Mau Masuk Sekolah Negeri di Bekasi, Bersaing Dengan Passing Grade

KOTA BEKASI : 43 SMP NEGERI, 18 SMA NEGERI & 11 SMK NEGERI

POSKO PENGADUAN LSM SAPULIDI :

Email : sapulidi.foundation@gmail.com & bangimam.kinali@gmail.com

Twitter : @LsmSapulidi & @BangImam

Facebook : Lsm Sapulidi Full & Bang Imam Kinali Bekasi

SMS : 02193136201

Telp. (021) 490-173-07

PENGADUAN : sapulidi.foundation@gmail.com

Kota Bekasi (BIB) - Di Kota Bekasi sejak 5 tahun terakhir (2009/2010) telah dilakukan proses penerimaan siswa baru (PSB) secara online untuk jenjang SMP, SMA dan SMK.

Pelaksanaan ini selalu diwarnai dengan pro dan kontra. Hal ini terkait dengan daya tampung sekolah negeri di bekasi yang tidak dapat menampung seluruh siswa lulusannya. Wal hasil proses demi proses terjadi manipulasi dan kekacauan.

Pada tahun ajaran baru 2014/2015, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pun rencananya akan dilakukan secara online. Namun ada perbedaan perhitungan nilai khusus bagi siswa baru di SMP. Karena mulai tahun ini (2014) siswa kelas 6 SD tidak lagi mengikuti ujian nasional (UN), melainkan hanya mengikuti ujian sekolah/madrasah (US/M).

Perbedaan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PPDB Online untuk jenjang SMP. Sebab, penilaian yang didasarkan pada hasil US/M sepenuhnya merupakan hasil penilaian guru pada satuan pendidikan masing-masing.

Kita sudah semua tahu, hampir semua sekolah memberikan hal yang terbaik terhadap anak didiknya. Pun terutama dalam memberikan nilai. Sehingga nilai akhir anak didik sebenarnya tidak lagi murni, karena didongkrak oleh guru berdasarkan pesanan sekolah dan target daerah setempat.

Berdasarkan data base LSM Sapulidi, ditahun ajaran 2013/2014 lalu, lulusan SD Kelas 6 yang akan mengikuti pendidikan jenjang SMP di Kota Bekasi mencapai 41.647 orang. Padahal waktu itu daya tampung 43 SMP Negeri di Kota Bekasi tidak lebih dari 15.920 orang. Itu artinya, siswa lulusan SD Kelas 6 di Kota Bekasi hanya bisa ditampung sebesar 38,32%.

Begitu juga yang terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. Untuk 18 SMA Negeri di Kota Bekasi daya tampungnya hanya 8.338 siswa. Sedangkan untuk 11 SMK Negeri 4.284. Padahal siswa lulusan Kelas 9 SMP di Kota Bekasi mencapai 32.438 siswa. Jika ditotal secara keseluruhan, jenjang pendidikan menengah di Kota Bekasi pada sekolah negeri hanya mampu menampung 29,10% saja.

Minimnya daya tampung tersebut, sementara tingginya minat siswa untuk masuk ke sekolah negeri, menjadikan proses PPDB Online setiap tahunnya selalu ternoda.

Tahun 2013 lalu noda kecurangan PPDB Online terjadi di SMAN 2 Bekasi, SMAN 8 Bekasi, SMAN 9 Bekasi, dan SMKN 2 Bekasi. Namun, secara keseluruhan hampir 60% terjadi kecurangan dan ketidakjujuran, mulai dari memalsukan piagam penghargaan, operator merubah nilai siswa, hingga membuka jurusan baru diluar proses PPDB Online.

Sayang, ketidaktegasan Pemerintah Kota Bekasi menindak pelanggaran, padahal sudah diatur dalam juknis dan pakta integritas, namun pelanggaran secara masif dan berjenjang yang dilakukan dari siswa hingga panitia PPDB Online di Kota Bekasi tetap terjadi.

Dana Bansos dan BOS untuk Buku Kurikulum 2013

Jakarta (BIB) - Mulai tahun 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.

Bantuan sosial penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 ini bertujuan:

1. Memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran dan Buku Pegangan guru kurikulum 2013semester I Tahun Pelajaran 2014/2015;
2. Mendukung pencapaian tujuan kurikulum 2013, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sasaran bantuan sosial penyediaan buku teks pelajaran dan pegangan guru kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 semester I adalah semua SD dan SMP/SMPT baik negeri maupun swasta  di seluruh Indonesia.

