Guru Berstatus Honorer di SMA Capai 34.615 Orang

Terbanyak Justru Berada di Sumatera Selatan Yaitu 2.401 Orang

Jakarta (BIB) - Masih banyaknya guru berstatus honorer atau guru tidak tetap (GTT) di sekolah menjadi salah satu persoalan serius dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terkait dengan lemahnya manajemen mutu serta rendahnya penghasilan menjadikan tidak menentunya konsep pengembangan mutu pendidik di SMA.

Guru Honorer pada jenjang SMA termasuk Guru Bantu Pusat yang ada di swasta saat ini mencapai 34.615 orang. Rinciannya adalah 763 orang GB di SMA Negeri, 481 orang GB Swasta, 3.670 Guru Honorer Daerah (Honda), dan 30.182 Guru Tidak Tetap (GTT).

1.804.743 Guru Berstatus PNS di Indonesia

Didominasi Guru SD Capai 1,1 Juta Orang

Jakarta (BIB) - Keadaan guru PNS dan Non PNS di Indonesia masih jomplang dan perlu memiliki strategi untuk menanganinya. Hingga saat ini berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi jumlah guru PNS di Indonesia mencapai 1.804.743 orang. Jumlah ini belum termasuk guru di madrasah.

Guru berstatus PNS terbanyak di jenjang SD yakni sebanyak 1.101.434 orang. Kemudian di jenjang SMP yaitu 376.837 orang dan disusul pada jenjang SMA 183.256 orang, SMK 82.560 orang dan PAUD sebanyak 60.656 orang.

Apabila guru PNS didasarkan pada status, maka jumlahnya adalah, 203.798 orang PNS berstatus jabatan Kepala Sekolah, 1.474.944 orang PNS berstatus Guru, 15.462 orang PNS dari Kementerian Agama dan 113.992 orang PNS yang mengabdi di sekolah swasta.

Berikut ini rincian guru dan kepala sekolah berstatus PNS di Indonesia (tidak termasuk yang mengabdi di madrasah binaan Kementerian Agama) :

76.583 Madrasah Ikut Mencerdaskan Bangsa

Didominasi Madrasah Swasta

Jakarta (BIB) - Berdasarkan data Emis terbaru dari Kementerian Agama, jumlah madrasah aktif hingga saat ini mencapai 76.583 lembaga. Terdiri dari 27.947 Raudlatul Athfal (RA), 24.342 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 16.718 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 7.576 Madrasah Aliyah (MA).

Terlihat jelas perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD-RA) cukup signifikan. RA merupakan pendidikan dini yang 100% dikelola oleh swasta.

Jumlah RA terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur yakni mencapai 6.908 lembaga aktif. Kemudian disusul di Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.437 lembaga, Jawa Tengah 4.502 lembaga, Sumatera Utara 1.815 lembaga, Banten 1.329 lembaga, dan DKI Jakarta 1.022 lembaga.

Sedangkan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, masih dominan berada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Bila dilihat secara keseluruhan mulai dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA maka sebaran madrasah terbanyak di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 19.137 lembaga.

Kemudian disusul di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.938 lembaga. Berikutnya Provinsi Jawa Tengah 10.727 lembaga, Sumatera Utara 4.110 lembaga, Banten 3.656 lembaga, NTB 2.590 lembaga, Sulawesi Selatan 2.463 lembaga, dan Lampung 2.308 lembaga.

Ini Fakta, Soal Pengabdian Guru Swasta

776.500 Guru Mengabdi di Sekolah Swasta & 47.414 Ruang Kelas Rusak

Jakarta (BIB) - Hingga saat ini tercatat sebanyak 776.500 orang mengabdi sebagai pendidik (guru0 di sekolah swasta diseluruh Indonesia. Guru itu tersebar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 290.256 orang, SD 148.219 orang, SMP 153.326 orang, SMA 89.619 orang, dan di SMK sebanyak 95.080 orang.

Guru di sekolah swasta ada yang berstatus PNS, GTY, GB, Honda, dan GTT. Tercatat sebanyak 113.992 orang berstatus PNS, 388.878 orang berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY), 3.842 orang berstatus Guru Bantu Pusat (GB), dan 52.098 orang menjadi Guru Honor Daerah (Honda), serta 217.690 orang mengabdi sebagai Guru Tidak Tetap.

