Pengertian DAS [Daerah Aliran Sungai]

Contoh Daerah Aliran Sungai (DAS)

Bekasi (BIB) - DAS atau daerah aliran sungai adalah sungai dan satu kesatuan sungai yang mengalir dari hulu hingga ke hilir dilaut.

Beberapa pengertian DAS berikut ini adalah :

1. Daerah Aliran Sungai (menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS. 
2. Daerah Aliran Sungai disingkat DAS ialah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh diatasnya melalui sungai.

Sahabat Baru Kita itu, Yaa...Bencana

Belum Terbentuk BPBD dan Rencana Kontinjensi Banjir Kota Bekasi 2014

Kota Bekasi (BIB) - Membicarakan bencana saat ini kita selalu diulang-ulang oleh televisi dan media lainnya dengan peristiwa banjir, tsunami, longsor dan erupsi gunung api. Jika mencermati macam-macam bencana tersebut kayaknya seluruh wilayah Indonesia tidak bisa terlepas dari salah satunya.

Namun, beberapa daerah (Pemerintah Daerah) di Indonesia menganggap bencana yang selalu rutin melanda daerahnya setiap tahun seperti banjir tidak terlalu tanggap menangani dan mengantisipasinya.

Padahal idealnya, penanganan bencana juga bisa dimulai dari kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah korban jiwa, materi yang lebih meluas.

Metode penanganan bencana bisa dimulai dari sebelum bencana terjadi, saat kejadian bencana, dan setelah bencana berakhir dengan cara pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

158 Orang Ini Tidak Mengikuti Tes Honorer K2 Kota Bekasi

Hanya 3.132 Yang Hadir Saat Tes

Kota Bekasi (BIB) - Data hasil uji publik Tenaga Honorer Kategori II (K2) di Kota Bekasi adalah 4.4.32 orang. Namun hingga hasil verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menyusut menjadi 3.076 orang.

Sementara Daftar Calon Peserta Tes K2 Kota Bekasi per 3 Nopember 2013 mencapai 3.290 orang atau bertambah 214 peserta.

Pada pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) yang dilakukan serentak di berbagai sekolah di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, hanya 3.132 orang yang mengikuti tes, sisanya sebanyak 158 orang tidak mengikuti tes atau tidak hadir pada pelaksanaan tes TKD maupun TKB yang digelar oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut ini nama-nama K2 yang tidak mengikuti tes : 

Agenda Tahunan di Bekasi itu Bernama Banjir

Yuk Lihat Festival Banjir Bekasi 2014

salah satu anak tetap terobos banjir

Bekasi Selatan (BIB) - Mengapa banjir selalu datang setiap tahun? Awal tahun 2014 ini kedatangan banjir lebih cepat yakni sejak Minggu sore tanggal 12 Januari hingga Senin siang tanggal 13 Januari 2014.

Terlalu seringnya banjir di Kota Bekasi dan belum ada penanganan yang signifikan menjadikan masyarakat melihat kedatangan banjir hanya sebagai agenda tahunan, Ya... karena pasti datang tiap tahun maka dianggap biasa dan mirip seperti agenda tahunan layaknya Ujian Nasional (UN).

"Banjir sih sudah agenda tahunan pak. Tapi, alhamdulillah semua buku dan barang berharga lainnya sudah diamankan..."

Proses Panjang Tenaga Honorer Menjadi PNS

Bekasi (BIB) - Jika tetap berkeinginan menjadi PNS lewat proses pada Tenaga Honorer, sungguh tergolong panjang dan melelahkan. Karena banyak rintangan, halangan dan hambatan yang sudah didepan mata.

Halangan justru berawal dari tindakan semena-mena pimpinan langsungnya yang membuatkan SK hingga persoalan penghambatan pada tingkat aturan yang dibuat serumit mungkin.

Untuk mengingatkan kita kembali tentang proses Tenaga Honorer menuju PNS, berikut kami sampaikan kronologisnya :

Diadu Berdasarkan Kategori

Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 merupakan awal pendataan Tenaga Honorer secara nasional. Dan dalam SE ini kemudian mengatur Tenaga Honorer dipisahkan dan diadu antara Kategori I biasa disebut K1 dan Kategori II yang lebih populer disebut K2.

