Persyaratan Rekomendasi SPK SD di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut ini adalah Syarat Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 :

1. Identitas Penanggung Jawab

2. NPWP Penanggung Jawab

3. SK Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan

4. NPWP Perusahaan/Yayasan

SPK di Indonesia Tahun 2026

Tangerang Selatan (BHC) - Persebaran Sekolah dengan Kurikulum Internasional belum merata di Indonesia. 

Saat ini, sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekolah yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) disebut Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK.

Sekolah SPK biasanya memakai kurikulum dan meng-impor guru dari luar negeri, sesuai dengan kurikulum yang di ampu-nya. SPK ini umumnya baru ada di wilayah perkotaan, dan terbanyak di aglomerasi Jabodetabek.

SPK di Indonesia biasanya dimulai dari Kelompok Bermain (KB) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

BACA JUGA : SPK SD di Indonesia Tahun 2019

Sebetulnya, sudah banyak sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan Kurikulum Internasional (kerja sama). Namun, belum mendapatkan Izin Operasional SPK dan belum memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Umumnya, kurikulum internasional di Indonesia antara lain; (a) Kurikulum Montessori, (b) Cambridge International, (c) International Baccalaureate (IB), (d) International Primary Curriculum, (e) Singaporean Primary School Curriculum, (f) Australian Curriculum. Bahkan ada juga dari daerah lain, sebut saja dari Taiwan, Mesir, Maroko, Arab dll.

Ini Jumlah SD Negeri dan Swasta di Indonesia Tahun 2026

149.838 SD

Jakarta (BHC) - Sekolah Dasar atau SD yang dimaksud adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Rakyat Jenjang SD, SD Swasta dan SPK SD.

Total jumlah SD di Indonesia hingga per 03 Januari 2026 sebanyak 149.838 SD. Rinciannya 129.169 SD Negeri, 65 Sekolah Rakyat SD, 20.405 SD Swasta, dan 199 SD SPK.

Jumlah layanan SD terbanyak berdasarkan provinsi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 19.661 lembaga. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 19.008 lembaga.

Diikuti oleh Jawa Tengah 18.543 lembaga.

Baru kemudian provinsi di luar Pulau Jawa yakni Sumatera Utara sebanyak 9.724 lembaga dan Sulawesi Selatan sebanyak 6.493 lembaga.

Jumlah Sekolah Rakyat jenjang SD terbanyak berada di Jawa Timur sebanyak 9 SRSD. Dan SPK SD terbanyak berada di DKI Jakarta sebanyak 28 SPK SD.

SPK SD Aktif di Jabodetabek Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Ada 115 SPK SD di Jabodetabek per Agustus 2025. Perkembangan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau Sekolah yang bekerja sama dengan Sekolah di luar negeri masih didominasi di wilayah Jabodetabek.

Lainnya banyak berdiri di sekitar kota-kota metropolitan di luar Jabodetabek. Sebut saja Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Cilegon, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Purwokerto, Yogyakarta, Kota Surabaya, Bali, Kota Mataram, dan Kota Makassar serta di Papua.

Namun, 78% nya tersebar di Jabodetabek. 

Di Jabodetabek juga terkonsentrasi pada wilayah perumahan elit dan mandiri, sebut saja Kelapa Gading, PIK, Pulo Mas, Pondok Indah, Kemang, Lippo Karawaci, BSD City, Lippo Cikarang, Harapan Indah, dan Sentul.

Target pasarnya memang untuk orang kaya dan ekspatriat yang menginginkan pendidikan nasional dicampur dengan pendidikan luar negeri.

Rata-rata SPK di Indonesia tidak banyak, hanya mereka membuka cabang diperbagai tempat dengan nama yang sama. 

Ini Daftar SPK Aktif di DKI Jakarta Tahun 2024

SPK TK. KB, SD, SMP & SMA

Jakarta (BHC) - PT Bilqis Haura Consultant atau BHC akan menginformasikan keberadaan Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta atau Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Biasanya SPK di Indonesia bekerjasama dengan Cambridge dan IB (International Baccalaureate). SPK menyandingkan Kurikulum Nasional, saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka.

Setiap SPK berbeda dalam pelaksanaan dan implementasi sesuai karakter yang dibangun sekolah masing-masing.

SPK di Jakarta dan Bodetabek cukup berkembang. Bahkan saat ini sudah merambah ke berbagai kota besar di Indonesia.

Saat ini jumlah SPK di DKI Jakarta sebanyak 231 SPK. Terdiri dari 37 SPK TK, 23 SPK KB, 71 SPK SD, 59 SPK SMP dan 41 SPK SMA.

Sedangkan persebaran SPK berdasarkan wilayah, Kota Jakarta Selatan sebanyak 88 SPK, Kota Jakarta Utara 66 SPK dan Kota Jakarta Barat sebanyak 55 SPK.