Jadi apabila dikurangi dengan guru berstatus PNS, maka jumlah guru di sekolah swasta (GTY, GB, Honda dan GTT) mencapai 662.506 orang.

310.740 Ruang Kelas di Indonesia Kondisinya "Rombeng"

263.326 Ruang Kelas Berada di Sekolah Negeri

JAKARTA (BIB) - Sebanyak 310.740 ruang kelas disemua jenjang di Indonesia dikategorikan "rombeng" atau rusak. Dari jumlah tersebut, 125.408 ruang kelas diantaranya kondisinya rusak berat. Sisanya 19.434 ruang kelas rusak sedang dan 165.898 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan.

Data ini berdasarkan Statistik Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2014 lalu.

Ironisnya sekolah "rombeng" itu umumnya merupakan ruang kelas di sekolah negeri atau milik pemerintah. Bila dihitung antara kondisi rusak ringan, sedang dan berat di sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tercatat mencapai 263.326 ruang kelas. Sedangkan ruang kelas rusak di sekolah swasta adalah 47.414 ruang kelas.

Berikut ini rincian ruang kelas dengan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat di sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Indonesia baik disekolah negeri maupun di sekolah swasta :

JUMLAH RUANG KELAS RUSAK DI INDONESIA

NO	JENJANG	JUMLAH RUANG KELAS
		RUANG KELAS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH RK RUSAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SD	954.810	747.646	97.783	-	109.950	207.733
2	SMP	297.886	221.642	46.327	19.434	10.013	75.774
3	SMA	141.987	121.290	13.235	-	2.962	16.197
4	SMK	104.105	91.450	8.553	-	2.483	11.036
	JUMLAH	1.498.788	1.182.028	165.898	19.434	125.408	310.740

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keadaan Desember 2014, diolah kembali oleh Sapulidi Riset Center (SRC), 2015

Uji Kompetensi Guru (UKG) Bertujuan Untuk Identifikasi Kelemahan Guru Dalam Penguasaan Kompetensi Pedagogik dan Profesional

Soal 192 Buah & Waktu 120 Menit

Jakarta (BIB) - Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada Nopember 2015 ini dimaksudkan untuk mengukur akademis dan kemampuan guru dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru. UKG lebih bertujuan untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan pemetaan penguasaan guru terhadap kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Pelaksanaan UKG lebih difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional tersebut. UKG juga dimaksudkan sebagai dasar Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang merupakan bagian dari proses Penilaian Kinerja dan Kompetensi (PKK)

Jadi tidak dimaksudkan untuk memotong dan menghentikan tunjangan profesional guru.

Pelaksanaan UKG dilakukan bagi guru PNS dan Non PNS dengan jumlah soal yang diujikan mencapai 192 soal dengan waktu 120 menit (2 jam). Soal akan berbeda pada setiap guru, tergantung dari sertifikat pendidik dan jenjang pendidikan yang diampunya.

Hasil UKG ini menjadi tolak ukur dalam pertimbangan kebijakan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru serta untuk memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap guru.

Acuan UKG berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang UKG.

Puluhan Sekolah Belajar Tanpa Plafon

BEKASI - Puluhan sekolah di Kota Bekasi hingga sekarang kondisinya masih memprihatinkan. Bahkan sebagian besar siswa terpaksa belajar di ruang kelas tanpa atap plafon. Ironisnya, sampai sekarang belum ada rencana pembangunan sekolah rusak.

"Masih banyak sekolah rusakyang sama sekali belum dibangun. Selama ini yang dibangun hanyalah pembangunan lanjutan. Kalau yang baru-baru tidak ada," kata Direktur LSM Sapulidi, Khotibul Imam (maksudnya Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S), Selasa (22/9) kemaren.

Kondisi sekolah yang sama sekali belum tersentuh untuk pembangunan, kata Imam, sebanyak 71 sekolah. Data itu tercatat sejak tahun 2014 lalu. Dia mengaku, tahun 2015 ini, pemerintah daerah kebanyakan melaksanakan proyek lanjutan saja.

"Kalau memang ada sekolah yang mendapat bantuan pembangunan, itu hanya proyek lanjutan tahun sebelumnya," jelasnya.