Setelah memisahkan kategori honorer, kemudian dilanjutkan dengan SE 03 Tahun 2012 yang menjelaskan proses selanjutnya tentang K1 dan K2.

SE Bersama US SD dan UN Mendikbud dengan Mendagri

Kepada Yth. :
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN BERSAMA

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2014 serta menindaklanjuti Permendikbud 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ual dan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (USMPK) dan Ujian Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sbb :

1. Untuk pelaksanaan Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar yang sederajat, diminta :

a. Pemerintah Provinsi melaksanakan :

1) Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A Tahun Pelajaran 2013/2014, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan US.

[Hambatan] Honorer Menuju PNS...!!!!

Bekasi (BIB) - Tidak banyak yang curiga, jika Panselnas (Panitia Seleksi CPNS Nasional) juga bisa 'bermain', mengubah jawaban seseorang menjadi benar dengan sengaja memperlambat pengumuman CPNS utamanya terhadap Tenaga Honorer Kategori II (K2).

Kecurigaan itu bukan tidak mungkin, sebab tidak ada yang mengawasi Panselnas dalam mengolah hasil LJK K2. Jika yang mengawasi BPK, BPKP dan KPK, benarkah?

Bagaimana teknis pengawasan, siapa tenaganya, dan kapan mereka mengawasi Panselnas...!!!

Hingga hari ini, semua masih menuding bahwa selama ini 'permainan' KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) hanya dilakukan oleh daerah dan instansi dalam merekrut pegawai menjadi PNS.

Kecurigaan terhadap praktek KKN oleh lembaga/kementerian/instansi dan provinsi/kab/kota dibuktikan dengan diambil alihnya proses seleksi CPNS oleh pusat dalam hal ini MenPAN-RB dan BKN. 

Pengambilalihan ini juga dilegalisasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berbekal aturan tersebut, pengadaan PNS pada instansi/lembaga/kementerian dan provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sepenuhnya oleh Kemen PAN-RB dan BKN.

23.707 Desa Belum Terlayani PAUD

Bekasi (BIB) - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pilar utama dalam membangun pendidikan masa depan.

Hingga saat ini penyebaran PAUD di Indonesia tergolong sangat cepat, utamanya sejak tahun 2012.

Sekalipun demikian, masih banyak daerah atau Desa yang belum terlayani PAUD. Padahal, target Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih ada sekitar 23.707 desa yang belum memiliki lembaga PAUD.

Beberapa desa yang belum memiliki PAUD utamanya di Sumatera Utara 2.507 desa, Sumatera Selatan 1.335 desa, Nusa Tenggara Timur 1.099 desa, Kalimantan Barat 1.002 desa, Papua Barat 1.102 desa, dan Provinsi Papua masih tidak terlayani PAUD sebanyak 3.029 desa.

Tentang Buku Kurikulum 2013

Harga Buku SD Rp. 10.200,-(siswa) dan Rp. 11 Ribu (Guru) dan SMP Rp. 10 Ribu (siswa), Rp. 14 Ribu (guru)

Bekasi (BIB) - Untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara menyeluruh bagi SD Kelas I, II, IV dan Kelas V, SMP Kelas VII dan VIII dan SMA/SMK Kelas X dan XI maka perlu pengadaan Buku Panduan Guru dan Siswa.

Berikut ini nama-nama buku panduan guru dan siswa pada kurikulum 2013 :

I. Sekolah Dasar (SD)

a. Kelas I

temanya adalah : 

1. Diri Sendiri; 
2. Kegemaranku; 
3. Kegiatanku; 
4. Keluargaku; 
5. Pengalamanku; 
6. Lingkungan Bersih dan Sehat; 
7. Benda, Binatang, dan Tanaman di Sekitarku; 
8. Peristiwa Alam; 
9. Agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu).

Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilu 1955

Surat Suara Pemilu 1955. Foto: http://uniquecollection.files.wordpress.com/2011/03/p3050062.jpg

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. 

Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. 

Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih.

Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante.