Baru 166.834 K2 Yang Diumumkan Lulus CPNS

Sebanyak 166.834 tenaga honorer K2 telah dinyatakan lulus oleh MenPAN-RB. Kelulusan ini diumumkan terhadap 30 instansi/kementerian pusat, 32 provinsi, 89 kota dan 347 kabupaten di seluruh Indonesia.

Sementara itu berdasarkan data LSM Sapulidi, hingga saat ini terdapat sebanyak 375.837 orang honorer K2 baik di pusat maupun daerah tidak lulus CPNS.

Sehingga sampai dengan pertengahan Maret 2014, Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang sudah diumumkan ke publik mencapai 566.856 orang. 

Karena banyaknya pengaduan dan kesalahan pada pengumuman awal, ada beberapa daerah dan instansi pusat K2 nya hingga saat ini belum diumumkan. Daerah tersebut adalah :

I. INSTANSI DAERAH

1. Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (353),
2. Kabupaten Rokan Hilir, Riau (272)
3. Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (334),
4. Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (514),
5. Provinsi dan 21 Kab dan 1 kota di Papua (16.761),
6. Provinsi dan 10 kab dan 1 kota di Papua Barat (5.951).

372.159 K2 di Daerah Tidak Lulus CPNS

Lulus baru sekitar 162.974 orang

Bekasi (BIB) - Hasil evaluasi LSM Sapulidi dengan menelusuri persoalan di daerah, hampir semua kab/kota kesulitan menjawab keberlangsungan tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lulus CPNS.

Hingga saat ini sedikitnya pengumuman kelulusan K2 sudah dilakukan di 32 provinsi, 89 kota dan 341 kabupaten di Indonesia. Dari jumlah daerah tersebut, sekitar 372.159 orang dari 535.133 K2 yang telah diumumkan tidak lulus tes.

Sementara yang lulus hanya sekitar 160.150 orang. Kelulusan terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 16.262 orang. Kemudian di Jawa Tengah 15.701, Jawa Timur 14.063, Sulawesi Selatan 13.412 dan Sumatera Utara sebanyak 9.420 orang.

Banyaknya K2 yang tidak lulus menjadi beban tersendiri bagi daerah.

"Harus ada solusi secepatnya. Jika tidak ini memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. Utamanya bagi instansi seperti pendidikan dan kesehatan," ujar Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Tidak Masuk Database K2 Tapi Dapat Nomor & Ikut Tes CPNS

Bekasi (BIB) - Lima bulan usai ujian tes TKD dan TKD untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2), kebohongan semakin terkuak yang dilakukan terstruktur antara BKN, MnePAN-RB dan Instansi atau Pemerintah Daerah.

Testimoni dengan melihat sampel di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh LSM SAPULIDI selama 2 bulan terakhir, yakni sejak pengumuman kelulusan K2 pada tanggal 10 Pebruari 2014 lalu.

Di beberapa kabupaten dan kota yang diperiksa berkasnya, ternyata ada perbedaan antara daftar nominatif K2 (adalah daftar K2 yang diujipublikkan) dengan daftar K2 peserta tes CPNS.

DATA TENAGA HONORER KATEGORI II DI PROVINSI BANTEN

NO	DAERAH	DAFTAR K2
		NOMINATIF	PESERTA TES	LULUS TES
(01)	(02)	(03	(04)	(05)
1	PEMPROV BANTEN	19	880	171
2	KAB SERANG	1.791	2.189	406
3	KAB PANDEGLANG	3.095	3.412	446
4	KAB LEBAK	1.898	1.945	495
5	KAB TANGERANG	3.338	3.556	1.068
6	KOTA TANGERANG	2.824	2.898	859
7	KOTA CILEGON	570	587	90
8	KOTA SERANG	882	903	140
9	KOTA TANGSEL	1.466	1.659	601

SUMBER : LITBANG LSM SAPULIDI 2014.

Ini Tahapan Pemilu 2014

Jakarta (BIB) - Pemilu 2014 menjadi agenda nasional terbesar tahun ini. Pemilu pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 sedangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Sebanyak 5.608 calon tetap anggota DPR RI dari 12 partai politik tingkat nasional memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan. Sebanyak 945 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga saling bersaing untuk bertengger dalam empat besar untuk mewakili masing-masing provinsinya agar bisa duduk sebagai anggota DPD RI di Senayan. 

Sedangkan belasan ribu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 15 partai politik (termasuk tiga partai politik tingkat lokal di Aceh) berkompetisi merebut jatah kursi DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara untuk jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menunggu hasil Pemilu Legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 185,8 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih para calon tersebut.

Berikut tahapan Pemilu 2014 :

Tanggung Jawab Panselnas dan PPK Terhadap K2

Ribut soal tanggung jawab kisruhnya pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) hingga saat ini belum berakhir.

Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang dimotori oleh MenPAN-RB dan BKN menuding permasalahan K2 berawal dari ketidakcermatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Hal ini disebabkan karena proses pendataan sesuai aturan PP 48/2005 dan perubahan kedua pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilakukan di daerah tidak terseleksi dengan baik.

Banyak K2 'siluman' 'bodong' alias 'honorer palsu'. Dan umumnya K2 bodong dan palsu itu adalah orang-orang titipan oknum pejabat. Semisal, umumnya "K2 Siluman" adalah anak oknum Kepala Sekolah, anak oknum Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Kecamatan, anak oknum penilik/pengawas, anak oknum Kepala Bidang/Kepala Bagian, anak oknum Kepala Dinas/ Kepala Badan dan anak oknum pejabat lainnya.