Dia mengaku, kondisi sekolah di Kota Bekasi  memang sangat memprihatinkan. Salah satunya seperti sekolah yang ada di Kelurahan Sumur Batu, dan Jatiasih. Di wilayah itu diakuinya, kondisi bangunannya sudah tidak layak. Salah satunya, sekolah di dua wilayah itu, sudah tidak memakai bagian atap ruang kelas.

"Karena tripleknya sudah diambil semua, lantaran sudah rusak," ucapnya.

Ada 4.377 Orang Guru Honorer di TK Negeri Pembina Seluruh Indonesia

Jangan Sampai Kelupaan Yaa...

Guru TK Se-Kota Bekasi berforo bersama saat pelaksanaan Porseni IGTKI-PGRI di Ancol, Jakarta (Bang Imam)

Jakarta (BIB) - Masih ada lo 4.377 orang guru berstatus honorer di TK Negeri Pembina se Indonesia. Guru Honorer di TK Negeri Pembina tersebut tersebar di 2.083 TK Negeri Pembina di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Selain guru honorer masih ada tenaga kepegawaian non PNS sebanyak 1.748 orang. Sehingga total tenaga honorer (guru dan pegawai) di TK Negeri Pembina mencapai 6.125 orang.

Nah, sebanyak 6.125 orang inilah yang perlu diperjuangkan statusnya menjadi PNS.

Berdasarkan Data Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah keseluruhan guru dan pegawai di Taman Kanak-Kanak mencapai 346.273 orang. Terdiri dari 275.099 guru dan 71.174 orang pegawai.

7 Ikhtiar Revolusi Mental Bidang Pendidikan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama, mari kita haturkan syukur ke hadirat ilahi atas kesempatan dan kekuatan mental kita untuk terus mengubah negeri ini menjadi lebih baik.

Sesungguhnya, Indonesia merdeka dengan semangat yang nyata yaitu melindungi segenap warga, menggelar kesejahteraan, mencerdaskan anak bangsa, serta berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Kementerian kita memegang peran penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah kita harus memastikan bahwa kita menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas dan terus memajukan kebudayaan.

Kedua, saya ingin kita semua mendalami esensi gerakan revolusi mental. Revolusi mental, sejatinya, adalah penegasan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Intinya adalah ajakan untuk berani melakukan perubahan, mulai dari cara pikir, bertindak, sampai gaya hidup agar selaras dengan nilai kejuangan dan berorientasi kemajuan.

Perkenankan saya mengutip pernyataan Bung Karno yang sangat relevan dengan gerakan revolusi mental: “Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.”

Kuncinya: orientasi menuju manusia baru yang berkomitmen moral, berintegritas, kompeten, dan semangat bekerja keras.

2.861 Honorer K2 Kota Bekasi Masih Berpeluang Diangkat PNS

Total Eks K2 Nasional Sebanyak 439.956 Orang

Buku Analisis Kebutuhan Guru di Kota Bekasi 2012-2016 yang dibuat oleh LSM Sapulidi

Kota Bekasi (BIB) - Berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC) Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) Kota Bekasi yang masih berpeluang diangkat menjadi PNS sebanyak 2.861 orang. Hal ini mengacu kepada kesepakatan antara Pemerintah yang diwakili oleh MenPANRB dengan Komisi II DPR-RI yang menyatakan akan mengangkat eks K2 sebanyak 439.956 orang.

Data ini adalah berdasarkan K2 yang mendapatkan nomor tes seleksi CPNS pada Nopember 2013 lalu.

Di Kota Bekasi K2 yang mendapatkan nomor tes sebanyak 3.290 orang. Sedangkan yang mengikuti tes seleksi pada Nopember 2013 lalu sebanyak 3.132 orang, sementara itu ada 158 orang tidak hadir saat pelaksanaan tes seleksi CPNS.

Dari jumlah K2 tersebut, Panselnas mengumumkan sebanyak 838 orang atau 26,24% dinyatakan lulus seleksi tes CPNS K2. Dan yang tidak lulus mencapai 2.294 orang (73,76%).

Namun dalam proses verifikasi dan validasi berkas pengajuan NIP, hanya 429 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan sudah diangkat menjadi CPNS di Pemerintah Kota Bekasi. Sisanya 409 orang tidak memenuhi syarat (TMS) dan gagal menjadi CPNS.