12 Perumahan di Jatiasih Rawan Banjir

Terparah di Pondok Gede Permai (PGP)

salah satu lembaga pendidikan PAUD korban banjir di PGP, Jatiasih, 2013. Foto: Bang Imam

Jatiasih (BIB) - Hingga saat ini terdapat 12 perumahan rawan banjir di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sejak kejadian banjir besar tahun 2002 dan 2007, ketinggian genangan bervariasi antara 50 cm hingga 300 cm. Yang terparah adalah di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) yang bisa sampai 3 meter. Lama genangan antara 12-60 jam atau sekitar 1 minggu.

12 Perumahan rawan banjir di Kecamatan Jatiasih adalah;

1. Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Kelurahan Jatirasa
2. Perumahan Villa Jati Rasa, Kelurahan Jatirasa
3. Perumahan Jati Asih Indah, Kelurahan Jatirasa
4. Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa
5. Perumahan Kemang IFI Graha, Kelurahan Jatirasa
6. Perumahan AL (Bermis), Kelurahan Jatirasa
7. Perumahan Mandosi, Kelurahan Jatiasih
8. Perumahan Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jatimekar
9. Perumahan Buana Jaya, Kelurahan Jatimekar
10. Perumahan Graha Indah, Kelurahan Jatikramat dan Kelurahan Jatimekar
11. Perumahan PAM, Kelurahan Jatikramat
12. Perumahan Puri Nusa Phala, Kelurahan Jatiluhur dan Kelurahan Jatisari.

Banjir besar telah terjadi di 2002, 2007, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Titik rawan banjir terutama perumahan yang berada di pinggiran sempadan Kali Bekasi. Perumahan Pondok Gede Permai sendiri terletak di pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi menjadi Kali Bekasi.

5 Fakta Tentang Tenaga Honorer K2

Berdasarkan hasil investigasi dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Litbang Sapulidi selama periode tahun 2014, menemukan 5 fakta tentang Tenaga Honorer Kategori II (K2). 

Fakta ini dianalisis berdasarkan data K2 saat masih dalam proses Daftar Nominatif, artinya data masih mentah yang dikirimkan oleh Instansi/Daerah ke BKN dan MenPANRB.

Kelima fakta itu adalah;

1. bahwa 41,94% tenaga honorer kategori II (K2) merupakan masa kerjanya antara 1997-2001 atau sama dengan telah mengabdi untuk pemerintah selama 10 tahun hingga diangkat menjadi PNS tahun 2014;
2. bahwa 49,35% tenaga honorer kategori II (K2) merupakan usianya antara 34-45 tahun saat diangkat menjadi PNS tahun 2014;
3. bahwa 54,25% tenaga honorer kategori II (K2) merupakan berasal dari tenaga teknis atau administrasi;
4. bahwa 75,62% tenaga honorer kategori II (K2) berpendidikan terakhir dari SMA hingga D3;
5. hingga saat ini baru 126.253 orang K2 yang baru dibuatkan NIP CPNS dari 209.719 yang lulus tes seleksi CPNS 2013 lalu.

Berikut ini ulasan fakta tentang Tenaga Honorer Kategori II (K2) hasil analisis Litbang Sapulidi tahun 2014 ...

Ini Daftar SMK Swasta di Kabupaten Bekasi

Kota Cikarang (BIB) - Hingga saat ini terdapat 127 sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta di Kabupaten Bekasi. Namun, SMK swasta berdiri lebih banyak di kawasan Tambun Selatan yang bebatasan dengan Kota Bekasi.

