Sekolah di Kabupaten Bogor Bagian Barat Tahun 2026

Jika Terjadi Pemekaran

Cigudeg (BHC) - Kabupaten Bogor jika dimekarkan menjadi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Timur (Jonggol), dan Kabupaten Bogor Barat maka akan terpisah dalam pendataan sekolah secara otomatis.

Untuk calon Kabupaten Bogor Bagian Barat akan bergabung sedikitnya 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Cigudeg, Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Parungpanjang, Rumpin, Sukajaya, Tenjo, dan Tenjolaya.

Sekolah di Kabupaten Bogor Bagian Timur Tahun 2026

Dapodikdasmen di Kabupaten Bogor Bagian Timur (Jonggol) 2026

 

No	Kecamatan	Dapodik
		Sekolah	Murid	Rombel	Guru	Tendik
	Jumlah	1.340	244.209	9.513	10.892	2.834
1	Jonggol	239	36.253	1.472	1.621	456
2	Cariu	85	10.009	461	547	162
3	Cileungsi	348	77.863	2.939	3.375	841
4	Gunung Putri	339	61.730	2.454	3.257	745
5	Klapanunggal	141	30.206	1.055	1.015	292
6	Sukamakmur	105	16.542	658	598	179
7	Tanjungsari	83	11.606	474	479	159

Sumber : Dapodikdasmen, 03 Januari 2026

Jonggol (BHC) - Wilayah Kabupaten Bogor Bagian Timur terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari.

Jumlah layanan pendidikan di Kabupaten Bogor Bagian Timur (Jonggol) mencapai 1.340 sekolah. Dalam hal ini belum termasuk Madrasah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah.

Rincian sekolah di Kabupaten Bogor Bagian Timur adalah;

• Kecamatan Cileungsi = 348 lembaga
• Kecamatan Gunung Putri = 339 lembaga
• Kecamatan Jonggol = 239 lembaga
• Kecamatan Klapanunggal = 141 lembaga
• Kecamatan Sukamakmur = 105 lembaga
• Kecamatan Cariu = 85 lembaga
• Kecamatan Tanjungsari = 83 lembaga

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

UKL-UPL 2026

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Formulir UKL-UPL) diajukan oleh Pelaku Usaha bersamaan dengan Persetujuan Teknis (Pertek) apabila dipersyaratkan.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badang Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuat 2 kategori Dokumen UKL-UPL, yaitu;

1. Formulir UKL-UPL Standar Spesifik : formatnya sudah disediakan oleh AmdalNet

2. Formulir UKL-UPL Standar : formatnya sesuai dengan PP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekolah Kedinasan dan Kampus Kementerian/Lembaga Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga atau Kampus Kedinasan di Indonesia saat ini cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh Kementerian/Badan/Lembaga.

Beberapa diantaranya bahkan sudah menyabet Akreditasi "Unggul".

Berikut ini Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Terakreditasi "Unggul" hingga tahun 2026;

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
4. Politeknik Angkatan Laut
5. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
6. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
7. Politeknik Pariwisata Bali
8. Politeknik Pariwisata Lombok
9. Politeknik Pariwisata Makassar
10. Politeknik Pariwisata NHI Bandung
11. Politeknik Pelayaran Surabaya
12. Politeknik Penerbangan Surabaya
13. Politeknik Statistika STIS
14. Politeknik STTT Bandung
15. Akademi Militer (AKMIL) Magelang 

Ini Jumlah SMA Negeri, Sekolah Rakyat Jenjang SMA, SMA Swasta dan SPK SMA di Indonesia Tahun 2026

15.211 SMA

Jakarta (BHC) - Sejak kewenangan SMA, SMK, dan SLB dibebankan kepada Pemerintah Provinsi, belum banyak sekolah negeri yang terbangun baru alias Unit Sekolah Baru (USB).

Di Tahun Ajaran 2025/2026 ini justru sekolah negeri yang terbangun berupa Sekolah Rakyat Jenjang SD, SMP, dan SMA.

Namun, pengelolaannya tidak di Provinsi melainkan di Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan menyasar peserta didik dari kalangan masyarakat miskin dan sangat miskin.

Tercatat dalam Dapodikdasmen, hingga per tanggal 03 Januari 2026 ada 95 Sekolah Rakyat Jenjang SMA yang sudah berdiri.

Indonesia hingga saat ini baru memiliki 15.211 SMA. Sudah termasuk 7.185 SMA Negeri, 95 Sekolah Rakyat Jenjang SMA, 7.801 SMA Swasta, dan 130 SPK SMA.

Provinsi Jawa Barat tetap menjadi nomor 1 daerah di Indonesia penyumbang SMA terbanyak. Diikuti oleh Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Banten.

KBLI Pendidikan 2025

Jakarta (BHC) - Pada KBLI Pendidikan diurut dalam abjad Q. Perbedaan yang mencolok diantaranya adalah bahwa KBLI Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) sudah sama dengan Pendidikan Swasta.

Sedangkan Pendidikan Keagamaan Islam (Madrasah) KBLI nya sudah disamakan dengan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Dan pemisahan antara sekolah umum dan madrasah sehingga memiliki KBLI sendiri-sendiri.

Sementara itu, Pendidikan Keagamaan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu memiliki KBLI tersendiri, terpisah dari Pendidikan Keagamaan Islam. 

