32,76% PAUD DALAM KONDISI RUSAK DI INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Kak Ade Syafaat sedang menyapa calon jama'ah manasik haji Taman Kanak-Kanak (TK) se Kota Bekasi di Islamic Center, Kota Bekasi, 2016 : Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Sebanyak 34.002 lembaga PAUD di Indonesia dalam kondisi rusak. Bila dipresentasikan mencapai 32,76%. Jumlah ini merupakan akumulasi dari kondisi PAUD berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di seluruh Indonesia.

Kerusakan sangat bervariasi mulai dari rusak ringan sekitar 20.006 lembaga (19,24%), 11.360 lembaga (10,96%) rusak sedang, dan yang rusak berat mencapai 2.659 lembaga atau sekitar 2,56%.

Jumlah PAUD (TPA, KB, SPS) yang dinyatakan kondisinya baik sebanyak 69.905 lembaga atau sekitar 67,24%. 

Saat ini terdapat 103.960 lembaga tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

INI CONTOH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MULAI TAHUN 2017

TIPE A DENGAN 5 BIDANG, TIPE A DENGAN 4 BIDANG, TIPE B DAN TIPE C

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dibagi menjadi Tipe A dengan 5 Bidang, Tipe A dengan 4 Bidang, Tipe B dan Tipe C.

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DENGAN TIPE A DAN 5 BIDANG :

~ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Begini Contoh Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota 2017

Kota Bekasi (BIB) - Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat mengurus Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi mengurus pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP).

Pembahasan kali ini adalah mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bidang Pendidikan.

Ada 3 pedoman atau tipe dan 1 UPT dalam menyusun perangkat daerah (SKPD) Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota seuai dengan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dengan 5 Bidang (terdiri atas 1 sekretariat, 5 bidang, sekretariat terdiri dari 3 subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi);
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dengan 4 Bidang (terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian dan masing-masing bidang terdisi atas paling banyak 3 seksi); dan
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B (terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi).
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 Kelas, yaitu: (Kelas A terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional tertentu, dan Kelas B terdiri dari pelaksana dan kelompok jabatan fungsional tertentu).

Profil Pendidikan di Kabupaten Bekasi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017

522.982 Siswa Bersekolah di Kabupaten Bekasi

Kota Cikarang (BIB) - Berdasarkan data dari Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, hingga pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 jumlah lembaga pendidikan yang ada di seluruh Kabupaten Bekasi (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) sebanyak 1.500 sekolah. 

Jumlah keseluruhan guru PNS dan Non PNS di Negeri dan Swasta yang ada di Kabupaten Bekasi pada seluruh jenjang mencapai 23.179 orang. Sedangkan jumlah siswa sebanyak 522.982 siswa.

Sekolah

Lembaga satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bekasi dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sebanyak 1.500 satuan pendidikan. Terdiri dari 702 SD Negeri, 213 SD Swasta, 1 SLB Negeri, 9 SLB Swasta, 89 SMP Negeri, 214 SMP Swasta, 38 SMA Negeri, 67 SMA Swasta, 13 SMK Negeri, dan 156 SMK Swasta,

Review Rekomendasi TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Nomor : 06.1/SK.2ci/P.PSDA/I/2014

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi TKPSDA WS Ciliwung Cisadane Dalam Rangka Pola Pengelolaan SDA WS Ciliwung Cisadane

Kepada

Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

di Jakarta

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai, dan mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 242/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten secara bergantian. Bersama ini Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TKPSDA WS Ciliwung-Cisadane menyampaikan beberapa hal berikut :

1. TKPSDA WS Ciliwung-Cisadane adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Tim ini bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air. Salah satunya melalui pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.