Ini 57 Kabupaten/Kota Berkomitmen Laksanakan PAUD Pra SD Tahun 2018

Jakarta (BIB) - Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program penuntasan anak usia 5-6 tahun masuk PAUD sebelum SD.

Program tahun 2018 ini ditujukan kepada 57 kabupaten/kota yang sudah memiliki komitmen penuntasan PAUD 1 tahun Pra SD.

Program penuntasan ikut PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk SD ditujukan bagi siswa yang berusia 5-6 tahun. 

Peserta kegiatan adalah pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, bunda PAUD, camat, kepala desa/lurah, dan instansi terkait di wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan bentuk kegiatan adalah rapat, koordinasi lapangan dan kunjungan kerja.

Besaran bantuan Rp. 25.000.000,00

Ini Daftar Perusahaan Proper di Kalimantan Barat Tahun 2018

47 Perusahaan

Pontianak (BIB) - Perusahaan peserta proper dari Provinsi Kalimantan Barat di dominasi dari perusahaan sawit. Pada penilaian proper tahun 2018, sebanyak 47 perusahaan menjadi peserta proper dari 1.906 perusahaan yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain perusahaan sawit ada juga tambang dan makanan dan minuman. Berikut adalah daftar jenis industri yang mengikuti proper dari Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 :

• sawit
• karet
• kayu lapis
• pengolahan logam
• makanan dan minuman
• tambang mineral
• minyak goreng
• energi PLTD
• migas distribusi

Ini adalah tabel jumlah peserta proper per kabupaten/kota tahun 2018 :

Daftar Peserta Proper dari Provinsi Lampung Tahun 2018

86 Perusahaan Peserta

Bandarlampung (BIB) - Direktorat Jenderal Pengendalian Pnecemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan penilaian kinerja terhadap pengelolaan lingkungan pada perusahaan atau proper tahun 2018.

Sebanyak 1.906 perusahaan menjadi peserta proper di tahun 2018. Dari Provinsi Lampung peserta mencapai 86  perusahaan.Kegiatan usaha yang mengikuti proper dari Lampung, diantaranya jenis industri :

• energi PLTU
• energi PLTP
• gula rafinasi
• gula
• karet
• sawit
• kertas
• makanan dan minuman
• air minum dalam kemasan
• minyak goreng
• olahan kelapa
• pakan ikan
• pakan ternak
• pengolahan rempah
• tapioka
• tepung
• olahan daging
• olahan buah-buahan
• penetasan anak ayam
• peternakan
• MSG
• kayu lapis
• karbon akitf
• kopi
• migas distribusi
• minyak goreng
• semen, dan
• stocpile batubara

Syarat Pendirian TK di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Bekasi membuat sejumlah persyaratan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini, maka beberapa persyaratan dan sejumlah unsur harus terpenuhi terlebih dahulu.

Ini Daftar Perusahaan Peserta Proper dari DKI Jakarta Tahun 2018

73 Perusahaan

Jakarta (BIB) - Sekitar 73 perusahaan di Provinsi DKI Jakarta menjadi peserta proper tahun 2018. Di tahun 2017 lalu peserta proper dari Jakarta hanya sekitar 70 perusahaan. Itu artinya ada penambahan 3 peserta.

Proses penilaian proper untuk tahun 2017-2018 dimulai sejak bulan Juli 2017 hingga bulan Juni 2018.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL, KLHK) Nomor : SK.41/PPKL/SETWAS/WAS-1/3/2018 tentang Penetapan Peserta Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018, jumlah peserta yang tercatat seluruh Indonesia sebanyak 1.906 perusahaan.

Peringkat proper terdiri dari Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan Emas.

Walaupun sudah banyak perusahaan yang sudah berdiri di DKI Jkaarta, tetapi hanya sedikit yang mengikuti program proper.

Berikut ini peserta proper dari Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 :

Daftar Peserta Proper di Banten Tahun 2018

134 Perusahaan

Kota Tangerang (BIB) - Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) di Provinsi Banten pada tahun 2018 ini diikuti oleh 133 perusahaan.

Pada Tahun 2017 lalu, dari Provinsi Banten peserta proper hanya 129 orang, dan saat ini berarti bertambah sebanyak 4 perusahaan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL, KLHK) jumlah peserta proper tahun 2018 ini di seluruh Indonesia mencapai 1.906 perusahaan.

Penilaian proper tahun 2018 dimulai dari bulan Juli 2017 hingga bulan Juni 2018.

Peserta proper 2018 ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2018.

