Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011 : 1.098 Rumah Berdiri Di Sempadan Kali Bekasi

Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011 di RR VIP Disbangker, 27/12

Bekasi Timur (BIB) - Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bekasi telah selesai di buat, sehingga telah memunculkan 15 daerah terpilih, 4 blok prioritas dan 3 kelurahan akan mulai dibangun pada tahun anggaran 2012.

RPKPP Kota Bekasi ini mendapatkan dana sebesar Rp. 1,7 miliar dari APBN 2012. Angka itu merupakan angka dana stimulan untuk membangun kebutuhan di wilayah Kelurahan Margahayu, Bekasijaya dan Bantargebang. Dana berupa DED akan mulai di tenderkan pada awal Januari 2012 di provinsi Jawa Barat.

"Ini kebutuhan wilayah, jangan dianggap proyek, karena proses sudah melibatkan teman-teman dari kelurahan," kata Boy, dari Satuan Kerja (satker) Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 27 Desember 2011 pada Acara "Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011" di Ruang Rapat VIP Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Daftar Kelurahan Dan Kode Pos di Kota Bekasi

Saluran BSK di Bekasi Selatan yang kerap mendatangkan banjir kiriman

1. Kecamatan Bantargebang

- Kelurahan Bantargebang 17151
- Kelurahan Cikiwul 17152
- Kelurahan Ciketingudik 17153
- Kelurahan Sumurbatu  17154

Lokakarya Sanimas Kota Bekasi

anggota Pokja Sanitasi Kota Bekasi./ist

Bekasi Selatan (BIB) - Sesuai target MDG's dan target nasional terutama pada poin ke-7 tentang "Melestarikan Lingkungan Hidup". Target tersebut sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2014 tentang Program Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BAB's).

UNDANGAN : Rapat Anggota Komisi Pengendalian Daya Rusak Air

Kepada yth :

Anggota TKPSDA WS 6 Ci

Komisi Pengendalian Daya Rusak Air (PRDA)

di

TEMPAT

Prihal : Pertemuan Anggota Komisi Pengendalian Daya Rusak Air (PDRA) TKPSDA WS 6 Ci

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Sidang Pleno Ke-1 pada tanggal 21-22 September 2011 lalu, maka dengan ini kami bermaksud akan menyelenggarakan pertemuan anggota komisi pengendalian daya rusak air (PDRA) TKPSDA WS 6 Ci yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Nopember 2011

Pukul : 08.00-selesai

Acara : Pertemuan Anggota Komisi Pengendalian Daya Rusak Air (PDRA) TKPSDA WS 6 Ci

Tempat : Hotel Maharadja

alamat : Jl. Kapten Piere Tandean o.1 Jakarta Selatan 12790

Mengingat pentingnya pertemuan pembahasan ini, maka kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pengendalian Daya Rusak Air

TKPSDA WS 6 Ci

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

Kepala

Ir. Imam Santoso, M.Sc

NIP 19580308 1984101 002

Tembusan :

1. Ketua TKPSDA WS 6 Ci (Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta)

2. Ketua Harian TKPSDA WS 6 Ci (Kepala Dinas PU DKI Jakarta)

3. Kasubag Keuangan dan Umum BBWS Ciliwung-Cisadane

4. Arsip

LSM Sapulidi Bantu Pemkot Bekasi Buat Analisa Rasio Kebutuhan Guru 5 Tahun Kedepan

RASIO GURU : LSM Sapulidi bekerja sama dengan FKGS Kota Bekasi membuat analisa kebutuhan rasio guru Kota Bekasi 2010-2015. Foto saat sosialisasi pendataan di Aula UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatiasih. (Foto: Bang Boy)

sosialisasi di SDN Jatiwaringin XII Pondokgede. Foto: Bang Boy

SOSIALISASI FORUM PAUDNI KAB BEKASI

FORUM PAUDNI : sosialisasi Forum PAUDNI Kabupaten Bekasi

AZWAR ABU BAKAR Nakhoda di Kemen PAN-RB Baru

Azwar Abu Bakar, Menteri PAN-RB

Apakah dapat membantu menyelesaikan persoalan Tenaga Honorer Yang Terkatung-Katung

