pendidikan Provinsi diwakilkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan NPH antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan sekolah menengah (SMA/SMK) dilakukan dengan Kepala Sekolah masing-masing.

Besaran dana BOS yang diterima sekolah pada tahun 2016 adalah :

• SD/MI/SDLB : Rp. 800.000,00 per siswa per tahun;
• SMP/MTs/SMPLB : Rp. 1.000.000,00 per siswa per tahun;
• SMA/MA/SMK/SMLB : Rp. 1.400.000,00 per siswa per tahun.

Horee... Gaji Guru Honorer Jakarta Rp. 3,1 Juta Atau Setara UMP

Termasuk Pembiayaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan

Jakarta (BIB) - Upah Guru Honorer di DKI Jakarta setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan penetapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, UMP DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp. 3.133.477,00.

Sehingga, setiap guru honorer di DKI Jakarta diganjar penghasilannya sebesar Rp. 3,1 juta per bulan.

Pemberian upah sebesar itu berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri.

Selain mendapatkan gaji, Guru Honorer di DKI Jakarta juga akan menjadi peserta BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan.

Guru Honorer akan dikontrak setiap 1 tahun sekali dan akan diperjanjang sesuai dengan kebutuhan tahun berikutnya, menurut perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada sekolah negeri.

Selain guru (tenaga pendidik), DKI Jakarta juga membutuhkan tenaga kependidikan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Pergub 235/2015 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan pada sekolah negeri adalah:

1. tenaga administrasi;
2. laboran;
3. pustawakan;
4. juru bengkel;
5. penjaga sekolah; dan
6. tenaga kebersihan.

Tidak semua guru honor bisa mendapatkan upah sebesar itu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon guru honor dan tenaga kependidikan lainnya.

73 Data SD-MI di Pondokgede - Kota Bekasi

Pondokgede (BIB) - Sedikitnya 73 lembaga jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta sudah berdiri di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi terdapat 40 SD Negeri yang tersebar di kelurahan, 21 SD Swasta dan 12 MI. 

Dengan masing-masing 13 SD Negeri di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening (6), Kelurahan Jatibeningbaru (7), Kelurahan Jaticempaka (8), dan Kelurahan Jatimakmur (6). Sementara itu SD Swasta ada 21 lembaga dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 12 lembaga. 

Berikut ini sekolah dasar (SD) di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi : 

I. SD Negeri (40 Lembaga)

1. SDN Jatiwaringin I, Jl. Raya Pondokgede Kelurahan Jatiwaringin
2. SDN Jatiwaringin II, Jl. Mesjid No.1 Kelurahan Jatiwaringin
3. SDN Jatiwaringin III, Jl. Raya Pondokgede Kelurahan Jatiwaringin
4. SDN Jatiwaringin IV, Jl. Masjid Nurul Ikhsan No.1 Kelurahan Jatiwaringin
5. SDN Jatiwaringin V, Jl. Masjid No.1 Kelurahan Jatiwaringin
6. SDN Jatiwaringin VI, Jl. Masjid I Kelurahan Jatiwaringin
7. SDN Jatiwaringin VII, Jl. Beringin Komplek DDN Kelurahan Jatiwaringin
8. SDN Jatiwaringin VIII, Komplek Jatiwaringin Asri BL Jl. Bontang Kelurahan Jatiwaringin
9. SDN Jatiwaringin IX. Komplek Bumi Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin
10. SDN Jatiwaringin X, Jl. Beringin No.1 Komplek DDN Kelurahan Jatiwaringin

Ini Peringkat Sekolah Indeks Integritas Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2015

Dari Bekasi Diwakili SMA 5 Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Dari 503 penerima penghargaan dan apresiasi sekolah dengan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat hanya mampu bersaing dengan wakil 29 sekolah.

Dari 29 sekolah tersebut, SMK Negeri 1 Cimahi memiliki IIUN Tertinggi yakni 99,27. Disusul kemudian SMA Negeri 1 Depok, Kota Depok 97,53; SMK Negeri 7 Bandung (97,44); SMK Negeri 1 Bandung (97,14); dan SMK Negeri 11 Bandung (96,97).

Dari Kota Bekasi hanya diwakili oleh SMA Negeri 5 Bekasi, Pondokgede, Kota Bekasi dengan nilai IIUN mencapai 96,25). Nilai ini menempatkan SMAN 5 Kota Bekasi pada urutan ke-4 jenjang SMA di tingkat Jawa Barat.

