Pengadaan Mesin Pemisah Sampah Resahkan Pemulung di Bantar Gebang

TPA Bantargebang, Bekasi/ist

BEKASI, (PRLM).- Rencana pengadaan mesin pemisah sampah meresahkan ribuan pemulung yang sehari-hari memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Pemulung khawatir, keberadaan mesin tersebut akan mematikan mata pencaharian utama mereka.

Keresahan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu, saat rencana pengadaan mesin mulai didengungkan. Kekhawatiran pun makin memuncak karena satu instalasi mesin yang dapat memilah sampah secara otomatis tersebut akan mulai dioperasikan.

"Kami khawatir, pengadaan mesin itu akan mengakibatkan terjadinya monopoli sampah di Bantargebang oleh PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST," ucap Muslimin (60), salah seorang pengelola limbah, ketika ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.

Hal itu, lanjut Muslimin, bisa terjadi karena mesin yang beroperasi dengan sistem ban berjalan itu memilah sampah dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama khusus memisahkan sampah plastik, dilanjutkan dengan pemilahan sampah anorganik lainnya, dan terakhir sampah yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.

Selama ini, dua tahap pemilahan sampah dikerjakan oleh sekitar enam ribu pemulung yang ada. Perputaran uang yang terjadi setiap harinya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Seperti diakui Yuregi (17), salah satu pemulung, yang dalam sehari mendapat uang hasil penjualan sampah antara Rp 60.000,00 hingga Rp 100.000,00.

Dengan dioperasikannya mesin tersebut, Muslimin yang membawahi seribu pemulung khawatir, PT Godang Tua Jaya akan memonopoli sampah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Namun kekhawatiran tersebut dibantah.

Vice Managing Director TPST Bantargebang Linggom Toruan, dihubungi Sabtu (26/2), meyakinkan bahwa keberadaan mesin pemilah sampah tak akan serta-merta menyingkirkan pemulung. "Justru ini cara kami menunjukkan kepedulian kepada mereka yang selama ini berjasa pada lingkungan. Dengan adanya mesin, pemulung bisa bekerja lebih manusiawi karena perlu mengaduk-aduk timbunan sampah yang sangat rawan akan kecelakaan," tuturnya.

Dikatakannya, mesin justru dapat meningkatkan pendapatan pemulung, berikut pengepul dan pengelola limbah. Sebab sampah yang terkumpul bisa lebih banyak.

Lebih lanjut Linggom mengatakan, pengoperasian mesin tersebut baru akan diaktifkan tahun depan. Saat ini pengerjaan baru sampai pemasangan instalasi pendukungnya.

Satu instalasi dapat memilah seribu ton sampah dan dikerjakan oleh seribu pemulung. "Sisanya yang masih berupa gundukan bukit sampah tetap bisa dipilah pemulung seperti biasa," katanya.

Sementara mengenai status perekrutan karyawan yang akan beroperasi di instalasi mesin pemilah, Linggom mengatakan pihaknya masih akan membahasnya. "Semua tergantung kesepakatan dengan para juragan sampah yang ada. Sampai kesepakatan tercapai, sosialisasi mengenai hal ini akan terus dilakukan," ucapnya. (A-184/A-26).***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

UNDANGAN PRA-KUALIFIKASI ICWRMIP DI BEKASI

Proyek kegiatan di Bekasi (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang) untuk LSM untuk membentuk dan mengelola Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang akan mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan ditingkat desa/kelurahan untuk kegiatan tahun 2011 - 2012.

Iklan di Koran Tempo, Kamis, 24 Pebruari 2011

Hasil Studi: Lumpur Lapindo Terus Menyembur Hingga Tahun 2037

REPUBLIKA.CO.ID, Berdasarkan studi yang dirilis di Journal Geological Society London, kawasan yang lebih sering disebut LUSI (singkatan dari  “Lumpur” dan “Sidoarjo”) kemungkinan akan menyemburkan lumpur abu sampai tahun 2037, akibat tekanan dari dalam bumi. Volume akan berkurang, tapi gas akan terus meresap selama puluhan tahun dan mungkin abad mendatang.

"Perkiraan kami adalah bahwa hal itu akan memakan waktu 26 tahun hingga letusan melemah ke tingkat yang dapat dikelola dan untuk Lusi untuk berubah menjadi gunung berapi yang bergolak pelan," demikian ketua tim Richard Davies, profesor ilmu bumi di Durham University Inggris.

Letusan Lusi di tahun 2006 menewaskan 13 orang.  Pada puncaknya, gunung berapi menyembur lumpur sebanyak 40 kolam renang ukuran Olimpiade per harinya. Danau lumpur mengepung 12 desa dengan kedalaman hingga 15 meter dan memaksa sekitar 42.000 orang meninggalkan rumah mereka. Menurut studi, orang tidak bisa kembali ke kawasan, ancaman gunung berapi mungkin akan meningkat.

Di tengah danau, atau gunung berapi, muncul bukaan yang lebarnya 50 meter, tetapi ada sejumlah retakan lainnya yang muncul selama 4 tahun terakhir. Bukaan-bukaan ini juga timbul di jalanan, rumah atau pabrik. Sejumlah retakan bahkan bisa membakar. Sudah ada laporan warga cedera akibat api.

Pemerintah Indonesia mengatakan sumber bencana adalah letusan akibat gempa bumi yang melanda beberapa hari sebelumnya, sekitar 280 km dari Lusi.

