Ini Daftar SMA Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun 2021

55 SMA Negeri/Swasta

SMA NEGERI DAN SWASTA PER KECAMATAN DI KOTA BOGOR 

No.	Kecamatan	SMA		Jumlah
		Negeri	Swasta
	Jumlah	10	45	55
1	Kota Bogor Timur	1	7	8
2	Kota Bogor Barat	2	8	10
3	Kota Bogor Tengah	2	9	11
4	Kota Bogor Selatan	1	9	10
5	Kota Bogor Utara	2	6	8
6	Tanah Sereal	2	6	8

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2021

Kota Bogor (BIB) - Berdasarkan data pokok pendidikan, saat ini terdapat 55 SMA Negeri/Swasta di Kota Bogor. Terdiri dari 10 SMA Negeri dan 45 SMA Swasta.

Hampir semua kecamatan, persebaran SMA sudah merata. 

Dan hanya 1 SMA yang berstatus SPK di Kota Bogor.

Berikut ini daftar SMA Negeri dan Swasta di Kota Bogor Tahun 2021 :

17.154 Jumlah PAUD dan RA di Jabodetabek 2020

Jakarta (BIB) - Jumlah lembaga layanan pendidikan anak usia dini saat ini di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang mencapai 17.154 lembaga.

Sebanyak 4.988 lembaga berada dan tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut setara dengan 29,07% dari jumlah PAUD di Jabodetabek.

Selain di DKI Jakarta, layanan PAUD terbanyak kedua berada di Kabupaten Bogor yakni sebanyak 3.215 lembaga atau setara dengan 18,74% layanan PAUD di Jabodetabek.

Jadwal PPDB SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020

Hai!!! Adik-adik...yang mau mendaftar SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat kudu perhatikan informasi berikut ini....

Kota Bekasi (BIB) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Barat dimulai 17-22 Juni 2019.

Namun, kegiatan sosialisasi dan penetapan zonasi sudah dilakukan sejak April 2019.

Berikut ini adalah Jadwal PPDB SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020 :

Jadwal PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2019

No	Tanggal	Kegiatan	Ket
1	24 April 2019	Penetapan Zonasi
2	1 Mei – 16 Juni 2019	Sosialisasi PPDB
3	17 – 22 Juni 2019	Pendaftaran PPDB
4	24 – 26 Juni 2019	Verifikasi / Uji Kompetensi
5	29 Juni 2019	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
6	1 – 2 Juli 2019	Daftar Ulang
7	15 Juli 2019	Hari Pertama Masuk Sekolah
8	16 – 18 Juli 2019	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Sumber : PPDB Jabar 2019

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Aspek Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat & Swasta

Komunitas Peduli Sungai dan Relawan di Komunitas Ciliwung Condet, DKI Jakarta

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 26/KPS/M/2016

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sumber daya air antara lain diselenggarakan dengan berlandaskan pada wilayah sungai yang ditetapkan dan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi ditetapkan oleh menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Gerakan RT Ramah Air

SOLUSI BANJIR ALA AIR CILCIS

Rungkun Awi, Cisampay, Cisarua, Puncak - Bogor

Cisampay (BIB) - Sudah tiga kali kami melakukan pertemuan sekaligus kunjungan di daerah aliran sungai atau DAS. Bahkan, kami yang tergabung dalam anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA WS Cilcis) yang merupakan perwakilan NGO's ini ingin melakukan gerakan aksi.

Gagasan demi gagasan sebenarnya sudah dilontarkan dalam sidang-sidang pleno di TKPSDA, namun karena posisi NGO's bukan sebagai eksekutor, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi administrasi aturan Undang-Undang pada koordinasi pengelolaan sungai.

Singkatnya, keberadaan NGO's di TKPSDA WS Cilcis hanya sebagai penggembira dan mengugurkan kewajiban sesuai amanat dan peraturan perundang-undangan.

Toh, sekalipun demikian, para NGO's tidak patah arang. Bahkan banyak diantara kami yang berasal dari Komunitas Sungai bekerja tanpa perintah, bekerja tanpa gaji dan bekerja tanpa kompensasi dan asuransi.

Sehingga anekdot di komunitas malah begini, "Sudah Banyak Aksi, Konsolidasi sampai ke Frustasi" hehehe ...