Ini Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi di Pulau Sumatera pada Pemilu 2024

82 Dapil dari 301 Dapil Seluruh Indonesia

Kota Medan (BIB) - Sebanyak 301 daerah pemilihan (Dapil) dengan 2.372 kursi DPRD Provinsi akan diperebutkan calon anggota dewan pada pemilihan umum DPRD tingkat provinsi tahun 2024.

Sedangkan untuk Wilayah Sumatera jumlah daerah pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 82 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 661 kursi.

Provinsi Sumatera Utara memiliki alokasi kursi sebanyak 100 kursi DPRD Provinsi.

Berikut ini Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi di Wilayah Sumatera pada pemilu 2024 :

Dapil dan Jumlah Kursi DPR-RI Pemilu 2024

Tambahan 4 Provinsi di Papua

Jakarta (BIB) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada pemilu 2024.

Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) terdiri dari 84 Daerah Pemilihan (Dapil) dengan 580 kursi yang akan diperebutkan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kuris terbanyak yakni 91 kursi.

Dan alokasi kursi paling sedikit adalah 3 kursi.

Cara dan Persyaratan Izin Pendirian PAUD Tahun 2023

Kota Bekasi (BIB) - Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Izin Operasional), maka untuk Izin PAUD/TK berdasarkan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud adalah termasuk : Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB/Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), dan PAUD Sejenis (SPS).

Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tata cara dan persyaratan untuk mendirikan PAUD/TK. Pendirian PAUD/TK dapat dilakukan oleh ;

1. pemerintah kabupaten/kota (PAUD/TK Pembina/Negeri);
2. pemerintah desa;
3. orang perseorangan;
4. kelompok orang (organisasi); dan
5. badan hukum (Yayasan, PT, CV).

Ini Peserta Proper di Jakarta Tahun 2023

141 Perusahaan 

Jakarta (BIB) - DKI Jakarta mengajukan peserta proper sebanyak 141 perusahaan tahun 2023. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK.23/PPKL/SET.6/WAS.3/3/2023 tentang Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bila didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Proper merupakan evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk DKI Jakarta, selain industri, kawasan industri dan migas, beberapa hotel dan rumah sakit menjadi peserta proper.

Berikut ini perusahaan peserta proper dari Jakarta tahun 2023:

Ini Peserta Proper dari Riau Tahun 2023

257 Peserta

Kota Dumai di malam hari, Foto : Bang Imam

Kota Pekanbaru (BIB) - Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.23/PPKL/SET.6/WAS.3/3/2023 tentang Peserta Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper tahun 2023 jumlah peserta sebanyak 3.741 perusahaan.

Dari Provinsi Riau sendiri peserta sebanyak 257 perusahaan.

Peserta Proper dari Riau didominasi oleh perusahaan perkebunan, sawit dan unit pertamina. Hampir semua daerah memiliki peserta proper.

BACA JUGA : Peserta Proper di Riau Tahun 2022

Namun, ada 5 besar kabupaten/kota dengan peserta proper terbanyak di Riau tahun 2023, yaitu;

1. Kabupaten Pelalawan sebanyak 44 peserta;
2. Kabupaten Siak sebanyak 35 peserta;
3. Kabupaten Kampar sebanyak 31 peserta;
4. Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 29 peserta; dan
5. Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 23 peserta.

Berikut ini daftar perusahaan peserta proper dari Provinsi Riau tahun 2023;

Peserta Proper dari Jawa Barat Tahun 2023

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat Proper ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor 1 Tahun 2021.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK, perusahaan yang menjadi peserta Proper Tahun 2023 sebanyak 3.741 peserta.

Dan sebanyak 727 peserta diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya 23 kabupaten/kota yang memiliki peserta proper tahun 2023.

Berikut ini perusahaan peserta proper dari Provinsi Jawa Barat tahun 2023:

Sumber Daya Air di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

19 Pasal Diubah dan Disisipkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah dan menyisipkan setiaknya 19 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sendiri terdiri dari 79 pasal. Dalam Pasal 78 dinyatakan bahwa, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sudah ditetapkan sejak 16 Oktober 2019, tetapi hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya, misal Peraturan Pemerintah.

Bahkan, UU 17/2019 sudah 2 kali diubah melalui UU 11/2020 dan UU 6/2023. 

Kenangan Mudik 2023

Keliling Silaturrahim

Yogyakarta (BIB) - Mudik identik dengan Lebaran. Ya... rata-rata kegiatan mudik dilakukan pada saat Lebaran, baik pada Idul Fitri maupun Idul Adha.

Tahun 2023 ini setelah dinyatakan covid-19 sudah melandai, kami dan keluarga besar melakukan mudik keliling silaturrahim mulai dari Comal-Pemalang, A.M. Sangaji-Yogyakarta, hingga Kasihan-Bantul, 

Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang PPLH

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Sebetulnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum masih berlaku. Tetapi, pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mengubah, menghapus, dan menambah Pasal demi Pasal pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

Ditambah lagi terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beberapa hal ada penambahan pasal.

Salah satu penambahan Pasal yang cukup penting dalam hal ini adalah perubahan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga menetapkan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, tugas dan wewenang ini masih samar-samar dan perlu konsultasi sana-sini terhadap kebijakan antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sekalipun, tugas dan wewenangnya sudah jelas disampaikan dalam UU 6/2023, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih sangat sulit. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan tafsir daerah masing-masing masih berbeda.

Persetujuan Lingkungan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Cipta Kerja

Persetujuan Lingkungan adalah pengganti dari Izin Lingkungan yang sudah terintegrasi dengan Perizinan Berusaha menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perlu perbaikan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 sehingga UU 11/2020 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

Nah, yang akan dibahas pada kali ini tentang perubahan pada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khusus pembahasan Persetujuan Lingkungan.

Berikut ini ;