Adipura 2025 di Sumatera

Kota Padang (BHC) - Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat menjadi langganan Adipura. Tahun 2025 ini, Kota Padang bersama 35 kota/kabupaten lainnya di Indonesia mendapatkan Predikat Sertifikat Adipura atau Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih. 

Ada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana tidak diikutsertakan dalam program Adipura, karena dalam musibah bencana hidrometeorologi.

Jumlah provinsi di Sumatera sebanyak 10 dengan 120 kabupaten dan 34 kota. Sehingga total kabupaten/kota di 10 provinsi wilayah Sumatera menjadi 154 kabupaten/kota.

Selain Kota Padang di Wilayah Sumatera, ada juga Kota Sawahlunto dan Kabupaten Samosir. Tiga daerah ini menjadi yang terbaik dalam penilaian Adipura Tahun 2025.

Secara Nasional, Kota Padang masuk urutan ke-8 dari 420 kabupaten/kota yang dinilai. Selanjutnya ada Kota Sawahlunto di urutan ke-25 dan Kabupaten Samosir di urutan ke-31.

BACA JUGA : Adipura 2025

Ngomong-ngomong kamu tinggal di kota bersih apa kota terkotor?

Adipura 2025 di Sulawesi

 Kota Parepare (BHC) - Ada 81 kabupaten/kota di 6 provinsi di Wilayah Sulawesi. Dalam penghargaan Piala Adipura Tahun 2025, hanya 7 kabupaten/kota yang mendapatkan Sertifikat Adipura atau Kabupaten/Kota Menuju Kota Bersih.

Kota Parepare masuk urutan ke-6 nasional yang mendapatkan Adipura 2025.

BACA JUGA : Adipura 2025

Dan ada 74 kabupaten/kota di Sulawesi masuk kategori Kota Terkotor. 

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Bantu Urus Izin Usaha Anda

Usaha anda ingin di bantu buat :

• Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• SPPL 
• PBG-SLF
• Izin Usaha dan/atau Izin Operasional
• PB-UMKU

Hubungi Bang Imam : 0813-14-325-400

Adipura di Jawa Barat Tahun 2025

Ciamis (BHC) - Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah terkotor pada penghargaan Adipura Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Tasikmalaya hanya memiliki 29.58 poin dari seluruh penilaian Piala Adipura. 

Sedangkan Kabupaten/Kota terbaik di Adipura 2025 di Jawa Barat diraih oleh; Kabupaten Ciamis (74,68), Kota Banjar (74,33), dan Kota Bogor (65,74). 

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Ciamis menjadi urutan ke-2 dibawah Kota Surabaya. Sedangkan Kota Banjar urutan ke-4 dan Kota Bogor masuk urutan ke-15 di seluruh Indonesia.

BACA JUGA : Adipura 2025

Selamat ya buat Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kota Bogor.