Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1437 H

Keluarga Besar

Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Anggaran Pendidikan di Kementerian Agama Tahun 2017

Rp. 50,4 Triliun Anggaran Fungsi Pendidikan

Jakarta (BIB) - Dari 414,093 triliun anggaran fungsi pendidikan pada RAPBN Tahun 2017, yang masuk lewat Kementerian Agama (Pusat) sebesar Rp. 50,4 triliun. 

BACA JUGA : Ini Anggaran Pendidikan Tahun 2017

Alokasi anggaran pendidikan ada yang melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 142,1 triliun dan melalui Belanja Pemerintah Daerah (Transefer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp. 269,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan di Pemerintah Pusat terbesar berada di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp. 50,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Rp. 39,8 triliun, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) sebesar Rp. 38,4 triliun.

Anggaran pendidikan pada BA BUN sebesar Rp. 1,2 triliun.

Dalam alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dialokasikan melalui dana alokasi khusus bidang fisik (DAK Fisik) sebesar Rp. 8,1 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp. 109,0 triliun. DAK Non Fisik diantaranya ditujukan untuk pembiayaan, Biaya Operasional Sekolah (Dana BOS) sebesar Rp. 45,1 triliun, dan pembayaran tunjangan profesi guru PNS Daerah sebesar Rp. 56,6 triliun.

Sementara itu anggaran pendidikan juga masuk dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2,5 triliun.

423.411 Siswa Bersekolah di Kota Bekasi 2016

Kota Bekasi (BIB) - Sebanyak 423.411 siswa bersekolah di Kota Bekasi untuk semua jenjang pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.

Yang paling banyak ya... siswa sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 239.449 siswa. Kemudian disusul jumlah siswa SMP sebanyak 88.346 siswa, SMA 37.012 siswa, SMK 58.572 siswa, dan SLB sebanyak 32 siswa.

Kalau dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah siswa laki-laki sebanyak 217.990 siswa dan murid perempuan mencapai 205.421 orang.

Berikut jumlah siswa yang bersekolah di Kota Bekasi pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 :

Dapodik Siswa SMP Semester Ganjil di Kota Bekasi Tahun 2016

SMPN 20 Kota Bekasi dan SMPN 31 Kota Bekasi Belum Mengirimkan Data

Kota Bekasi (BIB) - Hingga per tanggal 04 September 2016, jumlah siswa jenjang SMP pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 di Kota Bekasi mencapai 88.333 siswa. Jumlah ini sudah termasuk siswa yang bersekolah di negeri dan swasta.

Untuk siswa yang bersekolah di SMP Negeri, saat ini tercatat sebanyak 44.988 siswa. Sebenarnya jumlah ini lebih banyak lagi, karena hingga saat ini SMPN 20 Kota Bekasi dan SMPN 31 Kota Bekasi belum mengirimkan data siswanya ke Dapodik, Kemdikbud.

Sementara itu USB SMPN 42 Kota Bekasi hingga SMPN 49 Kota Bekasi kemungkinan data siswa masuk pada Dapodik sekolah induk.

Di Tahun Pelajaran 2016/2017 ini, Pemerintah Kota Bekasi telah menambah sedikitnya 6 Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SMP, yaitu : USB SMPN 44 Kota Bekasi, USB SMPN 45 Kota Bekasi, USB SMPN 46 Kota Bekasi, USB SMPN 47 Kota Bekasi, USB SMPN 48 Kota Bekasi dan USB SMPN 49 Kota Bekasi.

Data yang terhimpun pada Data Pokok Pendidikan jumlah siswa SMP pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 per kelas, adalah :

• Kelas 1 : 15.747 siswa (7.469 laki-laki dan 8.278 perempuan)
• Kelas 2 : 15.068 siswa (6.986 laki-laki dan 8.082 perempuan)
• Kelas 3 : 14.201 siswa (6.598 laki-laki dan 7.603 perempuan)

Ini Anggaran Pendidikan Tahun 2017

Total Anggaran Pendidikan Tahun 2017 Sebesar Rp. 414.093.164.417.000,- 

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017, belanja di bidang pendidikan merupakan hal yang paling banyak dibicarakan.

Beberapa anggaran pendidikan yang melalui transfer ke daerah lebih banyak dimasukkan dalam komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. DAK NON FISIK di bidang pendidikan seperti; dana BOS, BOP PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dll.

Pada tahun 2017 mendatang, anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 45.120.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah). 

Sedangkan Biaya Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp. 3.710.000.000.000,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Rupiah).

Dapodik Guru Semester Ganjil di Kota Bekasi Tahun 2016

18.964 Guru di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Jumlah guru yang mengabdi di semua jenjang sekolah yang ada di Kota Bekasi menurut Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 18.964 orang.

Terdiri dari 6.678 guru berjenis kelamin laki-laki dan 12.286 guru berjenis kelamin perempuan.

Jumlah guru terbanyak berada di jenjang SD yakni sebanyak 10.543 orang, yang terdiri dari 3.155 guru berjenis kelamin laki-laki dan 7.388 guru berjenis kelamin perempuan.

Di Kota Bekasi masih terdapat guru honorer berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan guru honorer murni (sukwan).

