Ini Parameter Kualitas Air Permukaan di Indonesia

Jakarta (BIB) - Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dihitung berdasarkan 4 hal, diantaranya (1). harga dasar air permukaan, (2). faktor ekonomi wilayah, (3). faktor nilai air permukaan, dan (4). faktor kelompok pengguna air permukaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat regulasi perhitungan dasar nilai perolehan air permukaan. Untuk menghitung NPAP, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air permukaan, diantaranya;

1. jenis sumber air permukaan;
2. lokasi sumber air permukaan;
3. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air permukaan;
6. kondisi daerah aliran sungai (DAS); dan
7. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Harga Air Menurut Kelompok Pengguna Air Permukaan

Jakarta (BIB) - Besaran perhitungan harga air permukaan menurut kelompok pengguna air didasarkan kepada jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Jenis kegiatan atau usaha diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan, diantaranya :

1. sosial;
2. perusahaan non-niaga;
3. niaga/perdagangan/jasa;
4. industri atau penunjang produksi;
5. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
6. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
7. pertambangan.

Harga Dasar Air Permukaan di Indonesia

NPAP Air Minum, Industri, & Listrik

Jakarta (BIB) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memuat regulasi perhitungan harga dasar air permukaan di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, maka NPAP (Nilai Perolehan Air Permukaan) diperoleh dari 4 faktor, yaitu :

1. Harga Dasar Air Permukaan;
2. Faktor Ekonomi Wilayah;
3. Faktor Nilai Air Permukaan; dan
4. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

Daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Bekasi 2018

Sekolah Internasional

Kota Bekasi (BIB) - Satuan Pendidikan Kerja Sama atau SPK adalah sekolah yang berafiliasi atau bekerja sama dengan sekolah diluar negeri, yang dahulu disebut dengan Sekolah Internasional.

Banyak sekali sekolah yang memiliki embel-embel nama luar negeri, keinggris-inggrisan dan kebarat-baratan serta kearab-araban, tetapi yang resmi menyandang Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK/Sekolah International) hanya yang sudah terverifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sedikit.

Berikut ini Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Bekasi :

Syarat Memperoleh Izin Lingkungan di Kota Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam bentuk Izin Lingkungan.

Nah, apabila ada usaha atau kegiatan yang belum atau tidak memiliki Amdal dan UKL-UPL, maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menolak permohonan Izin Lingkungannya (Pasal 37 UU 32/2009).

Sehingga, stop memberikan Izin usaha atau kegiatan terhadap usaha yang belum memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL.

Sebab, Izin Lingkungan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh Izin Usaha/Kegiatan (IMB) dan lainnya.

IZIN LINGKUNGAN adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh IZIN USAHA dan/atau KEGIATAN.