Kesehariannya sederhana. Tidak berlebihan tapi sering senyum manakala disapa dalam setiap perjumpaan dan terbuka bila berbicara. Azwar Abubakar, demikian nama lengkap lelaki kelahiran Bandaaceh pada 21 Juni 1952 itu. Dia tambah ngetop setelah dipanggil Presiden Susilo Yudhoyono untuk menjadi Menteri (baru) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Banyak kalangan menilai sosok Abubakar yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu memiliki pengalaman dalam birokrasi meskipun putra kelahiran Kabupaten Aceh Timur tersebut bukan seorang pegawai negeri sipil. Orang mungkin sudah lupa akan perannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh saat tsunami terjadi di sana pada 2004-2005 dan masa-masa pemulihan.

Apakah kebetulan semata, Abubakar berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan kini menjadi Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi ?

Rencana Aksi Program Aksi Pada Kawasan Permukiman Prioritas di Kota Bekasi

Pembahasan RPKPP Kota Bekasi untuk 3 Kelurahan

RPKPP KOTA BEKASI 2011

Rapat RPKPP Kota Bekasi untuk Kel. Margahayu, Bekasijaya dan Bantargebang

 

Laporan Utama

Tahapan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

PASCA PERMA MORATORIUM CPNS 2011

GURU HONORER saat beraudiensi dgn Kadisdik Kota Bekasi

Data base terhadap Tenaga Honorer (TH) telah dilaksanakan pada akhir tahun 2010, pengangkatan yang dijanjikan pada tahun 2011 hingga awal bulan Oktober ini belum terealisasi, justru Pemerintah Pusat malah mengeluarkan Peraturan Bersama Penundaan Sementara Penerimaan CPNS oleh Men PAN-RB, Mendagri, dan Menkeu.

Belum lagi problem perbedaan akurasi data antara Kemen PAN-RB dengan BKN yang dua-duanya merupakan institusi resmi yang menaungi administrasi kepegawaian di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 4 Januari 2011, persoalan pengangkatan tenaga honorer dari 2005 hingga 2009 yang belum terselesaikan adalah sebanyak 38.788 orang dari keseluruhan 898.451 orang.

Meski demikian, tingkat akurasi data tersebut diragukan karena terjadi ketidakkonsistenan dalam hal jumlah setelah didata ulang dan divalidasi pemerintah. Misalnya, untuk rekapitulasi verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I, dari 135.011 orang setelah didata ulang, dan validasi jumlahnya 55.696 orang. Sedangkan untuk kategori II, diketahui sebanyak 633.824 orang dengan perincian 212.330 tenaga guru, 13.251 tenaga kesehatan, 4.403 tenaga penyuluh, dan 263.167 tenaga lainnya.

Akses PAUD Ditanah KH Noer Ali

Foto bersama FPAUDNI Muaragembong (Bang Imam)

Muaragembong, BEKASI (BIB) – Pertumbuhan lembaga layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi tergolong pesat dan hampir merata di setiap kecamatan.

Program ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan perluasan serta pemerataan layanan PAUD di seluruh Indonesia. Dimana target hingga akhir tahun 2014 harus mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengakui hal tersebut. Dr. Sukarmawan, Kabid PNFI Disdik Kab. Bekasi melakukan terobosan dengan bekerja sama dan bermitra langsung pada organisasi-organisasi lembaga PAUD yang sudah ada, seperti FORUM PAUD, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI, IGRA, LPPTKA-BKPRMI dan DTA-TPQ yang menjadi binaan Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi.

