Kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah TAHUN 2026

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria kekayaan, modal, atau hasil penjualan (omzet) tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dibagi menjadi 3 kategori, yaitu;

1. USAHA MIKRO : modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan Omzet Tahunan Maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) *Nilai Omzet Diatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

2. USAHA KECIL : modal usaha diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan Omzat Tahunan diatas Rp. 2.000.000.000,00 s.d. Rp. 15.000.000.000,00 *Nilai Omzet Diatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

3. USAHA MENENGAH : modal usaha diatas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan omzet tahunan diatas Rp. 15.000.000.000,0 s.d. Rp. 50.000.000.000,00 *Nilai Omzet Diatas Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi Keagamaan, baik Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia sudah berkembang dengan baik.

Ditandai dengan berdirinya kampur berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi.

Bahkan untuk kampus keagamaan negeri sudah tersebar di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia.

Begitupun Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTAS) juga menjamur bak musim hujan saja. Hal ini untuk mengisi kekosongan terhadap daya tampung di perguruan tinggi yang masih terbatas dan umumnya berdiri di ibukota provinsi.

Jumlah PTKIN, PTAS sudah mencapai angka 1.000 kampus.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Universitas di Kementerian Agama Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Sebetulnya, banyak perguruan tinggi saat ini yang dulunya memiliki izin awal dari Kementerian Agama berpindah ke LLDIKTI (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Hal ini tercermin dari apabila perguruan tinggi tersebut memiliki Fakultas Agama Islam (FAI) dapat dipastikan awalnya merupakan perguruan tinggi yang memperoleh izin dari Kemenag.

Bahkan, hingga saat ini jikapun Kampus Umum mendirikan Fakultas Agama Islam (FAI) nya tetap wajib mengurus izinnya di Kemenag beserta program studinya.

Perguruan Tinggi Keagamaan biasanya lebih umum berbentuk Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Tetapi, baik Institut maupun Sekolah Tinggi akan bertransformasi menjadi Universitas.

Saat ini perguruan tinggi keagamaan terdiri dari Keagamaan Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Kampus Muhammadiyah di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Kampus Muhammadiyah biasanya terdiri dari penamaan Aisyiyah, Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah.

Kampus Muhammadiyah ada yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan juga Akademi. Kampus Muhammadiyah menyelenggarakan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, Kelas Internasional, RPL.

Muhammadiyah juga membuka kampus di Malaysia, kelas jarak jauh di Singapura, Korea Selatan dan Australia.

Berdasarkan data BAN-PT, kampus Muhammadiyah yang sudah terakreditasi "UNGGUL" sebanyak 20 kampus.

Daftar Universitas Swasta di Indonesia Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Indonesia memiliki sejumlah perguruan tinggi yang tersebar bahkan di kota-kota kecil di seluruh Nusantara.

Ada yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, kali ini kita akan membahas universitas saja ya. Berapa ya jumlahnya.

Kadang penempatan nama universitas tidak sesuai, misal untuk LLDIKTI Wilayah 03 Jakarta banyak universitasnya ternyata berdiri di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Begitu juga di wilayah perkotaan lain, sebut saja Kota Medan terdaftar universitasnya, tetapi alamatnya di Kabupaten Deli Serdang.

Jumlah Sekolah, Siswa dan GTK Terbanyak Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2026

Surabaya (BHC) - Jumlah sekolah terhadap banyaknya siswa ternyata tidak berkorelasi jika dilihat berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia.

Contohnya, untuk jumlah sekolah terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, tetapi jumlah siswa terbanyak justru berada di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Timur unggul karena pertumbuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah ini cukup pesat. Saat ini di Jawa Timur memiliki 38.445 lembaga PAUD, sementara di Jawa Barat hanya ada 30.954 lembaga. Perbedaannya mencapai 8000-an PAUD.

Dapodik di Jakarta Tahun 2026

1.653.112 Siswa

Jakarta (BHC) - Hingga per 26 Oktober 2026, di Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, DKI Jakarta telah memiliki 8.912 Sekolah, 1.653.112 Siswa, dan 123.044 GTK.