Dengan telah dekatnya rencana penyaluran dana BOS triwulan 2 tahun 2014 dan rencana penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial untuk pembelian buku kurikulum 2013, diperlukan adanya pedoman yang mengatur langkah-langkah dan tatacaranya. Surat Edaran Dirjen Dikdas terlampir merupakan pedoman yang harus diikuti oleh Tim Dekonsentrasi dan sekolah seluruh Indonesia.

Download SE Dirjen Dikdas tentang Dana Bansos Kurikulum 2014

Nama-Nama K2 Yang Lulus CPNS dari Bekasi Selatan

Kritisi & Laporkan Jika Mereka K2 Bodong

Bekasi (BIB) - Dari lingkungan UPTD Pendidikan Bekasi Selatan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebanyak 58 orang lulus CPNS K2.

Dari data yang diperoleh LSM Sapulidi, 50 orang merupakan tenaga pendidik (guru) dan 8 orang berasal dari tenaga kependidikan (tata usaha/administrasi).

Untuk mengusulkan NIP PNS ke BKN, K2 yang lulus terlebih dahulu diverifikasi ulang oleh BKD Kota Bekasi berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dalam berkas pengusulan, PPK (Walikota Bekasi) harus menyertakan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak" bermaterai Rp. 6.000 sebagai bukti bahwa Tenaga Honorer Kategori II (K2) tersebut dinyatakan benar dan tidak bermasalah alias bukan K2 Bodong.

Berikut ini nama-nama K2 dilingkungan Dinas Pendidikan yang lulus dari Bekasi Selatan :

I. TENAGA PENDIDIK (GURU)

1. SDN MARGAJAYA II
Anita Sunardi
Evie Chairunnisa

2. SDN MARGAJAYA IV
Guntur Mandala 
Wahyu Widiarti

Baru 166.834 K2 Yang Diumumkan Lulus CPNS

Sebanyak 166.834 tenaga honorer K2 telah dinyatakan lulus oleh MenPAN-RB. Kelulusan ini diumumkan terhadap 30 instansi/kementerian pusat, 32 provinsi, 89 kota dan 347 kabupaten di seluruh Indonesia.

Sementara itu berdasarkan data LSM Sapulidi, hingga saat ini terdapat sebanyak 375.837 orang honorer K2 baik di pusat maupun daerah tidak lulus CPNS.

Sehingga sampai dengan pertengahan Maret 2014, Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang sudah diumumkan ke publik mencapai 566.856 orang. 

Karena banyaknya pengaduan dan kesalahan pada pengumuman awal, ada beberapa daerah dan instansi pusat K2 nya hingga saat ini belum diumumkan. Daerah tersebut adalah :

I. INSTANSI DAERAH

1. Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (353),
2. Kabupaten Rokan Hilir, Riau (272)
3. Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (334),
4. Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (514),
5. Provinsi dan 21 Kab dan 1 kota di Papua (16.761),
6. Provinsi dan 10 kab dan 1 kota di Papua Barat (5.951).

372.159 K2 di Daerah Tidak Lulus CPNS

Lulus baru sekitar 162.974 orang

Bekasi (BIB) - Hasil evaluasi LSM Sapulidi dengan menelusuri persoalan di daerah, hampir semua kab/kota kesulitan menjawab keberlangsungan tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lulus CPNS.

Hingga saat ini sedikitnya pengumuman kelulusan K2 sudah dilakukan di 32 provinsi, 89 kota dan 341 kabupaten di Indonesia. Dari jumlah daerah tersebut, sekitar 372.159 orang dari 535.133 K2 yang telah diumumkan tidak lulus tes.

Sementara yang lulus hanya sekitar 160.150 orang. Kelulusan terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 16.262 orang. Kemudian di Jawa Tengah 15.701, Jawa Timur 14.063, Sulawesi Selatan 13.412 dan Sumatera Utara sebanyak 9.420 orang.

Banyaknya K2 yang tidak lulus menjadi beban tersendiri bagi daerah.

"Harus ada solusi secepatnya. Jika tidak ini memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. Utamanya bagi instansi seperti pendidikan dan kesehatan," ujar Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Tidak Masuk Database K2 Tapi Dapat Nomor & Ikut Tes CPNS

Bekasi (BIB) - Lima bulan usai ujian tes TKD dan TKD untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2), kebohongan semakin terkuak yang dilakukan terstruktur antara BKN, MnePAN-RB dan Instansi atau Pemerintah Daerah.

