SMA NEGERI 1 KOTA BEKASI

8 Guru Honor dan 21 Tenaga Honorer

Bekasi Timur (BIB) - SMA Negeri 1 Kota Bekasi merupakan sekolah menengah atas pertama yang berdiri di Bekasi. Dalam sejarah awalnya, SMA Negeri 1 Bekasi menginduk dengan SMA Negeri Karawang atau biasa disebut filial.

Terletak di kawasan pendidikan, tepatnya di Jl. H. Agus Salim No.181 Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Berdiri diatas lahan seluas sekitar 16.135 m2, sudah berdiri bangunan antara lain, 35 ruang kelas, 4 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.

Nama yang menjadi tokoh utama dalam pendirian SMA Negeri 1 Kota Bekasi adalah Bapak Raden K. Kusumo. Beliau gigih memperjuangkan berdirinya sekolah menengah negeri di Bekasi.

Berkat bantuan dan jasanya, maka pada tahun 1962, SMA Negeri 1 Bekasi resmi berdiri dan menempati serta menumpang di SMP Negeri 3 Kota Bekasi.

SMA Negeri 1 Kota Bekasi menumpang di SMP Negeri 3 Bekasi selama 1,5 tahun dan kemudian berpindah ke STN (saat ini merupakan SMP Negeri 18 Kota Bekasi) selama 5 tahun. Dan tahun 1964, tepatnya 30 Juli 1964, keluarlah SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat No.79/SK/B III tentang penegerian SMA Negeri 1 Kota Bekasi.

PROFIL SINGKAT SMK NEGERI DI KOTA BEKASI 2017

11.489 Siswa Bersekolah di SMK Negeri di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Di Kota Bekasi berdasarkan data Sapulidi Riset Center (SRC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, jumlah SMK Negeri yang sudah berdiri saat ini sebanyak 15 SMK, bahkan 3 diantaranya masih berstatus Unit Sekolah Baru (USB) karena baru melaksanakan proses belajar mengajar sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

Jumlah guru yang mengajar di 15 SMK Negeri sebanyak 451 orang, jumlah siswa sebanyak 11.489 anak, jumlah rombel 343 rombel, dan jumlah ruang kelas mencapai 242 ruang.

Jumlah tenaga honorer di 15 SMK sebanyak 388 0rang, yang terdiri dari 253 guru honorer dan 135 pegawai

PROFIL SMA NEGERI DI KOTA BEKASI 2017

213 Guru Honorer & 51 Tenaga Honorer

Kota Bekasi (BIB) - Sesuai dengan data Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, jumlah satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bekasi sebanyak 22 lembaga.

4 lembaga diantaranya masih merupakan Unit Sekolah Baru (USB), yaitu USB SMAN 19 Kota Bekasi, USB SMAN 20 Kota Bekasi, USB SMAN 21 Kota Bekasi dan USB SMAN 22 Kota Bekasi.

Mulai awal tahun 2017, Pemerintah Kota Bekasi harus menyerahkan kewenangan pengelolaan jenjang SMA kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah guru yang tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) ke-22 SMAN Negeri yang ada di Kota Bekasi per Desember 2016 mencapai 859 orang. Terdiri dari 646 guru berstatus PNS dan 213 guru merupakan tenaga honorer.

Untuk jumlah tenaga kependidikan (pegawai) yang terdaftar dalam dapodik mendikdasmen mencapai 98 orang, 47 orang pegawai merupakan PNS dan 51 orang masih berstatus tenaga honorer.

SMK NEGERI 1 KOTA BEKASI

6 Guru Honorer & 17 Tenaga Honorer

Bekasi Barat (BIB) - SMK Negeri 1 Kota Bekasi terletak di wilayah Bekasi Barat, tepatnya di Jl. Bintara VIII No.2 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Berdiri sejak tahun 1997, pertama sekali membuka 2 program keahlian dan 4 rombongan belajar. Program Keahlian yang dibuka di SMK Negeri 1 Kota Bekasi adalah Teknik Otomotif dan Teknik Mesin.

Saat pertama kali dibuka terjaring 144 siswa yang berminat sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 420/Kep.169.A-Disdik/IV/2013 maka SMK Negeri 1 Kota Bekasi masuk dalam Kategori Sekolah Model.

Luas lahan SMK Negeri 1 Kota Bekasi mencapai 9.270 m2. Saat ini pelaksanaan kurikulum memakai KTSP (Kurikulum 2006).

Berdasarkan data Sapulidi Riset Center (SRC), jumlah siswa di SMK Negeri 1 Kota Bekasi pada Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk Semester Ganjil mencapai 1.566 orang. Terdiri dari Kelas X sebanyak 558 anak, Kelas XI sebanyak 529 anak, dan Kelas XII mencapai 479 anak.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah siswa laki-laki adalah 1.002 anak dan jumlah siswa perempuan sebanyak 564 anak.

Sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bekasi adalah 79 orang. Terdiri dari 61 guru dan 18 pegawai.

Guru yang sudah berstatus PNS di SMK Negeri 1 Kota Bekasi adalah 55 orang dan berstatus honorer mencapai 6 orang.

Pada tenaga pegawai yang sudah PNS cuma 1 orang dan sisanya 17 orang merupakan tenaga honorer.

INI DAPODIK SEMESTER GENAP KEMDIKBUD TAHUN 2017

Jumlah Guru Mencapai 2.946.389 Orang

Jakarta (BIB) - Hingga per tanggal 09 Januari 2017, pada pukul 20.40 wib, jumlah up date data pokok pendidikan (DAPODIK) Pendidikan Dasar dan Menengah di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 216.574 sekolah.

