Universitas di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Universitas atau perguruan tinggi di Indonesia mencapai 913 kampus. Namun, keseluruhan perguruan tinggi dari berbagai bentuk sebanyak 4.030 kampus.

Di Indonesia, bentuk perguruan tinggi termasuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Sebaran perguruan tinggi di Pulau Jawa masih mendominasi ya, mencapai 1.354 kampus yang setara dengan 33,59%.

BACA JUGA : Kampus Negeri di Indonesia Tahun 2025

Untuk universitas saja di Pulau Jawa mencapai 487 kampus (53,57%) dari 913 kampus. 72 kampus diantaranya merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Pulau Jawa.

PPPK Paruh Waktu 2025

Jakarta (BHC) - Pengadaan CASN T.A. 2024 yang terdiri dari CPNS sebanyak 178.080 formasi, PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II sebanyak 871.044 formasi, serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.134.939 formasi.

Khusus PPPK Paruh Waktu di beberapa daerah sudah tuntas 100%. Bahkan sudah bekerja dan menerima gaji.

Namun, apakah gajinya sesuai dengan UMR/UMK setempat?

Sekolah di Indonesia Yang Menjalankan Kurikulum Internasional dan Nasional Yang Belum Memiliki Izin Operasional SPK Tahun 2026

 Sekolah Nasional Plus

Jakarta (BHC) - Indonesia memiliki aturan soal pelaksanaan Kurikulum Internasional yang dilaksanakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya SPK, atau Satuan Pendidikan Kerjasama.

SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejak per tanggal 1 Desember 2014 seluruh sekolah yang berlabel Internasional harus berganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). SPK sebagai lembaga pendidikan Indonesia harus mencari mitra kerja satuan pendidikan yang sama dari luar negeri atau Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Anggota DPR RI Terpilih Menurut Dapil Pada Pemilu 2024

580 Kursi

Jakarta (BHC) - Pemilu 2024 menghasilkan 580 kursi DPR-RI dengan 8 partai politik lolos ke Senayan Jakarta. 

Pemenang Pemilu DPR-RI dengan perolehan kursi terbanyak adalah, PDIP sebanyak 110 kursi. Diikuti oleh Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai NasDem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi. PAN 48 kursi, dan Partai Demokrat 44 kursi.

Kampus di Bogor Tahun 2026

Bogor (BHC) - Kampus di Bogor termasuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor kini sudah beragam dan memiliki pilihan tersendiri. Mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, hingga akademi.

Ada yang milik pemerintah (kampus negeri), milik Kementerian/Lembaga (K/L), dan ada juga yang dikelola oleh Kementerian Agama. Serta tentunya milik masyarakat alias swasta.

Syarat Perizinan Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus Swasta (SKH/SLB) di Banten Tahun 2026

Kota Serang (BHC) - Izin Pendirian Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa merupakan perizijan yang dilayani oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk Wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang layanan Perizinan Pendidikan Khusus diajukan ke DPMPTSP Provinsi Banten.

Berikut Syarat Perizinan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus di Banten Tahun 2026;

Ini Daftar 29 SMK Swasta Favorit di Kota Bekasi Tahun 2026

Kota Bekasi (BHC) - Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat memiliki 142 SMK. Terdiri dari 15 SMK Negeri dan 127 SMK Swasta.

Dari 127 SMK Swasta di Kota Bekasi, hanya 29 SMK Swasta yang menjadi tujuan favorit calon siswa untuk menimba ilmu sembari mencari pengalaman untuk diterima di dunia kerja.

Pada tahun 2026 ini, hampir semua kecamatan sudah memiliki SMK Swasta Favorit. Hal ini juga cukup membanggakan karena di setiap kecamatan sudah terdapat SMK Negeri dan SMA Negeri, sehingga persaingan dalam pencari murid sangat ketat.

SMK Swasta bahkan di 10 besar terfavorit tersebut bisa bersaing ketat dengan SMK Negeri di daerahnya.

Daftar Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hingga September 2025, terdapat sedikitnya 230 perguruan tinggi di Indoensia yang telah memperoleh Akreditasi "Unggul".

