[Hambatan] Honorer Menuju PNS...!!!!

Bekasi (BIB) - Tidak banyak yang curiga, jika Panselnas (Panitia Seleksi CPNS Nasional) juga bisa 'bermain', mengubah jawaban seseorang menjadi benar dengan sengaja memperlambat pengumuman CPNS utamanya terhadap Tenaga Honorer Kategori II (K2).

Kecurigaan itu bukan tidak mungkin, sebab tidak ada yang mengawasi Panselnas dalam mengolah hasil LJK K2. Jika yang mengawasi BPK, BPKP dan KPK, benarkah?

Bagaimana teknis pengawasan, siapa tenaganya, dan kapan mereka mengawasi Panselnas...!!!

Hingga hari ini, semua masih menuding bahwa selama ini 'permainan' KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) hanya dilakukan oleh daerah dan instansi dalam merekrut pegawai menjadi PNS.

Kecurigaan terhadap praktek KKN oleh lembaga/kementerian/instansi dan provinsi/kab/kota dibuktikan dengan diambil alihnya proses seleksi CPNS oleh pusat dalam hal ini MenPAN-RB dan BKN. 

Pengambilalihan ini juga dilegalisasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berbekal aturan tersebut, pengadaan PNS pada instansi/lembaga/kementerian dan provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sepenuhnya oleh Kemen PAN-RB dan BKN.

Namun kenyataan dilapangan proses demi proses terjadi pemunduran dan ketidakakuratan data. Bahkan dalam wawancara salah seorang anggota ICW yang juga merupakan tergabung dalam pengawasan CPNS 2013, justru tidak mengetahui dan tidak diberitahu penyebab pemunduran pengumuman hasil CPNS.

Jika prinsip pengadaan PNS yang diklaim oleh Men PAN-RB sudah melaksanakan azas dan prinsip objektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, non diskriminatif, tidak dipungut biaya, efektif dan efesien, sementara disana-sini pelaksanaan seleksi CPNS utamanya untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2) tidak sesuai dengan azas dan prinsip diatas.

Lihatlah proses honorer K2 menuju PNS 2013 sesuai dengan analisis Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, LSM Sapulidi di bawah ini :

[HAMBATAN] HONORER MENUJU PNS 2013

URAIAN	HONORER		UMUM
	KATEGORI I	KATEGORI II	SISTEM CAT	SISTEM LJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BASIS DATA	Kiriman K/L dan Provinsi/Kab./Kota	Kiriman K/L dan Provinsi/Kab./Kota	Pelamar sesuai formasi	Pelamar sesuai formasi
ATURAN/ACUAN	PP 48/2005 PP 43/2007 PP 56/2012 SE 05/2010 SE 03/2012	PP 48/2005 PP 43/2007 PP 56/2012 SE 05/2010 SE 03/2012	UU 8/1974 UU 43/1999 PP 98/2000 PP 11/2012	UU 8/1974 UU 43/1999 PP 98/2000 PP 11/2012
SISTEM SELEKSI	Seleksi Berdasarkan Administrasi utamanya (1) Dibiayai oleh APBN/APBD, (2) SK Minimal 1 Tahun per 31 Desember 2005 dan tetap bekerja secara terus-menerus, (3) Usia min. 19 tahun dan mak. 46 tahun per 1 Januari 2006, (4) Diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang	Seleksi Berdasarkan Administrasi utamanya (1) Tidak Dibiayai oleh APBN/APBD, (2) SK Minimal 1 Tahun per 31 Desember 2005 dan tetap bekerja secara terus-menerus, (3) Usia min. 19 tahun dan mak. 46 tahun per 1 Januari 2006, (4) Diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang	Seleksi administrasi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan formasi CPNS, persyaratan dilengkapi dan bisa dikirimkan melalui online	Seleksi administrasi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan formasi CPNS, persyaratan dilengkapi dan bias dikirimkan melalui online
VERIFIKASI DAN VALIDASI	Dilakukan verifikasi dan validasi administrasi sehingga dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), yang MK kemudian dilakukan ATT oleh BKN dan QA oleh BPKP	Dilakukan uji publik dan pendataan ulang hingga 2 kali	Verifikasi data dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan formasi	Verifikasi data dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan formasi
UJI PUBLIK	TIDAK ADA	UJI PUBLIK dilakukan di K/L dan Prov/Kab/Kota	TIDAK ADA	TIDAK ADA
TES	TIDAK ADA TES (yang lulus administrasi dinyatakan lulus dan pemberkasan CPNS)	TKD DAN TKB (TKB dilaksanakan sekaligus dalam satu hari dengan TKB, hampir semua tenaga honorer kesulitan menjawab soal TKD karena memang pertanyaan tidak relefan dengan bidang dan kompetensinya)	TKD (Metode tes dengan Computer Assisted Test, namun sekalipun menggunakan CAT dan hasil bisa dilihat langsung, tetapi tidak otomatis dinyatakan lulus	TKD dan Sebagian TKB (pelaksanaan tes dilakukan 2 kali yakni didahului TKD, setelah dinyatakan lulus baru bias mengikuti TKB, namun sebagian instansi tidak melaksanakan TKB
PERSENTASE DIANGKAT CPNS	100%	30%	100% (namun apabila dari jumlah formasi yang lulus melebihi kuota, maka yang diangkat adalah urutan tertinggi passing grade sesuai formasi)	100% (namun apabila dari jumlah formasi yang lulus melebihi kuota, maka yang diangkat adalah urutan tertinggi passing grade sesuai formasi)
PENGUMUMAN	SERING DIUNDUR
PROSES PEMBERKASAN CPNS	Ada proses ATT (audit tujuan tertentu), QA (quality assurance),	BELUM JELAS DIUNDUR HINGGA AKHIR JANUARI	Hasil tes diumumkan oleh KemenPAN-RB dan BKN, tapi yang lulus dasn diterima diumumkan oleh PPK	Hasil tes diumumkan oleh KemenPAN-RB dan BKN, tapi yang lulus dan diterima diumumkan oleh PPK
MENJADI CPNS	Per Januari 2014	BELUM JELAS	Per Januari 2014	Per Januari 2014