Berikut ini Daftar sekolah dengan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 pada jenjang SMP, SMA, dan SMK :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) [tidak ada]

2. Sekolah Menengah Atas (SMA) [15]

1. SMA Negeri 1 Depok, Kota Depok (97,53)
2. SMA Regina Pacis Bogor, Kota Bogor (96,69)
3. SMA Negeri 3 Bandung, Kota Bandung (96,29)
4. SMA Negeri 5 Bekasi, Kota Bekasi (96,25)
5. SMA Katolik Santo Alysius 1 Bandung, Kota Bandung (96,08)
6. SMA Negeri 1 Bogor, Kota Bogor (95,80)
7. SMA Kristen 1 BPK Penabur Bandung, Kota Bandung (95,72)
8. SMA Negeri 3 Bogor, Kota Bogor (95,47)
9. SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya (95,09)
10. SMA Negeri 2 Bandung, Kota Bandung (94,97)
11. SMA Negeri 2 Bogor, Kota Bogor (94,82)
12. SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya (94,34)
13. SMA Negeri 8 Bandung, Kota Bandung (93,93)
14. SMA Negeri 6 Bogor, Kota Bogor (93,62)
15. SMA Negeri 5 Bogor, Kota Bogor (92,98)

Ini 503 Sekolah Dengan Indeks Integritas Tertinggi Tahun 2015

Jakarta (BIB) - Sebanyak 503 sekolah mendapatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tertinggi se Indonesia. Penilaian dilakukan dengan menerbitkan data konsistensi integritas.

Data Konsistensi Integritas adalah cara dan proses siswa melaksanakan UN dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap Kepala Sekolah yang mendapatkan IIUN Tertinggi se Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 218 SMP/MTs dengan IIUN Tertinggi di kisaran antara 92-99; 150 SMA/MA dengan indeks integritas 92-99; dan 135 SMK pada IIUN antara 92-99.

Berikut ini 503 Daftar Indeks IIUN Tertinggi Per Provinsi Tahun 2015 :

1. Provinsi Aceh

1. SMP Negeri 19 Percontohan, Kota Banda Aceh (95,13)
2. SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Kota Banda Aceh (93,56)

2. Provinsi Sumatera Utara

1. SMP Sutomo 1 Kota Medan (96,54)
2. SMA Sutomo 1 Kota Medan (95,52)
3. SMA Negeri 5 Medan, Kota Medan (94,62)
4. SMA St. Thomas 1 Medan, Kota Medan (93,56)
5. SMA Negeri 1 Binjai, Kota Binjai (93,23)
6. SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (92,14)
7. SMA Negeri 2 Balige, Kabupaten Toba Samosir (93,34)

2020, Sempadan Sungai di Bekasi Habis

Selama 2015, Kota Bekasi Kehilangan 2,7 Hektar RTH

Pembangunan tanggul, jalan beton di pinggir Kali Bekasi untuk akses ke RSUD Kota Bekasi Mayor Oking. Gedung Pemerintah Kota Bekasi ini menjadi salah satu perusak sempadan sungai Kali Bekasi, termasuk RSUD Kota Bekasi yang berada di seberangnya di Jl. Pramuka, Margajaya juga merusak ekosistem rifarian zone Kali Bekasi. Foto: Bang Imam

Kota Bekasi (BIB) - Hingga akhir tahun 2020 diperkirakan garis sempadan sungai (GSS) sudah habis dan dipaksa terbangun di Kota Bekasi.

Hal ini menjadi kesimpulan dari diskusi soal perlunya menjaga rifarian zona atau zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dengan daratan. Atau kata lain seharusnya ada kewajiban pemerintah untuk memelihara garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai perlindungan sungai.

"Sekarang saja hampir 80% garis sempadan sungai yang melewati Kota Bekasi sudah terbangun. Pembangunan di GSS justru diberikan izin oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kalau seperti ini terus, saya pastikan sempadan sungai di Kota Bekasi akan habis hingga tahun 2020," jelas pemerhati lingkungan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S.

Di Kota Bekasi sendiri dilewati oleh 11 sungai dan 8 saluran utama dengan panjang 170.369 m2 sungai dan 31.800 m2 saluran. Sehingga total sungai dan saluran yang melewati Kota Bekasi mencapai 202.169 m2 atau sekitar 202,1 km2.

Beberapa sungai yang melewati Kota Bekasi adalah, Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi Hulu, Kali Bekasi Hilir, Kali Sunter, Kali Cakung, Kali Jambe, Kali Blencong, Kali Sasak Jarang, Kali Malang, dan Kali Kapuk/Kali Pekayon/Kali Baru.

Sedangkan saluran yang melewati atau berada di Kota Bekasi antara lain, Saluran Rawalumbu, Saluran Irigasi Bekasi Pangkal, Saluran Irigasi Bekasi Utara, Saluran Irigasi Pulo Timaha, Saluran Irigasi Tanah Tinggi, Saluran Irigasi Bekasi Tengah, Saluran Irigasi Pondokungu, dan Saluran Irigasi Bogor Panggarutan.

Prakiraan Hujan Januari 2016

Waspada Bencana Banjir ...

Sumber : BMKG

Ini Panduan Penilaian Untuk SD pada Kurikulum 2013

Sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), maka PANDUAN PENILAIAN UNTUK SEKOLAH DASAR dilakukan berdasarkan sesuai dengan ukuran pencapaian kompetensi siswa.

