Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Tahun 2024

SD SWASTA

Foto : siswa SD (Okezone.com)

Jakarta (BIB) - Sekolah Dasar atau SD khususnya SD Swasta, di Jakarta wajib memiliki Izin Operasional dari Pemerintah DKI Jakarta, melalui PTSP Kelurahan.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam membangun atau mendirikan SD Swasta di Jakarta, adalah, diantaranya wajib sesuai dengan RDTR/RTW Jakarta, tidak dibangun di tanah/bangunan pemerintah, dan tidak berdiri atau didirikan di ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rukan).

Termasuk hal-hal seperti izin lingkungan, jika diatas lahan/bangunan 5.000 m² maka wajib mengurus UKL-UPL, dan jika minimal 10.000 m² maka wajib Amdal.

Dan untuk bangunan/tanah wajib memiliki Sertifikat Tanah dan IMB. Sedangkan untuk guru, maka wajib lulusan bidang pendidikan.

Izin Pendirian Satuan PAUD di Jakarta Tahun 2024

KB, TPA DAN SPS

Jakarta (BIB) - Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta termasuk layanan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (SPS) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) baik yang beroperasi secara mandiri maupun PAUD yang menjadi binaan Kelurahan/Kecamatan.

Berikut Syarat Izin Pendirian Satuan PAUD di Jakarta Tahun 2024;

1. scan identitas penanggung jawab (KTP/Paspor) Ketua Yayasan;
2. scan NPWP Penanggung Jawab;
3. scan NPWP Badan Hukum (Yayasan);
4. scan Akta Pendirian Yayasan;
5. scan SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan;

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2024 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Izin Operasional Madrasah Tahun 2024

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikbudristek).

BACA : Izin Operasional SPK Tahun 2024

Persyaratan Pendirian Madrasah Tahun 2024

Persyaratn Administratif, Persyaratan Teknis dan Studi Kelayakan

Kota Bekasi (BIB) - Sesuai dengan UU Cipta Kerja, seluruh perizinan harus melalui beberapa tahap. Diantaranya, mengupload data di OSS, mengurus persetujuan lingkungan di DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Persetujuan Bangunan Gedung (IMB-SLF) dan terakhir Izin Operasional Madrasah.

BACA JUGA : Cara Membuat Izin Sekolah di OSS

Agar memudahkan dalam kepengurusan madrasah, maka sebaiknya kegiatan per jenjang disesuaikan dengan KBLI.

Berikut ini adalah KBLI pada Madrasah;

• 85122 : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
• 85132 : Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta
• 85151 : PAUD Al-Qur'an
• 85152 : Pendidikan Diniyah Formal Ula
• 85153 : Pendidikan Diniyah Formal Wustha
• 85154 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula
• 85155 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha
• 85220 : Madrasah Aliyah (MA) Swasta
• 85240 : Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Swasta
• 85261 : Pendidikan Diniyah Formal Ulya (Menengah)
• 85262 : Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya (Menengah)
• 85263 : Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
• 85321 : Pendidikan Tinggi Akademik Swasta
• 85322 : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
• 85340 : Pendidikan Tinggi Pesantren (Mahad Aly)

Apartemen di Kota Bekasi Tahun 2023

Kota Bekasi (BIB) - Setelah mengenalkan kondisi perumahan di Kota Bekasi, kita juga akan mengenalkan hunian vertikal, yakni apartemen.

Jika disuruh memilih, kamu pengen tinggal di mana? Apartemen atau rumah tapak.

BACA JUGA : Daftar Perumahan di Kota Bekasi Tahun 2023

Perumahan di Kota Bekasi Tahun 2023

Berapa Sih Jumlah Perumahan di Kota Bekasi?

Kota Bekasi (BIB) - Mungkin sekitar 700-an perumahan sudah berdiri di Kota Bekasi. Baik berupa perumahan BTN, Cluster, Elit, hingga berbentuk komplek atau kavling. 

Kota Bekasi berkembang seiring perubahan konsep Megapolitan Jabodetabek, dimana Jakarta sebagai pusat bisnis dan kota penyangga menjadi hunian commuter pekerja di Jakarta.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan baru yang berdampak langsung mendapatkan durian runtuh sebagai hunian favorit warga yang bekerja di Jakarta. Sebab, selain masih terjangkau, akses menuju kota ini cukup mudah dibanding dengan kota penyangga lainnya.