Ini Pejabat di Dirjen PAUD dan Dikmas

Struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Ir. Harris Iskandar, P.hD ~ Direktur Jenderal

I. SEKRETARIAT JENDERAL

Dr. Wartanto ~ Sekretaris Direktur Jenderal

Ir. Triana Januari, M.Pd ~ Kepala Bagian Umum dan Kerjasama

Drs. Suparjo, M.Pd ~ Kepala Bagian Keuangan dan BMN

Ir. Agus Pranoto Basuki, M.Pd ~ Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Dr. Agus Salim ~ Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian

Up Date Proses NIP CPNS K2 Bali, NTB & NTT

Kantor Regional X Denpasar : 11.913 Orang Selesai NIP

Denpasar (BIB) - Untuk proses NIP CPNS Tenaga Honorer Kategori II (K2) Wilayah Kantor Regional X Denpasar, yang meliputi Provinsi Bali, NTB, dan NTT untuk anggaran tahun 2013 dan 2014 formasi yang tersedia sebanyak 12.640 orang K2.

Namun yang sudah diusulkan oleh ke-3 provinsi tersebut sebanyak 12.274 orang. Sementara itu yang sudah selesai proses NIP sebesar 11.913 orang. Masih tersisa 288 orang K2 yang belum memiliki NIP CPNS.

Ada 1 orang K2 di Kabupaten Gianyar BTL.

Ada yang dinyatakan TMS 113 orang, adalah:

1. Kabupaten Buleleng 2 orang
2. Kabupaten Jembrana 2 orang
3. Kabupaten Klungkung 21 orang
4. Kabupaten Badung 10 orang
5. Kabupaten Tabanan 4 orang
6. Kota Denpasar 6 orang
7. Kabupaten Lombok Barat 2 orang
8. Kabupaten Lombok Tengah 33 orang
9. Kabupaten Sumbawa 3 orang
10. Kota Mataram 7 orang
11. Kota Bima 5 orang
12. Kabupaten Kupang 5 orang
13. Kabupaten Timor Tengah Utara 1 orang
14. Kabupaten Ngada 1 orang
15. Kabupaten Manggarai Barat 1 orang
16. Kabupaten Manggarai Timur 7 orang
17. Kabupaten Nagekeo 1 orang
18. Kabupaten Sumba Tengah 1 orang
19. Kabupaten Sabu Raijua 1 orang

Up Date NIP CPNS K2 di Sulawesi Utara, Gorontalo & Maluku Utara

Kantor Regional 11 Manado : Ada 7.039 Orang Selasai NIP CPNS

Manado (BIB) - Proses NIP CPNS Tenaga Honorer Kategori II di wilayah Kantor Regional XI Manado tergolong cepat. Terlihat sudah banyak daerah yang telah rampung penyelesaian NIP CPNS nya.

Hingga per tangga 02 September 2016 yang sudah selesai di Kanreg 11 Manado sebanyak 7.039 orang. Sementara yang masih tersisa dan masih dalam proses sebanyak 40 orang.

Sementara itu ada yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL) 1 orang K2 di Kabupaten Gorontalo.

Ada juga K2 Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 106 orang di :

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 20 orang
2. Kabupaten Gorontalo 86 orang

Up Date NIP CPNS K2 di Riau, Sumatera Barat & Kepulauan Riau

Kantor Regional 12 Pekanbaru : 8.679 Orang Selesai NIP K2

Pekanbaru (BIB) - Per tanggal 02 September 2016, proses NIP CPNS K2 di Wilayah Kantor Regional XII Pekanbaru sudah menyelesaikan beberapa daerah. 

Lihatlah tabel dibawah ini, yang berwarna kuning berarti belum ada satupun yang diproses NIP nya. Mungkin masih dalam tahap pemeriksaan. Sedangkan warna merah sudah selesai.

Untuk Kantor Regional XII Pekanbaru membawahi 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. NIP CPNS K2 yang sudah selesai adalah 8.679 orang.

Ada 86 orang K2 yang dinyatakan BTL atau Berkas Tidak Lengkap. Daerah yang terindikasi BTL (berkas tidak lengkap) berada di:

1. Kabupaten Padang Pariaman 2 orang
2. Kabupaten Tanah Datar 2 orang
3. Kota Batam 82 orang

Ada juga yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 47 orang yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir 15 orang
2. Kabupaten Rokan Hulu 1 orang
3. Kota Pekanbaru 3 orang
4. Kota Dumai 1 orang
5. Kabupaten Tanah Datar 1 orang
6. Kabupaten Sijunjung 18 orang
7. Kota Bukittinggi 3 orang
8. Kota Padang 3 orang
9. Kabupaten Natuna 1 orang
10. Kota Tanjungpinang 1 orang

Kasus BTL dan TMS yang terdapat dalam proses verifikasi dan validasi pada proses pembuatan NIP CPNS K2 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut (kekurangan persyaratan sesuai dengan PP 56/2012), diantaranya :

• Printout Permintaan NIP
• Fotocopy Ijazah/STTB
• Daftar Riwayat Hidup (DRH)
• Surat Pernyataan 5 Poin (Super 5 Poin)
• SKCK
• Surat Keterangan Berbadan Sehat
• Surat Ket Tidak Mengkonsumsi NAPPZA
• Surat Pernyataan Integritas
• SPTJM dari PPK
• SPTJM dari yang bersangkutan
• Bukti SK Honorer minimal dari tahun 2005 s/d Sekarang terus menerus (dalam satu instansi)
• Dan juga harus terdaftar pada Pengumuman Kelulusan Panselnas serta Pengumuman Kelulusan Instansi.