“Dalam rangka meningkatkan akses tersebut kami mengadakan peringatan HAN 2011 bersama-sama antara seluruh organisasi mitra PAUD yang tergabung dalam FORUM PAUDNI, insya Allah pada 12 Oktober sekaligus mengundang tokoh pemerhati anak, Dr. Seto Mulyadi,” kata Sukarmawan dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus FORUM PAUDNI Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bekasi di Aula Gedung PGRI Lapangan Kobra, Tambun Selatan beberapa waktu lalu.

Selain melaksanakan peringatan HAN 2011, akan diadakan pula gebyar dan pentas seni serta senam massal 1000 anak PAUD disertai 200-an guru dan tutor PAUD se Kabupaten Bekasi.

Plt. Walikota Rekomendasikan Disdik Bikin Rasio Kebutuhan Guru

SURAT REKOMENDASI PLT WALIKOTA BEKASI

Kota Bekasi (BIB) - Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi merekomendasikan Dinas Pendidikan agar segera membuat rasio kebutuhan guru dalam rangka mengantisipasi pasca keluarnya moratorium CPNS 2011 yang berlaku hingga 16 bulan ke depan.

Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru di Kota Bekasi menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan dan kejelasan status guru honorer dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dalam surat bernomor 420/2404-Huk/IX/2011 prihal Rekomendasi kegiatan Penelitian Program Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru Kota Bekasi Tahun 2010-2015, Plt. Walikota Bekasi memberikan arahan agar pelaksanaan rasio tersebut dilakukan oleh LSM Sapulidi yang saat ini memang menjadi Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi.

BKN : Tidak Ada Tenaga Honorer Kategori III

Guru Honorer berdemo menuntut diangkat menjadi CPNS

Jakarta (BIB) - Tidak ada kategori III untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini perlu dipahami para tenaga honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pun menjadi korban penipuan. 

Demikian informasi yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat beraudiensi dengan Federasi Serikat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri  (Fesdikari) di Ruang Data lantai 2 gedung I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat  Jakarta, Kamis (22/9). 

Kewajiban Mengajar 27,5 Jam Ditentang

JAKARTA (BIB) — Usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jam mengajar tatap muka guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu meresahkan para guru. Ini disebabkan guru sulit memenuhi kewajiban tersebut.

Hanya sekitar 30 persen guru yang bisa memenuhi kewajiban itu, yakni guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang jadwal pelajarannya sekitar 24 jam per minggu. Sementara itu, guru mata pelajaran Kesenian, Olahraga, atau Agama tidak mungkin memenuhi kewajiban tatap muka 27,5 jam per minggu.

”Bukannya guru tidak mau, tetapi memang tidak bisa dengan sistem pelajaran yang sekarang. Jadi, kesalahannya bukan pada guru,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Minggu (25/9/2011).

ADA KORUPSI DI SDN PERCONTOHAN 08 TAMAN SARI JAKARTA

Kepada Yth. Pimpinan LSM SAPULIDI

   

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada  media di Jakarta bahwa praktik korupsi terjadi di setiap sekolah, indikasinya yaitu dengan terjadinya mark-up atau penyelewengan dana BOS dan BOP.  

Maka dengan ini saya informasikan  adanya dugaan praktik korupsi dana pendidikan  yang terjadi di salah satu SDN di Jakarta. Hal ini perlu saya sampaikan kepada media indonesia agar  segala bentuk perbuatan  korupsi dana pendidikan di setiap sekolah, khususnya di sekolah SDN  Percontohan 08 Taman Sari, Jakarta Barat segera dapat dihentikan. Selain untuk mensterilkan sekolah dari tindakan korupsi sekaligus dapat memberikan efek jera, maka terhadap oknum yang terbukti melakukan perbuatan korupsi dan pelanggaran disiplin PNS diberikan sanksi yang tegas.   