Namun para ahli asing menuduhperusahaan pengeboran gas Lapindo Brantas yang gagal  menempatkan pelindung di sekitar bagian sumur bor tersebut. Akibatnya, lubang sumur terkena dorongan air bertekanan dan gas yang terletak di bawah lapisan, sehingga mendesak cairan seperti beton ke permukaan.

 
Red: Krisman Purwoko
Sumber: RNW/AFP/Republika Online

Apa yang harus diperbuat terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :

1. Tidak Buang Air Besar (BAB's) Sembarangan.

2. Mencuci Tangan Pakai Sabun.

3. Mengelola Air Minum dan Makanan yang Aman.

4. Mengelola Sampah Dengan Benar.

5. Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga Dengan Aman.

 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah satu Program Nasional di bidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral. Program ini telah dicanangkan pada bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Strategi Nasional STBM memiliki indikator outcome yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output-nya adalah sebagai berikut:

·         Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).

·         Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.

·         Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.

·         Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.

·         Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

STBM mulai diuji coba tahun 2005 di 6 kabupaten (Sumbawa, Lumajang, Bogor, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Sambas). Sejak tahun 2006 Program STBM sudah diadopsi dan diimplementasikan di 10.000 desa pada 228 kabupaten/kota. Saat ini, sejumlah daerah telah menyusun rencana strategis pencapaian sanitasi total dalam pembangunan sanitasinya masing-masing. Dalam 5 tahun ke depan (2010-2014) STBM diharapkan telah diimplementasikan di 20.000 desa di seluruh kabupaten/kota.

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah

·         setelah buang air besar 12%

·         setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%

·         sebelum makan 14%

·         sebelum memberi makan bayi 7%

·         sebelum menyiapkan makanan 6%

Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50% dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli. (Wikipedia/bang imam)

BBWSCC Siap Bantu Normalisasi Kali Cikarang

TERCEMAR : Kali Cikarang sejak lama telah dicemari limbah. Perlu segera ditanggulangi dan dinormalisasi. Firmanto Hanggoro/Radar Bekasi

Cikarang Pusat – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) mengaku siap menanggulangi pencemaran limbah di Kali Cikarang termasuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Bekasi asal, urusan bangunan liar di bantaran sungai menjadi tanggung jawab Pemkab Bekasi.

Hal ini dilontarkan Sekretaris Komisi C Hasan Bisri usai bertemu dengan BBSCC di Tangerang kemarin.

“Kami komitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya kami meminta bantuan PJT II dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane,” paparnya.

Bisri mengatakan, dari pertemuan Komisi C dengan PJT II disepakati, PJT II akan membentuk tim untuk meneliti jenis limbah yang dibuang ke Kali Cikarang dibantu dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi.

“Insyaallah akhir Maret hasil penelitian dan investigasi dari tim gabungan sudah keluar. Dari hasil itu, kami akan mengetahui perusahaan apa saja yang membuang limbah dan akan dikenakan sanksi tegas dari Pemkab Bekasi,” jelas pria asal Sukatani ini.

Sementara tawaran yang diberikan balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane cukup membantu pencegahan pencemaran limbah.

BBWSCC, beber Bisri akan melakukan normalisasi dan pembenahan di sepanjang bantaran Kali Cikarang termasuk melakukan penghijauan.

“Balai besar akan mengusulkan normalisasi dan penghijauan bantaran Kali Cikarang ke Kementrian Pekerjaan Umum (PU).

Tidak hanya Kali Cikarang, Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Kali Sadang juga akan dinormalisasi dan bantarannya disiapkan untuk penghijauan,” kata Bisri.

Sementara anggota Komisi C Jamil mengungkapkan, dari pengakuan BBWSCC, Pemkab Bekasi tak pernah melaporkan pencemaran di Kali Cikarang.

Pihak BBWSCC sendiri menurut Jamil tidak menyangka kalau di Kabupaten Bekasi terjadi banyak permasalahan. ”Malah pihak BBWSCC kaget dengan banyaknya masalah yang ada di Kabupaten Bekasi,” ungkap Jamil.

Jamil menyayangkan dinas terkait tidak pernah aktif melakukan komunikasi baik dengan BBWSCC ataupun BBWSC. Kemana aja dinas selama ini, masak gak ada komunikasinya,” tukasnya. (mot/hum)

Sumber : RADAR BEKASI

Septic Tank Komunal Permudah Pembangunan Sanitasi

Rabu, 23/02/2011 - 13:22

 

CIMAHI, (PRLM).- Tujuh septic tank komunal dan infrastruktur lain yang sudah ada bisa mempermudah pembangunan sistem sanitasi terpadu di Kota Cimahi. Dengan modal itu, diharapkan anggaran untuk pengembangan tidak akan terlalu besar.

Team Leader PT Sinclair Knight Merz yang mewakili Ausaid Ross Kearton mengatakan, dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, pihaknya tidak akan terlalu repot menyusun rencana induk sistem sanitasi terpadu di Kota Cimahi. "Kami tinggal mengembangkan dan menyesuaikan skalanya dengan kemampuan finansial yang ada," kata di sela-sela "Workshop on strategic planning for waste water management in Cimahi", Rabu (23/2).

Saat ini, kata Ross, pihaknya sebagai perwakilan pemerintah Australia bersama pemkot Cimahi tengah menyusun rencana induk untuk pengembangan sistem sanitasi terpadu Kota Cimahi. Targetnya, penyusunan rencana induk rampung Juni 2011 mendatang.