Terdiri 181 universitas, 19 institut, 8 sekolah tinggi, 17 politeknik, dan 2 akademi.

Sebanyak 89 perguruan tinggi negeri, 17 perguruan tinggi K/L, dan 127 perguruan tinggi swasta.

Bila didasarkan persebaran wilayah, hanya 41 kampus (17,80%) di Pulau Sumatera, 7 kampus (2,73%) di Kalimantan, 14 kampus (6,39%) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta 14 kampus (5,47%) di wilayah Pulau Sulawesi. Serta di Wilayah Papua 1 kampus.

Sisanya sebanyak 156 kampus (68,49%) berdiri di wilayah Pulau Jawa. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) mencapai 46 kampus setara dengan 20,54%. 

Daftar SD di DKI Jakarta Tahun 2026

Foto : Kelanakids.com

Jakarta (BHC) - Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 8.949 sekolah per 03 Februari 2026. Terdiri dari 2.018 sekolah negeri (22,55%) dan 6.931 sekolah swasta (77,45%).

Sekolah swasta yang banyak tersebut ditunjang dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 4.136 sekolah (46,21%).

Sedangkan untuk SD saja sebanyak 2.235 SD (24,97%) saja. Sebanyak 1.305 SD Negeri (14,58%), 860 SD Swasta (9,61%), dan 70 SPK SD (0,78%).

BACA JUGA : Daftar SD Negeri dan Swasta di Jakarta Tahun 2025

Sementara itu jumlah sekolah di Indonesia mencapai 444.484 sekolah, sehingga persentase sekolah di Provinsi DKI Jakarta terhadap nasional adalah 2,01%.

Provinsi DKI Jakarta menjadi urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki sekolah terbanyak.

Persyaratan Rekomendasi SPK SD di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut ini adalah Syarat Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 :

1. Identitas Penanggung Jawab

2. NPWP Penanggung Jawab

3. SK Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan

4. NPWP Perusahaan/Yayasan

Izin Pendirian TK Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

 Ini Syarat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Identitas Kepala Taman Kanak-Kanak

2. Identitas Ketua/Pimpinan Pengurus

3. NPWP Badan Hukum (scan asli)

4. Akta Pendirian dan Perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang jika ada) (scan asli)

5. SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan yang diterbitkan oleh Kemenkumham (scan asli)

Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut Syarat Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Tanda Daftar Yayasan

2. Akta Pendirian Yayasan

3. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tidak Menempati atau Menggunakan fasilitas gedung milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor atau pada lahan yang bermasalah

5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30

6. SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

7. SK Pengesahan Akta Perubahan Yayasan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ini Syarat KKPR Non Berusaha di DKI Jakarta Tahun 2026

Syarat KKPR Non Berusaha di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab

2. NPWP Penanggung Jawab

3. Akta Pendirian & SK Pengesahannya

4. Akta Perubahan & SK Pengesahannya

5. NPWP Badan Hukum

6. Dokumen Penunjang lainnya

Daftar Perguruan Tinggi di Bekasi Tahun 2026

Cikarang (BHC) - Di Bekasi baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi sudah banyak perguruan tinggi yang sudah berdiri.

Selain terdaftar melalui LLDIKTI 04 Jawa Barat-Banten, banyak juga perguruan tinggi cabang dari Jakarta atau ada juga yang terdaftar melalui perguruan tinggi keagamaan swasta (PTAS).

Daftar Akreditasi Kampus Kementerian dan Lembaga di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Sejumlah kampus Kementerian/Lembaga (K/L) masih banyak yang mendapatkan Akreditasi A dan B.

Sedangkan yang sudah mendapatkan Akreditasi "Unggul" hanya berkisar 17 perguruan tinggi.