Sistem penilaian harus melalui prinsip-prinsip penilaian, sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk :

• mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik
• bahan penyusunan laporan penilaian kemajuan hasil belajar
• memperbaiki proses pembelajaran

Karakteristik Penilaian Kurikulum 2013

1. Belajar Tuntas

Peserta didik harus mendapatkan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

~ ketuntasan belajar aspek sikap (KI-1 dan KI-2) ditunjukkan dengan prilaku baik peserta didik. Apabila peserta didik belum menunjukkan kriteria baik maka guru harus melakukan umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus.

~ ketuntasan belajar berdasarkan aspek pengetahuan (KI-3) dan aspek keterampilan (KI-4) ditentukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Bagi peserta didik yang belum mendapatkan nilai ketuntasan belajar pad aspek ini, maka sekolah kesempatan terhadap siswa untuk perbaikan (remedial teaching). Namun, peserta didik diperkenankan melanjutkan pembelajaran selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Sekolah harus mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga segera dapat diatasi dan diperbaiki.

Welcome To Canada Syrian Refugees

Tola'al badruna 'alainaa ...

5 Kewenangan Bidang Pendidikan Ini Menjadi Urusan Daerah

Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK), Perizinan Pendidikan, dan Bahasa & Sastra

Jakarta (BIB) - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 soal Urusan Pemerintahan dinyatakan bahwa"Urusn pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum".

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan yang dibagi kewenangannya ini antara lain, urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. 

Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan pemerintahan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-Undang ada 6 pelayanan dasar yang dimaksud, diantaranya :

• pendidikan
• kesehatan 
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
• sosial.

5 Indikator Ciri-Ciri Autisme

Jakarta (BIB) - Seorang pakar terkemuka mengungkapkan lima indikator terbesar dari seorang anak penyandang autisme.

Connie Kasari seorang profesor Human Development and Psychology di UCLA mengatakan, tujuannya untuk mengenali tanda anak penyandang autis adalah mencoba menghilangkan beberapa pertanyaan perihal kondisi anak menyandang autis atau tidak, dikutip dari Dailymail, Rabu (9/12/2015).

Autism Spectrum Disorder (ASD) mempengaruhi 1 persen dari populasi global, menurut angka dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Sebuah difabel perkembangan seumur hidup itu mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang lain. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka.

Ada banyak jenis autisme. Terkadang orang sering salah paham atas kecenderungan apakah seorang anak mengalami autisme atau tidak. Karenanya Profesor Kasari telah mengidentifikasi lima pertanyaan yang dapat membantu untuk orangtua mengenali tanda-tanda tersebut.

Surat Edaran Kemdikbud Larang Guru Ikuti Kegiatan PGRI di Gelora Bung Karno

SURAT EDARAN

NOMOR : 101410/A.A5/HM/2015

Kepada Yth.

1. Gubernur di seluruh Indonesia

2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/3903/M.PANRB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 (terlampir) serta merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud tentang Pidato Mendikbud dalam Hari Guru Nasional Nomor 98497/A/TU/2015 tanggal 23 Nopember 2015 (terlampir), maka dengan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2015 dengan puncak acara 24 Nopember 2015 yang di hadiri oleh Presiden RI serta upacara di semua sekolah pada 25 Nopember 2015. Dengan alasan efisiensi, pemerintah tidak mengorganisasi lebih lanjut berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015.

2. Tidak diperkenankan siapapun, baik Dinas Pendidikan maupun organisasi guru manapun, untuk melakukan PEMOTONGAN GAJI GURU atau MEMUNGUT BIAYA dalam bentuk apapun dengan alasan untuk peringatan Hari Guru Nasional 2015.

3. Tidak diperkenankan aparatur negara dan/atau organisasi apapaun melakukan INTIMIDASI, PEMAKSAAN, serta MOBILISASI GURU-GURU untuk kepentingan diluar mandatnya untuk seolah-olah peringatan resmi Hari Guru Nasional 2015. Peringatan Hari Guru Nasional telah dituntaskan bulan Nopember.

4. Pemerintah meminta agar organisasi publik menjaga diri untuk tidak mengorganisir dan memanfaatkan guru-guru untuk tujuan berbagai kepentingan politik.

5. Pemerintah bersikap sama dan setara pada setiap organisasi profesi apapun serta menegaskan bahwa edaran Ketua Umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional BUKAN ARAHAN RESMI PEMERINTAH.

6. Pemerintah mengajak masyarakat untuk berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk didalamnya pada peningkatan profesionalisme guru.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 8 Desember 2015

Sekretaris Jenderal

ttd

Didik Suhardi

NIP 196312031983031004

Tembusan Yth

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

3. Menteri Dalam Negeri

4. Menteri PAN-RB

5. Menteri Agama.

Surat Edaran Larangan Guru Mengikuti Peringatan HGN Yang Dilaksanakan oleh PB PBGRI 13 Desember 2015

536.846 Guru Madrasah Belum Memiliki Sertifikat Pendidik

Total Guru di Kementerian Agama Sebanyak 1.100.238 Orang

Menag Lukman Hakim Saifuddin didampingi Sekjen Nur Syam dan Dirjen Pendis Kamaruddin Amin memberikan secara simbolis piagam sertifikasi guru PAI pada acara Ekspose Sertifikasdi di Jakarta, Jumat (4/12). (foto:sug/dm).