Terdiri dari 1.920 Sekolah Negeri, 960.280 Siswa Negeri, dan 49.947 GTK Negeri.

Sedangkan swasta terdiri dari 6.992 Sekolah, 746.832 Siswa, dan 73.097 GTK.

Ini Perusahaan Peserta Proper di Wilayah Sulawesi Tahun 2026

Kota Makassar (BHC) - Wilayah Kepulauan Sulawesi merupakan daerah pertambangan di Indonesia. Hampir seluruh provinsi memiliki wilayah tambang.

Disisi lain masih ada juga pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit. Pada musim penghujan, wilayah ini sangat rawan bencana banjir. 

Daftar Peserta Proper dari Maluku dan Maluku Utara Tahun 2026

Kota Ternate (BHC) - Bilqis Haura Consultant mencatat sebanyak 94 menjadi peserta proper dari Wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2026.

Khusus dari Provinsi Maluku Utara cukup banyak perusahaan yang beraktifitas di bidang tambang mineral. 

Tambang memang menjadi andalan di Wilayah Kepulauan Maluku. Padahal dahulunya Maluku dikenal sebagai sumber rempah-rempah yang tercium baunya hingga ke Eropa sana.

Sekarang mineralnya tercium baunya jauh hingga ke China, hehehe.

Daftar Perusahaan Peserta Proper di Tanah Papua Tahun 2026

Jayapura (BHC) - Berdasarkan catatan Bilqis Haura Consultant, pada tahun 2026 ini ada 56 perusahaan yang mengikuti program Proper KLH/BPLH dari Tanah Papua. 

Yang paling menonjol adalah Pertamina, Listrik, Freeport dan perkebunan sawit. Uniknya di Provinsi Papua Pegunungan belum ada perusahaan yang mengikuti Proper tahun ini.

Semoga dengan mengikuti proper semakin transparan pengelolaan dan pengendalian lingkungan di perusahaan tersebut agar tidak terjadi lagi bencana kerusakan lingkungan, hutan, alam dan kebakaran yang lebih parah di tanah papua.

Mengingat, Papua menjadi salah satu paru-paru dunia yang hutannya menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup hingga saat ini.

Berapa Sih Jumlah Sekolah Swasta di Indonesia?

273.438 Sekolah Swasta

Jakarta (BHC) - Indonesia saat ini memiliki 447.722 sekolah. Terdiri dari 273.438 Sekolah Swasta (61,07%).

Jika dirinci tentang sekolah swasta berdasarkan jenjang, maka 200.367 PAUD (44,75%), 21.074 SD (4,70%), 20.243 SMP (4,52%), 8.064 SMA (1,80%), 10.575 SMK (2,36%), 1.802 SLB (0,40%), dan 11.302 PKBM (2,52%).

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah sekolah swasta terbanyak, yakni mencapai 48.169 sekolah swasta (10,75%). Secara persentase, Sekolah Swasta di DKI Jakarta menjadi paling banyak persentasenya di Indonesia, yaitu sekitar 78,45%.

Tambang di Kalimantan Tahun 2026

Banjarmasin (BHC) - Di Pulau Kalimantan, selain perkebunan kelapa sawit, kegiatan perhutanan lainnya, ada juga tambang dan penggalian yang berpotensi merusak hutan dan menyebabkan bencana kekeringan, kebakaran dan banjir.

Uniknya di Kalimantan itu, di kota-kota juga ada kebun sawit dan pertambangan. Entah kenapa bisa mendapatkan izin. Padahal kita tahu, kota seharusnya menjadi tempat tinggal paling nyaman bagi warga, tanpa kebisingan tambang dan pencemaran.

Untuk kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan, perusahaan tambang wajib ikut program proper.

Layanan PAUD di Tangerang Raya dan Banten Tahun 2026

BSD City (BHC) - Jumlah Layanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di seluruh Banten mencapai 6.898 lembaga. Memiliki 243.114 siswa dan 28.838 guru.