Workshop Sanitasi di Cimahi/Foto : Ade Bayu/PR

Jika tidak ada hambatan, tambah Ross, rencana aksi untuk program tersebut juga bisa disusun dan diterapkan sampai lima tahun ke depan. Dalam realisasinya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sanitasi terpadu dilakukan bertahap selama dua puluh tahun.

Terkait pembiayaan, Ross mengatakan, sumber dana akan diupayakan bersama dari berbagai sumber. "Nanti kami lihat pemda mampu menyediakan berapa, bantuan dari pemerintah Australia berapa dan sisanya kami cari bersama dari sumber lain," katanya. (A-178/A-147)***

FOTO : PESERTA diskusi menyimak sambutan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija dalam acara "Workshop on Strategic Planning for Wastewater Management in Cimahi", di Hotel Putri Gunung, Jln. Gunung Tangkubanparahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2). Acara yang diselenggarakan selama dua hari itu, untuk membicarakan mengenai perencanaan penataan sanitasi di Kota Cimahi. (Ade Bayu/Pikiran Rakyat)

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Pemerintah, Peritel dan Masyarakat

diskusi wartawan, Kemen-LH

Secara umum pola penanganan sampah di Indonesia hanya melalui tahapan paling sederhana, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Selama puluhan tahun pola penanganan tersebut telah berlangsung dan terpateri menjadi kebijakan yang umum dilaksanakan pemerintah. Pada 8 Mei 2008, Pemerintah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengubah paradigma menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumberdaya (resources recycle).

Tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran-ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kegiatan pengurangan sampah tersebut bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas pada umumnya melaksanakan tiga kegiatan dimaksud melalui upaya-upaya yang cerdas, efisien dan terprogram.

Wajah Dunia Pada 2050 Tak Bisa Dikenali

ilustrasi bumi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pertambahan penduduk yang lebih makmur dan bersaing untuk memperoleh sumber daya yang kian langka dapat membuat dunia "tak bisa dikenali" paling lambat pada 2050, demikian peringatan beberapa peneliti dalam konferensi utama ilmu pengetahuan di AS, Ahad (20/2).

PBB telah meramalkan penduduk global akan mencapai tujuh miliar pada tahun ini, dan bertambah jadi sembilan miliar pada 2050. "Kebanyakan pertumbuhan justru terjadi di negara miskin, terutama di Afrika dan Asia Selatan," kata John Bongaarts dari organisasi nirlaba Population Council.

Untuk memberi makan semua mulut itu, "kita nantinya perlu menghasilkan sebanyak mungkin pangan dalam 40 tahun ke depan sebagaimana telah kita lakukan dalam 8.000 tahun belakangan", kata Jason Clay dari World Wildlife Fund dalam pertemuan tahunan tersebut yang diselenggarakan oleh American Association for the Advancement of Science (AAAS).

"Hingga 2050 takkan ada sisa planet yang bisa dikenali", jika kecenderungan saat ini berlanjut, kata Clay. Penduduk yang bertambah akan memparah masalah, seperti berkurangnya sumber daya, kata John Casterline, Direktur Initiative in Population Research di Ohio State University.

Namun penghasilan manusia juga diperkirakan akan naik selama 40 tahun ke depan --tiga kali lipat secara global dan jadi delapan kali lipat di negara berkembang. Kondisi itu justru menambah berat beban bagi pasokan makanan global.

Orang cenderung mendatangi rangkaian gerai makanan saat penghasilan mereka meningkat. Mereka mengkonsumsi makin banyak daging dibandingkan dengan ketika penghasilan mereka lebih sedikit, kata para ahli tersebut.

Diperlukan sebanyak 3,4 kilogram padi-padian untuk menghasilkan satu pon daging, dan sebanyak tiga sampai empat pon padi-padian untuk menghasilkan satu pon keju atau beberapa telur, kata para ahli itu.

"Makin banyak orang, makin banyak uang, makin banyak konsumsi, tapi planetnya tetap yang lama," kata Clay kepada AFP. Ia mendesak para ilmuwan dan pemerintah untuk mulai melakukan perubahan sekarang untuk menghasilkan makanan.

Sementara itu, ahli kependudukan menyerukan pendanaan lebih banyak buat program keluarga berencana guna membantu mengendalikan pertumbuhan jumlah manusia, terutama di negara berkembang.

"Selama 20 tahun, sangat sedikit penanaman modal di sektor keluarga berencana, tapi perhatian mulai balik lagi sekarang, sebagian gara-gara faktor lingkungan hidup seperti pemanasan global dan harga pangan," kata Bongaarts.

"Kami ingin meminimkan pertumbuhan penduduk, dan satu-satunya cara yang tersedia untuk melakukan itu ialah melalui program keluarga berencana yang lebih efektif," kata Casterline.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola pengendapan. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Akibat pemanasan global dan kebutuhan akan perut manusia sangat menekan spesies ikan besar di lautan. Penangkapan ikan secara berlebihan oleh manusia membuat makin sedikit ikan besar pemangsa yang berenang di berbagai samudra di dunia, kata beberapa ilmuwan Jumat (18/2).

"Penangkapan ikan secara berlebihan tentu saja telah berlangsung dan menimbulkan dampak 'ketika kucing tak ada, tikus berkeliaran' terhadap lautan kita," kata Villy Christensen, profesor di UBC Fisheries Centre.