Jakarta (BIB) - Hingga akhir tahun 2015, jumlah guru di Kementerian Agama yang belum tersertifikasi mencapai 536.846 orang. Padahal proses sertifikasi guru sesuai dengan UUGD Nomor 14 Tahun 2005, berakhir pada tahun ini.

Sementara itu, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik di Kementerian Agama mencapai 565.392 orang. Dengan rincian 168.355 guru Pendidikan Agama Islam atau Guru Agama yang mengabdi pada sekolah umum binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebanyak 387.749 dari guru Madrasah sendiri. 

Memang dalam aturan, guru agama (PAI) yang mengabdi pada sekolah umum tetap berada dalam pembinaan Kementerian Agama termasuk proses sertifikasinya. 

Jumlah seluruh guru pada binaan Kementerian Agama saat ini tercatat sebanyak 1.100.238 orang. Terdiri dari 232.415 orang Guru PAI dan 813.590 orang Guru Madrasah. Dengan demikian hampir 40,94% guru belum bersertifikat di Kementerian Agama.

Tanggul ... Tanggul ... Tanggul Tidak Mengatasi Banjir

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S*

Kalau ada yang beranggapan membuat tanggul akan mengatasi banjir di suatu daerah, itu salah besar.

Karena sifat air adalah mengalir pada daerah yang rendah dan akan mencari terus alur yang akan dilaluinya. Dan jika ditanggul, air semakin berkumpul sehingga lama-kelamaan akan penuh, luber. Dan apabila ada yang menghalanginya, misal membuat tanggul, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi.

Yang pertama, tanggulnya bisa jebol karena tidak mampu menahan debit air yang tinggi akibat desakan kuat dari aliran tersebut. Kedua, tanggul tetap kuat, tetapi air akan luber dari atas tanggul karena volume air yang ditanggul semakin berkumpul dan lama-lama menjadi penuh (seperti memasukkan air di dalam gelas, jika sudah penuh tentu akan luber dan tumpah).

Ketiga, air akan mencari celah untuk masuk melewati daerah rendah yang ditanggul, misalnya bisa melewati gorong-gorong atau saluran di sela-sela tanggul dan bisa juga air merembes baik dari tanggul maupun dari dalam tanah.

Jadi, kesimpulannya tanggul bukanlah untuk mengatasi banjir, tetapi hanya penahan sementara, sehingga setiap musim penghujan, apabila air meluap permukiman di tepi sungai yang ditanggul tetap akan terancam bencana banjir.

Ini Konsep Apartemen Hijau Sejati

Stefano Boeri, seorang arsitek asal Italia akan membuat gedung pertama di dunia yang ditumbuhi hutan abadi. Dilansir Bored Panda, gedung apartemen beringkat setinggi 117 meter ini akan dibangun di Lausanne, Swiss.

Nantinya apartemen 36 lantai ini akan menjadi sebuah menara hijau. Sekeliling apartemen akan ditanami 100 batang pohon cemara. Karena itulah Boeri menamainya La Tour des Cedres yang berarti menara cemara.

1.406 Perusahaan Peringkat Kategori Biru Proper 2015

Hotel Mandarin Oriental Jakarta, foto: ist

Jakarta (BIB) - Ada 1.406 perusahaan yang mendapatkan penghargaan penerima Proper 2015 untuk Kategori Biru.

Proper Biru diberikan kepada perusahaan atau penanggung jawab usaha yang dalam kegiatannya telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada 4 ketaatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan proper Kategori Biru, yaitu :

• ketaatan dalam melaksanakan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang sudah ada pada dokumen Andal, RKL-RPL perusahaan tersebut;
• ketaatan dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air;
• ketaatan dalam pengelolaan pengendalian pencemaran udara; dan
• ketaatan dalam pengendalian pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3).

Namun, khusus untuk kegiatan pertambangan ada satu elemen lagi yang harus dilakukan yaitu, pengendalian potensi kerusakan hutan.