Satuan Pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan LSB. 

Saat ini jumlah satuan pendidikan jenjang SD baik berstatus negeri maupun swasta sebanyak 148.652 sekolah. Sedangkan jenjang lainnya, seperti SMP mencapai 38.585 sekolah, SMA 13.459 sekolah, SMK 13.690 sekolah dan SLB sebanyak 2.188 sekolah.

Jumlah siswa saat ini yang sudah masuk dapodik adalah mencapai 45.335.505 siswa, yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 25.705.844 anak, SMP 10.161.386 anak, SMA 4.666.137 anak, SMK 4.679.432 anak, dan siswa SLB sebanyak 122.715 anak.

Untuk jumlah rombongan belajar (ROMBEL) pada semua jenjang mencapai 1.851.766 rombel, terdiri dari 1.106.088 rombel jenjang SD, SMP 349.230 rombel, SMA 199.576 rombel, SMK 166.493 rombel, dan SLB sebanyak 30.379 rombel.

Bang Imam Ucapkan Terima Kasih

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh ...

Semangat Pagi

Bang Imam lagi di tengah-tengah kebun sawit, Kampung Baringin, Lingkungan VII, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (Januari 2017)

Pertama sekali saya berterima kasih terhadap semua nya yang sudah menyempatkan melihat, bertanya dan mengomentari semua catatan-catatan yang ada di blog ini.

Hingga di awal Januari 2017, sudah ada 4.005.842 orang yang mengunjunginya, terima kasih atas atensi yang sudah singgah dan membaca isinya.

Sebagai pemerhati sosial dan pendidikan, blog ini selalu memberikan informasi dan ctatan ringan soal perkembangan dari waktu ke waktu.

Agar lebih terarah dan tidak bias, kalau kata orang saat ini "hoak", maka blog ini menambah referensi dan data serta tabel dari sumber informasi aslinya

Saya berharap kepada yang sudah singgah selalu mengutamakan diskusi agar informasi lebih tajam dan menambah wawasan kita semua, utamanya masyarakat sosial dan pendidikan di seluruh Indonesia

Sekali lagi terima kasih, selamat tahun baru 2017

Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S (Bang Imam)

link :
Facebook : Bang Imam Kinali Bekasi
Twitter : Bang Imam
Instagram : BangImam_Berbagi
WA : 0857 3998 6767
Email : bangimam.kinali@gmail.com

IKLAN : WA/SMS 0857 3998 6767

Danau Siais

Danau Siais terletak di Desa Siais, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Foto : Bang Imam

SIMPATIKA MADRASAH 2016

13.803 Guru Dinyatakan Tidak Aktif

Jakarta (BIB) - Bila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Kementerian Agama menamakan pendataan gurunya dengan istilah SIMPATIKA.

SIMPATIKA adalah Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama. Simpatika ini dikelola oleh Sub Direktorat PTK, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam (Pendis), Kementerian Agama.

Berdasarkan data simpatika pada Semester Satu Tahun Pelajaran 2016/2017, jumlah guru madrasah di Indonesia mencapai 686.311 orang. Terdiri dari 672.508 orang dinyatakan sebagai guru madrasah AKTIF, dan 13.803 orang guru madrasah TIDAK AKTIF.

Sedangkan jumlah tenaga kependidikan (TK) pada sekolah madrasah sebanyak 136.504 orang. Yang dinyatakan masih aktif bekerja sebanyak 85.064 orang, dan TIDAK AKTIF mencapai 51.440 orang.

Dengan jumlah tersebut, mereka tersebar di 34 provinsi yang mengabdi di 77.171 madrasah. Jumlah ini sudah mencakup madrasah dari jenjang Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)  baik yang berstatus negeri maupun swasta.

MEMBEDAH ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2016

Minimal 20% Tercapai Sejak APBN 2009

Kota Bekasi (BIB) - Tahu ga .. kenapa anggaran pendidikan harus minimal 20% ? Perhitungannya juga harus 20% di APBN, 20% di APBN Provinsi dan 20% di APBN Kabupaten/Kota...

Ternyata aturan itu sudah masuk dalam amanat Undang-Undang lho... tepatnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Kalau membaca undang-undangnya, kita merujuk deh ke BAGIAN KEEMPAT, PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN.

Di Pasal 49 sangat jelas disebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan wajib minimal 20% dari total APBN dan APBD, selengkapnya mari kita simak pasal-nya ya :

Pasal 49 UU 20/2003 Tentang Sisdiknas :

1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

MEMPRIHATINKAN, ANGGARAN PENDIDIKAN DI DAERAH KURANG DARI 20%

Provinsi Hanya DKI Jakarta Yang Penuhi Aturan

Jakarta (BIB) - Memprihatinkan ... mengecewakan ... itulah ekspresi yang bisa dilakukan oleh Direktur Sosial dan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S.

"Saya mengelus dada melihat data yang ditampilkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata daerah belum mampu dan ogah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% sesuai amanat Undang-Undang," tutur Bang Imam, panggilan akrab pemerhati pendidikan ini.

Bila melihat progres 2 tahun belakangan, yakni tahun anggaran 2015 dan 2016, hanya Provinsi DKI Jakarta saja yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20%. Bahkan tahun 2015, cuma 19,5%.

Selebihnya 33 provinsi lainnya bahkan ada yang menganggarkan kurang dari 2%, sebut saja Provinsi Papua (1,4%) dan Provinsi Jawa Timur (1,7%).