Para peneliti itu juga mendapati lebih dari separuh (54 persen) kemerosotan populasi ikan pemangsa telah terjadi selama 40 tahun terakhir. Sebanyak 76 juta ton makanan laut komersial dilaporkan telah ditangkap pada 2006. Itu berarti "tujuh triliun hewan dibunuh dan dikonsumsi oleh kita atau ternak kita", kata ilmuwan UBC Reg Watson.

Watson mengatakan kegiatan penangkapan ikan telah berkembang selama beberapa dasawarsa belakangan, sehingga secara keseluruhan mencapai posisi 1,7 miliar watt, atau 22,6 juta tenaga kuda, di seluruh dunia tahun itu.

Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara/Republika Online

Sampah Numpuk,Ciliwung Kritis

BOGOR-Setelah krisis pangan dan energi,kini giliran air bersih yang terancam kritis. Hal itu terlihat dari kualitas air sungai yang buruk akibat tercemar limbah.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf mengatakan, krisis air bersih menjadi problematika selanjutnya di masyarakat. Salah satu penyebabnya karena sumur resapan berkurang, sehingga air tanah yang ada di permukaan kian terkikis. Untuk itu, lanjut Dede, sungai-sungai yang ada perlu dirawat dan diperhatikan. Dede mengimbau masyarakat agar tak memuang sampah ke sungai serta menanam pohon di sekitaran daerah aliran sungai (DAS). “Ciliwung rusak hirup balangsak!” ujar Dede ketika melakukan aksi bebersih Ciliwung,di Kelurahan Kedunghalang,Sabtu (5/2).

Mengambil contoh keadaan sungai Ciliwung, Dede mengatakan,sungai tersebut tiap tahun kondisinya kian parah. Kerusakan lingkungan yang terjadi sangat signifikan. Apabila tidak disikapi dari sekarang,hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja terjadi. Dede mengatakan, kondisi level sungai-sungai besar di Indonesia masuk pada level cemar berat. Tak terkecuali Sungai Ciliwung. “Cemar berat artinya sudah menjadi batas akhir, bisa dibilang gawat dan patut diwaspadai,”terangnya.

Menurut Dede, bukan sampah saja yang menjadi penyumbang pencemaran air sungai. Namun,juga sumbangan limbah rumah tangga berbahan kimia serta limbah-limbah pabrik. Untuk itu,Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tengah menggodok peraturan untuk pemantauan, pengawasan, dan perlindungan DAS mulai dari Sungai Ciliwung,Cisadane, Citarum dan Cimanuk. “Pemerintah masing-masing wilayah yang dilewati DAS,nantinya yang akan bertanggung jawab dalam program ini,” tandasnya.

Dede mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan aktivis  peduli lingkungan, seperti yang dilakukan Komunitas Peduli Ciliwung (KCP). Menurut Dede,perlu adanya kesadaran masyarakat,untuk mulai peduli terhadap lingkungan. KCP yang telah memunguti sampah di Ciliwung sejak Februari 2009 lalu itu, dinilai Dede sebagai langkah konkret dalam mencegah krisis air bersih yang mengancam. “Seperti apa yang saya lakukan hari ini (Sabtu (5/2), efeknya adalah ada rasa malu pada warga, sehingga mereka enggan buang sampah ke sungai lagi,” imbuh Dede.(ric)

Sumber : Radar Bogor Online

Penanganan Sungai Citarum Harus Komprehensif

sungai citarum dilihat dari udara

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung Dadang M. Naser mengakui biaya yang dibutuhkan untuk mengelola Sungai Citarum cukup besar. Bahkan menurut dia, biaya tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. Hal ini dikarenakan, penanganan Sungai Citarum tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus komprehensif mulai dari hulu sampai hilir yang dititikberatkan kepada aspek tehnis dan sosial ekonomi. 

Menurut perhitungan Bupati, biaya yang dibutuhkan untuk menangani aliran Sungai Citarum mencapai Rp 2 hingga 3 triliun. Dengan biaya sebesar itu, ia yakin penanganan Sungai Citarum bisa dilakukan secara maksimal. “Menangani Citarum bukan hanya memperlebar atau mengeruk kedalaman sungainya saja, tapi juga harus diupayakan penanganannya dari hulu hingga hilir” katanya kepada wartawan, Senin (21/2).

Seperti diketahui hulu sungai Citarum berada di seputar Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dadang menambahkan, dana pengelolaan Sungai Citarum yang saat ini masih berkisar senilai Rp 300 miliar dinilainya tidak akan mencukupi untuk membiayai pengelolaan sungai Citarum secara maksimal. 

Sehingga tidak heran kondisi sungai Citarum pada musim hujan terus meluap dan membanjiri rumah penduduk khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. "Adapun upaya Pemkab Bandung dalam menangani Banjir akibat luapan sungai Citarum yakni dalam waktu dekat akan segera membangun sejumlah danau buatan atau embung yang tersebar di beberapa lokasi untuk menampung sebagian aliran sungai Citarum. Mudah-mudahan dengan cara ini luapan sungai Citarum yang sering membanjiri rumah penduduk bisa diminimalisasi atau dikurangi,” tuturnya.