Berikut ini adalah perusahaan yang mendapatkan Peringkat Kategori Biru pada Proper 2015 :

1. PT PLN (Perero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata (energi PLTD) Kota Banda Aceh, Aceh;
2. PT Pertamina (Persero) S&D Region I TBBM Krueng Raya (migas distribusi) Kabupaten Aceh Besar, Aceh;
3. PT Pertamina (Persero) S&D Region I Terminal TBBM Lhokseumawe (migas distribusi) Kota Lhokseumawe, Aceh;
4. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc (EMOI) (migas EP) Kabupaten Aceh Utara, Aceh;
5. Mobil Exploration Indonesia Inc. (migas EP) Kabupaten Aceh Utara, Aceh;
6. PT Pupuk Iskandar Muda (pupuk) Kabupaten Aceh Utara, Aceh;
7. PT Astra Agro Lestari, Tbk UU PKS Karya Tanah Subur (sawit) Kabupaten Aceh Barat, Aceh;
8. PT Nafasindo (sawit) Kabupaten Aceh Singkil Aceh;
9. PT PN. I - PKS Pulo Tiga (sawit) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh;
10. PT PP. Pati Sari (sawit) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh;

108 Perusahaan Peringkat Hijau Proper 2015

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), maka ada kewajiban setiap usaha baik perkebunan, migas, batubara, tambang, hotel, apartemen, mal, rumah sakit, dan industri untuk ikut mengelola dan mengendalikan kerusakan lingkungan diwilayahnya.

Bagi perusahaan yang mengelola lingkungan sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) huruf h, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan diberikan insentif dan disinsentif terhadap penanggung jawab usahadan kegiatan kinerja ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Perusahaan akan diberikan peringkat kinerja mulai dari HITAM, MERAH, BIRU, HIJAU hingga EMAS.

Peringkat dengan Kinerja Hijau diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan oleh undang-undang (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efesien, dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat (CSR) dengan baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.557/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015, tanggal 20 Nopember 2015, ditandatangani oleh MenLKH, Siti Nurbaya Bakar, terdapat 108 perusahaan yang memperoleh Peringkat Kinerja KATEGORI HIJAU.

Berikut ini peringkat hijau perusahaan pada proper 2015 :

529 Perusahaan Peringkat Kategori Merah di Proper 2015

Jakarta (BIB) - Miris mendengar banyaknya perusahaan, usaha yang tidak patuh terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat peringkat tentang kategori perusak lingkungan mulai dari Kategori Hitam dan Kategori Merah. Sementara kategori sadar lingkungan mendapatkan piagam dari Kategori Biru, Hijau dan Emas.

Tahun 2015 ini sebanyak 529 perusahaan dinyatakan sebagai Kategori Merah atau tidak patuh pada pengelolaan lingkungan.

Mereka adalah :

1. PT Lafarge Cement Indonesia, Kabupaten Aceh Besar, Aceh;
2. Hotel Nusa Dua Beach and SPA, Kabupaten Badung, Bali;
3. Hotel Four Season Resort Bali at Jimbaran Bay, Kabupaten Badung, Bali;
4. Hotel Bali Intercontinental, Kabupaten Badung, Bali;
5. Hotel The Royal Beach Seminyak, Kabupaten Badung, Bali;
6. Hotel Mercure Accor Kuta Beach, Kabupaten Badung, Bali;
7. Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Kabupaten Badung, Bali;
8. Hotel Ayana, Kabupaten Badung, Bali;
9. Hotel Kuta Paradiso, Kabupaten Badung, Bali;
10. Hotel Matahari Beach Resort & SPA, Kabupaten Buleleng, Bali;
11.  Hotel Aerowisata Sanur Beach/Prama Sanur Beach, Kota Denpasar, Bali;
12. Hotel Inna Grand Bali Beach, Kota Denpasar, Bali;

21 Perusahaan Peringkat Kategori Hitam pada Proper 2015

Jakarta (BIB) - Ada 21 perusahaan yang dinyatakan tidak becus dalam mengelola lingkungan alias peringkat Proper Kategori Hitam.

Sebagaimana yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 20 Nopember 2015 kemaren, 21 perusahaan dengan peringkat Proper Hitam adalah :

1. PT Bangun Sarana Alloy di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (produksi komponen otomotif);
2. Rumah Sakit Hana Charitas di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
3. PT Palma Mas Sejati di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (produksi Sawit);
4. PT Inti Bara Perdana di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (tambang batubara);
5. PT Raberindo Pratama di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (produksi karet);
6. PT Pura Barutama di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (produksi kertas);
7. PT Ampuh Perkasa Jaya di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah (produksi Obat Nyamuk Bakar);
8. CV Prima Logam di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah (pengecoran logam dan pemecah batu);
9. PT Sinar Bahari Agung di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (pengolahan ikan);
10. Rumah Sakit AL Ramelan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (RS);

Ini Perusahaan Peringkat Proper Kategori Emas Tahun 2015

Jakarta (BIB) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis perusahaan dan usaha yang mendapatkan hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.557/Menlhk-Setjen/2015 dari 2.137 perusahaan yang dilakukan penilaian Peringkat Kategori Emas diberikan kepada 12 perusahaan yang ditandatangani langsung oleh MenLHK, Siti Nurbaya Bakar pada tanggal 20 Nopember 2015.