SIDANG PLENO I ANGGOTA TKPSDA WS 6 CI DI HOTEL PARK JAKARTA

Sarwo Handayani Ketua Umum TKPSDA WS 6 Ci dan Pak Agung moderator

Asep tim leader konsultan TKPSDA WS 6 Ci

peserta anggota TKPSDA WS 6 Ci sidang pleno 1

PERATURAN BERSAMA MORATORIUM CPNS 2011

Pertemuan antara Plt. Walikota Bekasi dengan Guru Honorer

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011

NOMOR 800-632 TAHUN 2011

NOMOR 14/PMK.01/2011

TENTANG

PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi

birokrasi dan mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil (rightsizing);

b. bahwa untuk melaksanakan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa Presiden telah memberikan arahan pada retret ke II sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk didaerah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Kebocoran PDAM Rp. 3,9 Triliun Per Tahun di Indonesia

Bekasi (BIB) – Salah satu persoalan dan permasalahan air minum di Indonesia akibat kebocoran air yang tidak memiliki rekening. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) mencatat potensi kehilangan pendapatan akibat ATR (air tak berekening) mencapai Rp. 3,9 triliun per tahun.

“Asumsinya, jika harga rata-rata air Indonesia Rp. 2.000 per meter kubik, dan produksi total mencapai 130 ribu liter per detik, maka potensi kehilangan pendapatan akibat ATR mencapai Rp. 3,9 triliun per tahun. Itu artinya setara dengan jumlah 1,5 juta sambungan langganan baru,” kata Rachmat Karnadi, Ketua BP SPAM kepada wartawan.

Ia juga menjelaskan, dari data BPKP tahun 2007 saja, tingkat kehilangan air mencapai 34%. Dari 24 PDAM yang masuk program Word Bank Institute yang menyusun neraca dan audit air, persentase air tak berekening (ATR) atau non revenue water (NRW) bisa mencapai 38%.
“Kalau kehilangan air fisik dan komersial masing-masing sekitar 11% dan 25%,” ujar Rachmat lagi.

Persoalan masalah air minum di Indonesia bukan hanya persoalan ATR, banyak permasalahan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh operator penyedia air minum, seperti PDAM. Selain pasokan air yang minim atau sumber air yang sulit, faktor lain yang masih menjadi kendala antara lain; infrastruktur, tingkat kebocoran yang tinggi, rendahnya kualitas air bersih hingga cakupan perpipaan air bersih yang masih terbatas.

Saat ini layanan perpipaan nasional baru mencakup 92,5 juta jiwa atau 40% dari total jumlah penduduk Indonesia. Padahal target MDG’s hingga tahun 2015 proporsi terlayani air minum perpipaan ditargetkan sebesar 57,4% atau sekitar 142,5 juta jiwa terlayani.

“Saat ini penambahan rata-rata per 5 tahun cuma untuk 10 juta jiwa,” ungkap Rachmat. (Bang Imam)

Sumber : Koran Jakarta 

Jalan Layang Ahmad Yani Rusak RTH

Jalan Layang Ahmad Yani rusak RTH GOR Bekasi

Sapulidi yang seutuhnya

Berawal dari perkumpulan untuk mensukseskan Dede Yusuf dalam organisasi ‘pasukan bodreks’ pada Pilgub 2008 lalu—atau di plesetkan menjadi ‘Barisan Orangnya Dede Yusuf dari Bekasi’ sebagian tim dari Bekasi yang mengantarkan Yusuf Macan Effendi menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat itu membentuk organisasi swadaya masyarakat.

Karena merasa kegiatan sudah selesai, Nendi Kurniawan yang biasa kami panggil Bang Iwan membuat ide brilian mendatangi sebagian mantan ‘pasukan bodreks’ untuk membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

MORATORIUM CPNS : GURU & DOSEN TIDAK KENA

Moratorium CPNS dikecualikan terhadap guru dan dosen

 

Pemerintah akan melakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS atau moratorium selama 16 bulan, sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012

JAKARTA - Moratorium pegawai negeri sipil (PNS) tidak berlaku bagi guru dan dosen. Pengangkatan akan tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah menetapkan formasi yang kosong hingga beberapa waktu ke depan. Formasi penerimaan CPNS yang akan dihentikan sementara adalah tenaga administrasi.