Berikut ini Tabel 1.1. Sebaran SPK Aktif di DKI Jakarta Tahun 2024;

SPK Aktif di Jakarta Tahun 2024

 

No	Kota	Jumlah	SPK di Jakarta
			TK	KB	SD	SMP	SMA
	Jumlah	231	37	23	71	59	41
1	Jakarta Pusat	9	0	0	2	4	3
2	Jakarta Timur	13	3	1	4	3	2
3	Jakarta Barat	55	7	4	19	14	11
4	Jakarta Selatan	88	18	11	26	20	13
5	Jakarta Utara	66	9	7	20	18	12

Sumber: Dapodikdasmen, Kemdikbudristek, diolah Bang Imam Berbagi, 2024 

SPK SD di DKI Jakarta Tahun 2024

73 SPK SD

Jakarta (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK adalah lembaga layanan pendidikan swasta di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengadopsi kurikulum luar negeri (MoU).

Di Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang menjamur pendirian SPK. Sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Tetapi masih terbatas di daerah-daerah tertentu saja.

Tentunya yang memiliki perumahan yang cukup banyak dihuni ekspatriat atau siswa yang menginginkan melanjutkan pendidikan keluar negeri.

Saat ini di Jakarta terdapat 73 SPK SD. Terkonsentrasi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur masih sangat sedikit.

BACA JUGA : Daftar SPK PAUD di Indonesia Tahun 2024

KONSULTASI PERIZINAN : Bang Imam 0813-14-325-400

Saat ini jumlah SD di DKI Jakarta sebanyak 2.236 lembaga. Terdiri dari 1.306 SD Negeri dan 930 SD Swasta. Jadi persentase SPK SD di DKI Jakarta adalah 3,26%.

Ini Dapodik SD Swasta di Kota Jakarta Barat Tahun 2023

243 SD Swasta

Bang Imam

Pengamat dan Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S mengakui cukup sussah SD Swasta bersaing dengan SD Negeri. Terutama pada SD Swasta level menengah dan level bawah.

Sebab, menurutnya di Provinsi DKI Jakarta siswa yang bersekolah di SD Negeri dimanjakan dengan bantuan KJP. Boleh dibilang, masuk SD Negeri sudah serba 'Gratis'.

Namun, dia menambahkan, bahwa 3 tiga hal yang dapat dilakukan oleh SD Swasta untuk mampu bersaing dengan SD Negeri.

"Menurut survey kami, ada 3 hal peserta didik akan memilih sekolah swasta. Yang pertama adalah kualitas, kedua fasilitas (sarana dan prasarana) dan yang ketiga berbasis keagamaan," tutur Bang Imam, panggilan akrab Konsultan Pendidikan ini di Jakarta, 10 Oktober 2023.

Bang Imam kemudian menjelaskan, bahwa jarang sekali peserta didik berebut masuk SD Negeri jika ingin mengejar kualitas. Umumnya, menurutnya lagi peserta didik masuk SD Negeri lebih kepada harapan memakai fasilitas 'pendidikan gratis'.

BACA JUGA : Dapodik SD Swasta di Kota Jakarta Selatan Tahun 2023

"Jadi, jika ingin SD Swasta diburu peserta didik, tentu harus menjamin sekolah tersebut berkualitas. Minimal diatas rata-rata SD Negeri terdekat," tuturnya.

Dapodik SD Swasta di Kota Jakarta Utara Tahun 2023

 198 SD Swasta

Dapodik SD Negeri dan Swasta di Kota Jakarta Utara Tahun 2023

 

No	Kecamatan	Dapodik SD Negeri dan Swasta
		Sekolah	Siswa	Rombel	Guru	Tendik	Ruang Kelas
	Jumlah	334	121.921	2.806	5.923	1.472	4.557
1	Cilincing	79	29.032	996	1.217	329	940
2	Kelapa Gading	40	10.859	471	731	188	549
3	Koja	61	25.518	872	1.118	273	843
4	Pademangan	23	10.396	368	490	137	377
5	Penjaringan	49	21.330	808	1.121	236	835
6	Tanjung Priok	82	24.786	925	1.246	309	1.013

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2023

Tanjung Priok (BIB) - Kota Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang memiliki sekolah swasta yang cukup banyak.

Dari 1.373 sekolah yang tersebar di Kota Jakarta Utara, sebanyak 1.142 lembaga merupakan sekolah swasta. Artinya, sebanyak 83,17% merupakan sekolah milik masyarakat. 

Sedangkan milik pemerintah atau sekolah negeri hanya sekitar 231 sekolah negeri (16,83%).

Khusus dalam pembahasan kali ini, yakni jenjang Sekolah Dasar (SD), jumlah SD di Kota Jakarta Utara mencapai 334 SD. Terdiri dari 136 SD Negeri (40,71%) dan 198 SD Swasta (59,29%).

Bahkan 21 diantaranya merupakan SPK SD atau setara dengan 6,28%.