Ini SD Negeri Yang di Merger Tahun 2019

Tersisa 357 SD Negeri

Foto : Media Indonesia

Kota Bekasi (BIB) - Jika jenjang SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri merupakan favorit siswa dan berlomba masuk sekolah negeri, maka sangat berbanding terbalik dengan nasi SD Negeri di Kota Bekasi.

Pada Tahun Ajaran 2019/2020 ini sebanyak 61 SD Negeri di Kota Bekasi akan ditutup alias merger dengan SD Negeri terdekat atau SD Negeri yang masih satu komplek. SD Negeri ini bangkrut karena tidak mendapatkan murid sama sekali, setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan catatan di Bang Imam Berbagi, awal Tahun 2019 jumlah SD Negeri yang tersebar di 56 kelurahan dan 12 kecamatan di Kota Bekasi sebanyak 418 SD Negeri.

Dengan bangkrutnya 61 SD Negeri awal tahun ajaran baru ini (alias tidak menerima murid baru lagi), maka jumlah SD Negeri di Kota Bekasi tinggal sekitar 357 SD Negeri. 

Direktur Sosial dan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S, memiliki catatan tersendiri sebab-sebab bangkrutnya SD Negeri di Kota Bekasi.

Ini Daya Tampung SMK Negeri di Kota Bekasi 2019

DAYA TAMPUNG SMK NEGERI DI KOTA BEKASI 2019

No	Jalur PPDB	Daya Tampung
1	KETM	1.027
2	ABK	0
3	UN	3.636
4	NON UN	268
5	Perpindahan Orang Tua	268
	Jumlah	5.199

Sumber: diolah Bang Imam Berbagi, 2019

Kota Bekasi (BIB) - PPDB Jenjang SMK di Kota Bekasi sudah dimulai sejak, Senin, 17 Juni 2019. Ada 15 SMK Negeri sebagai peserta PPDB di Kota Bekasi.

Jalur seleksi jenjang SMK adalah, KETM, ABK, UN, Non UN, dan Perpindahan Orang Tua. Jumlah daya tampung seluruh SMK Negeri mencapai 5.199 siswa. Terdiri dari Jalur KETM sebanyak 1.027 siswa, Jalur ABK tidak ada, Jalur UN sebanyak 3.636 siswa, Jalur Non UN sebanyak 268 siswa, dan Jalur Perpindahan Orang Tua sebanyak 268 siswa.

Berikut ini adalah daya tampung SMK Negeri di Kota Bekasi pada PPDB Jawa Barat 2019 :

Ini Daya Tampung 22 SMA Negeri di Kota Bekasi 2019

6.672 Daya Tampung 22 SMA Negeri di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Sejak diambil alih oleh provinsi, praktis seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kota Bekasi mengikuti juknis 100 persen dari Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun Ajaran 2019/2020 ini seluruh SMA Negeri yang ada di Kota Bekasi bergabung dengan 505 SMA Negeri yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Walaupun sudah diambil alih oleh Jawa Barat, perkembangan belum terjadi pada SMA Negeri yang ada di Kota Bekasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, ada 22 SMA Negeri di Kota Bekasi yang mengikuti PPDB SMA, SMK, dan SLB Jawa Barat 2019.

Jalur seleksi PPDB SMA dibagi menjadi 3 jalur, yaitu 1) Jalur Zonasi, 2) Jalur Prestasi dan 3) Jalur Perpindahan Orang Tua. 

Khusus di Kota Bekasi dari 22 SMA Negeri yang ada, daya tampung PPDB Tahun 2019 ini mencapai 6.672 siswa.

Jika dihitung masing-masing daya tampung, maka dapat dilihat sebagai berikut :

• Jalur Zonasi Jarak (55%) : 3.660 siswa
• Jalur Zonasi Kombinasi (15%) : 1.003 siswa
• Jalur Zonasi KETM (20%) : 1.336 siswa
• Jalur ABK (%) : 0 siswa
• Jalur Prestasi NHUN (2,5%) : 169 siswa
• Jalur Prestasi Non NHUN (2,5%) : 169 siswa
• Jalur Perpindahan Orang Tua (5%) : 335 siswa

Ini Daya Tampung SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun 2019

Terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua

Kota Bekasi (BIB) - Kota Bekasi telah memulai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online jenjang SMP Negeri. Saat ini Kota Bekasi memiliki 49 SMP Negeri yang sudah eksis, dan mulai Tahun Ajaran 2019/2020 ini menambah Unit Sekolah Baru (USB) 7 SMP Negeri.

Sehingga, saat ini Kota Bekasi sudah memiliki 56 SMP Negeri.

Dalam pelaksanaan PPDB Online, Dinas Pendidikan membagi 3 jalur utama dalam proses seleksi PPDB Online Jenjang SMP Negeri, yaitu :

1. Jalur Zonasi (93%) dialokasikan untuk siswa yang dekat dengan sekolah dan siswa miskin, dengan ketentuan :

• Zonasi Radius (83%); dan
• Zonasi Afirmasi (10%).

Ini Harga Dasar Air Permukaan 2019

Jakarta (BIB) - Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

Penetapan harga dasar ini sudah memperhitungkan nilai inflasi, perubahan drajat kontriusi penggunaan air permukaan, dan perubahan kondisi daerah termasuk potensi penurunan pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan.

KepmenPUPR ini mengubah KepmenPUPR Nomor 568/KPTS/M/2017.