"Khusus untuk guru dan tenaga pendidik, guru dan dosen, akan tetap terus berjalan. Tapi untuk tenaga administrasi stop meskipun ada yang pensiun," ungkap Nuh di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/8).

Nuh mengatakan pengangkatan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan bidang. "Akan disamakan dengan jumlah kebutuhan guru di suatu daerah. Daerah sendiri yang akan mengusulkan berapa guru yang akan diangkat selanjutnya, dan akan dicocokkan dengan data guru di Kemendiknas," kata Nuh.

Menurut dia, pemerintah hanya akan mengangkat pegawai di bidang yang amat membutuhkan. Di tingkat sekolah dasar (SD), petugas tata usaha (TU) belum menjadi prioritas.

Ratusan Depot Pengisian Air Isi Ulang Tak Bersertifikat di Bekasi

Air Mengalir dari pegunungan. Foto: Bang Imam

Bekasi (BIB) – Lebih dari 240 an Depot Air Minum (DAM) Isi Ulang tidak memiliki ecoli dapat menyebabkan penyakit diare dan typhus. Data terakhir kami saat ini baru 42 DAM yang sudah memiliki sertifikat,” ungkap Dwi Puji Hastuti, SKM Kasie Kesehatan Lingkungan Bidang P2P/KL Dinas Kesehatan Kota Bekasi baru-baru ini saat berdiskusi di Pokja Sanitasi Kota Bekasi.

Salah satu faktor ketidakmauan pengelola DAM membuat sertifikat hygiene sanitasi karena mereka umumnya berpedoman kepada hasil air baku atau air yang dibeli dan dimasukkan ke dalam sanitasi air tersebut oleh suplayer sudah dianggap baik dan sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002. 

Padahal persoalan kualitas air dan pencemarannya dapat disebabkan karena kurang bersih dan terpeliharanya depot air minum isi ulang di tingkat pengelola. Persoalan lain karena pengelola DAM umumnya kurang memperdulikan kebersihan instalasi dan pemeriksaan rutin. 

Biasanya, pengelola berdalih jika dilakukan pemeriksaan rutin akan memakan waktu lama (sekitar 1 minggu) dan pemeriksaan air menggunakan jasa laboratorium sangat mahal untuk ukuran pengelola DAM.

Pansel KPK Tuntaskan Rekam Jejak Calon

JAKARTA (BIB) - Panitia Seleksi (Pansel) Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) telah menyelesaikan tahapan traking atau rekam jejak dengan menggelar rapat tertutup dengan tim penelusuran jejak membahas rekam jejak 10 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi profile assessment.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar mengungkapkan hal itu dalam keterangan pers di Gedung Soepomo, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Sabtu (13/8).

PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 2011

HAN KOTA BEKASI 2011

Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Kota Bekasi tetap melaksanakan lomba kreatifitas tingkat beregu antar kecamatan di TK Negeri Pembina, sekalipun dalam keadaan berpuasa.

Tak ada rasa lelah dan haus, anak-anak tetap bersemangat mengikuti alunan musik memperagakan kreatifitas masing-masing.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2011. ***

KHUTBAH RASULULLAH MENYAMBUT DATANGNYA RAMADHAN

Musholla Al-Hidayah Bumi Satria Kencana (BSK) Bekasi

Wahai Manusia ! Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfiroh. Bulan yang paling mulia disisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu adalah ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah.

Sungai di Jakarta Akan Dijadikan Sumber Air Bersih

Kali Ciliwung Kota Tua, foto: Bang Imam

JAKARTA (BIB) - PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) berharap sungai yang ada di Jakarta dapat dijadikan sumber air bersih bagi warga Jakarta. Program Pemerintah Provinsi DKI "Stop Nyampah di Kali" akan sangat mendukung proses bersihnya air sungai dari limbah industri dan rumah tangga.