Berikut data SMK Swasta di Kabupaten Bekasi :

I. KECAMATAN SETU

1. SMK INDUSTRI NASIONAL 1, Perum Graha Mustika Blok J Desa Lubang Buaya, Setu
2. SMK INSAN MANDIRI, Lubang Buaya, Setu. Telp. (021) 70641246
3. SMK ISLAM AN NUUR, Kp. Awirarangan RT 03/03 Desa Tamansari, Setu. Telp. (021) 98221668
4. SMK MUTIARA JAYA, Jl. Lubang Buaya Cijengkol No.1 Setu. Telp. (021) 70217536
5. SMK PUTRA BANGSA, Jl. Ama Raden No.4 Desa Cibening, Setu
6. SMK TUNAS UNGGUL, Dharma Bakti, Desa lubang Buaya. Setu. Telp. (021) 32549613
7. SMK YAPIN 02 SETU, Jl. Raya KUD No.68 Desa Telajung, Setu. Telp. (021) 82608294

4.510 Honorer Telah Diangkat PNS Sejak 2005

Studi Kasus Penyelesaian Honorer di Kota Bekasi

Analisa Kebutuhan Guru Kota Bekasi 2012-2016 yang dibuat oleh Sapulidi bersama FKGS Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Terhitung sejak tahun 2005 pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdapat 4.510 orang tenaga honorer sudah diangkat menjadi PNS.

Belum lagi jika ditambah dengan yang lulus seleksi tahun 2013 lau, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan pembuatan NIP untuk 429 K2 yang lulus tes dari 838 orang. Sedangkan sebelumnya sudah ditetapkan NIP K1 sebanyak 123 orang.

Sehingga jika dikalkulasikan sudah terangkat mencapai 5.062 orang. 

Sesuai dengan amanat PP 48/2005, Kota Bekasi berturut-turut telah menyelesaikan persoalan honorer dengan mengangkatnya menjadi PNS mulai dari tahun 2005 hingga akhir tahun 2009.

Rinciannya, pengangkatan dilakukan kepada tenaga honorer untuk tenaga guru sebanyak 1.751 orang, tenaga medis 166 orang, tenaga teknis 984 orang dan tenaga administratif mencapai 1.609 orang. Sementara pada periode ini yang dinyatakan gagal mendapatkan SK CPNS hanya sekitar 62 orang yang diajukan waktu itu sebanyak 4.572 orang. Sehingga persentase pengangkatan tenaga honorer di Kota Bekasi sepanjang tahun 2005-2009 mencapai 99%.

Antara PPPK, Honorer & Outsourcing Nasibnya Sih Sama Saja

Studi Kasus Program "Pendidikan Gratis" di Kota Bekasi

...sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan

Dalam pengertiannya, Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. 

Pendidikan sering dilakukan melalui bimbingan orang lain atau diperoleh secara otodidak. 

Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan.

Bentuk pendidikan sendiri, umumnya dibagi menjadi tahapan-tahapan mulai dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi, universitas atau magang. (wikipedia)

Menurut teori David Popenoe, ada 5 macam fungsi pendidikan, yaitu :

1. transmisi (pemindahan) kebudayaan;
2. memilih dan mengajarkan peranan sosial;
3. menjamin integrasi sosial;
4. sekolah mengajarkan corak kepribadian; dan
5. sumber inovasi sosial.

BOS Provinsi Jabar Untuk SD & SMP Dihapus

SD-SMP Menjadi Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Bandung (BIB) - Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2015 sudah dihapus khusus untuk jenjang SD dan SMP.

Penghapusan ini disebabkan karena menurut perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dana BOS yang berasal dari pusat ditambah dengan dana BOS APBD Kabupaten/Kota sudah dapat membiayai operasional sekolah pada jenjang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa anggaran dana BOS Provinsi yang diberikan kepada siswa jenjang SMA dan SMK masih sama seperti tahun lalu.

"Enggak turun, hitungannya tetap sama dan besarannya tetap," ujar Kang Aher.

Hitungannya, untuk siswa SMA Negeri mendapatkan alokasi Rp. 200.000,- per siswa per tahun. Sementara untuk siswa SMA Swasta mendapatkan alokasi BOS sebesar Rp. 300.000,- per siswa per tahun.

"Sementara untuk siswa SMK Swasta dapat Rp. 500.000,- per siswa per tahun dan untuk siswa SMK Negeri mendapatkan Rp. 400.000,- per siswa per tahun. Kalau dikalkulasikan semuanya mencapai Rp. 600 miliar. Ditambah dengan BOS Pusat sebesar Rp. 1,5 juta per siswa per tahun," ujar Heryawan.