Kalaupun ada "K2 Siluman" yang bisa masuk data base K2 dapat dipastikan mereka (K2 siluman,red) sudah bekerja sama dengan oknum pimpinannya, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Di beberapa daerah tarif pembayaran ini cukup pantastis, antara 50 juta hingga 150 juta.

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :

Dapodik Pendidikan Dasar Baru Up Date 98,14 Persen

3.452 Sekolah Belum Kirim Dapodik

Siswi SDN Jatirasa V, Pondok Gede Permai, Jatiasih sedang membersihkan ruang kelas akibat kebanjiran. Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga akhir Pebruari 2014, baru sekitar 181.694 sekolah atau sekitar 98,14% di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SLB, red) yang sudah meng-up-date data pokok pendidikan dalam Dapodik Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal jumlah sekolah SD, SMP, SLB di Indonesia mencapai 185.146 sekolah. Sehingga terdapat 3.452 sekolah belum mengupdate data Dapodiknya.

Persentase jumlah dapodik yang masuk yang telah mencapai 98,23% adalah jenjang SD. Dari 147.487 sekolah yang ada, sebanyak 144.881 sekolah sudah memperbaharui dapodiknya. Sisanya sekitar 2.606 sekolah yang tidak mengupdate.

Pada jenjang SMP, sekolah yang sudah update dapodik sebanyak 34.841 sekolah. Sementara jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Indonesia mencapai 35.605 sekolah. Sehingga hanya tersisa 764 sekolah yang belum mengirimkan dapodiknya.

Cara memilih Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi di sekitarmu saat ini bak jamur di musim hujan. Tiap tahunnya PTN dan PTS terus tumbuh. Seiring dengan masa globalisasi dan tuntutan dunia kerja, PT terus bersolek dan menyandarkan pada proses kualitas dan mutu.

Jika saat ini anda sudah kelas XII SMA atau SMK, perlu memahami tata cara memilih perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhanmu, kemampuanmu dan mungkin juga menjadi cita-citamu.

Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cara memilih perguruan tinggi yang baik dan benar secara sederhana dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu :

1. Pilihlah program sutudi yang sesuai dengan minat, bakat dan cita-citamu;

2. Pahami jenis perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta;

3. Pastikan program studi perguruan tinggi sudah terakreditasi dari BAN-PT;

4. Pahami prosfek kerja/karir atau studi lanjutan dari program yang kamu pilih;

5. Cari informasi secara detail perguruan tinggi yang akan kamu minati baik lewat brosur, iklan, pamflet, ataupun melalui websitenya; 

6. Hindari masuk ke perguruan tinggi yang melaksanakan kelas jauh (kelas jauh berbeda dengan pendidikan jarak jauh). Pendidikan jarak jauh saat ini adalah pendidikan resmi yang dilakukan pemerintah, yaitu di Universitas Terbuka.

Semoga bermanfaat....

Sumber : Dikti

Apa Yang Dilakukan Sebelum, Saat dan Setelah Banjir?

Kota Bekasi (BIB) - Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. 

Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stablitas perekonomian masyarakat secara signifikan. 

Karakteristik banjir sangat beragam. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup. 

Atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau bandang. Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengantisipasi setiap jenis bencana banjir. 

48.236 K2 di Jabar Tidak Lulus CPNS

Siapa Jujur di Proses CPNS K2...???

Bekasi (BIB) - Sebanyak 48.236 tenaga honorer Kategori II (K2) yang berasal dari provinsi Jawa Barat tidak lulus CPNS K2.

Dari data yang diperoleh Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, daftar nominatif tenaga honorer kategori 2 (K2) di provinsi Jawa Barat mencapai 64.498 orang. Sementara yang lulus hanya 16.262 orang.

"Berarti kelulusan K2 di Jabar kurang dari 30%. Mau dikemanakan K2 yang tidak lulus, hingga hari ini belum jelas aturannya," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST, Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, di Bekasi, Selasa, 25 Pebruari 2014.

Honorer K2 yang tidak lulus paling banyak terdapat di Kabupaten Subang 4.945 orang, Kabupaten Bekasi 4.556 orang, Kabupaten Cinajur 4.203 orang, Kabupaten Garut 3.857 orang, Kota Bekasi 3.594 orang dan Kabupaten Bogor 3.112 orang.

Sementara itu ada 2 daerah yang tidak memiliki tenaga honorer K2, yakni Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

"Jangankan mau kemana yang tidak lulus, proses kelulusan CPNS K2 juga terasa janggal. Karena tidak ada perhitungan passing grade (nilai ambang batas) jika K2 dinyatakan lulus. Belum lagi perhitungan poin usia kritis dan masa kerja yang tergolong kurang transparan. Bagaimana MenPAN-RB dan Panselnas mendapatkan rujukan cara perhitungannya hingga mereka dianggap lulus," jelas Bang Imam, panggilan akrab Direktur SOsial dan Pendidikan di LSM Sapulidi ini.

Berdasarkan analisa dan perhitungan LSM Sapulidi, kebanyakan yang lulus adalah 'Honorer Siluman" yang lulus uji publik dan bisa ikut tes atas dasar 'titipan oknum pejabat' baik di BKD maupun dari instansinya bekerja.

"Tapi kalau ditelusuri lebih jauh sangat sulit membuktikan 'honorer siluman'. Sebab semua persyaratan K2 sangat-sangat subjektif. Artinya semua syarat bisa dimanipulasi. Saya sih berharap tadinya Panselnas dan MenPAN-RB tegas, tapi harapan itu tidak tepat ternyata ditujukan untuk MenPAN-RB. Semua bermain, jadi tidak mungkin bisa diungkap, termasuk oknum petinggi MenPAN-RB dan di BKN," kata Bang Imam lagi.

Berikut ini data nominatif tenaga honorer K2 di Jawa Barat :