Rabu, 27 Juli 2011

Hasil Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bekasi 2011

Anggota Pokja Sanitasi Kota Bekasi membahas review SSK

Berbagai aspek pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bekasi perlu direview, sehingga SSK Kota Bekasi mencerminkan SSK yang memiliki korelasi mendukung MDG’s 2014.

Review SSK Kota Bekasi dilihat dari beberapa aspek, adalah :

1. KOMUNIKASI
Dalam potret sanitasi tidak terlihat secara spesifik adanya persoalan komunikasi. Tidak ada informasi tentang strategi yang akan dilakukan dan juga peranan dari SKPD. SSK perlu dilengkapi dengan isu strategis terkait dengan komunikasi. 

Hal ini dapat dilakukan bila hasil kegiatan studi komunikasi dan media serta studi EHRA yang dilakukan sebagaimana mestinya, diintegrasikan ke dalam isu-isu strategis.

2. PMJK dan Higiene

a. Perlu dilengkapi dan digali lebih mendalam informasi tentang kegiatan-kegiatan SKPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Bapermas, BLH) dengan pemberdayaan masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan;

b. Program dan kegiatan ini akan lebih efektif jika disusun berdasarkan permasalahan objektif, agar lebih jelas isu strategisnya, target sasarannya, dan tahapan pencapaiannya;

c. Dengan demikian dapat direncanakan jumlah biaya, penanggung jawab, wilayah prioritas, dan informasi detail lainnya;

d. Perlu dikaji lebih dalam informasi terkait peran gender dalam proyek/program yang berbasis masyarakat;

e. Perlu dicari dan dilengkapi informasi tentang sanitasi sekolah dari SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan;

f. Perlu digali lebih dalam informasi terkait peran gender dalam proyek/program yang berbasis masyarakat;

g. Belum ada informasi tentang kesepakatan waktu, pelaku, objek, pendokumentasian dll untuk pemantauan strategi aspek PMJK dan aspek PHBS.
  
3. PARTISIPASI SWASTA
Perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dengan swasta dalam sanitasi.

4. KELEMBAGAAN

Sebaiknya dokumen ini dilengkapi dengan beberapa hal dibawah ini :

a. Program kerja yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait sanitasi;

b. Paparan beberapa kebijakan atau peraturan daerah yang menyangkut pengelolaan sanitasi di masing-masing sub sector air limbah, drainase, dan persampahan, termasuk kaitannya dengan pelaksanaan dan pemantauan layanan sanitasi, retribusi tariff layanan sanitasi, kerjasama antar daerah/provinsi, layanan sanitasi untuk masyarakat miskin, hambatan dan dampak positif dari kebijakan tersebut;

c. Deskripsi peran dan unit operator layanan sanitasi swasta dan masyarakat, serta tariff layanan yang disediakan termasuk prosedur dan sistem layanan yang disediakan.

5. PENDANAAN

a. Perlu disajikan informasi kunci dalam satu table yang memuat data-data ringkasan realisasi APBD Kabupaten/Kota 5 tahun terakhir, dan dilengkapi pula dengan (Data dari setiap komponen PAD, Data rinci instansi penyumbang PAD per tahunnya, data pendapatan hibah, data dana darurat serta data dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lainnya);

b. Perlu disajikan informasi kunci dalam satu table yang memuat data perbandingan total belanaja dengan belanja langsungnya dan dilengkapi belanja sanitasi (persampahan, air limbah dan drainase).

Perlu disajikan informasi kunci dalam satu table yang memuat data-data penerimaan pembiayaan dan data pengeluaran pembiayaan, dilengkapi dengan data sanitasi per kapita dan data kapasitas fiscal.

6. TEKNIS

7. REKOMENDASI
Secara penulisan, agar peta yang ditampilkan minimal ukuran A2

Sumber : POKJA SANITASI KOTA BEKASI/Bang Imam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara dan komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar. jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke email: bangimam.kinali@gmail.com, WA 0813-14-325-400, twitter: @BangImam, fb: Bang Imam Kinali Bekasi, ig: bangimam_berbagi