Kota Bekasi awalnya didesain sebagai kota Jasa dan Perdagangan. Namun, kenyataannya menjadi kota hunian yang penuh sesak.

Tentu, dampak yang terjadi kemudian adalah masalah macet, iklim atau cuaca terlalu panas, gersang, pengab dan banjir. Karena, jalan-jalan semakin sempit akibat banyaknya kenderaan bermotor. Banjir juga setiap saat terjadi karena drainase perumahan tidak mampu menampung air hujan.

Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kota Bekasi cukup mengkhawatirkan. 

Pemerhati Lingkungan dan Sanitasi, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengungkapkan, sudah selayaknya Kota Bekasi mengubah visi misi 2025-2045 menjadikan Kota Bekasi menjadi Hunian Yang Nyaman, Sehat dan Bebas dari Banjir dan Macet.

Sekolah di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi Tahun 2023

98 Sekolah

Mustikajaya (BIB) - Kecamatan Mustikajaya adalah salah satu daerah berkembang di Kota Bekasi. Pengembangan hunia lagi marak-maraknya di kecamatan ini. Rata-rata sudah terbangun mulai dari golongan menegah hingga rumah RSS.

Karena daerah berkembang, sekolah negeri di tempat ini cukup mendapatkan minat dari calon siswa. Al hasil hingga saat ini tidak ada satupun sekolah negeri yang tutup alias merger.

BACA JUGA : PAUD di Mustikajaya Tahun 2022

Jumlah sekolah di Kecamatan Mustikajaya saat ini sebanyak 98 lembaga. Terdiri dari 51 SD, 28 SMP, 6 SMA, dan 13 SMK.  Sebanyak 33 lembaga merupakan milik pemerintah. Sisanya 65 sekolah milik swasta.

Jumlah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Madura Tahun 2023

 

Madura (BIB) - Pulau Madura saat ini tidak terasa jauh lagi dengan Kota Surabaya. Bahkan setelah ada Jembatan Suramadu, warga Madura bisa lalu lalang dan pulang pergi setiap hari dari Madura menuju Kota Surabaya dan sekitarnya.

Dari 8.114 sekolah yang tersebar di Madura, hanya 2.379 sekolah negeri, atau sama dengan 29,31%. Artinya ada sebanyak 5.735 sekolah swasta (70,69%).

Serta sebanyak 3.899 sekolah merupakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang setara dengan 40,05% dari seluruh sekolah yang tersebar di Pulau Madura.

BACA JUGA : PAUD di Madura

Hampir semua kecamatan sudah memiliki SD, SMP, SMA, dan SMK. Hanya beberapa kecamatan belum memiliki SMA maupun SMK.

PAUD di Madura Tahun 2023

8.114 Sekolah

Sekolah di Madura Tahun 2023

No	Kecamatan	Sekolah	Siswa	Rombel	Guru	Tendik
	Jumlah	8.114	640.707	33.717	46.715	11.995
1	Bangkalan	2.051	199.207	9.241	11.549	2.987
2	Pamekasan	1.832	142.179	7.466	11.515	2.908
3	Sampang	2.125	172.090	8.588	10.763	3.061
4	Sumenep	2.096	127.231	8.422	12.888	3.039

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2023

Madura (BIB) - Jumlah sekolah di Pulau Madura dan sekitarnya yang masuk 4 wilayah kabupaten di Madura sebanyak 8.114 sekolah. Sudah termasuk TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Tidak termasuk Pondok Pesantren dan Madrasah.

Sedangkan jumlah total sekolah di Provinsi Jawa Timur mencapai 67.387 sekolah. Artinya persebaran sekolah di Madura mencapai 12.04%.

Jumlah siswa pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Jawa Timur mencapai 6.553.255 siswa. Di Pulau Madura mencapai 640.707 siswa, setara dengan 9,77%.

Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2023

Kota Balikpapan (BIB) - Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan menjadi salah satu kota penyangga bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk sekitar 703.610 jiwa.

Saat ini jumlah sekolah di Kota Balikpapan sebanyak 340 lembaga. Tidak termasuk layanan PAUD, PKBM, SKB, Pondok Pesantren dan Madrasah.

Sejumlah sekolah swasta terbaik yang ada di Jakarta juga berdiri di Kota Balikpapan. Sebut saja Al-Azhar, IPEKA, Bina Bangsa, dan Raffles Christian School.

BACA JUGA : Sekolah di IKN Tahun 2023

Yang dihitung hanya SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jenjang SD dan SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.