Terdiri dari 726 PAUD di Kota Tangerang, 797 PAUD di Kota Tangerang Selatan, dan 1.751 PAUD di Kabupaten Tangerang.

Kemudian ada 470 PAUD di Kota Serang, 311 PAUD di Kota Cilegon, 906 PAUD di Kabupaten Lebak, 814 PAUD di Kabupaten Pandeglang, serta 1.123 layanan PAUD di Kabupaten Tangerang.

Hanya 118 layanan PAUD di Banten yang berstatus PAUD Negeri. Setara dengan 1,71%.

Sekolah di Banten dan Tangerang Raya Tahun 2026

Serang (BHC) - Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten/kota, dan Tangerang Raya lebih dikenal dengan Wilayah Jabodetabek ketimbang Banten.

Saat ini, jumlah sekolah di seluruh Banten sebanyak 15.357 lembaga, 2.532.103 murid, dan 168.043 guru.

Ada 7.163 sekolah (46,64%) berada di Wilayah Tangerang Raya dari 15.357 sekolah yang ada saat ini di Banten.

Tangerang Raya yang dimaksud adalah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Ini 40 Daftar Kabupaten/Kota Dengan Pertumbuhan PAUD Tertinggi di Indonesia Tahun 2026

Kabupaten Bogor (BHC) - Layanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Indonesia berkembang pesat sejak tahun 2000-an. Layanan PAUD yang dimaksud adalah Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Data yang dimaksudkan adalah, data bahwa Kabupaten/Kota telah memiliki minimal 1.000 layanan PAUD. 

Jika mengacu pada data 1.000, maka kabupaten/kota di Wilayah Luar Jawa belum begitu mampu untuk bersaing, tetapi jumlah siswa yang terlayani secara total hampir menyamai, minimal diatas 10.000 anak.

Daftar Kabupaten dan Kota Yang Memiliki SD dan Siswa Terbanyak Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Ternyata tidak semua berkorelasi antara banyaknya jumlah sekolah dengan jumlah muridnya. Contohnya pada jenjang SD.

Dari 149.921 SD di Indonesia dan tersebar 514 kabupaten/kota. hanya sedikit daerah yang memiliki jumlah sekolah diatas 1.000 SD atau jumlah siswa diatas 100.000 siswa.

Ada yang jumlah sekolahnya diatas 1.000 SD, tetapi muridnya kurang dari 100.000 siswa. Sebaliknya ada juga sekolahnya kurang dari 1.000 SD, tetapi muridnya lebih dari 100.000 siswa.

Begini Kondisi Kewenangan Pemerintah Provinsi Terhadap Pendidikan Tahun 2026

Kecuali DKI Jakarta, Semua Provinsi Hanya Memiliki Tanggung Jawab Terhadap SMA, SMK, dan SLB

Jakarta (BHC) - Pemerintah Provinsi di Indonesia hanya diberikan kewenangan mengelola SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta.

Tetapi, untuk sekolah swasta dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap Yayasan (masyarakat).

Sedangkan jenjang PAUD, SD, SMP, PKBM, dan SKB berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi DKI Jakarta, mengelola semua jenjang pendidikan dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini hingga jenjang Menengah.

Selain berbentuk sekolah, ada juga pendidikan berbentuk madrasah, pondok pesantren dan pendidikan diniyah. Layanan ini khusus dikendalikan oleh Kementerian Agama.

Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran, ada juga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta berbentuk Sekolah Rakyat dibawah kewenangan Kementerian Sosial.

Kondisi Pendidikan di Jawa Barat Tahun 2026

Bandung (BHC) - Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak mencapai 9.923.066 siswa. Tetapi, bukan merupakan yang paling banyak sekolahnya.

Karena Provinsi Jawa Barat justru memiliki jumlah sekolah di bawah Provinsi Jawa Timur yang memiliki sekolah sebanyak 67.761 sekolah. Sedangkan Jawa Barat cuma memiliki 65.596 sekolah.

Tetapi, untuk jumlah siswa keseluruhan dan jumlah guru, Provinsi Jawa Barat unggul dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Jumlah ini termasuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM, dan SKB.