Perusahaan yang mendapatkan PROPER KATEGORI EMAS adalah :

1. PT Badak NGL, jenis industri minyak LNG beroperasi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
2. PT Pertamina (Persero) EP Asset 3 - Field Subang, jenis industri E & P beroperasi di Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, jenis industri Energi PLTP beroperasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. PT Medco E & P Indonesia - Rimau Asset, jenis industri Migas E & P beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pertambangan Tanjung Enim, jenis industri tambang batubara beroperasi di Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan;
6. PT Holcim Indonesia, Tbk. - Cilacap Plant, jenis industri Semen beroperasi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. PT Pertamina (Persero) RU VI - Kilang Balongan, jenis industri Migas UP beroperasi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
8. Star Eneergy (Kakap) Ltd., jenis industri Migas E & P beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
9. PT Pertamina (Persero) EP Asset 1 - Field Rantau, jenis industri Migas E & P beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
10. Chevron Geothermal Salak, Ltd, jenis industri Energi PLTP beroperasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
11. PT Pertamina (Persero) S & D Regional II Terminal BBM Rewulu, jenis industri Migas Distribusi beroperasi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. PT Bio Farma (Persero) jenis industri Farmasi beroperasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Sumber : KLKH Nopember 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Setelah beberapa kali diubah, yang terakhir pada tahun 2013, Standar Nasional Pendidikan kembali diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang SNP.

Perubahan terjadi di Pasal 1 misalnya, menjadi :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

6. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

7. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Keren Banget Tau ... 3,74 Juta Hektar Mangrove Indonesia Menyumbang 22,6% Ekosistem Mangrove Dunia

Kota Bekasi (BIB) - Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015, terdapat luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,74 hektar yang memanjang di 95.000 kilometer garis pantai. Dari jumlah tersebut terdapat, 2,65 juta hektar diantaranya dalam kondisi baik.

Sayang, ada sekitar 1,08 juta hektar mengalami degradasi. Apakah itu di tempat anda, jika ya ... ayo segera bangun kembali ...

Berarti dengan luas 3,74 hektar mangrove Indonesia tersebut telah menyumbang 22,6% dari luas total ekosistem mangrove dunia. Karena hingga saat ini luasan mangrove dunia mencapai 16,53 juta hektar, hebat ya ... Indonesia.

Manfaat Mangrove

~ Bagi masyarakat, terutama sekitar hutan pantai adalah ;

• mampu menambah hasil perikanan berupa udang, belut, kerang, kepiting, siput laut dan berbagai jenis spesiaes ikan dan ekosistem mangrove
• penghasil kayu bakar, material bangunan, termasuk pilar rumah dan furnitur
• nelayan dapat memanfaatkan pohon mangrove untuk membuat jangkar, sendi penyeimbang perahu, dan pewarna jaring ikan
• kayu mangrove dapat dijual sebagai bisnis bubur kertas dapat juga digunakan untuk memproduksi arang
• hutan mangrove juga dapat menyokong nilai religi dan spiritual di beberapa daerah, selain juga bermanfaat sebagai nilai estetika dan rekreasi sebagai ekowisata. 

~ Bagi ekositem, mangrove berfungsi sebagai :

• mangrove dapat menyangga spektrum luas ekosistem sekitar termasuk didalamnya misalnya gugus karang, padang lamun, hamparan lumpur dan pasir
• mangrove juga bermanfaat dan berguna sebagai penyuplai dan regenerasi nutrisi, daur ulang polutan, siklus air, dan menjaga kualitas air laut
• mangrove tentunya dapat menahan erosi pesisir pantai dan mencegah hilangnya sedimen dari garis pesisir
• mangrove juga dapat mengurangi terjangan badai, gelombang besar, dan tiupan angin dari siklon tropis.

~ Bagi habitat spesies laut dan darat, mangrove berguna sebagai :

• dibawah air, hutan mangrove menjadi lahan bertelur dan berkembang biak ikan dan spesies laut lainnya
• diatas permukaan air, hutan mangrove berfungsi sebagai misalnya pohon dan kanopi mangrove merupakan habitat dari burung, serangga, mamalia dan reptil, juga menjadi habitat utama Bekantan yang terancam punah. 

Fakta Bahwa Bangka Barat Menjadi APK PAUD Tertinggi di Indonesia Tahun 2014

Daerah Istimewa Yogyakarta Jadi Juaranya

Launching Buku Posdaya Kota Bekasi. Foto: Tri

Jakarta (BIB) - Ternyata daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) tertinggi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) justru berada di luar pulau Jawa. Namun, secara umum dari data 20 kabupaten/kota dengan APK tertinggi di Indonesia masih di dominasi dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Fakta dengan APK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat menarik untuk dicermati, karena dengan posisi tersebut menunjukkan angka partisipasi anak usia PAUD di daerah ini cukup tinggi dan orang tua tentu sudah memahami akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Dan tentunya juga dukungan penuh dari Pemerintah Daerahnya.

Berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 8.889 anak usia 3-6 tahun. Yang sudah memasuki pendidikan PAUD mencapai 8.882 anak atau sekitar 99,92%.