Wakil Presiden Direktur Palyja Herawaty Prasetyo mengatakan hal itu saat penyerahan kejuaraan lomba mengarang tingkat sekolah dasar dengan tema "Air untuk Kotaku" di kantor Palyja, Jakarta, Kamis (28/7).

Herawaty mengatakan dengan program "Stop Nyampah di Kali", diharapkan suatu saat Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan sungai-sungai lainnya di Jakarta mampu menjadi sumber air baku utama bagi DKI Jakarta.

39 Kabupaten dan Kota Belum Cairkan Dana BOS

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH

JAKARTA (BIB) - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menuding 39 bupati dan wali kota di sejumlah provinsi tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyatnya di bidang pendidikan. 

Indikasinya adalah meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua 2011 sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, masih ada 39 kabupaten dan kota yang belum menyalurkan dana bantuan pendidikan itu ke sekolah-sekolah. 

"Alasan (mereka) ada seribu, tetapi yang benar satu yakni nggak ada dan ngak punya komitmen," kata Nuh usai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wakil Presiden, Kamis ( 28/7).

Total dana BOS yang belum tersalur sekitar 300 miliar miliar , atau 7,5 persen dari 4 triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah tiap triwulan.

Salah satu alasan yang diajukan pemerintah daerah, kata Nuh, ialah menunggu laporan dari sekolah penerima BOS. Padahal, tak ada keharusan itu dalam peraturan.

Hasil Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bekasi 2011

Anggota Pokja Sanitasi Kota Bekasi membahas review SSK

Berbagai aspek pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bekasi perlu direview, sehingga SSK Kota Bekasi mencerminkan SSK yang memiliki korelasi mendukung MDG’s 2014.

Review SSK Kota Bekasi dilihat dari beberapa aspek, adalah :

1. KOMUNIKASI

Dalam potret sanitasi tidak terlihat secara spesifik adanya persoalan komunikasi. Tidak ada informasi tentang strategi yang akan dilakukan dan juga peranan dari SKPD. SSK perlu dilengkapi dengan isu strategis terkait dengan komunikasi. 

Hal ini dapat dilakukan bila hasil kegiatan studi komunikasi dan media serta studi EHRA yang dilakukan sebagaimana mestinya, diintegrasikan ke dalam isu-isu strategis.

Hasil Review Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi 2011

Rapat Pokja Sanitasi Kota Bekasi, Rabu, 27-07-2011

Berbagai aspek pada Buku Putih Kota Bekasi perlu direview, sehingga Buku Putih Kota Bekasi mencerminkan Buku Putih Sanitasi Kota yang memiliki korelasi mendukung MDG’s 2014.

Review Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi dilihat dari beberapa aspek, adalah :

1. KOMUNIKASI

Sudah melakukan studi EHRA terkait aspek komunikasi;

a. Tidak ada informasi peranan pemangku kepentingan sebagai komunikator sanitasi;

b. Tidak ada informasi potensi kemitraan dalam rangka mendukung promosi sanitasi di daerah;

c. Tidak ada informasi peranan event tradisional untuk mendukung promosi sanitasi di daerah;

d. Belum disimpulkannya hasil survey EHRA dengan aspek media komunikasi;

e. Belum disimpulkannya dan diuraikan hasil survey dan analisis media komunikasi.

VIDEO SALURAN BSK PENUH SAMPAH

 

Belum sempurnanya SOP tentang penanggulangan sampah terutama di wilayah sungai dan saluran, membuat seluruh Sungai/Saluran di Kota Bekasi menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga.

Menurut Sudiana, SH Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, saat ini Raperda tentang K3 yang didalamnya menyangkut persoalan persampahan sedang dibahas di DPRD Kota Bekasi. 

Siapa yang bertanggung jawab soal kebersihan kali/saluran dari sampah ?