Diantaranya;

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Unggul)
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (Unggul)
3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Unggul)
4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Unggul)
5. Politeknik Statistika STIS (Unggul)
6. Politeknik Pariwisata NHI Bandung (Unggul)
7. Politeknik STTT Bandung (Unggul)
8. Politeknik Angkatan Laut (Unggul)
9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Unggul)
10. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang (Unggul)
11. Politeknik Pelayaran Surabaya (Unggul)
12. Politeknik Penerbangan Surabaya (Unggul)
13. Politeknik Pariwisata Bali (Unggul)
14. Politeknik Pariwisata Lombok (Unggul)
15. Politeknik Pariwisata Makassar (Unggul)
16. Akademi Angkatan Udara (Unggul)
17. Akademi Militer Magelang (Unggul)

Selebihnya mendapatkan Akreditasi "Baik Sekali" dan "Baik".

Ini Daftar Perguruan Tinggi Negeri Menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Dari 38 provinsi di Indonesia semua sudah memiliki perguruan tinggi negeri. Kecuali Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia berbagai macam bentuk mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik hingga akademi komunitas. 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Diktisaintek) mengelola universitas, institut, politeknik dan akademi komunitas.

BACA JUGA : Akreditasi Kampus Kementerian/Lembaga Tahun 2025

Sedangkan di Kementerian Agama (Kemenag) umumnya perguruan tinggi negerinya berupa universitas, institut dan sekolah tinggi. Untuk di Kementerian Agama hampir semua agama sudah memiliki perguruan tinggi negeri.

Sebut saja perguruan tinggi negeri Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Banjir Belum Surut, Banjir Datang Lagi

 Pemerintah "Kalah" Dengan Bencana Hidrometeorologi

"Kalah" dan "Tidak Mampu" inilah dua kata yang tepat diberikan terhadap Pemerintah. Bulan ini saja sudah 3 kali banjir "Bertamu", padahal banjir pertama dan kedua belum juga surut dan belum sempat beres-beres.

Anekdot skeptis dari rakyat Bekasi malah muncul, kok tidak ada #prayforbekasi #banjir. Justru malah orang-orang dengan keputusasaan membuat orang happy dengan banjir.

Banjir Perumahan Subsidi di Jabodetabek Bukan Murni Kesalahan Pengembang Lo

Pemerintah Minta Tanggung Jawab Pengembang

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Banjir yang terjadi di Perumahan Bersubsidi terutama di Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung tidak murni lo kesalahan pengembang.

Mengapa?

Karena banjirnya melebihi 3 meter itu sudah benar-benar bencana. Dan jika banjir lebih dari 1 meter biasanya berasal dari Sungai. 

Nah, siapa penguasa dan penanggung jawab sungai? 

Untuk DAS Bekasi, DAS Cakung, DAS Sunter dan DAS Blencong yang melewati Bekasi yang bertanggung jawab adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sedangkan DAS Citarum termasuk anak-anak sungainya menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Jika banjir hanya didasarkan pada banjir lokal, misal drainase di perumahan bersubsidi tidak berfungsi atau sudah tertutup bangunan, tentu tidak akan setinggi atau melebihi 1 meter banjirnya.

Terlihat, banjir juga disebabkan karena sungai-sungai besar di sekitarnya mengalirkan banjir menuju perumahan bersubsidi.

SPK di Indonesia Tahun 2026

Tangerang Selatan (BHC) - Persebaran Sekolah dengan Kurikulum Internasional belum merata di Indonesia. 

Saat ini, sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekolah yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) disebut Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK.

Sekolah SPK biasanya memakai kurikulum dan meng-impor guru dari luar negeri, sesuai dengan kurikulum yang di ampu-nya. SPK ini umumnya baru ada di wilayah perkotaan, dan terbanyak di aglomerasi Jabodetabek.

SPK di Indonesia biasanya dimulai dari Kelompok Bermain (KB) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

BACA JUGA : SPK SD di Indonesia Tahun 2019

Sebetulnya, sudah banyak sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan Kurikulum Internasional (kerja sama). Namun, belum mendapatkan Izin Operasional SPK dan belum memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Umumnya, kurikulum internasional di Indonesia antara lain; (a) Kurikulum Montessori, (b) Cambridge International, (c) International Baccalaureate (IB), (d) International Primary Curriculum, (e) Singaporean Primary School Curriculum, (f) Australian Curriculum. Bahkan ada juga dari daerah lain, sebut saja dari Taiwan, Mesir, Maroko, Arab dll.