Berikut ini perusahaan peserta Proper di Provinsi Banten tahun 2018 :

Daftar Peserta Proper di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

288 Peserta Proper

Kota Bekasi (BIB) - Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2017-2018 diikuti oleh 1.906 perusahaan di seluruh Indonesia. Dari Provinsi Jawa Barat sendiri diikuti sebanyak 288 perusahaan.

Penilaian Proper tahun 2018 dimulai sejak bulan Juli 2017 hingga berakhir pada bulan Juni 2018.

Peserta Proper 2017-2018 ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL, KLHK) Nomor: SK.41/PPKL/SET/WAS-I/3/2018 tentang Penetapan Peserta Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018.

SK ditantangani Ditjen PPKL, M.R Karliansyah pada tanggal 12 Maret 2018.

Peringkat proper sendiri terdiri dari Hitam, Merah, Biru, Hijau dan Emas.

Berdasarkan kegiatan dan lokasi perusahaan, berikut ini adalah tabel peserta proper di Jawa Barat tahun 2018 :

Jumlah Peserta Proper di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
	Jumlah	288
1	Kabupaten Bandung	28
2	Kabupaten Bandung Barat	12
3	Kabupaten Bekasi	77
4	Kabupaten Karawang	37
5	Kabupaten Purwakarta	12
6	Kabupaten Subang	12
7	Kabupaten Bogor	29
8	Kabupaten Cianjur	1
9	Kabupaten Garut	3
10	Kabupaten Sukabumi	19
11	Kabupaten Cirebon	4
12	Kabupaten Indramayu	6
13	Kabupaten Majalengka	2
14	Kabupaten Sumedang	4
15	Kota Bandung	10
16	Kota Bekasi	9
17	Kota Bogor	4
18	Kota Cimahi	3
19	Kota Cirebon	1
20	Kota Depok	14
21	Kota Tasikmalaya	1

Sumber : Dirjen PPKL, KLHK 2018

Berikut ini daftar perusahaan yang mengikuti Proper 2018 di Provinsi Jawa Barat :

Perintah Membuat DELH dan DPLH

Yth.
1. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
2. Para Bupati di Seluruh Indonesia
3. Para Walikota di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016

TENTANG

KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :

1.1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal" dan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)".

1.2. Pasal 36 ayat (1) dan 40 ayat (1) "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan".

Perintah Membuat DELH dan DPLH Untuk Gedung Pemerintah/Pemerintah Daerah, Gedung Milik TNI, POLRI, Kementerian & Non Kementerian

Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016
Lampiran : -
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Yang Sudah Berjalan

Yth
1. Para Menteri Kabinet Kerja RI
2. Panglima TNI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian RI
5. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
6. Para Bupati di Seluruh Indonesia
7. Para Walikota di Seluruh Indonesia
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :

1.1. Pasal 22 ayat (1) dan 34 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal" dan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)".

1.2. Pasal 36 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". 

Kewajiban ini juga berlaku untuk kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Daftar SMK di Kota Cikarang Tahun 2018

44 SMK DI CIKARANG

Kota Cikarang (BIB) - Bagi yang mau melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan di Kota Cikarang, ada baiknya mengikuti informasi penting ini.

Menurut data yang dirilis Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi per Maret 2018, jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Cikarang mencapai 44 satuan pendidikan.

Kota Cikarang yang dimaksud adalah mencakup 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Kecamatan Cikarang Utara.

Di Kota Cikarang jumlah SMK Negeri sebanyak 6 satuan pendidikan dan SMK Swasta mencapai 38 satuan pendidikan. Hingga saat ini di Kecamatan Cikarang Timur belum terdapat SMK Negeri. Sementara di Kecamatan Cikarang Barat sudah berdiri 3 SMK Negeri. 

Jika dilihat persebaran jumlah SMK, maka di Kecamatan Cikarang Utara terdapat 15 SMK, Cikarang Barat 14 SMK, Cikarang Selatan 8 SMK, Cikarang Timur 3 SMK, dan Cikarang Pusat terdapat 4 SMK.

Jumlah SMK di Kota Cikarang Tahun 2018

No	Kecamatan	SMK		Total
		NEGERI	SWASTA
	Jumlah	6	38	44
1	Cikarang Pusat	1	3	4
2	Cikarang Timur	0	3	3
3	Cikarang Barat	3	11	14
4	Cikarang Selatan	1	7	8
5	Cikarang Utara	1	14	15

Sumber : Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi, Maret 2018