62 PTN Ikut SNMPTN 2015

SNMPTN adalah pola seleksi secara bersama yang diikuti 62 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam suatu sistem yang terpadu serta diselenggarakan secara serentak melalui penjaringan prestasi akademik siswa. 

Para peserta tidak dipungut biaya pendaftaran karena pembiayaan pelaksanaan SNMPTN ditanggung oleh Pemerintah. Disamping itu, peserta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi yang diterima di PTN akan mendapatkan beasiswa selama masa studi normal melalui program Bidikmisi.

masuk ke SNMPTN 2015

Masalah Honorer Belum Selesai

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Permasalahan tenaga honorer sudah menjadi buah bibir. Karena menjadi buah bibir, tentu hal ini menjadi seksi untuk diperbincangkan ataupun dimanfaatkan oleh penguasa untuk sekedar kepentingan politiknya.

Meskipun dalam acuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, toh hingga memasuki tahun 2015 proses penetapan NIP CPNS oleh BKN bagi Tenaga Honorer Kategori I (K1) dan Tenaga Honorer Kategori II (K2) belum juga rampung.

Penyebabnya bermacam-macam, salah satunya ketidakkonsistennya Pemerintah Daerah dan Instansi untuk mengajukan atau mengusulkan K2 untuk memperoleh NIP ke BKN.

Catatan saya, hingga per tanggal 10 Januari 2015 ini K2 yang sudah memperoleh NIP baru sebanyak 120.880 orang, padahal yang lulus seleksi CPNS mencapai 209.719 orang.

Ini Daftar SMA Swasta di Kabupaten Bekasi

Cikarang (BIB) - Menurut data pokok pendidikan yang dimiliki Sapulidi, hingga saat ini terdapat 68 SMA swasta yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan SMA swasta ini sangat membantu, karena di Kabupaten Bekasi baru berdiri 36 SMA Negeri.

Berikut ini nama-nama SMA Swasta di Kabupaten Bekasi :

1. SMA ISLAM MUFTAHUL ULUM; Jl. Kp. Ciyosog Desa Burangkeng, Kecamatan Setu
2. SMA BAITURRAHMAN; Jl. Cihoe RT 09/05 Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah
3. SMA DAARUL QURAN; Kp. Kukun Cinatra RT 09/05 Desa Ciantra, Kecamatan Cibarusah
4. SMA DARUL MUTAQIN; Jl. Wibawa Mulya, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah
5. SMA ISLAM YASPIA CIBARUSAH; Jl. Raya Sunan Gunung Jati Kp. Cobogo, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah
6. SMA AZZAHIRIYAH; Kp. Baleker RT 01/03 Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin
7. SMA IT DARUL MUHSININ; Jl. Rajawali Raya JC 13 Perum Cita Villa, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung
8. SMA ATTAQWA 02 BABELAN; Jl. Masjid Hidayatullah Pulo Asem, Babelan
9. SMA ISLAM ANNUR; Jl. Raya Buni Bakti Kp. Kerangkeng, Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan
10. SMA IT ATTAUHID BABELAN; Kp. Muara Pinang Lima, Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan
11. SMA SABILUL MUHTADIN; Jl. Raya Pasar Babelan (samping Koramil) Babelan
12. SMA SEKOLAH RAKYAT; Jl. Kp. Belendung RT 02/07 Desa Kedungpengawas, Wates, Kecamatan Babelan

SURAT EDARAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PAI

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
Di Seluruh Indonesia 

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/DJ.1/PP.00/143/2015

TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA SEKOLAH

Mencermati perkembangan Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 bersama ini disampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
2. Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 tidak dinyatakan bahwa Kurikulum 2013 diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaa Kurikulum 2013 tersebut.
3. PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.
4. Kementerian Agama telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 113.165 orang (62,86%) dari jumlah keseluruhan Guru PAI 180.040 orang.