Ini Daftar SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kota Semarang (BIB) - Provinsi Jawa Tengah hingga awal tahun 2024 memiliki 869 SMA. Jumlah ini masih kalah dengan Provinsi Jawa Barat (1.792 SMA), Provinsi Jawa Timur (1.519 SMA), dan bahkan Provinsi Sumatera Utara (1.069 SMA).

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 362 SMA Negeri dan 507 SMA Swasta.

Data ini juga masih kalah dengan Provinsi Jawa Barat = 514 SMA Negeri, Sumatera Utara = 433 SMA Negeri, Jawa Timur = 423 SMA Negeri, Aceh = 394 SMA Negeri, dan NTT = 394 SMA Negeri.

BACA JUGA :

Daftar Alamat SMA Negeri di Jawa Barat

Daftar SMA Negeri di Jawa Timur

Sementara itu, jumlah SMA terbanyak di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah, Kota Semarang sebanyak 71 SMA, Kabupaten Cilacap sebanyak 42 SMA, Kabupaten Banyumas sebanyak 39 SMA, dan Kabupaten Magelang sebanyak 37 SMA.

Kondisi SMA, SMK Dan SLB di Kota Cirebon Tahun 2024

Kota Cirebon (BIB) - Kota Cirebon memiliki 510 lembaga pendidikan. Urutan ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Dan urutan ke-39 dari 98 kota di Indonesia.

BACA JUGA : Dapodik di Provinsi Cirebon Jika Dimekarkan dari Jawa Barat

Sedangkan jumlah SMA, SMK dan SLB di Kota Cirebon hingga Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 sebanyak 61 sekolah. Terdiri dari 28 SMA, 28 SMK, dan 5 SLB. Secara spesifik 12 SMA/SMK/SLB Negeri (19,67%) dan 49 SMA/SMK/SLB Swasta (80,33%). 

SMA, SMK dan SLB menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah Dinas Pendidikan.

Persyaratan Izin Operasional SMP Swasta di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Cibinong (BIB) - Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta setelah melalui berbagai tahapan.

Diantaranya kepemilikan lahan minimal 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan dibuktikan dari Surat Tanah Atas Nama Yayasan/Badan Hukum.

Selain itu, karena membutuhkan sarana dan prasarana, seperti gedung (bangunan) maka perlu diurus Izin Mendirikan Bagunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung (IMBG/PBG).

Perlu/wajib juga mempersiapkan pembiayaan kelangsungan sekolah minimal 1 tahun dan tertera pada rekening yayasan.

BACA JUGA : Kondisi Pendidikan di Bogor Jika Dimekarkan Menjadi Bogor, Bogor Barat dan Bogor Timur Tahun 2024

Beberapa persyatan penting lainnya, seperti rekom Kepala Desa/Lurah, Camat dan SMP/MTs terdekat. Tentu, termasuk penyempurnaan permohonan dengan melampirkan Proposal yang memuat minimal 8 Standar Nasional Pendidikan.

Tim Teknis (Tim Verifikasi dan Validasi/Visitasi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga sangat menentukan kelayakan perizinan yang diajukan pada jenjang SMP.

Kondisi Pendidikan di 98 Kota di Indonesia Tahun 2024

Surabaya (BIB) - Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, namun yang menjadi ibukota provinsi sekaligus menjadi kota hanya 31 kota. Selelbihnya, masih administratif kecamatan ataupun kabupaten.

Sebut saja, Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor), Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), Provinsi Maluku Utara (Sofifi), Provinsi Papua Tengah (Nabire), Provinsi Papua Pegunungan (Jayawijaya), Provinsi Papua Barat (Manokwari), dan Provinsi Papua Selatan (Merauke).

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta perlu beberapa persyaratan yang harus disesuaikan dengan kondisi RDTR/RTRW Jakarta.

Salah satunya, IMB, Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli atau Sewa Menyewa. Lokasi yang dipilih tentu tidak sedang bersengketa.

Luas lahan yang dipersyaratkan minimal 200 m2. Dan jika Yayasan berdomisli di Jakarta, terlebih dahulu wajib mengajukan Tanda Daftar Yayasan di Dinas Sosial dam PTSP Kelurahan Domisili Yayasan.

Termasuk yang paling pentign adalah persetujuan tetangga, minimal kanan, kiri, depan dan belakang calon kegiatan.

BACA JUGA : Izin SPK 2024

Syarat ini berlaku untuk TK Swasta, khusus untuk SPK TK (PAUD) izin pendirian masih di Kemdikbud, setelah melalui persetujuan dan rekomendasi daerah.