Danau buatan ini juga, lanjutnya, bisa digunakan untuk kepentingan pabrik atau industri yang membutuhkan pasokan air. "Dan pada musim kemarau, air yang tertampung di danau buatan ini bisa digunakan untuk kepentingan pabrik atau industri yang membutuhkan pasokan air cukup banyak,” kata Dadang.

Ia berharap, upaya penanganan sungai Citarum ini juga bisa mengikutsertakan masyarakat untuk tetap peduli terhadap lingkungan minimal dengan tidak membuang sampah sembaranagn ke aliran sungai. Ia pun mengajak masyarakat untuk rajin menanam pohon-pohonan agar kondisi kesehatan lingkungan tetap nyaman. "Mari kita sama-sama menanam pohon agar lingkungan kita hijau, sehingga akan membuat kehidupan kita tetap nyaman,” tambahnya.(A-194/A-88)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Pos Pemantauan P2C Diresmikan

Azhar Laena, Ketua DPRD saat gunting pita

Jatiasih, Bekasi : Pos Pemantauan Pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas dan Kali Bekasi (P2C) diresmikan oleh Azhar Laena, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sabtu, 19 Pebruari 2011. Pos ini berfungsi sebagai pemantau ketinggian dan posisi tingkat kebencanaan akibat meluapnya Kali Cileungsi dan Kali Cikeas.

Pos Pemantauan ini persis berada di pertemuan Cikeas-Cileungsi menjadi Kali Bekasi di atas tanggul pengaman Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat.

Pos Pemantauan P2C ini merupakan sumbangan dari Bank Mandiri lewat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau CSR. P2C ini langsung menghadap pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas dengan tinggi sekitar 8-10 meter, ukuran 4x4 meter, dilengkapi dengan perangkat radio komunikasi, papan pencatatan siklus air, dan 1 buah perahu karet.

Posko Pemantauan P2C ini diberikan pertanggungjawaban pemakaiannya kepada Komunitas Peduli Informasi (KOMPI-887), sebuah komunitas peduli kebencanaan di bidang radio komunikasi.

Pos Pemantauan P2C ini dirasa sangat bermanfaat kedepan untuk mengantisipasi keadaan darurat (early warning system) terhadap kemungkinan siklus bencana banjir yang terjadi 5 tahunan sekali di Bekasi.

Pos Pemantauan P2C di PGP

Karena, Perumahan PGP merupakan salah satu dari 67 titik banjir terparah yang terjadi pada Pebruari 2007 lalu di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan karena perumahan tersebut persis berada di pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas menjadi Kali Bekasi.

Hadir dalam peresmian tersebut, Marsma TNI Tedy Sutedjo, S.Sos Direktur Operasi dan Latihan pada Deputi Bidang Operasi SAR BASARNAS, Azhar Laena Ketua DPRD Kota Bekasi, Encu Hermana Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mewakili Wakil Walikota Bekasi, Feri Fajar dari perwakilan Bank Mandiri Wilayah V Jakarta, Camat Jatiasih, Lurah, Muhammad Djafar Ketua Wilayah 11 RAPI Bekasi, Iqbal Daut, SH Ketua Lokal ORARI Bekasi, Kapolsek, Koramil, pengurus KOMPI-887, dan tokoh masyarakat sekitar perumahan PGP. (bang imam)

Pemkot Minta Bangunan Liar Pengusaha Tempe di Atas Saluran BSK Segera Dibongkar

Bekasi, 17 Pebruari 2011

Pabrik Tempe di atas Saluran BSK

Pemerintah Kota Bekasi memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk membongkar sendiri bangunan diatas Saluran BSK-Rawa Tembaga. Sebab, bangunan tersebut dianggap illegal dan mengganggu pengurukan saluran yang akan dilaksanakan Pemkot Bekasi tahun ini.

Beberapa bangunan yang dibuat terbentang diatas kali antara lain, pabrik olahan tempe, tanaman hias, taman, dan WC helikopter. Semua bangunan ada di RT 006/11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

Sejumlah warga mengaku akan membongkar sendiri bangunan tersebut hingga 10 hari kedepan. Namun, pemkot meminta untuk membongkar dalam waktu 1 minggu atau 7 hari sejak kunjungan dan peringatan dilakukan.

Dalam kunjungan itu, hadir Roni Hermawan anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Satpol PP, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Kayuringinjaya dan para Ketua RT/RW setempat.

Pengangkatan Tenaga Honorer Diperpanjang

Minggu, 13/02/2011 - 13:25

Banyak Aparat yang "Kurang Ajar" 

BANDUNG, (PRLM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E. E. Mangindaan mengatakan, masalah tenaga honorer sebetulnya sudah selesai pada 2009 jika mengacu pada PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, ternyata banyak yang tercecer, teranulir, atau malah tidak diikutkan pada seleksi. Hal ini disebabkan banyak aparatur negara di tingkat bawah yang “kurang ajar”.

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengambil tanggung jawab tersebut dengan memperpanjang masa pengangkatan tenaga honorer ini sampai 2012. Itupun masih dibagi, yaitu berdasarkan tercecer, tertinggal, atau ditinggalkan padahal yang bersangkutan memenuhi syarat.

“Jumlahnya tenaga honorer yang harus diangkat masih sangat banyak. Untuk itulah, kami akan melakukannya bertahap, dan ditargetkan bisa selesai pada 2012 mendatang,” ungkap Mangindaan, Minggu (13/2).