Sekolah yang dipilih adalah tertinggi di KB (Kelompok Bermain) sebanyak 3.681 anak dan SPS (Satuan PAUD Sejenis) sebanyak 2.545 anak. Kemudian disusul TK (Taman Kanak-Kanak) 2.457 anak, RA (Raudlatul Athfal) 174 anak, dan TPA (Taman Penitipan Anak) sebanyak 25 orang.

POLA PENGASUHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Unisma 45 Bekasi (BIB) - Merawat, mendidik dan mengasuh anak sama seperti merawat tanaman, perlu dipupuk, disiram dan sentuhan yang lembut dan telaten. Pola pengasuhan dan interaktif dengan anak haruslah dengan kalimat-kalimat yang baik dan tutur kata yang baik pula.

Dalam Alqur’an (QS 98 : 7) dijelaskan bahwa Orang Tua adalah guru utama dan keluarga merupakan sekolah pertama untuk melahirkan generasi terbaik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk (Al-Bayyinah 7)

Al-Qur’an juga telah mengingatkan kita agar Umat Islam tidak meninggalkan Generasi yang Lemah (QS 4 : 9)

Jika aqidah/tauhidnya kuat maka keprobadiannya pun akan baik (QS 31 : 12-19)

Pola pengasuhan anak haruslah berpusat pada anak itu sendiri dengan memberikan kesempatan kepada sang anak untuk mengambil keputusan seraya akan dipandu oleh guru dan orang tuanya.

“Metode Pembelajaran Yang Baik adalah jauh lebih penting dari Materi Pembelajaran itu sendiri. Dan Guru itulah ujung tombak dari segala-galanya yang memberikan fungsi pengasuhan di Kelas. Sedangkan orang tua dan keluarga berperan dalam pembinaan akhlak anak setelah berada dilingkungan rumah dan masyarakat” kata Bang Imam.

Bersiap Menghadapi Banjir ... Banjir ... Banjir !!!

Penanganan Banjir Bekasi Terhambat PJT II

Foto Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane terdiri dari 13 DAS

Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sedikitnya dilewati oleh 13 DAS besar di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. DAS tersebut adalah, DAS Cimanceuri, DAS Cileleus, DAS Cimauk, DAS Cirarab, DAS CIsadane (Wilayah Bogor-Tangerang-Jakarta); DAS Angke, DAS Krukut, DAS Ciliwung (Jakarta); DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Blencong, DAS Bekasi (Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi); dan DAS Cilwmah Abang (Kabupaten Bekasi).

DAS (Daerah Aliran Sungai) Bekasi dalam gambar membentang dari wilayah Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi (Kali Cikarang). 

Adakah Rencana Kontinjensi Banjir Kota Bekasi ... ???

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah langganan banjir pada setiap musim penghujan antara bulan Nopember hingga Maret. Banjir disebabkan karena meluapnya air di sejumlah kali yang mengalir melewati Kota Bekasi. Sebut saja Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cakung, Kali Sasak Jarang, Kali Baru, Kali Kapuk dan beberapa anak sungai lainnya.

Sementara itu terjadi juga genangan akibat buruknya pemeliharaan drainase dan saluran utama di Kota Bekasi. Banjir akibat buruknya pemeliharaan drainase dan daya tampung saluran yang tidak mampu menampung debit puncak terjadi pada Saluran Rawalumbu, Saluran Rawa Tembaga/Kayuringin, Saluran Perumnas III Bekasi Timur dan beberapa saluran di Bekasi Barat, Bekasi Utara, Jatiasih dan Medansatria.

Karena ini selalu berulang setiap tahun, bahkan Bang Imam sudah membuat anekdot soal bencana banjir Kota Bekasi, yaitu "Jangan kaget apabila banjir selalu bertamu setiap tahun, karena Kota Bekasi memang bersahabat dengan banjir".

Ya ... Kota Bekasi memang bersahabat dengan banjir. Hal ini karena ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan membereskan titik banjir yang hingga saat ini masih terdapat sedikitnya lebih dari 49 titik.

Untuk itu, perlunya Pemerintah Kota Bekasi sigap terhadap persoalan-persoalan penanganan secara dini bencana agar meminimalisir korban jiwa dan korban materi bagi masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korban bencana adalah dengan membuat Rencana Kontinjensi Banjir Kota Bekasi setiap tahunnya.

Ah ... Banjir Masih Berulang di Bekasi

Kapan Bekasi Bebas Banjir ???

Tampak Perahu Eretan yang membantu warga menyeberangi Kali Bekasi dari Kampung Pangkalan Bambu RW 01, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan menuju Kampung Bekasi Jati RW 026 Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Sabtu, 14 Nopember 2015. Foto: Bang Imam

Kota Bekasi (BIB) - Musim penghujan telah tiba, banjir tetap mengancam Kota Bekasi. Banjir biasanya akibat luapan Kali Bekasi karena kiriman dari Kali Cileungsi dan Kali Cikeas dari Bogor. Luapan kali yang menyebabkan banjir di Kota Bekasi juga disebabkan oleh Kali Cakung dan Kali Sunter di wilayah Barat Bekasi.