Testimoni dengan melihat sampel di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh LSM SAPULIDI selama 2 bulan terakhir, yakni sejak pengumuman kelulusan K2 pada tanggal 10 Pebruari 2014 lalu.

Di beberapa kabupaten dan kota yang diperiksa berkasnya, ternyata ada perbedaan antara daftar nominatif K2 (adalah daftar K2 yang diujipublikkan) dengan daftar K2 peserta tes CPNS.

DATA TENAGA HONORER KATEGORI II DI PROVINSI BANTEN

NO	DAERAH	DAFTAR K2
		NOMINATIF	PESERTA TES	LULUS TES
(01)	(02)	(03	(04)	(05)
1	PEMPROV BANTEN	19	880	171
2	KAB SERANG	1.791	2.189	406
3	KAB PANDEGLANG	3.095	3.412	446
4	KAB LEBAK	1.898	1.945	495
5	KAB TANGERANG	3.338	3.556	1.068
6	KOTA TANGERANG	2.824	2.898	859
7	KOTA CILEGON	570	587	90
8	KOTA SERANG	882	903	140
9	KOTA TANGSEL	1.466	1.659	601

SUMBER : LITBANG LSM SAPULIDI 2014.

Ini Tahapan Pemilu 2014

Jakarta (BIB) - Pemilu 2014 menjadi agenda nasional terbesar tahun ini. Pemilu pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 sedangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Sebanyak 5.608 calon tetap anggota DPR RI dari 12 partai politik tingkat nasional memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan. Sebanyak 945 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga saling bersaing untuk bertengger dalam empat besar untuk mewakili masing-masing provinsinya agar bisa duduk sebagai anggota DPD RI di Senayan. 

Sedangkan belasan ribu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 15 partai politik (termasuk tiga partai politik tingkat lokal di Aceh) berkompetisi merebut jatah kursi DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara untuk jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menunggu hasil Pemilu Legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 185,8 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih para calon tersebut.

Berikut tahapan Pemilu 2014 :

Tanggung Jawab Panselnas dan PPK Terhadap K2

Ribut soal tanggung jawab kisruhnya pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) hingga saat ini belum berakhir.

Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang dimotori oleh MenPAN-RB dan BKN menuding permasalahan K2 berawal dari ketidakcermatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Hal ini disebabkan karena proses pendataan sesuai aturan PP 48/2005 dan perubahan kedua pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilakukan di daerah tidak terseleksi dengan baik.

Banyak K2 'siluman' 'bodong' alias 'honorer palsu'. Dan umumnya K2 bodong dan palsu itu adalah orang-orang titipan oknum pejabat. Semisal, umumnya "K2 Siluman" adalah anak oknum Kepala Sekolah, anak oknum Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Kecamatan, anak oknum penilik/pengawas, anak oknum Kepala Bidang/Kepala Bagian, anak oknum Kepala Dinas/ Kepala Badan dan anak oknum pejabat lainnya.

Kalaupun ada "K2 Siluman" yang bisa masuk data base K2 dapat dipastikan mereka (K2 siluman,red) sudah bekerja sama dengan oknum pimpinannya, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Di beberapa daerah tarif pembayaran ini cukup pantastis, antara 50 juta hingga 150 juta.

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :

Dapodik Pendidikan Dasar Baru Up Date 98,14 Persen

3.452 Sekolah Belum Kirim Dapodik

Siswi SDN Jatirasa V, Pondok Gede Permai, Jatiasih sedang membersihkan ruang kelas akibat kebanjiran. Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga akhir Pebruari 2014, baru sekitar 181.694 sekolah atau sekitar 98,14% di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SLB, red) yang sudah meng-up-date data pokok pendidikan dalam Dapodik Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal jumlah sekolah SD, SMP, SLB di Indonesia mencapai 185.146 sekolah. Sehingga terdapat 3.452 sekolah belum mengupdate data Dapodiknya.

Persentase jumlah dapodik yang masuk yang telah mencapai 98,23% adalah jenjang SD. Dari 147.487 sekolah yang ada, sebanyak 144.881 sekolah sudah memperbaharui dapodiknya. Sisanya sekitar 2.606 sekolah yang tidak mengupdate.

Pada jenjang SMP, sekolah yang sudah update dapodik sebanyak 34.841 sekolah. Sementara jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Indonesia mencapai 35.605 sekolah. Sehingga hanya tersisa 764 sekolah yang belum mengirimkan dapodiknya.