Persyaratan Izin Operasional SMA di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2023

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah atau IZOP adalah syarat mutlak bagi sekolah swasta (lembaga pendidikan) untuk dapat beroperasi normal dan diakui.

Sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Izin Operasional Pendidikan (IZOP) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, sejalan dengan telah terbitnya UU Cipta Kerja, sekalipun secara spesifik kegiatan Pendidikan tidak masuk dalam UU Cipta Kerja, tetapi proses pendirian sekolah disamakan proses pendirian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

Dimana, sekalipun tergolong dengan modal mikro, kecil atau menengah (MKM), tetapi, perizinan sekolah masuk kategori Resiko Tinggi.

Dapodik SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

66,33% Siswa Bersekolah di SMP Negeri

Kota Cikarang (BIB) - Hingga per 06 Nopember 2023, jumlah SMP di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mencapai 411 SMP. Terdiri dari 110 SMP Negeri dan 301 SMP Swasta.

Jika jumlah lembaga didominasi oleh SMP Swasta sebanyak 73,23%, tetapi jumlah siswanya ternaya lebih banyak dimiliki oleh SMP Negeri, yakni 66.33%.

Ini Dapodik SMP di Kecamatan Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Wilayah Terpadat di Bekasi

Tambun Selatan (BIB) - Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Utara, Babelan, Cibitung, Setu, dan Tambun Utara merupakan daerah di Kabupaten Bekasi yang memiliki sekolah terbanyak.

Hal ini didasari karena berbatasan langsung dengan Kota Bekasi.

Khusus untuk data pokok pendidikan di Kecamatan Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara dan Setu, wilayah ini memiliki 136 SMP.

Di 4 kecamatan ini terdapat 38 SMP Negeri dan 98 SMP Swasta. 

Ini Dapodik SMP Negeri dan Swasta di Kota Cikarang Tahun 2023

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Bang Imam

Sulitnya mendirikan sekolah di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat bukan didasarkan pada rumitnya perizinan. Tetapi, pendirian sekolah dirasa sulit karena keterbatasan lahan.

Jikalau-pun ada lahan, harganya cukup mahal dan fantastis. Sehingga untuk berniat investasi di bidang pendidikan saja sudah surut, akibat mahalnya lahan.

Untuk mendirikan jenjang SMP misalnya, butuh lahan antara 1.000 meter persegi hingga 1.500 meter persegi. 

Jika NJOP tanah misal sebesar Rp.1.500.000,- saja perlu duit sebanyak Rp.2.250.000.000,- (Rp.2,25 miliar) hanya untuk biaya lahan. Belum termasuk membangun banyunan dan fasilitasnya, tentu akan masuk dia angka Rp.3 miliar sampai dengan Rp.5 miliar.

Sekalipun begitu, dalam peraturan perundang-undangan, perizinan sekolah umumnya masuk kategori UMKM. Karena dengan modal Rp.1 miliar masih kategori Usaha Mikro. Sedangkan modal diatas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.5 miliar masuk kategori Usaha Kecil.

Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, mengakui untuk membangun sekolah di perkotaan terutama di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Ini Kondisi Dapodik di Pulau Jawa Tahun 2023

27,4 Juta Siswa

Bandung (BIB) - Pulau Jawa merupakan daerah terpadat di Indoensia. Begitu juga segaris dengan kondisi pendidikannya. Dari 437.053 sekolah yang sudah berdiri di Indonesia, sebanyak 213.851 sekolah berada di Pulau Jawa.

Artinya, 48,93% sekolah berada di Jawa.

Begitu juga dengan persebaran siswa. Data pokok pendidikan di Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 jumlah siswa di Indonesia mencapai 53.161.901 siswa. Di Jawa terdapat 27.247.062 siswa (51,25%).

Teknologi Apa Yang Tepat Mengelola Sampah Perkotaan

Studi Kasus TPA Sumurbatu Bekasi

Pengelolaan Sampah sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sudah diatur hak dan kewajiban tentang pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu, yakni dari sumber sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilakukan minimal 2 tahapan, yaitu dengan pertama, pengurangan sampah, dan yang kedua penanganan sampah.

PENGURANGAN SAMPAH

Kita sebagai sumber sampah, sudah harus berpikir untuk membantu pemerintah dalam pengurangan sampah. Minimal dari diri sendiri, baik saat dirumah, di kantor, maupun dijalan atau sedang berbelanja di supermarket atau pasar misalnya.

Ada tiga kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengurangan sampah, diantaranya; dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Cara ini tentu paling efektif dalam pengelolaan dan pengurangan sampah dari hulu.

Ini Dapodik Sekolah SPK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

10.486 Siswa

DAPODIK SPK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

 

No	Kab/Kota	Dapodik SPK
		Sekolah	Siswa	Rombel	Guru	Tendik	Ruang Kelas
	Jumlah	86	10.486	565	947	193	661
1	Kota Bandung	17	1.001	67	97	32	72
2	Kota Bekasi	11	3.023	141	282	44	157
3	Kota Bogor	7	828	48	85	14	57
4	Kota Cimahi	1	66	3	4	1	4
5	Kota Cirebon	4	623	36	61	34	40
6	Kota Depok	6	880	41	85	16	41
7	Kab. Bandung	5	273	14	14	11	17
8	Kab. Bandung Barat	17	2.009	111	197	29	131
9	Kab. Bekasi	8	1.339	63	79	7	77
10	Kab. Bogor	7	387	31	31	8	51
11	Kab. Purwakarta	3	57	10	12	13	16

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, 2023

Kota Bandung (BIB) - Jumlah layanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 mencapai 62.152 sekolah. Terdiri dari 20.156 sekolah negeri dan 41.996 sekolah Swasta.

Ternyata sekolah dengan status Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) atau sekolah internasional di Provinsi Jawa Barat hanya 86 SPK. Setara dengan 0,13% dari jumlah total sekolah yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di SPK seluruh jenjang di Provinsi Jawa Barat mencapai 10.486 siswa. Sementara jumlah siswa keseluruhan di Jawa Barat sebanyak 9.698.542 siswa.

Artinya, persentase siswa Sekolah SPK di Jawa Barat hanya 0,10% saja.