Menurut Mangindaan, reformasi birokrasi di tingkat daeah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan tenaga honorer ini. Badan Kepegawaian Daerah yang seharusnya menjadi tumpuan untuk mengatasi hal ini, malah tidak mengetahui kemana arah reformasi birokrasi ini.

Mangindaan menjelaskan, ada lagi masalah lain, yaitu tenaga honorer yang diangkat lurah dan kepala sekolah bertahun-tahun lalu, dan kini mereka menuntut untuk diangkat menjadi PNS. Hal ini, kata Mangindaan, juga akan diselesaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, data mereka sedang diverifikasi di daerah. (A-187/A-147)***

Guru Honorer Bekasi Tuntut Kejelasan Status

Dialog antara Guru Sukwan dan Disdik, DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI SELATAN - Sejumlah guru honorer di Kota Bekasi menuntut kejelasan status kepegawaian mereka.. Pasalnya, hingga kini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk guru honorer yang penghasilannya dibiayai dari non APBN/D atau kategori dua.

Tuntutan tersebut mereka sampaikan dalam dialog antara guru honorer dan Pemerintah Kota Bekasi, Sabtu (12/2). Berdasarkan pendataan 2010, tenaga honorer dari pendidikan dan non pendidikan di Kota Bekasi yang masuk kategori  dua mencapai 2166 orang.

Sementara tenaga honorer  kategori satu atau dibiayai APBN/D  yang memenuhi Peraturan Pemerintah No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 untuk diangkat menjadi CPNS sebanyak 281 orang.

Menurut salah satu guru honorer dan tergabung dalam Komite Guru Bekasi, Imam Ghozali, guru yang masuk kategori dua di Kota Bekasi sebenarnya bisa masuk ke kategori satu, lantaran mereka juga menerima honor Rp 100 ribu setiap tiga bulan yang bersumber dari APBD.

Kesejahteraan guru honorer kategori dua, lanjutnya, belum diperhatikan. Mereka masih menerima honor Rp 300 ribu setiap bulan. “Kami sebenarnya ingin menerapkan profesionalitas tapi kesejahteraan seharusnya juga diperhatikan pemerintah, “ ujarnya.

Guru belum diakui

Sekretaris PGRI Kota Bekasi, Asep Syaifudin mengatakan profesi guru belum mendapat pengakuan dari pemerintah. “Yang diakui pemerintah hanya pegawai negerinya bukan profesi gurunya. Sehingga kalau menjadi pegawai negeri baru diperhatikan, “ ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak Badan Kepegawaian Daerah, Jamus mengatakan pihaknya belum menerima hasil verifikasi tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Namun, imbuhnya, BKN akan memverifikasi ulang data tenaga honorer tersebut. “Belum bisa dipastikan kapan, tapi mungkin segera,"ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Sutarman mengungkapkan peningkatan insentif untuk para guru honorer tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah. “Kalau soal kesejahteraan tergantung dari adanya anggaran pemerintah. Kita berharap saja, anggaran untuk guru dapat dinaikkan, “ ujarnya.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: C01

UN Ladang Proyek dan Model Korupsi Baru Kemdiknas

BADAN Pemeriksa Keuangan memberikan warning kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Peringatan itu jelas bukan mengada-ada karena berdasarkan hasil audit BPK pada 2009, memang ada dana liar alias dana tidak jelas di kementerian itu yang jumlahnya mencengangkan, yakni Rp. 2,3 triliun.

Dana itu antara lain menyangkut pengadaan tanah untuk sekolah di Kinibalu, Sabah, Malaysia, serta pengadaan alat-alat kesehatan di Universitas Airlangga dan Universitas Mataram. 

Celakanya, respons Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), seperti kebanyakan lembaga negara lainnya, cuma bersifat standar. Yaitu bakal menindaklanjuti temuan BPK. 

Padahal, ini yang lebih celaka, yang ditindaklanjuti oleh Kemendiknas atas temuan BPK itu hingga sekarang baru mencapai 14%. Jelas, itu mencerminkan betapa rendahnya tingkat kepatuhan kementerian atas temuan BPK. Bahkan, tidak jarang kementerian atau lembaga negara membantah hasil temuan BPK. 

Kontrol terhadap Kemendiknas memang pantas dan wajib hukumnya. Kementerian itu kini tergolong lembaga basah. Anggarannya amat berlimpah. Total alokasi anggaran pada tahun ini hampir mencapai Rp. 250 triliun dari sebelumnya Rp. 225 triliun pada 2009. 

Salah satu yang sangat perlu diaudit adalah dana bantuan operasional (BOS) sebelum 2011. Itulah dana yang paling rawan kebocoran. Jangan sampai, hanya karena dana ini tidak lagi disalurkan lewat Kemendiknas—mulai 2011 dikucurkan langsung oleh Kementerian Keuangan ke kabupaten dan kota—penyelewengan dana BOS tahun-tahun sebelumnya dibiarkan saja. 

Yang juga perlu diaudit BPK tentu saja penyelenggaraan ujian nasional. Untuk tahun ini saja, ujian nasional yang digelar April mendatang bakal menghabiskan dana Rp. 572 miliar. Anggaran itu jauh melonjak ketimbang 2009 yang cuma Rp. 483 miliar. 

Kerisauan publik sebenarnya tidak sebatas ujian nasional hanya akan dijadikan proyek dan ladang korupsi baru. Faktanya ujian nasional sebagai baku mutu pendidikan nasional masih sangat jauh dari harapan. 