Banjir juga terjadi karena daya tampung kali dan saluran yang melintas di Kota Bekasi tidak dapat menampung air hujan (run off). Hal seperti ini terjadi di Kali Baru, Kali Pekayon, Kali Rawalumbu, Kali Sasak Jarang, Kali Cibitung, Kali Kapuk dan sejumlah saluran lainnya, semisal yang kerap mengantarkan banjir kerumah warga diantaranya, Saluran Rawa Tembaga/Kali Kayuringin, dan Saluran Rawalumbu.

Meningkatnya volume air hujan yang tidak memiliki tampungan dan terus dialirkan ke saluran pembuang atau kali, menyebabkan terjadinya banjir dan luapan dari kali tersebut. Catatan dari Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT II) misalnya, pada Jum'at, 13 Nopember 2015 lalu, debit air di Bendung Kali Bekasi mencapai 59,29 meter kubik per detik. Itu artinya, sudah posisi waspada. Kalau ada peringatan dini (early warning system) sudah masuk Siaga III (awas). 

Kota Bekasi yang kerab kebanjiran bukan satu-satunya disebabkan karena volume dan musim penghujan di hulu, Bogor semata. Tetapi ada faktor lain.

Saya Menolak Pembangunan RSUD Kota Bekasi Mayor Oking

Pemerintah Kota Bekasi Sama Sekali Tidak Peduli Sungai

"Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai STATUS QUO, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. IZIN MEMBANGUN YANG BARU TIDAK AKAN DIKELUARKAN LAGI." PermenPUPR 28/2015 

Kota Bekasi (BIB) - Direktur Advokasi Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S menolak rencana pembangunan RSUD Kota Bekasi Mayor Oking.

Dia menilai pembangunan RSUD Kota Bekasi Mayor Oking melanggar batas Garis Sempadan Sungai (GSS) Kali Bekasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, terutama pada Pasal 5 huruf c, jarak bangunan dari bibir sungai (palung sungai) pada Sungai Tidak Bertanggul di Wilayah Perkotaan dengan kedalaman diatas 20 meter mniminal 30 meter.

"Jarak ini harus disesuaikan dengan kajian kontur tanah, kemiringan tanah dan kedalaman sungai. Misalnya kalau kedalaman mencapai 45 meter, GSS teraman minimal 70 meter. Dan kalau kontur tanahnya miring dan mudah longsor jaraknya bisa minimal 100 meter dari palung sungai," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S di Bekasi, Rabu, 11 Nopember 2015.

Saat ini pembangunan apapun di garis sempadan sungai (riparian zone) sudah tidak diberikan izin baru. Tetapi yang eksisting atau bangunan yang sudah terbangun saat ini statusnya menjadi status quo. Artinya bangunan tersebut tidak boleh diubah, ditambah dan diperaiki.

"Harus ada komitmen Pemerintah Kota Bekasi bahwa lahan rencana pembangunan RSUD Kota Bekasi Mayor Oking berada di bibir atau GSS Kali Bekasi. Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi tidak boleh mengeluarkan izin pembangunan RSUD. Bila masih nekat, berarti Kota Bekasi sama sekali tidak peduli terhadap pelestarian dan pemeliharaan fungsi sungai," ujar Bang Imam, panggilan akrab pemerhati lingkungan ini.

Penjabat (PLT) Gubernur, Bupati dan Walikota Dilarang Mutasi Pegawai

Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang mutasi pegawai

Ramai pelaksanaan pilkada serentak, ada yang terlewat. Penjabat (PLT) Gubernur, Bupati dan Walikota berasal dari pejabat struktural ternyata kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Misalnya tidak boleh melakukan mutasi dan mengangkat pejabat baru, apalagi KKN !!!

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan bahwa :

1. Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakif kepala daerah dilarang: a) melakukan mutasi pegawai; b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang d ikeluarkan pejabat sebelumnya ; c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 
2.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Tata Cara Pindah Sekolah ke Kota Bekasi

Perpindahan Awal Semester II

Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengatur tata cara pindah sekolah (mutasi peserta didik) dari luar Kota Bekasi maupun pindahan keluar Kota Bekasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mutasi Peserta Didik bahwa perpindahan siswa baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta dapat dilakukan pada awal semesteran.

Misalnya untuk Kelas 7 SMP/MTs dan Kelas 10 SMA/SMK/MA atau sederajat perpindahan siswa dilakukan pada Semester II setelah menerima nilai raport Semester I.

Sedangkan perpindahan siswa Kelas 6 SD/MI dan Kelas 9 SMP/MTs serta Kelas 12 SMA/SMK/MA dan sederajat bisa diterima paling lambat akhir Agustus.

Perpindahan bisa dilakukan baik di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat maupun seluruh Indonesia termasuk siswa asing/sekolah luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku,