Kurikulum Baru 2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian administratif dan penguatan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi kurikulum yang telah berlaku. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran tanpa melakukan perubahan substansial terhadap Struktur Kurikulum yang sudah ada.

Perguruan Tinggi Teknik "Institut" Negeri di Indonesia Tahun 2025

Bandung (BHC) - Perguruan Tinggi Negeri yang berfokus pada teknologi di Indonesia saat ini belum banyak. tetapi sudah mewakili semua wilayah. Di Pulau Jawa misalnya ada Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB University), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Di Wilayah Sumatera ada Institut Teknologi Sumatera (ITERA), di Kalimantan ada Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan di Sulawesi ada Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH).

Perguruan Tinggi Swasta juga ada yang berhaluan teknologi, sebut saja Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Institut Teknologi Indonesia (ITI), Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB), Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), IT PLN, bahkan ada yang universitas yaitu Telkom University.

Ini Layanan PAUD di Indonesia Tahun 2025

Di Indonesia yang dimaksud layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) itu termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Jakarta (BHC) - Sebetulnya selain TK, RA, TPA, KB, dan SPS ada juga seperti Bustanul Athfal (BA) dan Rumah Quran sebagai bentuk lain layanan pendidikan anak usia dini.

Bentuk-bentuk lain layanan pendidikan anak usia dini baik non formal maupun informal juga masih banyak, terutama yang berbentuk layanan PAUD keagamaan. Namun, biasanya layanan seperti ini tidak dilakukan tiap hari, karena rata-rata siswa atau santrinya sudah bersekolah di sekolah formal.

Sehingga, yang umum terdata hanya TK, KB, TPA, SPS di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan RA di Kementerian Agama.

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) per 17 Oktober 2025, jumlah layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia sebanyak 206.037 lembaga. Dengan rincian, 100.417 TK, 83.248 KB, 2.562 TPA, dan 19.727 SPS.

Jumlah layanan PAUD ini setara dengan 46,49% dari seluruh lembaga pendidikan di Kemendikdasmen.

Sedangkan jumlah RA di Indonesia per Oktober 2025 sebanyak 31.482 lembaga.

Ini Daftar TK, KB, TPA, SPS dan RA di Kabupaten Banjar Tahun 2025

324 Layanan PAUD

Kota Martapura (BHC) - Indonesia hingga per Oktober 2025 memiliki 206.016 PAUD. Dengan rincian 100.391 TK, 83.238 KB, 2.559 TPA, dan 19.729 SPS.

Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sudah berdiri 2.572 TK, 1.410 KB, 156 TPA, dan 47 SPS.

Serta di Kabupaten Banjar terdapat 174 TK, 262 KB, dan 13 TPA. Di Kabupaten Banjar tidak ada yang berdiri SPS atau Satuan PAUD Sejenis. Termasuk ada tambahan layanan PAUD berbentuk RA (Raudatul Athfal) sebanyak 45 lembaga. Sehingga jumlah layanan PAUD di Kabupaten Banjar mencapai 324 lembaga.

KBLI Pendidikan Untuk Perizinan Pendirian Sekolah dan Madrasah Tahun 2025

Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yaitu sistem pengkodean standar yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan aktifitas ekonomi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha

Jakarta (BHC) - KBLI sangat penting bagi pelaku usaha karena digunakan sebagai panduan untuk menentukan jenis usaha yang sesuai dan merupakan acuan dalam proses perizinan berusaha, seperti pengurusan izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di Indonesia, pendirian pendidikan harus dibawah badan hukum "YAYASAN". Yayasan sendiri bertujuan untuk tujuan Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan.

Sedangkan kategori "Pendidikan" masuk dalam kategori kegiatan "Sosial".

KBLI seperti dipergunakan untuk izin usaha, sementara Pendidikan merupakan kategori Sosial, bukan kategori Usaha dan/atau Kegiatan. Namun, karena "Beban Resiko" kegiatan Pendidikan masuk "Resiko Tinggi" yang membutuhkan "Perizinan", makanya tetap harus menggunakan KBLI.