Nah, daripada dana terbuang percuma, anggaran untuk ujian nasional lebih baik digunakan untuk membangun sekolah, terutama di daerah-daerah, yang kondisinya sangat memilukan. 

Karena itu, warning BPK terhadap dana liar di Kemendiknas tidak boleh dianggap enteng dan sepele. Apalagi, kementerian ini tergolong buruk dalam laporan keuangannya karena kerap dicap disclaimer oleh BPK. 

Kebiasaan buruk memelihara dana liar itulah yang ikut mendorong mengapa banyak warga masih serbakesulitan mengakses dunia pendidikan kendati anggarannya sudah sangat besar. (media Indonesia)

PROGRAM ICWRMIP : Dinkes Kabupaten Kunjungi Sekretariat LSM Sapulidi

Rabu, 09 Pebruari 2011

KIRI-KANAN: Mba Nuri, dr. Edi, dr. Ida, Bang Imam, Budi Sulis

LSM Sapulidi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi masalah-masalah sosail, pendidikan, dan kesehatan di masyarakat, siang itu, Rabu, 09 Pebruari 2011, Pukul 16.00 wib kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Rombongan Dinas Kesehatan tersebut dalam rangka memverifikasi dan melihat kondisi dan kegiatan LSM Sapulidi, yang selama ini memang banyak bergerak mengadvokasi masyarakat bawah. Adalah dr. Ida dan dr. Edi memaparkan kedatangan mereka dalam rangka verifikasi LSM Sapulidi untuk ikut pada Program Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) atau Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum Terpadu pada Kementerian Kesehatan RI.

Program ini sebagai wujud dukungan prakarsa masyarakat dan LSM untuk perbaikan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation) di daerah kumuh pada Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011.

Tugas dan tanggung jawab LSM dan Masyarakat antara lain;

1. Menguatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan, mendukung pembiayaan, membangun, operasi dan memelihara fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Mengembangkan sanitasi dan fasilitasnya dengan menyediakan subsidi untuk membangun jamban.

3. Mengembangkan sistem drainase sederhana, lantai cuci, tempat sabun, dan fasilitas pencucian.

4. Mengembangkan kriteria untuk urutan (ranking) opsi-opsi.

5. Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kepada kriteria yang disepakati dan memilih opsi dengan urutan tertinggi untuk ditindaklanjuti dengan studi kelayakan.

Bang Imam, presentase Profil LSM/Foto:Boyke

Kegiatan ini akan berjalan selama 2 tahun di 2 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang ditentukan sendiri oleh Dinas Kesehatan.

Kegiatan tersebut masih berhubungan dengan kegiatan sebelumnya yang diikuti oleh LSM Sapulidi di nasional dan Kota/Kab. Bekasi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi profil LSM Sapulidi. Hadir dari LSM Sapulidi; Dwi Budi Sulistiyana, ST Direktur Bidang Informasi Teknologi dan Luar Negeri, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S., ST Direktur Bidang Sosial dan Pendidikan, Nuraina, S.Sos., M.Si Direktur Bidang Penelitian dan Kajian, Nendi Kurniawan Direktur Bidang Pengembangan Strategis, dan Boyke Parningotan Hutapea Direktur Bidang Antar Lembaga dan Media. (bang imam)

Mba Nuri dan Bang Iwan/Foto: Boyke

PEMBANGUNAN SARANA SANIMAS DI MEDANSATRIA KOTA BEKASI

LAPORAN SURVEY

Kepada Yth   :  Anggota Tim Pokja SSK Kota Bekasi

Dari              :  Sekretariat SSK

Tanggal        :  7 Februari 2011     

Perihal        : Kegiatan survey lapangan dalam rangka pembangunan sarana sanitasi di Kota Bekasi

Pokja Sanitasi Kota Bekasi

Menindaklanjuti program Strategi Sanitasi Kota Bekasi tahun 2011 dan Surat Edaran dari Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 658.31/3643/Perkim perihal tentang Pemberitahuan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanimas di Kota Bekasi, dan survey lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011, dimana survey lapangan tersebut dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat,  maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan tersebut diarahkan dan dititikberatkan ke lokasi-lokasi pemukiman padat dan kumuh.

2. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat dimana masyarakat sendiri yang akan membangun, memelihara dan mengelola sarana tersebut.

3. Akan dibentuk KSM terdiri dari LSM/LPM setempat oleh masyarakat dan diberikan pelatihan oleh pemerintah Provinsi.

Standar Minimal Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Bencana

DAHSYATNYA MERAPI : Bang Imam kunjungi merapi, 29 Des 2010

Bencana selalu menimbulkan permasalahan. Salah satunya bidang kesehatan. Timbulnya masalah ini berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Akibatnya berbagai jenis penyakit menular muncul.

Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus segera diberikan baik saat terjadi dan pasca bencana disertai pengungsian. Saat ini sudah ada standar minimal dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan penganan  pengungsi. Standar ini mengacu pada standar  internasional. Kendati begitu di lapangan, para pelaksana tetap diberi keleluasaan untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi keadaan di lapangan.

Layanan Berobat Miskin di RSUD Kota Bekasi Tahun 2011

PERUBAHAN SISTEM LAYANAN GAKIN 2011

RSUD Pemkot Bekasi/Foto : RADAR BEKASI

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem terhadap pelayanan Gakin di RSUD Kota Bekasi tahun 2011, maka dengan ini kami beritahukan bahwa :

1.   Pasien yang menggunakan kartu JAMKESMAS ditanggung penuh oleh Pemerintah Pusat dan Jamkesda ditanggung penuh oleh Pemda (Dinas Kesehatan) tanpa iur biaya.