Sumber : Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi/LSM SAPULIDI

Dalam proses pengadaan data dilakukan pendataan sesuai dengan acuan PP 48/2005 dan PP 43/2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Namun, dari semua persyaratan, hampir semua bisa dipalsukan kecuali menyangkut usia/umur.

Hingga dilakukan proses uji publik sekalipun, pendataan masih tetap amburadul dan 'honorer siluman' sebutan untuk K2 yang memanipulasi data tetap lolos mengikuti seleksi. Hal ini karena koordinasi dan pengawasan yang kurang ketat dan aplikasi pendataan K2 oleh BKN masih tergolong longgar. Selain 'honorer siluman' bisa lolos bahkan banyak data yang ganda sehingga datanya membengkak.

Dengan ketidakcermatan dan cara-cara Men PAN-RB dan BKN menghardik K2 lewat aturan yang hanya mengangkat tidak lebih dari 30% K2 saat ini, menjadikan k2 pesimis untuk diangkat menjadi PNS.

Seharusnya Men PAN-RB dan BKN memberikan ruang yang lebih longgar dengan menilai dan memahami sistem serta kondisi di lapangan. Kita berharap, hingga akhir Januari 2014 ini tidak ada lagi pemunduran, sehingga honorer K2 bisa bernapas lega dan bekerja tanpa dibayangi status yang tidak jelas.

Belum lagi bagaimana nasib K2 yang tidak lulus PNS, jika dikembalikan ke daerah atau instansinya masing-masing, apa aturannya, dimana mereka ditempatkan...

Berita terkahir ingin mau menuntaskan proses reformasi birokrasi dengan cara mempercepat membuat 19 PP dan 4 Perpres untuk mendampingi UU ASN yang telah diundangkan. Cara ini dilakukan untuk mematikan langkah Honorer Kategori II (K2) untuk tidak bisa lagi menuntut macam-macam, termasuk diangkat menjadi PNS.

Karena dalam UU ASN, honorer dalam sebutan lain masih ada, yaitu PPPK. Tetapi PPPK sekalipun telah mengabdi sebagai pegawai ASN tidak dapat diangkat menjadi PNS. 

Apakah akhir Januari 2014 merupakan titik akhir perjuangan honorer K2? (bang imam)

Berita terkait baca :

Siapa Yang Berhak Mengumumkan CPNS 2013?  
Perbedaan Honorer Dengan PPPK di UU ASN
Pengumuman CPNS Diundur 
12 Desember Penetapan Kelulusan Honorer K2 oleh PPK 
Posisi TU & Administrasi pada Pengangkatan CPNS 
21 Desember 2013 Pengumuman Kelulusan Tes CPNS K2 
RUU ASN : "Honorer" Tetap Ada, Tapi Tidak Ada Pengangkatan PNS