BACA JUGA : KBLI Pendidikan 2020

KBLI 2025 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berikut KBLI Pendidikan 2025 :

Perizinan Berusaha Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Ada yang baru dalam proses perizinan berusaha tahun 2026. Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBBR). Dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Kedua, terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Dengan demikian KBLI 2020 sudah bertransformasi ke KBLI 2025.

Persetujuan Lingkungan (PL) Tahun 2026

Persetujuan Lingkungan atau PL wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan

PL diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup, berupa;

• Amdal
• UKL-UPL
• SPPL

Ini Jumlah SD Negeri dan Swasta di Indonesia Tahun 2026

149.838 SD

Jakarta (BHC) - Sekolah Dasar atau SD yang dimaksud adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Rakyat Jenjang SD, SD Swasta dan SPK SD.

Total jumlah SD di Indonesia hingga per 03 Januari 2026 sebanyak 149.838 SD. Rinciannya 129.169 SD Negeri, 65 Sekolah Rakyat SD, 20.405 SD Swasta, dan 199 SD SPK.

Jumlah layanan SD terbanyak berdasarkan provinsi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 19.661 lembaga. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 19.008 lembaga.

Diikuti oleh Jawa Tengah 18.543 lembaga.

Baru kemudian provinsi di luar Pulau Jawa yakni Sumatera Utara sebanyak 9.724 lembaga dan Sulawesi Selatan sebanyak 6.493 lembaga.

Jumlah Sekolah Rakyat jenjang SD terbanyak berada di Jawa Timur sebanyak 9 SRSD. Dan SPK SD terbanyak berada di DKI Jakarta sebanyak 28 SPK SD.

Ini Jumlah SMP Negeri dan Swasta di Indonesia Tahun 2026

44.267 SMP

Jakarta (BHC) - Jumlah Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Indonesia per Januari 2026 mencapai 44.267 SMP.

Terdiri dari 24.218 SMP Negeri, 95 Sekolah Rakyat Jenjang SMP, 19.791 SMP Swasta, dan 163 SPK SMP.

Jenjang SMP merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga database ada pada Kabupaten/Kota.

Selain SMP, masih ada jenjang setara seperti MTs dan Pendidikan Diniyah Wustha pada Kementerian Agama.

Mulai Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 ini, kita akan tampilkan terpisah Data Sekolah Rakyat Jenjang SMP dan SPK SMP.

SMP terbanyak di Indonesia adalah;

1. Jawa Barat = 6.238 SMP
2. Jawa Timur = 5.154 SMP
3. Jawa Tengah = 3.508 SMP
4. Sumatera Utara = 2.793 SMP
5. NTT = 1.891 SMP

Berapa Jumlah Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Indonesia Tahun 2026

Berapa Jumlah Sekolah dan Madrasah?

Jakarta (BHC) - Catatan yang dihimpun Bilqis Haura Consultant per 1 Januari 2026 jumlah sekolah, madrasah, pondok pesantren dan pendidikan diniyah di Indonesia sebanyak 677.611 lembaga.

Dengan rincian 444.315 sekolah, 88.581 madrasah dan 344,715 pondok pesantren dan pendidikan diniyah.

Secara terpetinci lagi, maka jumlah lembaga pendidikan di Indonesia Tahun 2026 adalah;

• PAUD = 206.708 Lembaga
• RA = 31.482 Lembaga
• SD = 149.833 Lembaga
• MI = 25.026 Lembaga
• SMP = 44.267 Lembaga
• MTs = 19.694 Lembaga
• SMA = 15.211 Lembaga
• MA = 10.374 Lembaga
• SMK = 14.425 Lembaga
• MAK = 5 Lembaga
• SLB 2.426 Lembaga
• PKBM & SKB = 11.440 Lembaga

SMA Dan SMK Terfavorit di Kalimantan Tahun 2025

Ketapang (BHC) - Sekolah swasta di Wilayah Kalimantan masih terkonsentrasi di perkotaan. Walaupun ada 1-2 di wilayah kecamatan, belum mendapatkan perhatian dari calon peserta didik.

Tetapi, perkembangan sekolah swasta di Kalimantan masih sangat menjanjikan. Mengingat, tingginya minat warga Kalimantan untuk mengenyam pendidikan. Disamping, karena memang pemerintah belum mampu menyediakan pendidikan berkualitas dan bermutu secara merata.

Mungkin 5 tahun ke depan, sekolah swasta unggulan akan menjamur di seantero Kalimantan. Apalagi dengan telah beroperasinya Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sebetulnya, beberapa sekolah yang bekerja sama dengan internasional (SPK) sudah ada beberapa yang berdiri di wilayah Kalimantan lo.

Update Bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Tahun 2025

Lubuk Basung, Agam (BHC) - Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal di bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi 1.140 orang. Dan masih ada 163 jiwa dinyatakan hilang.

KORBAN BANJIR SUMATERA 2025

No	Kondisi	Jumlah	Bencana Banjir
			Aceh	Sumut	Sumbar
1	Meninggal	1.140	513	365	262
2	Hilang	163	31	60	72

Sumber : BNPB, 28 Desember 2025

Sementara itu, terdata ada masyarakat sebanyak 7 ribu yang terluka, hampir 3,3 juta jiwa terdampak di 52 kabupaten/kota.

Mengungsi 399,2 ribu.

Infrastruktur yang rusak diantaranya; 166.743 ribu unit rumah, 1,6 ribu fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 97 jembatan.

Banjir dan Longsor terjadi pada 26 November 2025.