2.   Pasien yang tidak menggunakan kartu Jamkesmas maupun Jamkesda, harus mengurus SKTM ke RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan Kota Bekasi dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja dengan menyertakan surat rujukan puskesmas setempat.

3.   Bagi peserta yang menggunakan SKTM dikenakan cost sharing atau iur biaya.

4.   Selama belum ada SKTM, diberlakukan pembiayaan sebagai PASIEN UMUM, dan jika lebih dari 2 x 24 jam maka disepakati tetap sebagai PASIEN UMUM.

5.   RSUD hanya menjamin pembiayaan SKTM Kota Bekasi yang dirawat di Kelas III RSUD Kota Bekasi, tidak berlaku bila selanjutnya dirawat di Rumah Sakit lain.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 5 Januari 2011

Direktur RSUD Pemerintah Kota Bekasi

Hubungi layanan pengaduan LSM Sapulidi : SMS 021 464 44 305

PROGRAM LSM SAPULIDI 2011

Budi Sulis, Paryono, Pak RT, Bais, Bang Imam

Inilah Program LSM Sapulidi 2011 :

1. Ikut menyusun rancangan pola dan pengelolaan sumber daya air pada program TKPSDA WS 6 Ci (anggota tetap sesuai SK Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 594/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum hingga tahun 2013)

2. Ikut Menyusun Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bekasi (Anggota Pokja Sanitasi Kota Bekasi) melanjutkan Program Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi 2010-2011

3. Sebagai steakholder dalam penyusunan Program Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Bekasi

4. Pembentukan Satgas Pemantau Pengaduan PPDB Online 2011/2012 (PSB Kota Bekasi) Juli 2011

5. Advokasi Masyarakat Miskin pada Program Jamkesmas dan Jamkesda

6. Advokasi dan Pemantauan Program Dana BOS 2011

7. Kegiatan Seminar, Workshop, Pelatihan, soal Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sanitasi, Persampahan, Banjir

8. Mendaftar dalam program Pendampingan Masyarakat dalam Advokasi dan Penyehatan Lingkungan pada Program ICWRMIP di Kota dan Kabupaten Bekasi.

SIAP BEKERJA SAMA DENGAN REKAN LSM YANG MAU IKUT PERUBAHAN...DENGAN TINDAKAN....

Ayoo...bersih-bersih 2011, saatnya kita jujur (LSM SAPULIDI)

Bekasi, 05 February 2011

by
Divisi Program/Kesekretariatan LSM SAPULIDI

Bang Imam, Mba Nuri, Budi Sulis

7 Potensi Waduk Pengendali Banjir Kawasan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

RUMUSAN PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT (PKM) I WILAYAH SUNGAI CILIWUNG – CISADANE

Memperhatikan sambutan Direktur Jendral Sumber Daya Air, Kepala Paparan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Paparan Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Harmonisasi Pengelolaan SDA di WS6 Ci dan Konsultan 6 Ci berkaitan dengan POLA Pengelolaan Sumber Daya Air , Tim Perumus dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :






Potensi SDA di wilayah Ciliwung – Cisadane

• Adanya Daerah Irigasi besar : Cisadane (Bendung Pasarbaru).

• Saluran Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur yang menyalurkan air banjir ke laut

• Situ-situ dapat direhabilitasi dan dimanfaatkan untuk sumber air baku setempat

• Saluran Tarum Barat yang mensuplai air baku dari Jatiluhur ke Jakarta.

• Adanya potensi waduk – waduk penyimpanan air:

a. S.Pesanggrahan
b. S.Angke
c. S.Cisadane
d. S.Ciliwung

• Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan meningkat jumlah penduduknya di tahun 2025 menjadi 1.5 kali dari saat ini.

• Prediksi peningkatan kebutuhan air RKI Jakarta besar, menjadi 42 m3/detik pada tahun 2025 dan total kebutuhan Jabodetabek 99 m3/detik.

• Karena ketersediaan air di wilayah ciliwung cisadane tidak mencukupi berati perlu dukungan dari arah timur (Sungai Citarum dengan waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur) dan arah barat (Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian).

• Potensi waduk penyimpan air di Sungai Ciujung : Karian, Pasirkopo, Bojongmanik, di Sungai Cidurian : Cilawang, Tanjung, adalah waduk – waduk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air, termasuk Tangerang dan Serang.

Ada 7 Potensi Waduk di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

1. WADUK SODONG BOGOR : fungsi air baku irigasi dan flushing dengan luas area 383 km2

2. WADUK GENTENG TANGERANG : fungsi pengendali banjir dan PLTA, luas 195 km2

3. WADUK PARUNG BADAK : fungsi pengendali banjir dan PLTA luas 860 km2

4. WADUK PONDOK BENDA : fungsi pengendali banjir dan DMI luas 50,53 km2

5. WADUK LIMO DEPOK : fungsi pengendali banjir dan DMI luas 73,43 km2

6. WADUK CIAWI PUNCAK : fungsi pengendali banjir dan DMI luas 105,1 km2

7. WADUK NAROGONG BEKASI : fungsi pengendali banjir, luas 217,46 km2

Sumber : TKPSDA 6 Ci PKM I WS CILIWUNG-CISADANE